PILKADA INDRAMAYU : Mengukir Sisa Hujan (Tandi Skober)

FORUM BUDAYA

Mengukir Sisa Hujan

Oleh Tandi Skober

Kanda, wajahmu serupa bunga cempaka yang gugur

ke merah tanah. Sisa air hujan belum mengering di ujung

tapak kakimu. Apa yang kau renungkan sehabis sisa usia

tinggal sekejap nyala lilin?

Dinda, tuntun aku ke sisi kanan Baitullah.

("Mengukir Sisa Hujan", Sony F Maulana, halaman 76)

Sajak Sony Farid Maulana ini menyelinap di ruang kalbu saya saat hiruk-pikuk pemilu kepala daerah Indramayu menjadi payung kamiteggeng tak berbentuk. Nalar saya berlari jauh pada subuh bertasbih, abad XVI, ketika Raden Wiralodra mengalirkan zikir di Sungai Cimanuk yang sunyi, embun menjadi rembulan di wajah Nyi Endang Darma Ayu. "Ing lelabuhanipun," lirih Wiralodra bertutur. "Hawya kongsi buang palupi, menawa tibeng nispa, ina estinipun senandyan tekading budya, tan prabeda panduming dumadi, Darma Ayu, marsudi ingkang kahutamaan wadon nir wadonira." Pengabdian itu hendaknya tidak melupakan hal yang baik.

Sebab, saat jatuh ke ruang nista, hina, meski itu atas nama keluhuran budi, toh di sini tidak ada lagi kearifan luhur lelaku budi. Bercerminlah pada harkat hidup, wahai Nyi Endang Darma, sebagai seorang wanita yang memiliki keutamaan linuwih.

Nyi Endang Darma menunduk. Wanodya ayu itu sadar, seusai tandang tandining perdebatan panjang dengan Raden Wiralodra, yang ia dapatkan adalah langkah kalah yang salah. Bibirnya mengalirkan suara, "Tan prabeda panduming dumadi." Bercerminlah pada harkat hidup. Setelah itu, ia manjing ning sejroning kali. Air mengaliri tangan, wajah, kepala, hingga kakinya. Bersuci fitri. Dan? Lihat, saat Ki Tinggil mengumandangkan azan dan Raden Wiralodra melihat butir-butir air wudu di wajah Nyi Endang Darma, cinta pun turun. Shalat berjemaah menghadirkan srengenge kinasih di padukuhan yang kelak bernama Sindang Darma Ayu itu.

Sindang Darma Ayu di abad XVI adalah padukuhan yang bergerak dalam rotasi sejarah yang tak terdeteksi. "Abad XVI menjadi anak tiri yang telantar dalam sejarah Jawa yang gelap," ucap budayawan berwajah istikamah, Supali Kasim. Majapahit redup. Padjadjaran runtuh. Demak, Cirebon, dan Banten menjadi ikon tandaning srengenge kembar lelima. Akan tetapi, dalam ruang gelap selalu saja ada nur mancur cahyaning kearifan linuwih. Raden Wiralodra lebih memilih nama Darma Ayu ketimbang nama dirinya untuk dijadikan tetenger padukuhan. Cenderung kolutif

Adakah isyarat dari album gelap masa lalu itu kini diadopsi Irianto MS Syafiuddin sebagai kepatutan yang layak dalam menempatkan wanodya tercintanya, Anna Sophana, sebagai bakal calon bupati Indramayu 2010-2015 ? Tak jelas. Yang pasti, tentu ini hanya olok-olok pilkada. "Air cucuran birokrasi jatuhnya ke pangkuan istri juga," ucap saya untuk diri saya sendiri. Atau ini sejenis keajaiban-keajaiban pedih yang mustahil terdeteksi ketika nasib istri diposisikan sebagai wong wadon iku suarga nunut neraka katut ?

Artinya, wanita tercipta di sebuah ruang yang disucikan. Ia kudu nunut ke mana arah langkah sang suami.

Memang kini langit-langit Indramayu tidak lagi sepi dari hiruk-pikuk demokratisasi. Atmosfer era globalisasi bergerak bagai awan hitam yang di setiap tempat mengucurkan banyak air mata dehumanisasi. Awan hitam demokrasi itu diisyaratkan Raden Wiralodra sebagai "Yen ana taksaka nyabrang kali Cimanuk/Sumur kejayan deres milih Delupak murub tanpa patra (Jika ada ular menyeberangi Sungai Cimanuk/Sumur kejayaan mengalir deras/Lampu menyala tanpa minyak)."

Taksaka tentu tidak hanya bermakna ular, tetapi juga dapat ditakwil sebagai arak-arakan politik yang terjebak dalam lingkaran humanisme sekuler. Adalah transformasi yang sistematis meski saya meyakini sebagai perusakan struktur kultur lama melalui penetrasi struktur kultur yang baru.

Akan halnya Delupak murub tanpa patra lebih dimaknai sebagai demokratisasi dalam kebenderangan transparan luar biasa. Bila Wiralodra memahat cintanya kepada Nyi Endang Darma hanya dalam bentuk nama padukuhan, para pengusung kebebasan wanita abad ini menjargonkan hak asasi manusia dalam mangkok-mangkok yang memabukkan. "Namanya saja bupati, ya harus berkelamin ibu-ibu," ucap saya untuk diri saya sendiri. "Kecuali wali kota, seperti halnya wali nikah, ya kudu berkelamin pria."

Yang menarik, para elite Golkar mengusung Anna Shopana sebagai esensi dari lakon politik kekinian. Apa artinya? Politisi dan cendekiawan itu cenderung kolutif dalam mengobsesikan diri menjadi bintang yang namanya akan dicatat sepanjang zaman. Mereka memanipulasi ramalan cuaca menjadi amalan cuaca, memanipulasi masa depan melalui berbagai hipotesis prediktif yang berakar pada jaringan doktriner politika. Hingga tak aneh bila pepatah Latin mengatakan, corruption optime pessima. Hiruk-pikuk manipulasi manusia papan atas pada hakikatnya adalah wajah buruk demokrasi. Anomali ambisi

Siluet warna senja jatuh di Kali Cimanuk, Raden Wiralodra sedakep sinuku tunggal. Bibirnya bergetar alirkan zikir. Di sudut kamar, Nyi Endang Darma memahat batu nisan dengan senyum Dermayon. Ia ukir sisa hujan. Ia berbisik lirih, "Kanda, wajahmu serupa bunga cempaka yang gugur ke merah tanah. Sisa air hujan belum mengering di ujung tapak kakimu. Apa yang kau renungkan sehabis sisa usia tinggal sekejap nyala lilin?"

Wiralodra menghela napas, terus bertutur lirih, "Dinda, tuntun aku ke sisi kanan Baitullah." Nyi Endang tersenyum. Ia dekati Raden Wiralodra. Ia saksikan sosok pria istikamah. Tak tertelikung linglung lenga lantung. Pria agung yang tawafi ruang cur mancur cahyaning ilahiah. Adalah nur iman, nur elmu, nur ekonomi, nur kultural, nur kebenaran, nur rasa, nur rosa, nur nalar. Nurudin! Itulah inti dari Darma Ayu. Adalah cur cahyaning wanodya ayu.

Sajak Sony F Maulana dan uler-uler Wiralodra tentu hanya serpihan gelisah yang menyejarah. Sebuah igau peradaban yang mengalirkan isyarat bahwa di puncak kekuasaan selalu ada kesepian yang senyap sekaligus ambisi yang anomali. Andai saja Bupati Irianto MS Syafiuddin membaca uler-uler Wiralodra abad XVI dan sajak Sony F Maulana abad XXI, tak mungkin mengukir sisa hujan di sisa batas usia pengabdiannya....

Tandi Skober,

Penulis Lepas

Source : Kompas, Sabtu, 31 Juli 2010 | 14:46 WIB (Illustrasi : pendopoindramayu.blogspot.com)

PILKADA INDRAMAYU : Dana Kampanye Belum Dilaporkan

Dana Kampanye Belum Dilaporkan

INDRAMAYU - Keenam pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilu kepala daerah Kabupaten Indramayu 2010 hingga Jumat (30/7) atau sehari sebelum masa kampanye belum menyerahkan laporan dana awal kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Indramayu.

Menurut Markatab, Ketua Divisi Sosialisasi dan Kampanye KPU Indramayu, kemarin, belum ada satu pun pasangan calon yang melaporkan jumlah dan asal sumbangan dana kampanye. Padahal, salah satu syarat berkampanye, mengacu pada Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pilkada, pasangan calon wajib melaporkan dana awal yang dimiliki dan peruntukannya saat kampanye.

Idealnya sumbangan dana kampanye yang diterima pasangan calon dilaporkan sehari sebelum masa kampanye atau sebelum dana tersebut digunakan. Dari laporan itu, KPU akan mengumumkan kepada publik jumlah dana kampanye setiap pasangan calon.

"Kalau tidak ada yang melapor, apa yang bisa kami umumkan kepada publik. Harapan kami, sebelum 2 Agustus semua pasangan sudah melaporkannya ke KPU karena kampanye terbuka dimulai hari itu," ujar Markatab yang berencana mengumumkan dana kampanye pasangan calon Sabtu ini atau sehari setelah pelaporan.

Karena belum ada yang melapor hingga Jumat siang, KPU berupaya proaktif dengan menelepon tiap tim sukses pasangan calon. Hasilnya, hanya duet Toto Sucartono-Kasan Basari dan Uryanto Hadi-Abas Abdul Jalil yang siap mengirimkan laporan dana awal kampanye. Sementara empat pasangan calon lain susah dihubungi.

Pelaporan dana kampanye ini sebenarnya merupakan upaya kontrol KPU dan publik terhadap kejujuran dan keterbukaan pelaksanaan pilkada di Indramayu. Hal ini sekaligus menjadi pendidikan demokrasi bagi masyarakat di daerah serta upaya untuk menghindari potensi praktik politik uang. Sanksi

Markatab mengakui, tidak adanya sanksi tegas bagi tim sukses yang terlambat melaporkan dana kampanye menjadi kendala bagi KPU untuk memaksa tim sukses mematuhi jadwal yang telah dibuat. Kelalaian pasangan calon ini hanya berujung pada sanksi moral dari masyarakat. Meskipun tidak langsung merusak citra pasangan calon, ketidaktaatan itu akan menjadi catatan khusus para calon pemilih.

Sanksi dari KPU hanya akan dikenakan kepada pasangan calon jika dana yang mereka terima berasal dari pemerintah, lembaga, atau masyarakat asing; pemerintah pusat ataupun daerah; badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; serta penyumbang yang tak diketahui identitasnya. "Saya harap tidak ada yang melanggar karena saksinya berat, yaitu pembatalan," tuturnya.

Menurut Ketua Tim Sukses Pasangan Uryanto-Abas, Ruswa, biaya demokrasi di Indonesia, dalam hal ini kampanye, tidak murah. Timnya masih mengumpulkan dan mendata semua sumbangan dari partai politik pendukung. Tidak semua sumbangan berbentuk uang. Besarnya pun tidak sama.

Sementara itu, KPU juga mengatur nilai maksimum dana yang boleh diterima dari satu donatur. Sumbangan perorangan atau dari pasangan calon sendiri maksimal Rp 50 juta. Sementara sumbangan dari parpol atau badan hukum swasta tidak boleh lebih dari Rp 350 juta. Selanjutnya, paling lambat tiga hari setelah masa kampanye, tim sukses harus melaporkan seluruh penggunaan dana kampanye untuk diaudit akuntan publik.

Mulai Sabtu ini keenam pasangan calon sudah diizinkan berkampanye, yang didahului dengan penyampaian visi-misi dan program kerja mereka kepada DPRD Indramayu. Selanjutnya, sebelum kampanye terbuka, akan dilakukan dialog publik. (THT)***

Source : Kompas, Sabtu, 31 Juli 2010 | 14:45 WIB

INDIKATOR PILKADA INDRAMAYU

Indikator

Partisipasi Pemilih Indramayu Rendah

Meski tujuh dari setiap 10 penduduk Kabupaten Indramayu berhak menggunakan hak pilih pada 18 Agustus 2010, pemilu kepala daerah itu tetap dibayangi rendahnya partisipasi pemilih. Pada pemilu sebelumnya partisipasi masyarakat Indramayu selalu lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat.

Merujuk data Komisi Pemilihan Umum Indramayu, terdapat 1.335.036 orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada 2010. Jumlah tersebut meningkat 1,4 persen daripada DPT pilpres 2009.

Peningkatan jumlah pemilih tidak serta-merta mendongkrak pastisipasi pemilih. Pada empat pemilu sebelumnya partisipasi pemilih Indramayu rata-rata hanya 68,3 persen, sementara rata-rata Jabar 72,6 persen. Hal itu mengindikasikan masyarakat Indramayu kurang antusias terlibat dalam urusan politik dibandingkan dengan daerah lain di Jabar.

Rendahnya partisipasi pemilih dikhawatirkan juga terjadi pada pilkada mendatang yang diikuti enam pasangan calon. Pada pilkada 2005 partisipasi pemilih hanya 70,41 persen, padahal diikuti tiga pasangan calon. (ERI/LITBANG KOMPAS)***

Source : Kompas, Rabu, 28 Juli 2010 | 18:00 WIB

PILKADA INDRAMAYU : Saatnya Melihat Gajah Tanpa Penutup Mata

PILKADA

Saatnya Melihat Gajah Tanpa Penutup Mata

Ketika enam orang diminta mendeskripsikan gajah, tanpa boleh melihat dan hanya diizinkan merabanya di satu bagian, bentuk gajah bisa bermacam-macam.

Dari perbedaan pendapat soal bentuk gajah, bisa dilihat, untuk menuntaskan masalah butuh banyak informasi. Data dan informasi inilah yang perlu dimiliki para calon pemimpin Indramayu yang sebentar lagi dipilih rakyatnya.

Muhidi, ketua kelompok tani di Sukra, mengatakan, siapa pun bupati dan wakil bupati yang terpilih sepatutnya mencurahkan perhatian yang besar pada sektor pertanian, baik pertanian sawah maupun hortikultura. "Kesalahan besar jika pemimpin Indramayu tidak memerhatikan pertanian. Sebab, pertanian itu tulang punggung pembangunan di Indramayu," ujar Muhidi, Selasa (27/7).

Selama ini lembaga pertanian belum berfungsi maksimal membantu petani hidup lebih sejahtera. Program pemberdayaan petani juga masih setengah hati. Seharusnya, kata Muhidi, petani yang sudah mandiri tetap didukung dan petani yang belum maju dibina. Jangan malah membina petani yang hanya dekat dengan pejabat.

Sementara itu, Rokhim, pengajar tari tradisional di kota Indramayu, meminta calon bupati selanjutnya memerhatikan pengembangan seni dan kebudayaan Indramayu. Selama ini dana yang disediakan pemerintah daerah, Rp 300 juta per tahun, tidak cukup untuk promosi sekaligus mengembangkan kesenian lokal, apalagi menggali kesenian tradisional yang hampir, bahkan sudah punah.

"Paling tidak butuh anggaran 10 kali lipat dari yang disediakan saat ini. Sebab, anggaran pengembangan kesenian dan budaya di Kabupaten Cirebon saja mencapai Rp 3 miliar. Kalau anggarannya terbatas, bagaimana seniman Indramayu bisa hidup sejahtera," kata Rokhim.

Pekerjaan rumah

Masih banyak masalah yang menjadi pekerjaan rumah calon bupati dan wakil bupati yang akan dipilih rakyat Agustus nanti. Soal sarana pendidikan yang minim, tingginya angka kemiskinan, dan ketergantungan masyarakat menjadi buruh migran adalah tanggung jawab siapa saja yang nanti terpilih.

Dengan sumber pendapatan asli daerah yang hanya berkisar Rp 90 miliar per tahun, dibutuhkan keseriusan pemimpin daerah. Sebab, kebutuhan anggaran per tahun Indramayu mencapai Rp 1 triliun. Jika calon pemimpin hanya berpikiran balik modal, semua harapan rakyat dan kesejahteraan penduduk tak akan terwujud.

Akhirnya, setelah enam orang itu diminta membuka penutup mata, baru disadari bahwa mereka butuh membuka mata lebar-lebar untuk melihat bagaimana bentuk gajah itu sejatinya. Rakyat Indramayu pun berharap, siapa pun pasangan calon yang menang bisa melihat semua masalah dan mencari solusi terbaiknya tanpa tebang pilih. (Timbuktu Harthana)***

Source : Kompas, Rabu, 28 Juli 2010 | 18:09 WIB

PILKADA INDRAMAYU : Biaya Kampanye Rp 12 Miliar

Biaya Kampanye Rp 12 Miliar

INDRAMAYU - Biaya kampanye yang dikeluarkan semua pasangan calon dalam pemilu kepala daerah Kabupaten Indramayu 2010 diperkirakan mencapai Rp 12 miliar. Dana tersebut tersedot untuk pembuatan atribut kampanye hingga pengumpulan suara dari calon pemilih.

Pemerhati politik Universitas Wiralodra Indramayu, Nanang Carsana, menghitung, biaya kampanye yang dianggarkan tiap pasangan calon berkisar Rp 2 miliar. Namun, dalam praktiknya, dana yang dikeluarkan bisa lebih besar. Sebab, wilayah Indramayu yang luas serta sempitnya waktu kampanye mengharuskan tim sukses membuat produk kampanye yang paling efektif mendatangkan dukungan suara.

Oleh karena itu, dana yang dibutuhkan lebih banyak. Dari enam pasangan calon yang bersaing, sedikitnya akan terjadi perputaran dana kampanye Rp 12 miliar selama sebulan terakhir. "Untuk pemilihan kepala desa saja seorang calon kuwu (kepala desa) bisa mengeluarkan Rp 100 juta-Rp 500 juta. Kalau bupati, pasti lebih besar," ujar Nanang, Selasa (27/7).

Menurut Ruswa, Ketua Tim Sukses Pasangan Uryanto Hadi-Abas Abdul Jalil, dana kampanye yang disiapkan Rp 1 miliar-Rp 3 miliar. Dana sumbangan partai politik pengusung dan donatur yang peduli perubahan dipakai untuk pembuatan atribut kampanye, sosialisasi, operasionalisasi, dan saksi pada hari pemungutan suara.

Besarnya dana sumbangan kampanye dari enam parpol pendukung tak sama. Sebab, setiap parpol memberikan kontribusi dengan cara masing-masing, baik berupa uang maupun keterlibatan memenangkan pasangan calon. "Sumbangan tidak hanya dilihat dari uangnya, tetapi keterlibatannya. Terlibat saja sudah mengeluarkan biaya," kata Ruswa.

Ketua Divisi Sosialisasi dan Kampanye Komisi Pemilihan Umum Indramayu Markatab menyebutkan, dana kampanye yang digunakan tiap pasangan calon tidak dibatasi. Namun, dana sumbangan dari setiap donatur dibatasi. Sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 50 juta, sedangkan dari parpol atau badan hukum swasta paling banyak Rp 350 juta.

Politik uang

Kecenderungannya, pengeluaran dana kampanye pasangan calon yang diusung parpol lebih banyak. Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya politik dan berdemokrasi di Indonesia masih mahal. Salah satu penyebabnya, tingkat pendidikan politik penduduk belum merata dan praktik politik uang masih membudaya.

Ketua Panitia Pengawas Pilkada Indramayu Sugeng Wahyudi mengakui, politik uang berkembang subur seiring dengan pragmatisme sikap pemilih, ditambah sebagian masyarakat belum sejahtera. Kebiasaan buruk beberapa kelompok masyarakat yang sengaja menjual suara demi kepentingan materi pun masih ada.

Upaya pencegahan politik uang, lanjut Sugeng, dilakukan Panwas, dari imbauan tertulis kepada semua pasangan calon hingga pengawasan ketat rekening dana kampanye setiap pasangan calon. "Selama ini yang dihukum hanya yang memberi uang, sedangkan yang menerima lolos dari tuntutan. Jika dua-duanya terkena sanksi, kemungkinan politik uang akan lebih kecil," ujarnya. (THT)***

Source : Kompas, Rabu, 28 Juli 2010 | 18:04 WIB

Ambruk, Bangunan SMPN 3 Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

SEKOLAH AMBRUK – Dua lokal bangunan SMPN 3 Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, ambruk, Sabtu (24/7) malam sekitar Pukul 10.36 WIB. Tampak bangunan SMPN 3 Sindang yang roboh itu. Gambar diambil, Minggu (25/7) sore sekitar pukul 14.05 WIB. (Foto-foto : Satim) ***

Dua Lokal Bangunan SMPN 3 Sindang Ambruk

INDRAMAYU – Sabtu (24/7) malam, sekitar pukul 10.35 WIB, beberapa warga yang tengah berada di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indramayu dibuat terkejut adanya suara gemuruh mirip bangunan roboh dari halaman sebelah. Belasan warga pun berdatangan ke lokasi kejadian. Dan ternyata, dua ruang belajar milik SMP Negeri 3 Sindang di Jalan Murah Nara, Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat ambruk malam itu juga. Padahal, malam itu tidak ada angin puting beliung atau bencana alam lainnya.

Rangka atas bangunan itu yang terbuat dari kayu meski tidak keropos diduga tak mampu menahan beban. Akibatnya, genteng dan rangka atas berikut atapnya ambrol dan berserakan di lantai. Sekitar ribuan genteng hancur bersamaan dengan terpatah-patahnya rangka atas sekolahan tersebut. Tidak ada korban jiwa, karena bangunan itu tidak sedang digunakan untuk belajar.

“Orang-orang yang ada di sekitar sini pada kaget dan berdatangan ke lokasi kejadian. Meski tidak ada korban jiwa, namun seisi bangunan itu pada rusak dan hancur,” kata Sawinto (52) didampingi Lingga (35), keduanya penjaga sekolah di SMPN 3 Sindang, Minggu (25/7) sore, sekitar pukul 14.05 WIB.

Keterangan yang dihimpun pendopoindramayu dari lokasi ambruknya dua ruang belajar siswa SMPN 3 Sindang itu menyebutkan, bangunan tersebut memang sudah lama berdiri. Namun pada tahun 2008 lalu, sudah mengalami renovasi total dengan mengganti rangka atap dan genteng sampai dengan dengan perbaikan tembok dan pengecatan. Dalam perjalannya, bangunan yang semula hanya satu ruangan untuk keterampilan siswa, dan kemudian disekat menjadi dua ruangan digunakan untuk ruang belajar siswa Kelas VII E itu, tiba-tiba ambruk.

Hanya belum diperoleh keterangan pasti, jumlah dana yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan yang kini ambruk tersebut. Tapi beberapa sumber menerangkan, meski kerangka kayunya tidak ada yang keropos, diduga tidak kuat menahan beban sehingga ambrol dan menghantam tembok samping kanan sampai jebol dan nyaris runtuh. Dugaan lainnya, renovasi bangunan tadi disinyalir ada yang kurang beres, karena tidak ada tihang penyangga susuhunan di tengahnya, sehingga tidak bisa bertahan lama untuk menahan beban genteng dan plafon lainnya.

Sawinto menerangkan, seusai kejadian, ia langsung menghubungi Kepala Sekolah SMPN 3 Sindang, Drs. H. Faoji, dan memberitahukan tentang kejadian ambruknya dua lokal bangunan SMPN 3 Sindang.

“Malam itu juga, Pak Haji Faoji langsung datang dan melihat-lihat bangunan sekolahnya yang roboh. Kemudian Beliau langsung menghubungi pihak berwajib, dan melaporkan tentang kejadian robohnya dua lokal bangunan sekolah yang dipimpinnya. Tidak lama kemudian, Polisi pun datang melakukan olah TKP, dan langsung melingkarinya dengan garis polisi,” ujarnya.

Lingga dan Sawinto yang kebetulan tengah jaga malam, keduanya mengaku orang yang mengetahui adanya kejadian tersebut. “Saya dan Pak Sawinto malam Minggu (24/7) itu, memang tengah berjaga di depan sekolah. Saya juga ikut kaget begitu mendengar suara gemuruh ambruknya bangunan sekolah yang kami jaga ini,” ungkap Lingga.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMPN 3 Sindang, Drs. H. Faoji belum berhasil dikonfirmasi. Ketika pendopoindramayu menghubunginya via handphone, sedang tidak aktif. Sementara ambruknya bangunan sekolah milik SMPN 3 Sindang itu, diduga telah menambah jumlah bangunan sekolah yang terbilang baru, namun ambruk sebelum dimakan usia yang diduga karena sesuatu hal berkaitan dengan bangunan sekolah tadi.

Catatan pendopoindramayu , Selain SMPN 3 Sindang yang direnovasi pada tahun 2008 yang kemudian ambruk, dialami bangunan Akademi Keperawatan (Akper) Pemda Indramayu yang dibangun oleh kontraktor pada tahun 2008, lalu ambruk pada Kamis (31/12/2009) sekitar pukul 07.35 WIB. Kini, kasus ambruknya Akper Pemda Indramayu yang terbuat dari rangka baja ringan itu, tengah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Indramayu. (Satim)**** Foto-foto : Satim

Sukamto Dukung Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Indramayu Anna Sophanah-Supendi

Istimewa

Akyadi Dukung Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Indramayu Anna Sophanah-Supendi

Istimewa

Pilkada Indramayu 2010 : Deklarasi Damai

Deklarasi Kampanye Damai

Pasangan Cabup Bergandeng Tangan

INDRAMAYU – Sebanyak enam pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, Provinsi Jawa Barat yang akan bertarung dalam pemilihan daerah (Pilkada) pada 18 Agustus 2010, menggelar Deklarasi Kampanye Damai di Mapolres Indramayu, Senin (19/7) sore. Mereka bertekad siap menjaga kekondusifan daerah dalam pelaksanaan kampanye dan pemilihan calon kepala daerah di Kota Mangga. Keenam pasangan calon bupati dan wakil bupati itu, yakni Api Karpi/Rawita, Toto Sucartono/Kasan Basari, Mulyono Martono/Handaru Wijaya Kusumah, Anna Sophana/Supendi, Gori Sanuri/Ruslandi, dan Uryanto Hadi/Abas Abdul Jalil. Acara Deklarasi Pilkada Damai itu diekspresikan oleh enam pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Indramayu dengan bergandeng tangan dan melepaskan burung merpati , konon, untuk melambangkan kebebasan berdemokrasi namun dengan santun dan saling menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya musim kampanye masing-masing calon, pada hari pencoblosan, maupun pasca Pilkada di Bumi Wiralodra tersebut. Tekad damai itu dikuatkan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama semua pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati Indramayu yang akan bertarung dalam pengumpulan suara pemilih pada 18 Agustus 2010. Mereka juga menyatakan siap menang dan siap kalah.(Satim)*** Foto-foto : Satim/Saprorudin

Provinsi Jabar Bantu Miliaran Rupiah Bangun TPA Pecuk Indramayu

Pengelolaan Sampah TPA Pecuk

Tengah Dibangun

INDRAMAYU – Pengelolaan sampah yang bernuansa sanitasi lingkungan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pecuk, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, tengah dibangun. Pembangunannya dimulai awal Juli 2010. Proyek yang didanai Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu, konon, seluas sekitar 15 meter persegi dengan menelan duit negara sekitar Rp 3 miliar lebih.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu, Heri Hielman mengatakan, pihaknya selama pengerjaan proyek itu tidak punya wewenang apa-apa. “Kewenangan ada pihak Provinsi Jawa Barat, bukan di kantor kami. Tempat pembangunannya memang di wilayah kami, tapi selama pembangunan proyek itu masih menjadi kewenangan Provinsi Jabar. Ke depan baru diserahkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini,” kata Heri Hielman kepada pendopoindramayu, di kantornya, Kamis (8/7) siang.

Dikatakan, pihaknya merasa berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan bantuan dengan membangun lokasi pengelolaan sampah yang modern dan memerhatikan sanitasi lingkungan yang ada di sekitarnya.

Sementara itu, pihak konsultan lapangan pembangunan proyek TPA Pecuk, H. Sudirja mengatakan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin dalam membangun lokasi pengelolaan sampah di TPA Pecuk itu.

“Kami mengawasi secara ketat, agar pelaksanaan proyeknya tidak melanggar bestek, sehingga hasilnya bagus dan memuaskan pihak pemerintah maupun masyarakat di Indramayu ini,” ujarnya, Kamis (8/7) sore di lokasi TPA Pecuk itu. (Satim)***

Seabrek Korban Penipuan CPNS

Seabrek Korban Penipuan CPNS

INDRAMAYU, Inti Jaya – Praktek percaloan penerimaan Calon Pegawai Ngeri Sipil (PNS) di Kabupaten Indramayu marak terjadi. Disinyalir, sebagian peserta tes CPNS tahun lalu menggunkan jasa oknum tertentu yang dipercaya sebagai perantara untuk mengkondisikan hasil seleksi agar dapat lulus.

Dari hasil penelusuran ke berbagai sumber, diindikasikan terdapat jaringan percaloan CPNS yang melibatkan para PNS di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik). Diantaranya Kepala Sekolah (Kepsek).

Percaloan CPNS ini ternyata rawan penipuan. Pasalnya, mereka yang meminta bantuan jasa perantara itu terlebih dahulu harus menyetorkan uang, namun ternyata banyak diantaranya yang tidak lulus.

Mereka yang terlanjur menyerahkan uang tetapi tidak lulus seleksi CPNS, tak pelak menjadi korban penipuan. Akibatnya, beberapa Kepsek terpaksa berurusan dengan pihak korban yang menuntut pengembalian uang.

Seperti yang terjadi pada oknum mantan Kepsek di salah satu SMP di Kecamatan Kroya berinisial Bud. Kendati sudah setahun berlalu, namun hingga kini Bud masih menanggung “hutang” kepada pihak-pihak korban.

Seorang dari banyak korban itu bernama Hasan, warga Desa Drunten Wetan, Kecamatan Gabus Wetan. Diperoleh informasi, Hasan menyetor Rp 65 juta kepada Bud setahun lalu.

Lantaran tidak lulus seleksi CPNS, Hasan meminta kembali uangnya kepada Bud. Kepsek salah satu SMP di Kroya yang kemudian berpindah di salah satu SMP di Kecamatan Bongas tersebut hanya sanggup mengembalikan Rp 50 juta kepada Hasan.

“Untuk pembayaran sisanya yang Rp 15 juta, ia (Bud) minta tempo,” tukas salah satu kerabat Hasan, sepekan lalu.

Hingga berjalan setahun, tepatnya 1 Juli kemarin, Bud baru membayari sisanya “Itu pun Cuma Rp 5 juta,” ujar kerabat Hasan.

Walhasil, hingga berita ini dirilis, Bud masih menanggung “hutang” Rp 10 juta kepada Hasan.

Nasib yang menimpa Hasan, dialami pula oleh Aliyah, warga Kecamatan Patrol yang mengaku sempat menyetorkan Rp 30 juta kepada Bud. Beruntung, uang sebanyak itu pada akhirnya dikembalikan penuh oleh Bud.

Diduga masih seabrek korban yang hingga kini belum jelas diketahui. Apakah uang mereka sudah dikembalikan ataukah belum ? (Siswo/MS)*** Sumber : Inti Jaya, Edisi 07 – 13 Juli 2010

Mutasi Pejabat Pemkab Indramayu, Membingungkan !

Mutasi Pejabat Pemkab Indramayu, Membingungkan !

INDRAMAYU, Inti Jaya – Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali terjadi. Untuk ke sekian kali, di tengah pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada), Pemkab melakukan rotasi dan promosi jabatan. Ditandai dengan dilantiknya 31 pejabat eselon II, III, dan IV serta seorang Kepala SD dan Pengawas SD oleh Bupati Indramayu, Irianto MS Syafiuddin, Jumat (2/7).

Sebelumnya, hampir sebulan lalu tepatnya Jumat (4/6), dilakukan pula mutasi besar-besaran meliputi 109 pejabat yang dirotasi termasuk yang mendapat promosi. Anehnya, diantara pejabat, khususnya eselon IV, yang belum genap sebulan dimutasi tersebut, beberapa diantaranya kembali ditarik ke jabatan semula, pada mutasi kali ini.

Diperkirakan, mutasi akan kembali terjadi sebelum memasuki masa kampanye, awal bulan depan. Hal itu menimbulkan pertanyaan berbagai kalangan, baik masyarakat pegawai maupun tokoh masyarakat. Mereka mempertanyakan urgensi atau kepentingan yang mendesak seperti apa, Sehingga Pemkab seolah “memburu waktu” sebelum habis masa jabatan bupati periode sekarang untuk melakukan rotasi dan promosi jabatan.

Sumber resmi Pemkab Indramayu menyebutkan, mutasi dilakukan sebagai upaya penyegaran, pembinaan, dan pengembangan karier dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah yang merupakan bagian dari integral dari upaya reformasi birokrasi guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Namun seoran pemerhati masalah pemerintahan setempat, Fuzail Ayad Syahbana, justru mempersoalkan maksud dari mutasi 31 pejabat tersebut. Saat diwawancarai wartawan, Sabtu (3/7), Fuzail menyatakan, terdapat mutasi pada pos jabatan tertentu yang menunjukkan sikap inkonsistensi Pemkab dalam rangka penyegaran dan pengembangan karier.

Dicontohkan oleh Fuzail, ada pejabat setingkat Kepala Seksi (Kasi) yang belum lama dimutasi dari seksi tertentu ke salah satu seksi di dinas lain, tiba-tiba dimutasikan kembali ke pos semula. “Muncul pertanyaan, mutasi yang sebelumnya dalam rangka apa ? Kalau sekarang dikembalikan lagi ke pos semula, saya kira mutasi sebelumnya tak perlu dilakukan. Ini membingungkan !,” ujarnya.

Lebih jauh, mantan anggota DPRD Indramayu di zaman Orde Baru itu mensinyalir adanya kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan Good Governance yang melatarbelakangi mutasi pejabat kali ini. Bahkan menurutnya, ada indikasi “pemelintiran” wewenang oleh pejabat pembina kepegawaian, untuk tujuan di luar kepentingan pembinaan sesungguhnya terkait Good Governence tadi.

“Yang lebih mendesak, justru mutasi terkait keharusan dicopotnya sodara Supendi dari jabatan Sekda,” lanjut Fuzail.

Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang hingga kini masih aktif dijalankan oleh Supendi, kandidat Calon Wakil Bupati dari Partai Golkar dipertanyakan oleh Fuzail. Pasalnya, ia telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu, 14 Juni lalu. (Siswo/MS)*** Sumber : Inti Jaya, Edisi 07 – 13 Juli 2010

Bupati Indramayu Lantik 31 Pejabat Struktural dan Fungsional

Bupati Indramayu, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) tengah melantik 31 pejabat eselon II, III, dan IV (kiri). Gambar kanan, Yance tengah bercengkerama dengan Muspida seusai acara pelantikan. (Foto-foto : Humas Pemkab Indramayu)***

Bupati Indramayu

Lantik 31 Pejabat Struktural dan Fungsional

INDRAMAYU – Bulan-bulan menjelang berakhirnya masa jabatan Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) selaku Bupati Indramayu, Provinsi Jawa Barat, tampaknya masih ada sejumlah pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang perlu dilakukan “penyegaran” jabatan. Bupati Yance pun masih punya kesempatan untuk melantik atau merotasi sejumlah pejabatnya dalam rangka “penyegaran” di lingkungan kerjanya masing-masing.

Nah, Jumat (2/7) siang, konsep mutasi pejabat yang bertajuk “penyegaran” itu dilakukan Bupati Yance dengan mengambil sumpah dan janji terhadap 31 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan pemerintahannya. Menurut informasi dari Humas Pemkab Indramayu, acara pelantikan seperti itu seharusnya dilakukan pada Jumat pekan lalu. Namun karena Bupati Indramayu banyak kesibukan, sehingga diundur, dan baru bisa dilaksanakan pada Jumat (2/7) siang.

Dalam acara itu, Yance mengatakan, pejabat yang dilantik diminta harus melaksanakan pekerjaannya dengan penuh rasa tanggung jawab, berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Selain itu, peningkatan sumber daya manusia para pejabat juga sangat penting dalam era globalisasi ini,” kata bupati yang telah dua periode memimpin Kota Mangga Indramayu itu.

Menurut Yance, pelantikan itu sebagai upaya penyegaran, pembinaan, dan pengembangan karir dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi guna mewujudkan tatanan Pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sebanyak 31 orang pejabat Struktural dan Fungsional yang terdiri dari 4 orang Pejabat Struktural Esselon II (rotasi), 5 orang Pejabat Struktural Esselon III ( Rotasi dan Promosi), 19 orang Pejabat Struktural Esselon IV (rotasi dan promosi), 2 orang Kepala SDN (promosi, dan 1 orang Pengawas SD (rotasi).

Adapun 4 pejabat struktural esselon II yang di rotasi adalah Drs. H. Eddy Mulyadi S. MM dengan jabatan baru Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu menggantikan Drs. Umar Budi Karyadi. Sedangkan jabatan baru Umar Budi Karyadi sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Indramayu menggantikan Eddy Mulyadi.

Drs. Giri Priono, MM yang sebelumnya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu, kini dipercaya sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu menggantikan Drs. Dono Djoenda Endo. Kemudian Dono Djoenda Endo dimutasi menggantikan kursi yang sebelumnya diduduki Giri Priono, yakni sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu.

Sedangkan Rotasi dan Promosi Pejabat Struktural Esselon III sebanyak 5 orang yaitu Kabag Humas dan Protokol, Ade Suhayati, SH, MSi dimutasi dengan jabatan barunya sebagai Kabag Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu menggantikan Dra. Masayu Nurhayati Rony.

Kemudian, Masayu Nurhayati Rony dipercaya sebagai Kabag Humas dan Protokol pada Setda Kab. Indramayu. Selain itu, dr.H. Arif Yusuf , M.KM yang sebelumnya Kepala Puskesmas Sukra, kini menempati Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten indramayu.

Drs. Iwan Hermawan, MPd yang telah lama dijuluki “kreator” di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja setempat, sehingga kantor tersebut mengalami perkembangan dan kemajuan dalam penataan dan penempatan tenaga kerja, kini jabatan Iwan Hermawan yang sebelumnya Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Sosil,Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu digantikan Dra. Nani Suwarni.

Jabatan Nani Suwarni Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Desa dan Kelurahan pada Badan Perdayaan Masyarakat dan Desa, saat ini dipegang Iwan Hermawan. “Apapun jabatannya, hal itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ungkap Iwan seusai pelantikan dirinya.

Selain itu, masih ada dua Kepala Sekolah Dasar Negeri yang dilantik pada hari yang sama, yakni Suwandi, Kepala Sekolah SDN Lemah Ayu II Kertasemaya, dan Dudung sebagai Kepala Sekolah SDN Pondoh II Juntinyuat, serta satu orang pengawas Sekolah Dasar, Drs. H. Agus Sofyan, Msi.

Dalam Press release yang disampaikan Bagian Humas dan Protokol Pemkab Indramayu terkait acara pelantikan 31 pejabat eselon II, III, dan IV tersebut, Bupati Yance berpesan, agar para pejabat mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. (Satim)***

Audit BPK Disangsikan

DUGAAN SUAP AUDITOR

Audit BPK Disangsikan

JAKARTA - Penangkapan auditor Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat III, yang diduga menerima suap dari dua pejabat Pemerintah Kota Bekasi, akan memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja BPK. Publik menjadi sangsi akan kebenaran hasil audit yang dilakukan lembaga negara itu.

”Sangat memprihatinkan. Pemeriksa keuangan dari eksternal, seperti BPK, seharusnya bisa diandalkan publik saat pengawasan internal di pemerintah daerah kurang efektif. Jika auditor BPK tidak bisa lagi diandalkan, publik harus bertumpu kepada siapa?” kata Manajer Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng di Jakarta, Kamis (24/6).

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin malam, menangkap Kepala Sub-Auditoriat BPK Jabar III berinisial S di rumahnya di Bandung, sesaat setelah menerima uang Rp 200 juta dari Inspektur Wilayah Kota Bekasi berinisial HL serta Kepala Bidang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi berinisial HS. Uang itu diduga diberikan agar Pemkot Bekasi mendapatkan hasil audit terhadap APBD tahun 2009 dengan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP).

”Publik menjadi curiga apakah pemerintah daerah yang selama ini mendapat penilaian WTP itu diperoleh dengan cara yang murni atau menggunakan cara penyuapan?” kata Endi.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar mengakui, penangkapan pejabat BPK itu kian membuktikan, korupsi menjadi wajah hampir semua lembaga pemerintah. (why/fer/Kompas)***

Source : Kompas, Jumat, 25 Juni 2010 | 04:25 WIB

Pejabat BPK Jabar Ditangkap

DUGAAN SUAP

Pejabat BPK Jabar Ditangkap

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat berinisial S yang menerima suap dari pegawai Pemerintah Kota Bekasi. Dalam penangkapan itu, petugas juga menyita barang bukti berupa uang Rp 272 juta.

”Penangkapan dilakukan Senin (21/6) malam di sebuah rumah di Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying, Bandung,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di Jakarta, Selasa (22/6).

Menurut Johan, S adalah Kepala Sub-Auditoriat BPK Jabar. Adapun pegawai Pemkot Bekasi yang memberikan suap adalah HS yang merupakan Kepala Bidang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Petugas KPK juga menangkap seorang pegawai dan sopir dalam penyerahan uang itu. ”Kemudian, KPK juga menjemput HL di Bekasi yang merupakan Kepala Bawasda (Badan Pengawas Daerah) Pemkot Bekasi,” kata Johan.

Kini, keempat orang ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Barang bukti yang disita, menurut Johan, adalah uang Rp 200 juta dalam tas yang diserahkan petugas Pemkot Bekasi. Setelah ditelusuri lagi, dalam tas yang lain juga ditemukan uang sekitar Rp 72 juta.

Pemberian uang itu, menurut Johan, diduga yang kedua kali. ”Kami menduga ada uang Rp 200 juta yang sudah disetorkan lebih dahulu,” katanya. ”Pengakuan pelaku, uang itu diberikan agar Pemkot Bekasi mendapatkan hasil audit terhadap APBD 2009 dengan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP),” kata Johan.

Dari pengembangan kasus itu, Selasa pagi, KPK menangkap pejabat BPK Jabar III berinisial G yang tertangkap menitipkan uang Rp 100 juta kepada seorang pedagang ikan. (AIK/WHY/Kompas)***

Sumber : Kompas, Rabu, 23 Juni 2010 | 03:17 WIB