Dikutip Rp100 ribu, Belasan Orang Tua Siswa Luruk Disdik

Rabu, 10 Agustus 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

Dikutip Rp100 ribu, Belasan Orang Tua Siswa Luruk Disdik

Indramayu, Pelita

Buntut adanya dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp100 ribu terhadap siswa kelas VI yang dilakukan SY, Kepala SDN Eretan Kulon IV Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat, yang dipotong langsung dari uang tabungan siswa dengan dalih untuk penebusan ijazah. Belasan orang tua siswa SDN Eretan Kulon IV, Jum’at (01/07/2011) meluruk Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

Merekapun menuding SY telah menjual buku Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Sakinah dari kelas II hingga kelas VI dengan harga Rp10 ribu per siswa. "Kami sangat kecewa dengan adanya pungutan yang dilakukan oleh SY. Alasannya selain kami bukan orang mampu juga penggunaan uang tersebut peruntukannya tidak jelas dan terkesan mengada-ada, " ujar Sutinah (35), salah satu orang tua siswa kelas VI SDN tersebut.

Dikatakan, pungutan Rp 100 ribu yang dilakukan SY perinciannya tidak jelas. Hanya Sutinah menjelaskan kegunaan uang itu diantaranya untuk membeli sampul raport dan untuk “wara-wiri” guru. "Kami merasa heran dengan pungutan itu. Masa, ada uang untuk “wara-wiri” guru. Karena kejelasan dari pihak sekolah masih tertutup makanya kami datang ke sini (Disdik, Red) untuk minta kejelasan yang pasti,” paparnya.

Sutinah menambahkan, jumlah siswa kelas VI sepengetahuannya ada 29 anak dan rata-rata orang tua mereka pekerjaannya sebagai nelayan dengan penghasilan pas-pasan. Ironisnya, pungutan itu dilakukan melalui pemotongan tabungan siswa. "Pemberitahuan tentang potongan itu sebelumnya memang sudah diumumkan namun belum ada kesepakatan. Ironisnya, meski belum ada kesepakatan namun pemotongan tetap dilakukan,” keluhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Indramayu DR. Akil, M.Pd didampingi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Masdik, MM yang menemui orang tua siswa mengatakan, pihaknya akan mempelajari tuntutan tersebut. Bahkan menyatakan selama ini jajarannya tidak pernah melakukan pungutan terhadap sekolah apalagi ke siswa. "Jika benar ditemukan adanya dugaan pungli, kami akan menindak tegas, " tandas Akil. (ck-103)***

Seribuan Ruang Belajar Sekolah Dasar Terancam Ambruk

TANTANGAN PENDIDIKAN INDRAMAYU

Seribuan Ruang Belajar Sekolah Dasar

Terancam Ambruk

INDRAMAYU – Jika tidak segera diwaspadai pada tahun 2010, sekitar seribuan ruang belajar sekolah dasar yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat diprediksi terancam ambruk. Padahal, untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar, salah satunya adalah terpenuhinya sarana bangunan belajar yang nyaman dan tidak mengancam keselamatan jiwa.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Drs. H. Mas’ud MPd mengatakan hal itu di kantornya, Sabtu (16/1) siang. Menurutnya, parahnya ruang belajar tersebut semestinya patut diantisipasi oleh pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan yang hanya mengnggarkan Rp 70 miliar. Namun alokasi anggaran itu Cuma diperuntukkan bagi pembangunan satu ruang perpustakaan dan kelengkapan bukunya.

“Dana itu pun, 60 persennya untuk SD, dan yang 40 persennya dialokasikan untuk pembangunan ruang perpustakaan SMP. Kalau juklaknya dari pusat tetap demikian, maka di Kabupaten Indramayu diprediksi sekitar seribuan ruang belajar murid SD terancam roboh,” kata Mas’ud.

Pemantauan ToeNTAS News, masih ratusan SD Negeri yang ruang belajarnya harus segera direhabilitasi. Sebagian atapnya sudah pada rontok, dan sebagian lagi tembok dan kayunya pada rapuh. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang gentengnya pada rontok, sehingga kalau hujan bocor dan menggenangi ruang belajar.

Mas’ud menjelaskan, saat ini pihaknya tengah berupaya untuk mengubah kebijakan dari pemerintah pusat mengenai alokasi anggaran DAK Pendidikan yang semula Rp 70 miliar untuk perpustakaan, namun ia mengharapkan agar dana tersebut yang 75 persen dialokasikan untuk rehabilitasi ruang belajar, dan 25 persennya untuk perpustakaan.

“Surat dimaksud sudah diteken Bupati Indramayu Dr. H. Irianto MS Syafiuddin pada tanggal 28 Desember 2009, untuk disampaikan kepada pemerintah pusat,” ungkap mantan Kepala SMA Negeri 2 Indramayu, dan mantan Kepala SMA Negeri Jatibarang itu. (Satim)***