Yance Tidak Bermaksud Singgung Kuningan

Pendopo Indramayu Online

Sabtu, 26 Februari 2011/13:31 WIB

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) yang juga mantan Bupati Indramayu dua periode 2000-2005, dan 2005-2010. Foto : Satim

Yance Tidak Bermaksud Singgung Kuningan

· Masyarakat Kuningan Jangan Terpancing

INDRAMAYU, Pendopo Indramayu Online – Reaksi keras sejumlah elemen di Kabupaten Kuningan atas pernyataan mantan Bupati Indramayu, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (Yance), menuai tanggapan. Kepada Kabar Cirebon, kemarin, Yance mengatakan, pernyataannya itu tidak bermaksud menyinggung perasaan masyarakat Kuningan. Pernyataan tentang pembentukan Provinsi Cirebon, kata dia, lebih ditujukan kepada internal kader Partai Golkar, dan memotivasi masyarakat se-Wilayah Cirebon.

Seperti diberitakan, sejumlah elemen di Kabupaten Kuningan menyatakan protes keras atas pernyataan Yance yang menyebutkan, bahwa jika Kuningan tidak mendukung pemebntukan Provinsi Cirebon, Kuningan akan ketinggalan zaman, dan akan terus melarat. Pernyataan tersebut, menurut dia, tidak bermaksud melukai perasaan masyarakat Kuningan. Sebab, apa yang disampaikannya merupakan kondisi faktual umum masyarakat di Wilayah Cirebon.

“Tidak ada niat apa pun, dan tidak spesifik untuk masyarakat Kuningan, tapi untuk seluruh masyarakat di Wilayah Cirebon. Sifatnya motivasi agar kita bangkit sehingga masyarakat di Wilayah Cirebon bisa lebih maju dan sejajar dengan daerah lain,” tandas Yance, Jumat (25/2/2011).

Yance menjelaskan, pernyataan itu terjadi saat digelar Rakerda Partai Golkar di Kabupaten Kuningan, belum lama ini. Saat itu, ia ditanya wartawan soal pandangannya tentang rencana pembentukan Provinsi Cirebon. Jawaban yang disampaikan kepada wartawan, kata dia, sebenarnya bersifat umum. Namun jika itu ditangkap sebagai penghinaan dan menyakiti perasaan masyarakat Kuningan, imbuhnya, Yance menyatakan permintaan maaf.

“Hanya saja, mari kita semuanya secara utuh, tidak sepenggal-sepenggal. Karena apa pun yang saya sampaikan demi kemajuan Wilayah Cirebon,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat ini.

Provokatif

Pernyataan serupa disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan, H. Yudi Budiana SH kepada “KC” ketika dihubungi via telepon. Menurut Yudi, dirinya yakin Yance tidak bermaksud mendiskreditkan Kuningan terkait pernyataannya itu. Sebab, sama halnya Yance, Yudi juga berpandangan bahwa statemen yang disampaikan Yance jangan diartikan sebagai bentuk penghinaan, tapi lebih pada orientasi motivasi untuk masyarakat di Wilayah Cirebon.

Untuk itu, Yudi juga meminta masyarakat Kuningan tidak terpancing oleh statemen penolakan anti Yance. “Kami punya rekaman pernyataan itu. Tim akan mengkajinya. Kami juga menyayangkan pernyataan Bupati Kuningan yang cenderung provokatif. Sebagai pejabat negara, Bupati Aang seharusnya tidak memberikan kesempatan masyarakatnya untuk bereaksi keras,” tegas Yudi.

Meski demikian, sebagai bagian dari Partai Golkar, Yudi berjanji ikut menyelesaikan masalah tersebut. Diantaranya, DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan akan membentuk tim khusus untuk melakukan kajian pernyataan Yance agar tersampaikan kepada masyarakat di Kuningan secara utuh.

Menyangkut pembentukan Provinsi Cirebon, lanjut dia, masyarakat juga harus diberi pengertian bahwa niat memisahkan diri dari Jawa Barat sebagai keinginan untuk maju. “Pendapatan dari Wilayah Cirebon disetorkan ke provinsi, namun alokasi pembangunannya tidak sebanding,” imbuh dia.(Hendra Sumiarsa/”KC”)***

Source : Kabar Cirebon, Sabtu (Kliwon), 26 Februari 2011

Jangan Menghina Daerah Lain

Pendopo Indramayu Online

Sabtu, 26 Februari 2011/13:15 WIB

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (akrab disapa Yance). Foto : Dok. PR Online

Jangan Menghina Daerah Lain

KUNINGAN, Pendopo Indramayu Online – Pernyataan Ketua DPD Partai Golkar Jabar, Yance, dinilai melukai rakyat Kuningan. Jika ada keinginan membangun maupun menyejahterakan masyarakat, jangan menjelek-jelekkan kabupaten lain.

“Manuver politik Yance mengundang kontroversi. Sebaiknya ia mencari jalan keluar terbaik bagi kabupaten yang akan diajak bergabung. Dengan ungkapan bahwa Kuningan akan tetap miskin jika tidak bergabung, itu bukan menarik simpati, melainkan membuat masyarakat tersinggung dan marah,” kata Pengamat Politik Kuningan, Sujono, Jumat (25/2/2011).

Ditambahkan Sujono, seorang politikus atau pemimpin dalam menyikapi berbagai permasalahan dalam menyampaikan statemen tidak asal ngabudah (bunyi), namun harus didukung data-data akurat yang bisa diterima semua pihak, dan bukan hasil kajian hanya satu pihak. Boleh-boleh saja bercita-cita membentuk provinsi baru, namun harus dipikirkan secara matang, tanpa harus tergesa-gesa, karena masih memerlukan proses. Apakah rencana pembentukan Provinsi Cirebon itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ? Jika lebih banyak mudaratnya, kenapa harus dipaksakan ?

“Untuk menyejahterakan rakyat, tidak harus membentuk provisni baru. Untuk menghidupinya tidak hanya mengandalkan salah satu kabupaten saja, melainkan harus memperhitungkan pada potensi kabupaten lain. Dalam hal ini jangan membangga-banggakan salah satu kabupaten sebagai penghasil pendapatan terbesar. Namun apa kontribusinya dari kabupaten tersebut selama ini untuk Kuningan, apalagi untuk dinikmati warga Wilayah Cirebon,” ujar mantan anggota DPRD periode lalu itu.

Seandainya Cirebon jadi provinsi baru, tidak mungkin kabupaten penyangga seperti Kuningan dan sekitarnya mendadak makmur, namun memerlukan proses panjang. Tidak mudah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang saja, meski berbagai upaya telah dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, ternyata hasilnya belum optimal.

“Apalagi provinsi baru yang harus menata dari nol. Namun yang jelas, jika Provinsi Cirebon terbentuk, yang lebih dulu mendapat keuntungan atau menikmatinya adalah para pejabat itu sendiri. Misalnya, mereka memperoleh fasilitas mobil baru, dan lain-lain. Sementara, semula mengatasnamakan rakyat agar lebih sejahtera, malah sebaliknya. Setelah jadi provinsi lebih menyengsarakan rakyatnya. Maka akan lebih fatal lagi, jika hal itu terjadi,” jelas Sujono.(C-31)

Source : Kabar Cirebon, Sabtu (Kliwon), 26 Februari 2011

Kuningan Terusik Yance

Pendopo Indramayu Online

Jumat, 25 Februari 2011

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (akrab disapa Yance). Foto : Dok. PR Online

Kuningan Terusik Yance

· Dinilai Lecehkan Warga Kuningan

KUNINGAN, Pendopo Indramayu Online – Mantan Bupati Indramayu H. Irianto MS Syafiuddin (akrab disapa Yance) dinilai telah mengusik perasaan warga Kuningan, karena telah mengeluarkan pernyataan kontroversial serta seolah merendahkan warga Kota Kuda. Oleh karena itu, sejumlah elemen di Kuningan menyerukan aksi boikot atas Yance apabila yang bersangkutan berkunjung ke Kuningan. Yance juga didesak untuk segera meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Kuningan.

“Dalam pernyataannya kepada para wartawan yang mewawancarainya seusai menghadiri kegiatan sebuah parpol di Kuningan, pekan lalu, Yance menyebutkan apabila masyarakat Kuningan tidak mendukung pembentukan ProvinsiCirebon, Kuningan akan ketinggalan zaman dan akan terus melarat,”kata Sekretaris GP Ansor Kabupaten Kuningan, Asep Z. Fauzy, menanggapi polemik komentar Yance yang sekarang tengah menjadi pembicaraan hangat di Kuningan, Kamis (24/2).

Menurut Asep yang juga aktivis PMII Jawa Barat, sebagai pimpinan sebuah parpol di level provinsi, seharusnya Yance bersikap moderat dengan menyampaikan keinginannya secara elegan.

Dengan sangat jelas, lanjutnya, pernyataan tersebut menunjukkan betapa Yance merupakan sosok yang oportunis, dan sepertinya tidak tahu adat istiadat orang Timur.

Bagi Asep, Yance telah melecehkan harga diri warga Kuningan, dengan menyebut Kuningan melarat dan ketinggalan zaman. Apalagi pernyataan tersebut justru disampaikan di wilayah teritorial Kabupaten Kuningan, tepatnya di Desa Silebu Kecamatan Pancalang.

Asep menyatakan dengan tegas, pertama, mendesak Yance untuk sesegera mungkin menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada warga Kuningan atas pernyataannya itu.

Boikot

Kedua, tambahnya, jika Yance tidak meminta maaf, pihaknya mengusulkan kepada seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kuningan untuk memboikot Yance di seluruh wilayah Kuningan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

“Ketiga, mendorong seluruh elemen masyarakat Kuningan yang sedang terlibat dalam proses pembentukan Provinsi Cirebon, untuk segera menarik diri dan menghentikan aktivitas tersebut, untuk kemudian bersama-sama menolak Provinsi Cirebon,” ujarnya.

Pendapat serupa disampaikan Ketua Generasi Muda Pembaharuan Indonesia (GMPI) Kuningan yang juga pengurus DPD KNPi Kuningan, Maksum Madrohim. Maksum menilai, Yance tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan yang dapat melukai perasaan warga Kuningan.

‘Sangat tidak elegan mengeluarkan pernyataan yang tidak elok,” ujarnya. (Raharja/”KC”)***

Source : Kabar Cirebon, Jumat (Wage), 25 Februari 2011

Bupati Anna Ajak Masyarakat Menjaga Kondusifitas Daerah

Pendopo Indramayu Online

Jumat, 25 Februari 2011

DEKLARASI DAMAI - Bupati Indramayu, Hj. Anna Sophanah (kiri) didampingi Dandim ) 0616 Indramayu, Letkol Arh. H. Hindro Martono.(Satim)*** Foto-foto : Syamsul

Deklarasi Damai Antar Umat Beragama

Bupati Anna Ajak Masyarakat Menjaga Kondusifitas Daerah

INDRAMAYU, Pendopo Indramayu Online - Ratusan orang dari berbagai komponen masyarakat Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat berkumpul di Gedung Pertemuan “Patra Ayu” Bumi Patra Pertamina Indramayu, Jumat (25/2/2011) siang. Mereka datang dan berkumpul di sana dalam rangka “Deklarasi Damai Antar Umat Beragama” yang digagas Komandan Distrik Militer (Dandim) 0616 Indramayu, Letkol Arh. H. Hindro Martono.

Acara yang semula akan digelar pada pukul 08.00 WIB itu, namun “ngaret” dan baru dimulai sekitar pukul 09.30 WIB. Dandim 0616 Indramayu, Letkol Arh. H. Hindro Martono dalam kata sambutannya mengatakan, semua elemen masyarakat dari berbagai unsur keagamaan harus saling menjaga stabilitas keamanan di lingkungannya masing-masing.

“Kita harus memperkokoh persatuan dan kesatuan di Bumi Wiralodra Indramayu ini,” kata Hindro Martono.

Ajakan untuk saling menghormati antar pemeluk agama, dan harus mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan tidak berbuat anarkis juga dilontarkan Kepala Kejaksaan negeri Indramayu, H. Kusnin SH, MH.

“Mari kita saling menghormati antar umat beragama demi terciptanya Indramayu yang damai dan kondusif,” ujar Kusnin.

Sedangkan Bupati Indramayu, Hj. Anna Sophanah yang mengenakan batik Paoman Indramayu warna kekuning-kuningan mengatakan, selaku kepala daerah pihaknya mengajak, seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Indramayu agar mampu menjaga kondusifitas daerah, sehingga terciptanya kehidupan keberagamaan dan kemasyarakatan yang damai.

Anna Sophanah juga menggambarkan, peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan Temanggung, serta di Juntinyuat Indramayu agar tidak terjadi lagi. “Peristiwa yang mengganggu keamanan semacam itu, jangan sampai terulang kembali. Semua pihak harus saling menjaga persatuan dan kesatuan, demi tetap terjaganya suasana yang kondusif, khususnya di Kabupaten Indramayu ini,” tandas istri mantan Bupati Indramayu, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin itu.

Di akhir acara yang bertajuk “Deklarasi Damai Antar Umat Beragama Kabupaten Indramayu” itu, para Muspidan dan sejumlah tokoh agama bergandengan tangan dan berfoto bersama. Setelah itu, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama demi Indramayu yang damai. (Satim)***