Amerika Garap Desentralisasi Pendidikan Dasar di Indramayu

Amerika Garap Desentralisasi

Pendidikan Dasar di Indramayu

INDRAMAYU, Pendopo Indramayu - DBE (Desentralized Basic Education) atau desentralisasi pendidikan dasar ialah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat. Program ini merupakan payung kerjasama antara Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dan USAID. Tujuan dari program ini ialah peningkatan kualitas pendidikan dasar di Indonesia melalui tiga komponen kegiatan yang saling berintegrasi, yaitu: desentralisasi manajemen dan tata pelayanan pendidikan yang lebih efektif (DBE1), peningkatan kualitas belajar mengajar (DBE2), serta peningkatan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah melalui kecakapan hidup dan keterampilan vokasional (DBE3).

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program DBE 3 di Indramayu, maka Kamis ( 18/3) bertempat di ruang data 2 Setda Indramayu dilakukan kegiatan Showcase DBE 3 Jawa Barat yang dibuka Sekretaris Daerah Drs. H. Supendi, MSi yang dihadiri Koordinator DBE 3 Indonesia, Mr. Swecth dan peserta lainnya.

Mr. Swecth mengatakan, area yang dicakup program DBE ialah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Program ini berlangsung mulai tahun 2005 sampai 2010 dan diharapkan akan membantu meningkatkan pendidikan untuk lebih dari 2.400 sekolah dan lebih dari 250 ribu siswa di 100 kabupaten/kota.

Ia menambahkan, program DBE 3 bekerja sama dengan sekolah menengah pertama (baik umum maupun berbasis agama), pusat-pusat pendidikan non-formal, LSM serta pemerintah di tingkat nasional dan daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar, dan mengembangkan kecakapan hidup yang sesuai bagi murid-murid SMP dan remaja putus sekolah di bawah usia 18 tahun.

“Ketrampilan-ketrampilan ini diharapkan dapat menyiapkan remaja untuk pendidikan berkelanjutan, memasuki dunia kerja serta berpartisipasi dalam bidang pengembangan masyarakat,” kata Swecth.

Kegiatan-kegiatan program DBE 3, lanjut Swecth, mengajak partisipasi masyarakat dan sektor swasta serta berfokus pada pengembangan kecakapan hidup melalui kurikulum nasional, pengembangan ketrampilan teknis melalui kegiatan ekstrakurikular, penurunan angka remaja putus sekolah melalui peningkatan tingkat transisi dan kelulusan di sekolah menengah pertama, peningkatan kualitas pendidikan non-formal dengan menyusun pendekatan-pendekatan yang meningkatkan manajemen lembaga pendidikan non-formal serta mengusahakan agar materi pelajaran pendidikan non-formal lebih sesuai dengan lapangan kerja setempat.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Drs. H. Supendi, MSi dalam sambutannya mengatakan, perbaikan mutu pendidikan bukan hal yang mudah karena memerlukan pengorbanan dan kerja keras dari semua pihak.

“Dewasa ini dunia pendidikan telah mengalami perubahan paradigma, yakni tenaga pendidik memiliki kewajiban untuk ikut serta bertanggung jawab dalam produk-produk pendidikan, dalam hal ini salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia,” ujar Supendi.

Humas Pemkab Indramayu dalam press release-nya mengungkapkan, bahwa pendidikan adalah investasi di masa depan yang berorientasi pada peningkatan mutu kualitas SDM.

“Hal yang harus dipahami oleh semua komponen pendidikan, adalah bahwa pendidikan untuk disiapkan menjalani kehidupan yang sebenarnya bukan semata-mata pada mata pelajaran. Dengan adanya program DBE ini, akan memberikan kecakapan hidup bagi anak-anak sekaligus menuntut SDM guru untuk berinovasi dalam pendidikan,” ujar Supendi. (Satim/ToeNTAS News)***

Senin 15 Maret 2010 Bupati Indramayu Lantik 124 Pejabat Eselon II, III, dan IV

Bupati Indramayu Lantik 124 Pejabat Struktural

INDRAMAYU – Sebanyak 124 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat mengalami rotasi jabatan. Mutasi para pejabat eselon II, III, dan IV itu, sebelumnya sempat diisukan santer, konon, pada pertengahan Februari 2010 lalu. Namun, kabar tersebut terkesan mengalami kemunduran waktu, dan baru terlaksana pada Senin (15/3) di Pendopo Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Bupati Indramayu, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin memimpin pengambilan sumpah terhadap para pejabat tersebut. Para pejabat yang mayoritas didominasi beragama Islam itu membawa kitab suci Al-qur’an sambil dipegang, dan diletakkan di atas kepala masing-masing sewaktu Bupati Yance (panggilan akrab Irianto MS Syafiuddin) membacakan kata-kata sumpah dan janji pejabat negara. Kecuali yang non muslim, seperti ada pejabat yang beragama Kristen Katholik, tampak seorang pendeta mendampingi pejabat yang ikut dilantik pada saat itu.

Dalam sambutannya, Bupati Yance mengatakan, mutasi atau alih tugas/jabatan tersebut disamping upaya penyegaran, demi peningkatan kinerja dan pengembangan karier pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. “Saya berpesan, agar Saudara-saudara mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya,” kata Yance.

Dari 124 pejabat yang dilantik Senin (15/3) siang itu, diantaranya 9 pejabat eselon IIb yang berada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan (Disdik), Sekretariat Daerah (Setda), Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPM), Sekretariat DPRD (Setwan), Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Cipta Karya, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKPPP), dan Inspektorat.

Kemudian 9 orang pejabat eselon IIIa di lingkungan Badan da Dinas, 16 orang pejabat di lingkungan Badan, Dinas, dan Kecamatan, 83 orang pejabat eselon IVa di lingkungan OPD baik Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan, serta 7 orang pejabat eselon IVb di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan.

Isu yang berkembang seputar rotasi jabatan itu, konon, masih akan ada rotasi jabatan lagi yang waktunya diperkirakan bulan Mei mendatang. Meski Bupati Yance seusai pelantikan tak sempat diwawancarai wartawan, karena langsung memasuki ruang kerjanya, dan terlihat sejumlah tamu pejabat penting sudah menunggu di ruang tunggu bupati.

Sementara itu, Drs. H. Suhaeli MM, yang semula menjabat Kepala Dinas Pendidikan, namun dialihtugaskan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Suhaeli akhir-akhir ini banyak disorot media massa berkaitan dengan kasus sangkaan korupsi dana tunjangan khusus sekolah-sekolah unggulan di Kabupaten Indramayu. Kejaksaan Negeri Indramayu telah menetapkan status tersangka kepada Suhaeli.

Seusai pelantikan, Suhaeli terlihat tersenyum ketika ada wartawan yang menyapanya sebelum ia memasuki mobil dinasnya. (Satim/ToeNTAS News)***

Pengunduran Diri Itu Disepakati Dalam Pertemuan Antarkader di Padalarang

Pengunduran Diri Kader Golkar Berbuntut Panjang

JAKARTA - Pengunduran diri massal kader Partai Golkar Jawa Barat berbuntut panjang. Para kader partai berlambang Pohon Beringin itu siap memberikan penjelasan perihal pengunduran diri mereka dari partainya jika diterima langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. Demikian ditegaskan mantan Wakil Bendahara DPD Partai Golkar Jawa Barat, Sunatra.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie belum bisa dikonfirmasi. Begitu pula Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Akbar Tanjung enggan berkomentar terkait pengunduran diri 1.123 kader dan anggotanya di Jawa Barat. Ketika dihubungi via telefon selulernya, Akbar tidak menjawab telefon dan pesan singkat yang dikirim wartawan di Jakarta, Minggu (14/3).

Sunatra menyebutkan,pengunduran diri itu disepakati dalam pertemuan antarkader di Padalarang. "Pertemuan di Padalarang siap memberikan penjelasan pengunduran diri dari keanggotaan PG kepada DPP PG. dalam hal ini ingin diterima langsung oleh Ical. Jika tidak langsung oleh Ical, sepakat tidak akan datang ke DPP PG di Jakarta," tulisnya dalam pesan singkat.

Sunatra memastikan bahwa pengunduran diri para kader itu tidak bermaksud memakzulkan siapapun dalam DPP dan DPD. Mewakili 1.123 kader yang mundur, Sunatra menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dan tidak akan melibatkan diri dalam urusan internal kader Partai Golkar. "Kami yang sudah keluar dari Golkar tidak akan ikut campur lagi dengan internal partai," ucapnya.(A-156/A-50)***

Source : Pikiran Rakyat, Senin, 15 Maret 2010 , 02:27:00

Pengunduran Diri 1.123 Kader Golkar Bukanlah Persoalan Main-main

Mundurnya Kader PG, Perluas Konflik

BANDUNG - Pengunduran diri 1.123 kader Partai Golkar (PG) DPD Jawa Barat bukan mustahil menyeret persoalan ke tingkat nasional mengingat Jabar selama ini dikenal sebagai kiblat partai berlambang beringin tersebut. Dibutuhkan sikap proaktif dari para pengurus partai untuk mengadakan konsolidasi menyeluruh.

”Para kader yang mengundurkan diri bukan mustahil melakukan lobi ke atas. Ini tentu akan memperluas konflik. Efek domino ke daerah-daerah lain juga sangat mungkin terjadi,” kata pengamat politik Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf.

Menurut Asep, pengunduran diri massal seperti itu merupakan fenomena partai yang biasa terjadi pascapemilihan pengurus baru. Di tingkat pusat, fenomena yang sama juga terjadi. Surya Paloh mundur dari partai setelah kalah dari Aburizal Bakrie dan membentuk Nasional Demokrat (Nasdem). ”Jangan-jangan arahnya ke sana juga,” ujar Asep.

Fenomena mudahnya kader mengancam keluar atau pindah parpol di Indonesia, menurut Asep, bukan merupakan suatu pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

Pengamat politik yang juga mantan kader Golkar Tjetje H. Padmadinata mengungkapkan, pengunduran diri 1.123 kader Golkar bukanlah persoalan main-main. ”Lebih parah pemberontakan satu batalion daripada serangan lima divisi dari luar. Roboh dari dalam jauh lebih membahayakan,” ucapnya.

Menurut Tjejte, pengurus harus proaktif melakukan konsolidasi agar konflik tidak meluas. Komunikasi internal yang macet mesti dibuka. Pengurus terpilih membuka diri pada kompetitor yang kalah, membuktikan bahwa partai masih aspiratif dan akomodatif. ”Mesti dituntaskan sekarang mumpung masih berupa riak protes, belum jadi gelombang,” katanya. (A-165/A-147)***

Source : Pikiran Rakyat, Senin, 15 Maret 2010 , 04:51:00

Mundurnya 1.123 kader Partai Golkar Jawa Barat Jelas Menjadi Otokritik Bagi Kepengurusan DPD Partai Golkar Jawa Barat di bawah Yance

DPP Golkar Akan Panggil Yance
Pengunduran Diri 1.123 Kader Otokritik Bagi Partai Golkar

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengaku terkejut atas mundurnya 1.123 kader aktif DPD Partai Golkar Jawa Barat. Oleh karena itu, DPP akan memanggil kedua belah pihak untuk melakukan cross check, baik Ketua DPD Golkar Jabar Irianto Syafiuddin (Yance) maupun kader yang mengundurkan diri itu.

Demikian diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar dan Koordinator Provinsi Jabar, Happy Bone Zulkarnaen ketika dihubungi "PR" di Jakarta, Jumat (12/3).

"Kalau benar itu yang terjadi, ini persoalan serius bagi Golkar Jabar. Ini tidak main-main. DPP dalam waktu dekat akan melakukan langkah-langkah rasional dan persuasif kepada pimpinan DPD Jabar dan kader yang mengundurkan diri itu," kata Happy.

Happy menegaskan, DPP Partai Golkar akan mendalami terlebih dahulu dengan melakukan pengecekan kebenaran tentang mundurnya 1.123 kader itu, baik mengenai jumlah kader yang mundur, atau persoalan lainnya. DPP pun akan mendalami akar-akar permasalahan yang mungkin muncul di DPP Golkar Jabar seperti adanya ketidakpuasan kepada Musyawarah Daerah (Musda) Bekasi dan Purwakarta.

"Kami pernah dengar tentang adanya ketidakpuasan di Musda, juga jumlah kepengurusan yang cukup besar di DPD Jabar. Tetapi apakah itu akar permasalahnya?" kata Happy.

Menurut Happy, Golkar adalah salah satu partai yang demokratis dan dewasa, sehingga jika ada perbedaan pendapat ataupun kekecewaan tentunya dapat dicarikan solusinya secara internal partai. Partai Golkar pun tidak terbiasa menyampaikan aspirasi di luar koridor ketentuan yang ada.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa mengatakan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie belum mengetahui dan belum mendapat informasi alasan pengunduran diri lebih dari 1.000 kader aktif DPD Golkar Jabar itu.

"Ketum belum mendapatkan informasi dan belum tahu alasannya apa. Saya malah baru tahu dari Anda," kata orang dekat Aburizal itu.

Otokritik partai

Sementara itu, pengamat politik Burhanudin Muhtadi mengatakan, mundurnya 1.123 kader Partai Golkar Jawa Barat jelas menjadi otokritik bagi kepengurusan DPD Partai Golkar Jawa Barat di bawah Yance. ”Bagaimanapun, Yance harus mampu mengatasi masalah itu, meski belum tentu hal itu bermula pada saat ia memimpin.”

Dia menduga, masalah itu sudah muncul pada saat munas (musyawarah nasional) di Pekanbaru, Riau, di mana terjadi dua kubu yakni kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan kubu Surya Paloh. Dalam hal ini, Yance dikelompokkan sebagai kubu Ical yang kemudian dinilai kurang mengakomodasi kelompok-kelompok yang ada.

"Jika hal itu benar, mereka yang menyatakan mundur berasal dari kantong-kantor DPD II yang pada saat munas memberikan suaranya ke Surya Paloh. Jadi tidak ada salahnya, Golkar Jabar di bawah Yance melakukan rekonsiliasi pasca-Munas Partai Golkar," kata pengajar dari Universitas Paramadina ini.

Pengamat dari Lembaga Survei Indonesia itu menyayangkan jika Yance atau pengurus terasnya tidak menanggapi persoalan itu. "Harus ada respons segera dan jangan melakukan pembiaran karena ini adalah masalah masa depan partai yang dalam jangka pendek harus menyiapkan sejumlah pemilu pilkada," katanya. (A-130/A-78)***

Source : Pikiran Rakyat, Sabtu, 13 Maret 2010

Menurut Sunatra, Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Golkar Jabar Sangat Parah

1.123 Kader Aktif Golkar Jawa Barat Menyatakan Mundur

BANDUNG - Sedikitnya 1.123 kader aktif DPD Partai Golkar Jawa Barat secara resmi menyatakan mundur dari partai berlambang beringin itu. Pernyataan itu dikemukakan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat Sunatra kepada "PR" di Gedung Indonesia Menggugat, Jln. Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, Kamis (11/3).

Dalam deklarasi itu hadir sedikitnya dua ratus kader Golkar yang menyatakan mundur. Sunatra menjelaskan, alasan pengunduran diri itu antara lain kepemimpinan DPD Golkar Jabar saat ini tidak lagi mengakomodasi kelompok muda, agamawan, budayawan, mahasiswa, akademisi, dan sebagainya.

Sebagai gantinya, kata Sunatra, kepengurusan Golkar Jabar hanya merangkul kelompok pengusaha dan pemilik modal. "Partai Golkar yang tadinya bersifat ideologis normatif, kini terjebak dalam ideologi kapitalis pragmatis. Dengan demikian, dalam tubuh Golkar kini tumbuh hedonisme dan materialisme," ujarnya.

Alasan lain, tutur Sunatra, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Golkar Jabar sangat parah. Dengan demikian, kaderisasi tidak berkembang dengan wajar.

"Yang lebih parah justru tumbuh nepotisme, terutama dalam penentuan calon pejabat politis dan jabatan di kepengurusan partai. Ya bapaknya, ya anaknya, istrinya, ya suaminya. Dengan demikian, kader potensial yang sudah lama berkiprah tergeser oleh kader oplosan. Ini tidak konsisten dengan paradigma baru Partai Golkar yang anti-KKN," ujar Sunatra.
Inkonsistensi

Inkonsistensi di tubuh Golkar juga semakin kentara, misalnya, dalam penyusunan daftar calon anggota DPR/DPRD pada Pemilu 2009. Sunatra mencontohkan, ada calon anggota DPR RI Pemilu 2009 dari Golkar Jabar yang sebelumnya tidak dikenal oleh kalangan internal dan tidak pernah aktif di kepengurusan, baik di tingkat DPD maupun DPP.

”Seharusnya, untuk menjadi pengurus harian partai, minimal menjadi anggota lima tahun dan pernah duduk di kepengurusan," kata Sunatra.
Namun, kenyataannya, semua aturan itu diabaikan tanpa memperhitungkan dampak psikologis bagi kader partai yang sudah lama mengabdi. Oleh karena itu, kata Sunatra, dia dan seribuan rekan lainnya berketetapan hati menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai.

Sementara itu, baik Ketua DPD Golkar Jabar Irianto M.S. Syafiuddin (Yance) maupun Sekretaris DPD Dedi Mulyadi tidak bisa dikonfirmasi terkait dengan pengunduran diri 1.123 anggotanya itu. Beberapa nomor telefon seluler milik Dedi Mulyadi, yakni 0812124422xxx, 08118666xxx, dan 08592607xx, serta nomor 085295972xxx milik Yance, tidak aktif saat dihubungi ”PR”.

Pengamat politik dari Unpad Bandung, Indra Prawira mengatakan, pengunduran diri massal itu seharusnya tidak perlu terjadi. ”Jika terjadi masalah dalam partai, solusinya didapat melalui musyawarah terlebih dahulu,” ujarnya.

Berdasarkan AD/ART Partai Golkar, ucap Indra, ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kekuasaan tertinggi partai ada pada musyawarah (musda dan munas). Oleh karena itu, seharusnya kongres istimewa diadakan untuk menyelesaikan permasalahan itu. "Kalau mengundurkan diri dan nantinya berpindah partai, itu tindakan konyol." (A-133)***

Source : Pikiran Rakyat, Jumat, 12 Maret 2010

1.123 Kader Aktif Golkar Jawa Barat Menyatakan Mundur

1.123 Kader Aktif Golkar Jawa Barat Menyatakan Mundur

Jumat, 12 Maret 2010

• Pikiran Rakyat
• Politik

BANDUNG, (PR).

Sedikitnya 1.123 kader aktif DPD Partai Golkar Jawa Barat secara resmi menyatakan mundur dari partai berlambang beringin itu. Pernyataan itu dikemukakan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat Sunatra kepada "PR" di Gedung Indonesia Menggugat, Jln. Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, Kamis (11/3).

Dalam, deklarasi itu hadir sedikitnya dua ratus kader Golkar yang menyatakan mundur. Sunatra menjelaskan, alasan pengunduran diri itu antara lain kepemimpinan DPD Golkar Jabar saat ini tidak lagi mengakomodasi kelompok muda, agamawan, budayawan, mahasiswa, akademisi, dan sebagainya.Sebagai gantinya, kata Sunatra, kepengurusan Golkar Jabar hanya merangkul kelompok pengusaha dan pemilik modal. "Partai Golkar yang tadinya bersifat ideologis normatif, kini terjebak dalam ideologi kapitalis pragmatis. Dengan demikian, dalam tubuh Golkar kini tumbuh hedonisme dan materialisme," ujarnya.

Alasan lain, tutur Sunatra, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Golkar Jabar sangat parah. Dengan demikian, kaderisasi tidak berkembang dengan wajar."Yang lebih parah justru tumbuh nepotisme, terutama dalam penentuan calon pejabat politis dan jabatan di kepengurusan partai. Ya bapaknya, ya anaknya, istrinya, ya suaminya. Dengan demikian, kader potensial yang sudah lama berkiprah tergeser oleh kader oplosan. Ini tidak konsisten dengan paradigma baru Partai Golkar yang anti-KKN," ujar Sunatra.

Inkonsistensi

Inkonsistensi di tubuh Golkar juga semakin kentara, misalnya, dalam penyusunan daftar calon anggota DPR/DPRD pada Pemilu 2009. Sunatra mencontohkan, ada calon anggota DPR RI Pemilu 2009 dari Golkar Jabar yang sebelumnya tidak dikenal oleh kalangan internal dan tidak pernah aktif di kepengurusan, baik di tingkat DPD maupun DPP."Seharusnya, untuk menjadi pengurus harian partai, minimal menjadi anggota lima tahun dan pernah duduk di kepengurusan," kata Sunatra.

Namun, kenyataannya, semua aturan itu diabaikan tanpa memperhitungkan dampak psikologis bagi kader partai yang sudah lama mengabdi. Oleh karena itu, kata Sunatra, dia dan seribuan rekan lainnya berketetapan hati menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai.Sementara itu, baik Ketua DPD Golkar Jabar Irianto M.S. Syafiuddin CYance) maupun Sekretaris DPD Dedi Mulyadi tidak bisa dikonfirmasi terkait dengan pengunduran diri 1.123 anggotanya itu. Beberapa nomor telefon seluler milik Dedi Mulyadi, yakni 0812124422-xxx, O8ii8666xxx, dan 085926-07XX, serta nomor 085-295972XXX milik Yance, tidak aktif saat dihubungi "PR".

Pengamat politik dari Unpad Bandung, Indra Prawira mengatakan, pengunduran diri massal itu seharusnya tidak perlu terjadi. "Jika terjadi masalah dalam partai, solusinya didapat melalui musyawarah terlebih dahulu," ujarnya.Berdasarkan AD/ART Partai Golkar, ucap Indra, ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kekuasaan tertinggi partai ada pada musyawarah (musda dan munas). Oleh karena itu, seharusnya kongres istimewa diadakan untuk menyelesaikan permasalahan itu. "Kalau mengundurkan diri dan nantinya berpindah partai, itu tindakan konyol." (A-133)***

Entitas terkaitAlasan | Dedi | DPD | DPRD | Golkar | Inkonsistensi | Pemilu | Pengamat | Pernyataan | Sedikitnya | Sunatra | Syafiuddin | Unpad | XXX | ART Partai | Gedung Indonesia | Golkar Jabar | Indra Prawira | Partai Golkar | DPD Golkar Jabar | DPR RI Pemilu | Perintis Kemerdekaan Kota | Sekretaris DPD Dedi Mulyadi | DPD Partai Golkar Jawa Barat | Ketua DPD Golkar Jabar Irianto | Kader Aktif Golkar Jawa Barat Menyatakan Mundur | Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat Sunatra | Ringkasan Artikel Ini

1.123 Kader Aktif Golkar Jawa Barat Menyatakan Mundur. BANDUNG, (PR).- Sedikitnya 1.123 kader aktif DPD Partai Golkar Jawa Barat secara resmi menyatakan mundur dari partai berlambang beringin itu. Sunatra menjelaskan, alasan pengunduran diri itu antara lain kepemimpinan DPD Golkar Jabar saat ini tidak lagi mengakomodasi kelompok muda, agamawan, budayawan, mahasiswa, akademisi, dan sebagainya. Sunatra mencontohkan, ada calon anggota DPR RI Pemilu 2009 dari Golkar Jabar yang sebelumnya tidak dikenal oleh kalangan internal dan tidak pernah aktif di kepengurusan, baik di tingkat DPD maupun DPP. Berdasarkan AD/ART Partai Golkar, ucap Indra, ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kekuasaan tertinggi partai ada pada musyawarah (Musda dan Munas).

Jumlah kata di Artikel : 447
Jumlah kata di Summary : 107
Ratio : 0,239
*Ringkasan berita ini dibuat otomatis dengan bantuan mesin. Saran atau masukan dibutuhkan untuk keperluan pengembangan perangkat ini dan dapat dialamatkan ke tech at mediatrac net.

Sumber : Pikiran- Rakyat.com/Bataviase.co.id, Jumat, 12 Maret 2010

Sekda Indramayu, Drs H Supendi, M.Si bagikan SK kepada 145 orang

CPNS dan Sekdes Terima SK

BAGIKAN SK – Sekda Indramayu, Drs H Supendi, M.Si bagikan SK kepada 145 orang, di aula Pendopo, Rabu (10/3).

Indramayu, Pelita

Sedikitnya 145 orang dari jalur umum terdiri dari, 72 Sekretaris Desa (Sekdes) dan 73 calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab.Indramayu, Rabu (10/3) menerima surat keputusan (SK) pengangkatan untuk menjadi CPNS, di Pendopo Indramayu.

Penyerahan SK diserahkan langsung oleh Sekda Indramayu, Drs H Supendi, M.Si didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs H Edi Mulyadi, MM.

Kepala BKD Edi Mulyadi menjelaskan, penyerahan SK dari jalur umum itu merupakan formasi pada tahun 2009 sebanyak 84 formas, namun dalam perjalanannya hanya 73 orang yang mendapatkan nota persetujuan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk diangkat menjadi CPNS.”Sementara 9 orang masih dalam proses, dan sebanyak 2 formasi tidak terisi atau kosong karena tidak adanya pelamar untuk dokter specialis kandungan dan anastesi,”terangnya.

Dikatakan Edi, untuk pengangkatan Sekdes kali ini merupakan pengangkatan tahap kedua yang merupakan 77 formasi pada tahun 2008 dan sebanyak 75 orang telah mendapatkan persetujuan dari BKN, sedangkan 2 orang masih dalam proses.” 72 orang diangkat menjadi PNS dan 3 orang masih di konfirmasikan ke BKN,”akunya.

Dia juga mengingatkan, bagi Sekdes yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) diharapkan segera mungkin untuk melakukan pembenahan terhadap administrasi desa, serta mempersatukan masyarakat desa yang selama ini terpecah-pecah.”Bila semua itu dapat terurus dengan baik, dengan sendirinya akan berdampak peningkatan kinerjanya,”saran Edi.

Ditempat yang sama, Sekda Drs H Supendi, M.Si menganjurkan, untuk mengoptimalkan kinerjanya maka bagi mereka yang menerima SK selain senantiasa memiliki rasa loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan, juga bersedia untuk ditempatkan dimana saja dan harus segera melapor ke pimpinan barunya.”Hal itu, dimaksudkan agar dapat saling mendukung satu sama lainnya dalam pengingkatan kinerjanya,”imbaunya.

Karena, kata Supendi, para Sekdes yang baru diangakat menjadi PNS itu adalah orang-orang yang harus menjadi motor penggerak di desanya, sertaharus mampu merubah sikap maupun mentalnya dalam bekerja.”Agar tercipta suasana kerja yang nyaman, para sekdes yang baru diangkat jangan berseberangan dengan kepala desanya (Kuwu),”sarannya.

Sementara salah seorang Sekdes yang namanya enggan disebutkan menyatakan kesiapannya untuk menjaga saran dan amanat yang diterimanya.”Insya Allah, saya akan senantiasa menjaga dan menempatkan amanat tersebut dengan baik dalam menjalankan aktivitasnya sebagai PNS,”katanya.(ck-102/103)***

Beratnya Beban Pendidikan Mencuat di RKC Sindang

Kebutuhan Pendidikan Masih Dominasi RKC Sindang

TANGGAPI KELUHAN – Sekmat Indra Mulyana, AP, MSi menanggapi permasalahan warganya dalam RKC Sindang, di aula kantor setempat, Jum’at (12/3) pelita/ck-102

Indramayu, Pelita

Selama bergulir program Rakyat Ketemu Camat (RKC) yang berlangsung setiap hari Jum’at, permohonan akan kebutuhan pendidikan masih mendominasi di kalangan masyarakat.

Salah satunya, RKC yang berlangsung di aula Kantor Kecamatan Sindang, Jum’at (12/3).

Disela-sela kesibukannya, Camat Sindang, Drs H Bastoni, MSi melalui Sekrearis Camat (Sekmat), Indra Mulyana, AP, MSi menilai, meskipun kebutuhan para pemohon cukup beragam, akan tetapi permohonan bantuan pendidikan yang diajukan masih mendominasi pertemuan RKC.”Dari sepuluh orang pemohon yang mengikuti RKC, sebagian besar mengajukan bantuan keperluan sekolah anak-anaknya,”bebernya.

Kata Indra, rata-rata kebutuhan pendidikan yang diperlukan selain untuk perlengkapan sekolah, seperti seragam, sepatu, buku tulis maupun buku pelajaran, tas sekolah, keinginan ingin memiliki alat transportasi sepeda juga merupakan agenda pengajuan para pemohon.”Alhamdulillah, berkat adanya sikap gotong royong yang dilakukan jajaran di lingkungan Kecamatan Sindang maka semua kebutuhan tersebut mampu terakomodir dengan baik,”ujarnya.

Disimpulkan Indra, menurut data versi Badan Pusat Statistik (BPS) Indramayu tahun 2008, dari sekitar 49 ribu jumlah masyarakat Sindang terdapat sedikitnya 17.688 KK kategori gakin.”Sejak digulirkannya RKC, jajaran UPTD maupun instansi terkait yang berada di lingkungan Kec.Sindang selalu tanggap dengan berbagai kebutuhan yang diajukan para pemohon dan telah ditangani sesuai dengan kapasitasnya masing-masing ”tandas Indra.

Menurutnya, untuk mengoptimalkan RKC ini maka perlu adanya peningkatan dari para donatur, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga penerapan bantuan yang diberikan melalui jasa para donatur itu dapat berjalan dan menyentuh sasaran.”Dana bantuan itu, bersumber dari hasil zakat profesi jajaran kecamatan serta bantuan pihak lain dalam bentuk swadaya yang tidak mengikat,”terang Indra.

Dikatakannya, berkat adanya kerjasama antara pihak muspika Sindang dengan Dinas Koperasi UKM Indramayu, sejauh ini telah dapat memberikan dana bantuan modal usaha terhadap sejumlah pemohon yang diberikan bervariasi dari Rp.500 ribu-Rp.1 juta.”Pemberian itu melalui hasil survei dan disesuaikan dengan kebutuhan modalnya,”ujar Indra. Seraya berharap, program RKC diharapkan mampu berlanjut hingga mampu menekan jumlah angka gakin yang ada.(ck-102)***

Kasus Pelanggaran HAM di China

Polisi Nepal berupaya menghentikan warga Tibet yang melakukan aksi protes terhadap Pemerintah China di Stupa Baudhanath di Katmandu, Nepal, Rabu (10/3). Hari itu merupakan peringatan aksi perlawanan rakyat Tibet terhadap China pada 10 Maret 1959. Pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, pun kemudian hidup di pengasingan di India. (AP Photo/Binod Joshi)***

TIBET

Dalai Lama: China Ingin Membasmi Buddhisme

DHARMASALA, Rabu - Dalai Lama, Rabu (10/3), mengecam pihak berwenang China, menuduh mereka mencoba untuk ”membasmi Buddhisme” di Tibet, saat dia memperingati sebuah pemberontakan yang gagal terhadap pemerintahan China atas kawasan itu.

Komentar keras pemimpin spiritual Tibet itu tampaknya menandai frustrasinya dengan upaya sia-sia untuk merundingkan sebuah kompromi dengan China. Walau demikian, dia mengatakan tidak akan meninggalkan perundingan.

China selama ini menuduh Dalai Lama sebagai separatis yang menginginkan kemerdekaan bagi Tibet, yang menurut China merupakan wilayahnya. Dalai Lama mengatakan, dia hanya menginginkan sebentuk ekonomi bagi Tibet di dalam China yang akan memungkinkan kebudayaan, bahasa, dan agama Tibet tumbuh subur.

Dua tahun lalu, protes antipemerintah meletus di Tibet, dan China menindak keras.

Sejak itu, kehadiran polisi di ibu kota Lhasa sangat nyata, dan bahkan ditingkatkan dalam beberapa hari terakhir dengan polisi bersenapan menjaga persimpangan dan memeriksa identitas.

Dalam pidato tahunannya—dari tempat pengasingannya di India untuk memperingati 51 tahun sebuah pemberontakan Tibet yang gagal terhadap China—Dalai Lama mengatakan, pihak berwenang China melakukan sebuah kampanye ”re-edukasi patriotik” di biara-biara di Tibet.

”Mereka menempatkan para biksu dan biksuni dalam kondisi seperti di penjara, menghilangkan kesempatan mereka untuk belajar dan berpraktik dalam damai,” katanya, menuduh China berupaya untuk ”secara sengaja menghabisi Buddhisme”.

Pemimpin spiritual Tibet itu mengatakan bahwa ”apakah Pemerintah China mengakui atau tidak, ada masalah serius di Tibet,” tetapi upaya untuk berunding dengan kepemimpinan China mengenai pemberian otonomi terbatas pada rakyat Tibet tidak menghasilkan apa-apa.

”Menilai dari sikap kepemimpinan China yang sekarang, harapan kecil bahwa sebuah hasil akan dicapai segera. Meskipun demikian, pendirian kami untuk melanjutkan dialog tetap tidak berubah,” katanya dalam pidatonya berbahasa Tibet.

Kementerian Luar Negeri China tidak memberi tanggapan segera mengenai tuduhan Dalai Lama itu. Namun, Zhou Yuan, seorang akademisi China pada Pusat Riset Tibetologi China, yang punya pandangan sejalan dengan pemerintah, mengatakan, Dalai Lama marah karena gagal mencapai kemerdekaan Tibet dan menyangkal Beijing melakukan penganiayaan agama.

Dalam pidatonya, Dalai Lama menyatakan dukungannya pada minoritas Uighur di Provinsi Xinjiang, dengan menyebut kawasan itu sebagai ”Turkestan Timur”, nama yang diberikan oleh para eksil prokemerdekaan.

”Mari kita juga mengingat rakyat Turkestan Timur yang mengalami kesulitan dan tekanan,” katanya. ”Saya ingin menyampaikan solidaritas saya dan tetap mendampingi mereka.”

Komentar ini hampir dipastikan akan membuat berang Beijing. (AP/Reuters/DI)***

Source : Kompas, Kamis, 11 Maret 2010 | 03:01 WIB

Kasus Pelanggaran HAM di Myanmar

Seorang anggota partai pimpinan tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi (kiri) menjual potret pemimpin Partai Liga Nasional (NLD) untuk Demokrasi ini di markas Partai NLD di Yangon, Myanmar, Rabu (10/3). Menurut Konstitusi Baru yang diumumkan junta, Suu Kyi dilarang ikut pemilu dan bahkan tak dimungkinkan lagi menjadi anggota partai. (AP Photo/Khin Maung Win)***

Suu Kyi "Dipecat" dari NLD

Junta Myanmar Larang Tahanan Jadi Anggota Parpol

YANGON, Rabu - Tokoh prodemokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, menghadapi ancaman pemecatan dari partainya sendiri, Liga Nasional untuk Demokrasi. Partai oposisi utama itu harus memecat Suu Kyi dan anggota lainnya yang berada di tahanan jika ingin tetap eksis dan maju dalam pemilu.

Undang-Undang Pendaftaran Partai Politik, yang dipublikasikan di surat kabar milik junta militer Myanmar, Rabu (10/3), melarang siapa pun yang divonis pengadilan untuk menjadi anggota partai politik. Suu Kyi telah menghabiskan 14 tahun dalam 20 tahun terakhir di tahanan.

Pada Agustus 2009, masa tahanan rumah Suu Kyi juga diperpanjang 18 bulan hingga November mendatang karena dia dianggap melanggar tahanan rumah dengan melindungi seorang warga AS yang berenang menyeberangi danau menuju rumahnya. Perpanjangan itu secara efektif menjauhkan Suu Kyi dari kampanye pemilu.

Undang-undang baru itu otomatis menghalangi lebih dari 2.100 tahanan politik, yang banyak di antaranya adalah anggota Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), untuk ikut serta dalam pemilu. Selain melarang para tahanan, undang-undang itu juga melarang anggota tatanan religius, termasuk biksu, dan pegawai negeri sipil untuk bergabung dengan partai politik.

”Saya sudah menduga bahwa kami harus memecat Aung San Suu Kyi. Tindakan mereka (junta) terlihat jelas dalam undang-undang ini. Saya sangat terkejut saat melihat (undang-undang) ini. Saya tidak mengira akan sedemikian buruk,” kata Nyan Win, juru bicara NLD.

Partai politik yang ada memiliki waktu 60 hari untuk mendaftar, terhitung sejak Senin lalu, ke komisi pemilu. Jika partai tidak mendaftar dalam batas waktu yang ditentukan, otomatis partai tersebut dianggap bubar. Junta saat ini mengakui 10 partai politik.

Tak hanya itu, partai yang akan mendaftar pemilu wajib memberikan komitmen tertulis untuk menegakkan konstitusi yang disahkan tahun 2008. Sebagian besar partai oposisi menolak untuk mengakui konstitusi baru dengan alasan konstitusi disusun oleh delegasi pilihan junta dan dimaksudkan untuk melanggengkan kekuasaan militer, bahkan seusai pemilu.

”Itu benar-benar tidak mungkin bagi kami,” kata Nyan Win.

Bermotif politis

Wakil Ketua NLD Tin Oo menyebut Undang-Undang Pendaftaran Partai Politik itu tidak adil, bermotif politis, dan dirancang untuk membatasi aktivitas partainya. ”Fakta bahwa pendaftaran partai baru diperbolehkan setelah pemecatan anggota yang ditahan sudah keterlaluan. Ini benar-benar bermotif politis,” kata Tin Oo.

NLD belum memutuskan akan ikut pemilu atau tidak.

Sebelum Undang-Undang Pendaftaran Partai Politik, junta telah memublikasikan Undang-Undang Komisi Pemilu yang membentuk sebuah komisi pemilu baru yang bertugas mengawasi jalannya pemilu. Anggota komisi, berjumlah lima orang, ditunjuk oleh junta.

Masih ada tiga undang-undang pemilu yang belum dipublikasikan junta, yaitu menyangkut pemilu Pyithu Hluttaw atau DPR, Amyotha Hluttaw atau Dewan Nasional, dan parlemen wilayah dan negara bagian. Semua undang-undang dipublikasikan secara bertahap di surat kabar milik junta.

Menanggapi aturan pemilu yang ditetapkan junta militer Myanmar, Aung Din dari Kampanye AS untuk Burma mendesak langkah internasional untuk merespons undang-undang tersebut. ”Sekarang bola ada di PBB, Amerika Serikat, dan komunitas internasional, yang telah berulang kali menyerukan kepada junta untuk mengadakan pemilu yang inklusif, bebas, dan adil,” kata Aung Din.

Win Min, analis Myanmar yang berbasis di Thailand, mengatakan, UU Pendaftaran Parpol lebih merupakan serangan terhadap NLD daripada terhadap Suu Kyi. ”(Pemimpin junta) Than Shwe tidak ingin NLD maju pemilu. Memang akan sulit bagi mereka karena harus memecat Suu Kyi dan anggota lainnya yang ditahan, serta setuju terhadap konstitusi 2008,” ujarnya. (ap/afp/reuters/fro)***

Source : Kompas, Kamis, 11 Maret 2010 | 02:53 WIB

Pengumuman Lelang PSDA pada BBWS Cimanuk-Cisanggarung Cirebon

Pengumuman Lelang Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2010

PENGUMUMAN LELANG PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN ANGGARAN 2010