Kenaikan Tarif PDAM Berbuah Unjuk Rasa

Menara PDAM Indramayu

PDAM “Tirta Darma Ayu” Indramayu. (Foto : Satim)

Kontoversi Kenaikan Tarif PDAM Indramayu

INDRAMAYU – Aksi penolakan terhadap kenaikan tarif air bersih, dimunculkan beberapa elemen mahasiswa yang mengatasnamakan konsumen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Darma Ayu” Indramayu. Dan tercatat telah beberapa kali gabungan perkumpulan mahasiswa melancarkan aksi unjuk rasa ke DPRD dan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Sebulan lalu, mereka berunjuk rasa di PDAM dan DPRD Indramayu. Kemudian melancarkan aksi unjuk rasa lagi pada Senin (7/12) siang.

Lalu, informasi yang diperoleh dari pihak PDAM “Tirta Darma Ayu” Rabu (9/12) siang, pada Kamis (10/12) siang, konon, akan ada aksi unjuk rasa lagi dari beberapa elemen mahasiswa yang mengatasnamakan konsumen air bersih yang disuplai PDAM Indramayu itu. Namun setelah dipantau di lapangan, aksi unjuk rasa yang menentang kenaikan tarif PDAM Indramayu tampaknya urung. Kamis (10/12) siang itu, kawasan kota Indramayu tidak ada gejolak aksi unjuk rasa.

“Sah-sah saja mereka berunjuk rasa dalam menyalurkan aspirasinya. Namun kalau sudah mengancam akan memboikot bayar rekening PDAM, kami juga akan merundingkannya dengan pihak-pihak terkait mengenai ancamannya itu,” ujar sumber-sumber di PDAM Indramayu, Rabu (9/12) tanpa merinci apa yang akan dilakukan pihak Badan Usaha Milik Daerah Kota Mangga tersebut.

Alasan kenaikan tarif air minum, konon, untuk membiayai pengembangan jaringan distribusi air minum di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu. “Banyak biaya yang harus perusahaan untuk membiayai sejumlah proyek pengembangan jaringan distribusi air bersih,” kata Direktur Utama PDAM “Tirta Darma Ayu” Indramayu, H. Suyanto ST kepada ToeNTAS News, Rabu (9/12) siang.

Dari pemantauan ToeNTAS News, Rabu (9/12) pagi hingga tengah hari, Direktur Utama PDAM “Tirta Darma Ayu” Indramayu, H. Suyanto ST menggelar rapat akbar dengan seluruh jajaran manajemen perusahaannya. Kabarnya, rapat itu dalam rangka mengantisipasi jika hari-hari berikutnya muncul lagi sejumlah aksi unjuk rasa yang berkaitan dengan aksi penolakan kenaikan tarif PDAM Indramayu.

Sayangnya, isi rapat tersebut tidak dijabarkan kepada pers, meski rapatnya berlangsung dari pagi hingga tengah hari. “Maaf. Kami terlalu lama menggelar rapat intern dengan jajaran menajemen kami,” kata Suyanto yang terburu-buru akan menuju Kota Bekasi untuk menghadiri acara pelantikan Dr. H. Irianto MS Syafiuddin, Bupati Indramayu dan Ketua DPD Partai Golkar Indramayu dilantiik menjadi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat periode 2009-2014. (Satim/Joko K)***

Sumber : ToeNTAS News, 11 Desember 2009

Klik : Kliping Berita Penolakan Kenaikan Tarif PDAM Indramayu Tahun 2009

· klikp21.com | Aksi Tolak Kenaikan Tarif PDAM, Diwarnai Aksi Dorong ...

5 Nov 2009 ... Puluhan mahasiswa di Indramayu, Jawa Barat ini, melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan tarif air PDAM Tirta ...
www.klikp21.com/.../4204-aksi-tolak-kenaikan-tarif-pdam-diwarnai-aksi-dorong-dan-lempar-telur-busuk - Tembolok

· Republika Online - Mahasiswa Indramayu Protes Kenaikan Tarif PDAM

8 Des 2009 ... INDRAMAYU--Kenaikan tarif air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ... dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Indramayu. ... Sehubungan penolakan tersebut, DPRD berjanji untuk meninjau nkembali. lis/rif ...
www.republika.co.id/berita/94046 - Tembolok

· Hasil penelusuran berita untuk Tolak Tarif PDAM Indramayu

Pos Kota

Mahasiswa Tolak Kenaikan Tarif PDAM‎ - 2 hari yang lalu Mahasiswa sempat ditemui Ketua DPRD Indramayu, Razaq Muslim, yang mengatakan upaya pembahasan tarif PDAM sedang dibahas oleh dewan. ... KOMPAS.com - Ditemukan 10 artikel yang sesuai »

· Indramayu Post . Com: AMMI Tolak Kenaikan Tarif PDAM Indramayu

AMMI Tolak Kenaikan Tarif PDAM Indramayu. Author: Indramayu Post | Posted at: Selasa, Desember 01, 2009 | Filed Under: Sosial Masyarakat Indramayu | ...
www.indramayupost.com/.../ammi-tolak-kenaikan-tarif-pdam.html - Tembolok

· klikp21.com | Aksi Tolak Kenaikan Tarif PDAM, Diwarnai Aksi Dorong ...

5 Nov 2009 ... Aksi Tolak Kenaikan Tarif PDAM, Diwarnai Aksi Dorong dan Lempar Telur ...Indramayu yang ...
www.klikp21.com/.../4204-aksi-tolak-kenaikan-tarif-pdam-diwarnai-aksi-dorong-dan-lempar-telur-busuk - Tembolok terhadap kenaikan tarif air PDAM Tirta Darma Ayu

· KOMPAS cetak - Warga Tolak Kenaikan Tarif PDAM Indramayu

8 Des 2009 ... Warga Tolak Kenaikan Tarif PDAM Indramayu. Selasa, 8 Desember 2009 | 15:00 WIB. Kenaikan tarif dasar air yang diberlakukan Perusahaan Daerah ...
cetak.kompas.com/.../Warga.Tolak.Kenaikan.Tarif.PDAM.Indramayu. - 20 jam yang lalu

· Maju Terus: Formasi Menggugat Indramayu Tolak Kenaikan Tarif Air ...

15 Sep 2009 ... Formasi Menggugat Indramayu Tolak Kenaikan Tarif Air Minum PDAM Indramayu. Dirut PDAM "Tirta Darma Ayu" Indramayu, H. Suyanto, ST, ...
satimterus.blogspot.com/.../formasi-menggugat-indramayu-tolak.html - Tembolok

· Aksi Tolak Kenaikan Tarif PDAM, Diwarnai Aksi Dorong dan Lem

INDRAMAYU - Puluhan mahasiswa di Indramayu, melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan ...Tolak Kenaikan Tarif PDAM, Diwarnai Aksi Dorong dan Lem ...
digg.com/.../Aksi_Tolak_Kenaikan_Tarif_PDAM_Diwarnai_Aksi_Dorong_dan_Lem - Tembolok Aksi

· GALAMEDIA - Indonesia's Best Newspaper 2005 - Koran Urang Bandung ...

1 Des 2009 ... AMMI Tolak Kenaikan Tarif PDAM. INDRAMAYU,(GM)- Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Indramayu (AMMI) berunjuk rasa ke Gedung DPRD dan Pendopo ...
www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode... - Tembolok

· Harian Umum PELITA

8 Des 2009 ... Untuk kesekian kalinya, pengunjuk rasa meminta kenaikan tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Jabar, ...
www.pelita.or.id/baca.php?id=84787 - Tembolok

· Dana Perawatan PDAM Disoal Gempar - Harian Umum PELITA

Di hadapan para pengunjuk rasa, Dirut PDAM Indramayu, H Suyanto ST, MT mengakui bila tarif PDAM mengalami kenaikan sebesar Rp2.900 perkubik dan saat ini ...
www.hupelita.com/baca.php?id=82748 - Tembolok

· PIKIRAN RAKYAT - Kenaikan Tarif PDAM Didemo

Kenaikan Tarif PDAM Didemo. INDRAMAYU, (PR).- Puluhan elemen mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan tarif air yang ditetapkan Perusahaan Air Minum Daerah ...
newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail... - Tembolok

· SURYA Online - » Pemkab Indramayu Tolak Lowongan Kerja Dari Malaysia

1 Jul 2009 ... 1 Komentar untuk berita “Pemkab Indramayu Tolak Lowongan Kerja Dari Malaysia” ... Demi Kesejahteraan Pegawai, Tarif PDAM Batu Bakal Naik ...
www.surya.co.id/.../pemkab-indramayu-tolak-lowongan-kerja-dari-malaysia.html - Tembolok

1. Formasi Menggugat Indramayu Tolak Kenaikan Tarif Air Minum PDAM ...

Diperlukan suatu pendalaman tentang sejarah Indramayu oleh berbagai pihak. Sebab sejarah yang berdasarkan legenda, tidak dapat dipertanggungjawabkan ...
wiralodra.com/.../Formasi+Menggugat+Indramayu+Tolak+Kenaikan+Tarif+Air+Minum+PDAM+Indramayu?... - Tembolok

2. Lintas Berita - Tolak Kenaikan BBM, Pemkab Indramayu dan DPRD ...

Rencana ini ditentang keras Pemkab Indramayu, Jawa Barat. ... Tolak Kenaikan Tarif PDAM...
www.lintasberita.com/.../Tolak_Kenaikan_BBM_Pemkab_Indramayu_dan_DPRD_Malang_Tolak_BLT - Tembolok HST www.banjarmasinpost.co.id / Dimasukkan: 1 tahun 4 bulan 11 hari

3. Aktivitas Jurnalistik Independen Indonesia: Formasi Menggugat ...

Formasi Menggugat Tolak Kenaikan Tarif Air Minum. Por: AJII | |. Unjuk Rasa di Bulan Puasa. Aksi Demo Formasi Menggugat PDAM. INDRAMAYU – Peraturan Bupati ...
ajiinews.blogspot.com/.../formasi-menggugat-tolak-kenaikan-tarif.html - Tembolok

4. KABUPATEN INDRAMAYU PDAM Tidak Gegabah Tetapkan Tarif Air - Suara ...

LAPORAN PRAKTIKUM Mahasiswa Unram Demo Tolak Keharusan Pakai Mesin Tik ...tarif PDAM Indramayu tahun 2009, ...
www.suarakarya-online.com/news.html?id=239494 - Tembolok Sedangkan berdasarkan perhitungan

5. Republika - Bupati Indramayu Tolak Program BTB

18 Nov 2009 ... Wednesday, 6 December 2006 - Republika - Bupati Indramayu Tolak.... detikcom - Tarif PAM Naik 25% Tahun 2006 ...
www.infoanda.com/id/link.php?lh=DFNVBVIGUA5X - Tembolok Program BTB

6. Rekening PAM Naik, AMMI Demo | Poskota

30 Nov 2009 ... Tuntutan mereka, menolak kenaikkan tarif air yang diberlakukan PDAMIndramayu sebesar 70 persen dari tarif sebelumnya dan ...
www.poskota.co.id/bodetabek.../rekening-pam-naik-ammi-demo - Tembolok Tirta Dharma Ayu

7. Indramayu Post . Com

AMMI Tolak Kenaikan Tarif PDAM Indramayu. Author: Indramayu Post | Posted at: ...Indramayu menyuarakan aspirasi masyarakat terkait kenaikan tarif tersebut. ...
www.indramayupost.com/ - Tembolok - Mirip

8. Database Kliping: Hasil Pencarian

Topik WARGA TOLAK KENAIKAN TARIF PDAM INDRAMAYU Kenaikan tarif dasar air yang diberlakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Indramayu, PT Tirta Darma Ayu, ...
pik.kompas.co.id/demo/ResultDemo.cfm?startrow=1926... - Tembolok

9. Tarif PDAM Naik, Massa Formasi-Menggugat ”Ngadat” - GALAMEDIA ...

16 Sep 2009 ... Sementara itu, Dirut PDAM Indramayu, H. Suyanto, S.T. mengatakan, kenaikan tarif yang diberlakukan mulai rekening September 2009 tersebut, ...
www.klik-galamedia.com/indexedisi.php?id=20090916... - Tembolok

10. Harian Seputar Indonesia, Sumber Referensi Terpercaya - AMMI Minta ...

30 Nov 2009 ... Mereka berorasi menolak kenaikan tarif air PDAM pada Oktober lalu. Di Gedung DPRD Kabupaten Indramayu,AMMI meminta DPRD setempat menyuarakan ...
www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/287427/ - Tembolok

· Air Minum | Poskota

Tuntutan mereka, menolak kenaikkan tarif air yang diberlakukan PDAM Tirta Dharma Ayu Indramayu sebesar 70 persen dari tarif sebelumnya dan telanjur ...
www.poskota.co.id/tag/air-minum - Tembolok

· air pdam @ SearchWinds.com

8 Nov 2009 ... Aksi Tolak Kenaikan Tarif PDAM, Diwarnai Aksi Dorong dan Lem ... INDRAMAYU - Puluhan mahasiswa di Indramayu, melakukan aksi unjuk rasa ...
searchwinds.com/search?q=air+pdam&ta=1 - Tembolok

· Denpatrol Online - Kabar Indramayu

6 Mei 2008 ... Suyanto Tetap Dirut PDAM ... Semburan Lumpur di Indramayu Membesar, Tanaman Mati ... Nelayan Tolak Bayar Pajak Kapal ... Bahkan, sejumlah nelayan tradisional menolak untuk membayar tarif atau pajak yang diatur dalam ...
www.denpatrol.com/index.php?option=com...id... - Tembolok

· Pemerintah Kabupaten Garut :: Berita: 1581 Kammi Garut Dan Rwd ...

18 Jan 2007 ... “Tolak PP 37/2006,” dan “DPRD di Mana Kerjamu, Jangan Kau Rampok Uang rakyat! ... Aksi serupa juga terjadi di Indramayu. Puluhan massa dari Rembug Wong ....Tarif PDAM ...
www.garutkab.go.id/.../1581-kammi-garut-dan-rwd-tolak-pp-37.html - Tembolok Jangkauan Pelayanan PDAM · transparent Kebijakan

· detikcom - Ditentang DPRD, Pemprov DKI Tetap Naikkan Tarif PAM

Tempointeraktif.com - Pemerintah Kota Cilegon Tolak Kenaikan Tarif Listrik ..... Republika - Mutasi Besar-besaran di Pemkab Indramayu ...
www.arsip.net/id/link.php?lh=BwxYBlJTCAYH - Tembolok

· detikcom - DPRD Tolak Tarif TransJ Rp 5.000 Sebelum Terima Laporan BLU

17 Nov 2009 ... Wednesday, 19 December 2007 - detikcom - DPRD Tolak Tarif TransJ Rp 5.000 .... Tempointeraktif.com - Dukung Provinsi Cirebon, Masyarakat Indramayu Gelar Konggres ....Tarif PDAM Tunggu Hasil Uji Publik ...
www.arsip.net/id/link.php?lh=UVVXWwEEVVQE - Tembolok Republika -

· Poskota (Indonesian do Slovenski) - powered by Mloovi

Tuntutan mereka, menolak kenaikkan tarif air yang diberlakukan PDAM Tirta Dharma Ayu Indramayu sebesar 70 persen dari tarif sebelumnya dan telanjur ...
sl.mloovi.com/h/5bb3ad8d7541859d32d2c618a7941439 - Tembolok

· Tempointeraktif.com - Indramayu Batalkan Tes Keperawanan

Conto klo kt krm ke 6288 tarif 2rb tpi klo krmny ke 06288 tarifny cm 350 ... Ratmi, orangtua siswi SMA Negeri I Indramayu menolak tes ini meski hasilnya dirahasiakan. ...Tolak Premanisme Kampus .... Tempointeraktif.com - Rencana Penghapusan Utang PDAM Dinilai Kurang Tepat ...
www.infoanda.com/id/link.php?lh=UFQODgRTA1cF - Tembolok Tempointeraktif.com - Mahasiswa

· Penetapan Tarif Pemasangan Instalasi PDAM - Harian Umum PELITA

11 Feb 2008 ... RAB Acuan Penetapan Tarif Pemasangan Instalasi PDAM Indramayu, Pelita Penetapan tarip pemasangan instalasi baru PDAM kepada setiap konsumen ...
www.hupelita.com/baca.php?id=44657 - Tembolok

· klikp21.com | FINANCE

5 Nov 2009 ... FINANCE Aksi Tolak Kenaikan Tarif PDAM, Diwarnai Aksi Dorong dan Lempar ...INDRAMAYU - Puluhan mahasiswa di Indramayu, melakukan aksi unjuk ...
www.klikp21.com/newss/finance?start=49 - Tembolok

· aksi unjuk rasa @ SearchWinds.com

21 Nov 2009 ... Aksi Tolak Kenaikan Tarif PDAM, Diwarnai Aksi Dorong dan Lem ... INDRAMAYU - Puluhan mahasiswa di Indramayu, melakukan aksi unjuk rasa ...
searchwinds.com/search?q=aksi+unjuk+rasa&ta=1 - Tembolok

· Direksi PDAM Kota Cirebon Harus Diganti

Padahal disisi lain ada rencana untuk menaikan tarif air PDAM dalam waktu dekat ... tegas seperti bupati indramayu yang memecat dirut pam karena tidak becus ...
www.beritacerbon.com/.../direksi-pdam-kota-cirebon-harus-diganti - Tembolok - Mirip

Pemilu Kepala Daerah 2010

PEMILU KEPALA DAERAH

Semua Pihak Harus Peduli Daftar Pemilih Tetap

JAKARTA -- Salah satu persoalan krusial sejak pemilu kepala daerah 2005-2008 hingga pemilu legislatif dan pemilu presiden lalu adalah buruknya kualitas daftar pemilih tetap.

Dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Departemen Dalam Negeri yang akan tetap menggelar pilkada dengan segala persoalan yang masih menyertainya, semua pihak harus peduli dengan daftar pemilih tetap (DPT) agar kesalahan dalam pemilu sebelumnya tak berulang.

Demikian diungkapkan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Daniel Zuchron di Jakarta, Selasa (8/12). Pantauan JPPR menunjukkan, persoalan DPT sudah mengemuka sejak pilkada gelombang pertama dilakukan pada 2005. Banyak persoalan teknis menyertai proses pendataan pemilih dan banyak warga yang tidak terdaftar. Namun, berbagai persoalan itu tidak dijadikan pembelajaran sehingga memuncak pada Pemilu Legislatif 2009.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, DPT pilkada mengacu kepada DPT pemilu terakhir. Pada UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu dicantumkan pemutakhiran data pemilih dilakukan terhadap daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang disusun pemerintah daerah.

Menyikapi kebingungan itu, KPU mengusulkan untuk menggunakan DPT pemilu terakhir sebagai acuan dengan alasan buruknya kualitas DP4 yang disusun pemerintah.

Menurut Daniel, penggunaan DPT pemilu terakhir juga bermasalah. Untuk pilkada, DPT terakhirnya adalah DPT pilpres lalu. Masalahnya, DPT pilpres yang merupakan kelanjutan dari DPT pileg juga mengandung banyak persoalan, khususnya terkait warga yang memiliki hak pilih, tetapi tidak terdaftar.

”KPU dan KPUD seharusnya belajar dari pengalaman Pemilu 2009. KPU harus memberi kepastian dan supervisi yang jelas kepada KPUD agar mereka tidak merasa seperti anak ayam yang kehilangan induk dalam menyelenggarakan pemilu,” katanya.

Agar DPT pilkada mendatang tidak lagi menimbulkan masalah seperti sebelumnya, KPUD yang didukung KPU dan Depdagri harus segera menyosialisasikan tahapan penyusunan DPT secara masif. KPU dan Depdagri juga harus terus mengajukan dukungan politik dari DPR yang hingga kini belum ada.

Secara terpisah, Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Jojo Rohi mengatakan, mengaca kepada pilkada dan pemilu sebelumnya, persoalan DPT akan tetap menjadi batu sandungan serius dalam pilkada nanti. Agar proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPUD berjalan baik, dibutuhkan Panitia Pengawas Pilkada yang bisa bekerja serius mengawasinya.

Masalahnya, saat ini banyak Panwas Pilkada yang belum terbentuk akibat tak sepahamnya KPU dan Bawaslu tentang tata cara pembentukannya. ”Tanpa pengawalan yang baik, jangan berharap besar agar KPUD mampu menyusun DPT dengan baik,” ungkapnya. (MZW)***

Sumber : Kompas, Rabu, 9 Desember 2009 | 03:03 WIB

Bawaslu dan KPU Belum Bersepakat soal Pengawas Pilkada

Syamsulbahri. (Foto : Tok)***

Pengawas Tetap Dilantik

Bawaslu dan KPU Belum Bersepakat soal Pengawas Pilkada

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu akan melantik 120 anggota Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah pada Desember ini. Padahal, belum ada kesepakatan dengan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan proses seleksi pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah.

Pelantikan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (Panwas Pilkada) harus tetap dilakukan supaya pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pilkada tidak terlambat.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Wahidah Suaib, Selasa (8/12) di Jakarta, mengatakan, Bawaslu memang masih berkoordinasi dengan KPU terkait dengan peraturan proses seleksi Panwas Pilkada. ”Bawaslu dan KPU masih mencari solusi yang terbaik untuk masalah ini. Yang pasti keduanya mempunyai niat baik untuk menyukseskan pilkada,” kata Wahidah

Pekan lalu, Bawaslu mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung (MA) terkait dengan fatwa MA yang menyatakan, solusi pembentukan Panwas Pilkada adalah panwas dibentuk DPRD sesuai dengan Pasal 236A Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Pada surat itu Bawaslu menjelaskan, Pasal 236A UU itu hanya berlaku tahun 2008 ketika masa peralihan pilkada, termasuk rezim pemilu.

Bawaslu melampirkan draf surat edaran bersama KPU dan Bawaslu terkait dengan pembentukan Panwas Pilkada sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2009 pula. Pasal 39A Peraturan Bawaslu No 15/2009 menyebutkan, Bawaslu bisa menetapkan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) provinsi dan kabupaten/kota pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 yang masih memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota Panwaslu provinsi dan kabupaten/kota pada pilkada tahun 2010.

”Sampai sekarang belum ada tanggapan dari MA. Di sisi lain, kami ingin pengawasan terhadap pilkada segera dimulai. Sebagian besar pilkada dilaksanakan bulan Juni 2010 sehingga Panwas harus terbentuk satu bulan sebelum tahapan pilkada dimulai,” ungkap Wahidah.

Menurut Wahidah, Bawaslu tetap konsisten dengan Peraturan Bawaslu No 15/2009. ”Pembentukan Panwas Pilkada itu tetap melalui proses seleksi. Kami meminta enam calon Panwas Pemilu 2009 terbaik diajukan lagi ke Bawaslu untuk diseleksi menjadi tiga orang Panwas Pilkada,” kata dia.

Secara terpisah, anggota KPU, Syamsulbahri, mengatakan, KPU sedang membahas draf awal surat edaran bersama KPU dan Bawaslu terkait dengan pembentukan Panwas Pilkada. Sebelumnya, KPU menolak draf surat edaran yang menyebutkan bahwa Panwas Pemilu Presiden bisa menjadi Panwas Pilkada.

”Pada dasarnya kami setuju dengan draf dari Bawaslu. Kalau telanjur melaksanakan rekrutmen anggota Panwas Pilkada, silakan diteruskan,” katanya. (sie)***

Sumber : Kompas, Rabu, 9 Desember 2009 | 03:05 WIB

Bawaslu dan KPU Belum Bersepakat soal Pengawas Pilkada

Syamsulbahri. (Foto : Tok)***

Pengawas Tetap Dilantik

Bawaslu dan KPU Belum Bersepakat soal Pengawas Pilkada

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu akan melantik 120 anggota Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah pada Desember ini. Padahal, belum ada kesepakatan dengan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan proses seleksi pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah.

Pelantikan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (Panwas Pilkada) harus tetap dilakukan supaya pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pilkada tidak terlambat.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Wahidah Suaib, Selasa (8/12) di Jakarta, mengatakan, Bawaslu memang masih berkoordinasi dengan KPU terkait dengan peraturan proses seleksi Panwas Pilkada. ”Bawaslu dan KPU masih mencari solusi yang terbaik untuk masalah ini. Yang pasti keduanya mempunyai niat baik untuk menyukseskan pilkada,” kata Wahidah

Pekan lalu, Bawaslu mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung (MA) terkait dengan fatwa MA yang menyatakan, solusi pembentukan Panwas Pilkada adalah panwas dibentuk DPRD sesuai dengan Pasal 236A Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Pada surat itu Bawaslu menjelaskan, Pasal 236A UU itu hanya berlaku tahun 2008 ketika masa peralihan pilkada, termasuk rezim pemilu.

Bawaslu melampirkan draf surat edaran bersama KPU dan Bawaslu terkait dengan pembentukan Panwas Pilkada sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2009 pula. Pasal 39A Peraturan Bawaslu No 15/2009 menyebutkan, Bawaslu bisa menetapkan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) provinsi dan kabupaten/kota pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 yang masih memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota Panwaslu provinsi dan kabupaten/kota pada pilkada tahun 2010.

”Sampai sekarang belum ada tanggapan dari MA. Di sisi lain, kami ingin pengawasan terhadap pilkada segera dimulai. Sebagian besar pilkada dilaksanakan bulan Juni 2010 sehingga Panwas harus terbentuk satu bulan sebelum tahapan pilkada dimulai,” ungkap Wahidah.

Menurut Wahidah, Bawaslu tetap konsisten dengan Peraturan Bawaslu No 15/2009. ”Pembentukan Panwas Pilkada itu tetap melalui proses seleksi. Kami meminta enam calon Panwas Pemilu 2009 terbaik diajukan lagi ke Bawaslu untuk diseleksi menjadi tiga orang Panwas Pilkada,” kata dia.

Secara terpisah, anggota KPU, Syamsulbahri, mengatakan, KPU sedang membahas draf awal surat edaran bersama KPU dan Bawaslu terkait dengan pembentukan Panwas Pilkada. Sebelumnya, KPU menolak draf surat edaran yang menyebutkan bahwa Panwas Pemilu Presiden bisa menjadi Panwas Pilkada.

”Pada dasarnya kami setuju dengan draf dari Bawaslu. Kalau telanjur melaksanakan rekrutmen anggota Panwas Pilkada, silakan diteruskan,” katanya. (sie)***

Sumber : Kompas, Rabu, 9 Desember 2009 | 03:05 WIB

Biaya Sensus Penduduk 2010 Sekitar Rp 3,3 Triliun

Sensus 2010 Akan Pertimbangkan MDG's

Biaya Penyelenggaraan Sensus adalah Sekitar Rp 3,3 Triliun

JAKARTA - Badan Pusat Statistik kembali mengadakan sensus penduduk pada tahun 2010. Berbeda dari pelaksanaan sensus penduduk sebelumnya, Sensus 2010 akan mempertimbangkan berbagai indikator Tujuan Pembangunan Milenium serta data penduduk yang detail.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan seusai acara sosialisasi Sensus 2010 mengatakan, pendataan penduduk tersebut akan memberikan gambaran jumlah, dinamika, dan kemajemukan penduduk sehingga memungkinkan untuk menganalisis struktur penduduk.

Hasil pendataan nantinya ditujukan pula sebagai bahan evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG’s) hingga tingkat wilayah administrasi terkecil desa atau kelurahan. Target Tujuan Pembangunan Milenium, antara lain, penurunan tingkat kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, angka kematian anak, angka kematian ibu, serta kesetaraan jender.

”Jika hanya menggunakan survei, sangat sulit melihat perkembangan pencapaian tujuan pembangunan milenium sesungguhnya karena survei sifatnya representasi dari populasi,” ujar Rusman, Senin (7/12).

Oleh karena itu, dibandingkan dengan sensus tahun 2000 yang menggunakan 17 variabel, pada sensus tahun 2010 variabel yang digunakan mencapai 43 varibel. Terdapat tambahan variabel soal lain yang lebih detail, mulai dari soal pendidikan seperti buta huruf hingga tingkat kematian ibu. Dengan kata lain, pendataan lebih komprehensif.

Data terkait pemberantasan kemiskinan yang juga menjadi salah satu Tujuan Pembangunan Milenium juga dapat dirumuskan dari hasil sensus tersebut. ”Dulu pengucuran Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat miskin menggunakan, antara lain, indikator kondisi rumah. Dengan sensus mendatang, beberapa variabel lain dapat digunakan untuk memotret kondisi kemiskinan, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan,” lanjut Rusman.

Rusman mengatakan, sensus kali ini jauh lebih ambisius. Data yang tersedia nantinya sampai menampilkan nama dan alamat. ”Sebagai contoh, data kecacatan, misalnya, akan diketahui nama, jenis cacatnya, dan tempat tinggalnya, sehingga institusi yang akan intervensi lewat program dapat lebih mudah untuk tepat sasaran,” ujarnya.

Data-data mikro seperti itu bermanfaat untuk penyusunan kebijakan dan menjadi acuan banyak kalangan. Adapun biaya penyelenggaraan sensus adalah sekitar Rp 3,3 triliun dari APBN.

Pelaksanaan sensus

Dalam sosialisasi, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Arizal Ahnaf mengungkapkan, dalam Sensus 2010, pendataan penduduk dilakukan pada 1-31 Mei 2010. Selain mendata penduduk di tempat mereka biasa tinggal (minimal enam bulan), pada 15 Mei 2010 secara de facto akan dilakukan pengumpulan data secara serentak untuk penduduk yang tidak menetap, seperti tunawisma, anak buah kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu, masyarakat terpencil, dan pengungsi.

Dia mengatakan, sensus penduduk tahun 2010 setidaknya melibatkan responden penduduk sekitar 232 juta di 64 juta rukun tetangga dengan jumlah blok sensus 726.000 blok.

Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan, pihaknya akan merekrut petugas pencacah yang dinilai layak untuk menyensus penduduk. BPS akan mempekerjakan mereka memakai sistem kontrak dengan upah Rp 3 juta per bulan. BPS memperkirakan membutuhkan 700.000 petugas lapangan.

Mereka akan mendatangi semua rumah untuk mencatat nama penghuni dan alamat. Data sensus akan menjadi tolok ukur yang dipakai untuk kuantifikasi data sampai tahun 2020. ”Pendataan ini sangat monumental. Sekali tidak sempurna, data penduduk 10 tahun lagi tidak akan akurat,” ujar Rusman.

Pencacahan orang yang bekerja hanya akan menyangkut hal-hal yang umum. BPS hanya bertujuan mencatat apakah orang tersebut bekerja atau menganggur. Ada 20-an pertanyaan terkait bidang pekerjaan dan tidak akan menyentuh soal upah atau kelayakan hidup pekerja tersebut.

Data dasar sementara, seperti jumlah penduduk, sudah dapat diumumkan ke publik pada Agustus 2010. Data final dapat diperoleh paling lama satu tahun setelah sensus. Presiden RI direncanakan akan menyampaikan data jumlah penduduk Indonesia pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2010. (INE/HAM)***

Sumber : Kompas, Rabu, 9 Desember 2009 | 03:35 WIB

Biaya Sensus Penduduk 2010 Sekitar Rp 3,3 Triliun

Sensus 2010 Akan Pertimbangkan MDG's

Biaya Penyelenggaraan Sensus adalah Sekitar Rp 3,3 Triliun

JAKARTA - Badan Pusat Statistik kembali mengadakan sensus penduduk pada tahun 2010. Berbeda dari pelaksanaan sensus penduduk sebelumnya, Sensus 2010 akan mempertimbangkan berbagai indikator Tujuan Pembangunan Milenium serta data penduduk yang detail.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan seusai acara sosialisasi Sensus 2010 mengatakan, pendataan penduduk tersebut akan memberikan gambaran jumlah, dinamika, dan kemajemukan penduduk sehingga memungkinkan untuk menganalisis struktur penduduk.

Hasil pendataan nantinya ditujukan pula sebagai bahan evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG’s) hingga tingkat wilayah administrasi terkecil desa atau kelurahan. Target Tujuan Pembangunan Milenium, antara lain, penurunan tingkat kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, angka kematian anak, angka kematian ibu, serta kesetaraan jender.

”Jika hanya menggunakan survei, sangat sulit melihat perkembangan pencapaian tujuan pembangunan milenium sesungguhnya karena survei sifatnya representasi dari populasi,” ujar Rusman, Senin (7/12).

Oleh karena itu, dibandingkan dengan sensus tahun 2000 yang menggunakan 17 variabel, pada sensus tahun 2010 variabel yang digunakan mencapai 43 varibel. Terdapat tambahan variabel soal lain yang lebih detail, mulai dari soal pendidikan seperti buta huruf hingga tingkat kematian ibu. Dengan kata lain, pendataan lebih komprehensif.

Data terkait pemberantasan kemiskinan yang juga menjadi salah satu Tujuan Pembangunan Milenium juga dapat dirumuskan dari hasil sensus tersebut. ”Dulu pengucuran Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat miskin menggunakan, antara lain, indikator kondisi rumah. Dengan sensus mendatang, beberapa variabel lain dapat digunakan untuk memotret kondisi kemiskinan, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan,” lanjut Rusman.

Rusman mengatakan, sensus kali ini jauh lebih ambisius. Data yang tersedia nantinya sampai menampilkan nama dan alamat. ”Sebagai contoh, data kecacatan, misalnya, akan diketahui nama, jenis cacatnya, dan tempat tinggalnya, sehingga institusi yang akan intervensi lewat program dapat lebih mudah untuk tepat sasaran,” ujarnya.

Data-data mikro seperti itu bermanfaat untuk penyusunan kebijakan dan menjadi acuan banyak kalangan. Adapun biaya penyelenggaraan sensus adalah sekitar Rp 3,3 triliun dari APBN.

Pelaksanaan sensus

Dalam sosialisasi, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Arizal Ahnaf mengungkapkan, dalam Sensus 2010, pendataan penduduk dilakukan pada 1-31 Mei 2010. Selain mendata penduduk di tempat mereka biasa tinggal (minimal enam bulan), pada 15 Mei 2010 secara de facto akan dilakukan pengumpulan data secara serentak untuk penduduk yang tidak menetap, seperti tunawisma, anak buah kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu, masyarakat terpencil, dan pengungsi.

Dia mengatakan, sensus penduduk tahun 2010 setidaknya melibatkan responden penduduk sekitar 232 juta di 64 juta rukun tetangga dengan jumlah blok sensus 726.000 blok.

Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan, pihaknya akan merekrut petugas pencacah yang dinilai layak untuk menyensus penduduk. BPS akan mempekerjakan mereka memakai sistem kontrak dengan upah Rp 3 juta per bulan. BPS memperkirakan membutuhkan 700.000 petugas lapangan.

Mereka akan mendatangi semua rumah untuk mencatat nama penghuni dan alamat. Data sensus akan menjadi tolok ukur yang dipakai untuk kuantifikasi data sampai tahun 2020. ”Pendataan ini sangat monumental. Sekali tidak sempurna, data penduduk 10 tahun lagi tidak akan akurat,” ujar Rusman.

Pencacahan orang yang bekerja hanya akan menyangkut hal-hal yang umum. BPS hanya bertujuan mencatat apakah orang tersebut bekerja atau menganggur. Ada 20-an pertanyaan terkait bidang pekerjaan dan tidak akan menyentuh soal upah atau kelayakan hidup pekerja tersebut.

Data dasar sementara, seperti jumlah penduduk, sudah dapat diumumkan ke publik pada Agustus 2010. Data final dapat diperoleh paling lama satu tahun setelah sensus. Presiden RI direncanakan akan menyampaikan data jumlah penduduk Indonesia pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2010. (INE/HAM)***

Sumber : Kompas, Rabu, 9 Desember 2009 | 03:35 WIB

Tantangan Bagi DPRD Soal Rancangan Perda

PARLEMEN LOKAL

Kemampuan DPRD Buat Perda Sangat Lemah

JAKARTA - Hampir semua peraturan daerah atau perda di Indonesia merupakan usulan dari pemerintah daerah. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sebenarnya juga memiliki fungsi legislasi sangat kurang.

Demikian disampaikan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, M Nur Solikhin, di Jakarta, Senin (7/12). Hal itu merupakan hasil penelitiannya bersama peneliti Universitas Sydney, Simon Butt, tentang pembuatan peraturan di DPRD yang dilakukan di Banjarmasin, Manado, dan DKI Jakarta.

”Padahal, anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan perda,” kata Solikhin.

Dari 54 perda yang dibuat di DKI Jakarta 2004-2008, tidak ada satu perda pun inisiatif DPRD. Kondisi serupa terjadi di Manado untuk periode yang sama dari 30 perda yang dibuat. Di Banjarmasin, pada rentang waktu serupa, hanya ada satu perda inisiatif DPRD dari 110 perda yang dibuat.

Simon Butt menambahkan, pola penyusunan perda dan undang-undang di Indonesia berbeda dengan di Australia. Di Australia, kebijakan dibuat terlebih dahulu, baru perancangan peraturannya. Di Indonesia, digabung antara kebijakan dan perancangan peraturannya. Kondisi di Indonesia itu sering kali membuat UU atau peraturan yang ada menjadi tidak jelas dan banyak ditemukan masalah saat diimplementasikan.

”Di Australia, kebijakan dibuat terlebih dahulu. Selanjutnya, kebijakan itu diterjemahkan oleh kelompok ahli menjadi sebuah rancangan peraturan,” ungkap Simon. (MZW)***

Source : Kompas, Selasa, 8 Desember 2009 | 03:00 WIB