Menapis Dua Wajah Pemekaran Kaltim

OTONOMI DAERAH KALIMANTAN TIMUR (6-HABIS)

Menapis Dua Wajah Pemekaran Kaltim

Oleh Yuliana Rini DY

Sembilan tahun sejak dicanangkan otonomi daerah pada Januari 2001 ternyata melahirkan dua wajah daerah pemekaran Kaltim, daerah berpotensi maju dan daerah berpotensi mundur. Daerah potensi maju ditunjukkan dari pertumbuhan indeks sosial ekonomi yang cenderung positif, sedangkan daerah potensi mundur terlihat dari pertumbuhan indeks sosial ekonomi yang cenderung negatif atau melambat.

Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur menjadi contoh menarik bagi dua model daerah ini. Kabupaten Kutai, yang setelah mekar berubah nama menjadi Kutai Kartanegara, adalah daerah berpotensi mundur. Padahal, Kabupaten Kutai Kartanegara dan tiga daerah pemekarannya (Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kota Bontang) termasuk wilayah paling kaya di Indonesia.

Salah satu indikatornya, nilai kegiatan ekonomi keempat wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi keempat daerah ini sedemikian besar sehingga jika disatukan nilainya jadi Rp 205 triliun, atau 65 persen dari kegiatan perekonomian provinsi Kaltim atau 4,1 persen dari PDB nasional! Bandingkan itu dengan nilai kegiatan ekonomi Kabupaten Bulungan dengan empat daerah pemekarannya (Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan) hanya membukukan Rp 12 triliun, jauh di bawah nilai yang diperoleh wilayah Kutai dan pemekarannya.

Daerah berpotensi mundur

Sudah menjadi pengetahuan umum, wilayah Kutai dianugerahi berbagai sumber daya berlimpah, mulai dari kayu hutan, minyak dan gas, kelapa sawit, hingga—kini—batu bara. Sejak masa Orde Baru berkuasa, wilayah ini sudah menjadi lahan tambang uang bagi negara. Saat ini, dengan segala cerita kerusakan lingkungan dan penderitaan turunannya, konsesi pertambangan batu bara besar-kecil bertebaran di seantero wilayah Kutai. Namun, di tengah berkelimpahannya sumber daya itu, ada kecenderungan daerah ini justru memiliki potensi kemunduran dilihat dari indeks sosial ekonominya (lihat peta).

Tidak terlalu sulit bagi awam menemukan simptom persoalan wilayah ini. Dalam perjalanan sepanjang Bontang-Sangatta, di kiri kanan jalan hanya terhampar padang ilalang dan tegakan-tegakan pohon yang hangus terbakar. Memasuki Sangatta, ibu kota Kutai Timur, tim Kompas menemui suasana kota yang panas dan berdebu. Dari salah satu gardu pandang milik PT Kaltim Prima Coal (KPC), terlihat deru truk besar lalu lalang mengangkut batu bara. Demikian juga saat memasuki wilayah Taman Nasional Kutai, Kota Bontang, hamparan hutan dengan pohon-pohon besar selayaknya sebuah taman nasional tak ditemui.

Jajak pendapat yang dilakukan terhadap 365 responden di 14 kabupaten kota di Kaltim juga mengungkap kecenderungan ketidakpuasan responden yang berdomisili di Kutai Kartanegara dan Bontang dibandingkan mereka yang berwilayah di perkotaan lainnya. Program peningkatan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memang baru dapat dirasakan oleh segelintir penduduk, terutama daerah perkotaan, seperti Samarinda, Balikpapan, Tarakan, dan Bontang. Pada jarak sekitar 65 kilometer dari Sangatta, di Desa Tepian Langsat dan Keraitan, sama sekali belum terjamah aliran listrik. Kalaupun ada listrik, itu adalah genset swadaya masyarakat. Demikian pula masalah pendidikan SDM yang menjadi momok karena banyaknya penduduk lokal yang belum dapat diserap oleh perusahaan perkebunan ataupun pertambangan.

Karakter industri pertambangan batu bara yang padat modal dan keahlian membuat kebanyakan pemuda lokal menjadi sekadar pekerja kasar, seperti sopir, operator, atau buruh. Sementara tenaga ahli ataupun tenaga administrasi kebanyakan didatangkan dari luar Kalimantan, terutama Jawa. Wilayah ini bukannya tak memerhatikan kemajuan wilayah. Di bawah kepemimpinan H Syaukani Hasan Rais, mantan bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, pernah digelontorkan modal besar didukung program komprehensif berupa Gerakan Pengembangan dan Pemberdayaan Kutai (Gerbang Dayaku). Program ini terkenal dengan suntikan dana sebesar Rp 1 miliar-Rp 2 miliar ke setiap desa di Kutai Kartanegara.

Daerah berpotensi maju

Pemandangan terlihat berbeda ketika Kompas memasuki Kota Tarakan. Kota ini merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten induk Bulungan yang kebetulan memang sudah menjadi wilayah otonom sejak tahun 1997. Penataan kota tampak rapi, bersih, ditambah taman kota yang dilengkapi fasilitas modern, seperti area bersinyal (hotspot), hutan kota sebagai tempat serapan air, dan hutan mangrove yang berfungsi sebagai paru-paru kota yang bahkan dihuni oleh 20-an bekantan (sejenis kera besar).

Kenyamanan kota terasa hingga saat malam hari. Di provinsi yang masih mengalami defisit pasokan listrik ini, penerangan jalan Kota Tarakan sangat memadai. Setiap sudut kota ada terang benderang untuk menunjang kegiatan bisnis. Maklum, konon ini juga peninggalan Jusuf SK, mantan Wali Kota Tarakan periode 1998-2009 yang dijuluki ”Wagilam, Walikota Gila Lampu”.

Sulit disangkal, Kabupaten Bulungan merupakan contoh kabupaten induk dan wilayah pemekaran yang berpotensi maju. Sebagian wilayah belum lama mekar seperti Kabupaten Kabupaten Tana Tidung yang baru otonom tahun 2007. Hal ini diperkuat juga dengan gambaran pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2002-2008 di mana pertumbuhan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara (6,2 persen) masih kalah cepat dibanding Kabupaten Bulungan (6,9 persen). Dilihat dari nilai setiap wilayah, Bulungan mampu bergerak lebih cepat dibanding wilayah Kutai. Pertumbuhan IPM wilayah Bulungan yang meliputi Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan berkisar 5,1-12,8 persen. Sedangkan wilayah Kutai yang meliputi Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kota Bontang yang berkisar 4,8-7,1 persen.

Indikator lainnya yang bisa digunakan untuk melihat perbandingan kinerja aparat birokrasi daerah adalah perbedaan hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap wilayah tersebut. Terhadap laporan APBD tahun 2008 Kabupaten Kutai Kartanegara, BPK tidak memberikan pendapat (TMP) atau dianggap disclaimer sebagaimana terhadap Kabupaten Kutai Timur. Adapun untuk Kabupaten Kutai Barat dinilai tidak wajar (TW) dan Kota Bontang dinilai wajar dengan pengecualian (WDP). Bandingkan penilaian ini dengan wilayah Bulungan. BPK memberikan penilaian wajar dengan pengecualian terhadap Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Sedangkan terhadap Kabupaten Bulungan dan Malinau dinilai tidak wajar APBD tahun 2008.

Penilaian itu berdasarkan tiga hal, yaitu kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan nilai penyerahan aset. Aspek sistem pengendalian internal terbagi menjadi akuntansi dan pelaporan, pelaksanaan APBD, dan kelemahan struktur pengendalian internal. Kasus terbanyak terjadi di Kabupaten Kutai Timur (15 kasus), Kutai Barat (9 kasus), dan Kutai Kartanegara (8 kasus).

Wilayah Bulungan sebagian besar merupakan daerah pedalaman dengan batas garis perbatasan dengan negara Malaysia. Karena infrastruktur lebih bagus di Malaysia, penduduk setempat lebih sering berkunjung ke ”seberang”. Bahkan, penduduk di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, lebih banyak bertransaksi dengan mata uang ringgit. Karena merasa kurang diperhatikan, konon menjadi pemicu munculnya keinginan pembentukan provinsi baru, Kalimantan Utara.

Pendidikan diutamakan

Di sisi lain, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan tampaknya diutamakan oleh wilayah Bulungan. Contohnya terlihat di Kota Tarakan, di mana pembangunan sebuah sekolah bisa menelan dana Rp 20 miliar. Eloknya, semua bangunan sekolah dirancang nyaman dan modern berkonstruksi dua lantai.

Otonomi daerah adalah suatu proses pembelajaran yang terus-menerus bagi seluruh pemangku kepentingan di Kaltim. (Litbang Kompas)***

Source : Kompas, Senin, 2 Agustus 2010 | 02:46 WIB

PILKADA INDRAMAYU : Kesejahteraan, Janji Utama Kampanye

Kesejahteraan, Janji Utama Kampanye

INDRAMAYU - Kesempatan pertama kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Indramayu 2010-2015, yakni saat paparan visi-misi dan program kerja di hadapan anggota DPRD, didominasi janji seputar kesejahteraan. Keenam pasangan calon menawarkan peningkatan kesejahteraan, perbaikan ekonomi, dan pemerintahan yang lebih bersih.

Penyampaian visi-misi dan program kerja berlangsung Sabtu (31/7), mulai dari Api Karpi-Rawita, Mulyono Martono-Handaru Wijaya Kusumah, Gorry Sanuri-Ruslandi, Anna Sophanah-Supendi, Toto Sucartono-Kasan Basari, dan terakhir Uryanto Hadi-Abas Abdul Jalil. Dalam paparan visi-misi yang dipandu Ketua DPRD Indramayu Abdu Rozak itu setiap pasangan punya waktu 30 menit untuk menyampaikan gagasan.

Meskipun garis besar materi mereka sama, ada beberapa pasangan calon yang punya agenda khusus yang berbeda. "Momen ini adalah kesempatan bagi pasangan calon menyampaikan agenda kerjanya," kata Markatab, Ketua Divisi Sosialisasi dan Kampanye Komisi Pemilihan Umum Indramayu.

Pasangan nomor urut 1, Api-Rawita, menyampaikan visi-misi mereka kurang dari 20 menit. Visi yang singkat dan lugas, yakni waras lan wareg atau sehat dan kenyang, menjadi poin penting program kerja mereka. Program kerja mereka, di antaranya, menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia, ekonomi kerakyatan, pelayanan publik, sekaligus penciptaan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Mulyono yang didampingi calon wakilnya, Handaru Wijaya, lebih terstruktur saat menyampaikan visi-misi dan program kerjanya. Dia menjabarkan apa saja problematika di Indramayu, mulai dari minimnya angka kesejahteraan, tingginya angka pengangguran, dan birokrasi yang belum profesional.

Dalam berkas program kerja mereka tercatat target pencapaian 100 hari, setahun pertama, serta target pengembangan potensi daerah dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan selama lima tahun ke depan. Menurut Mulyono, bupati dan wakil bupati yang terpilih adalah pemimpin yang siap menerima dan menyelesaikan berbagai masalah Indramayu.

Berbeda dengan dua pasangan perseorangan yang tampil lebih dulu, Gorry-Ruslandi yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hati Nurani Rakyat terlihat lebih menggebu-gebu. Gorry mengkritik kinerja pemerintah daerah sekaligus DPRD Indramayu yang belum mampu 100 persen memenuhi kebutuhan rakyat.

Visi-misi Gorry-Ruslandi ingin menjadikan Indramayu Darussalam. Singkatnya, menjadikan Indramayu seperti Brunei Darussalam yang damai, religius, sehat, adil, dan makmur.

Pulang massal

Sebagai satu-satunya calon bupati perempuan, Anna Sophanah menetapkan pemberdayaan kaum perempuan sebagai salah satu agenda pembangunan. Dengan tetap mengusung visi Indramayu Remaja, warisan dari Bupati Irianto MS Syafiuddin yang juga suaminya, Anna berjanji meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan, ekonomi, dan politik.

Dalam program kerjanya, sapta karya mulih harja, pemberdayaan perempuan menempati urutan ketiga setelah pembangunan sumber daya manusia serta pemanfaatan wilayah secara selaras dan optimal.

Paparan visi-misi ternoda kepulangan hampir semua kepala desa setelah pasangan Anna-Supendi tampil. Padahal, masih ada dua pasangan calon yang belum memaparkan agenda. Saat salah seorang kepada desa ditanya apa alasannya, dia menolak menjawab.

Seperti empat pasangan lainnya, Toto-Kasan dan Uryanto-Abas menawarkan hal yang sama. Hal itu meliputi peningkatan perekonomian, mulai dari pembangunan perekonomian desa, penciptaan kawasan industri yang mampu mengundang investor dan terbukanya lapangan kerja, hingga pembangunan infrastruktur jalan. (THT)***

Source : Kompas, Senin, 2 Agustus 2010 | 15:05 WIB

KAMPANYE : Bukan Saat untuk Jual Kecap

KAMPANYE

Bukan Saat untuk Jual Kecap

Belum pernah ada perajin yang bilang kecap buatannya nomor dua. Mereka pasti berkoar-koar bahwa kecapnya adalah kecap nomor satu. Akan tetapi, siapa yang tahu rasa asli kecap si perajin jika tidak benar-benar mencicipi.

Masa kampanye, 31 Juli-14 Agustus 2010, adalah waktu bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati Indramayu untuk mempromosikan diri. Mereka menawarkan, atau lebih tepatnya menjanjikan sederet visi, misi, dan program kerja, apabila dipilih. Ujung dari janji menyejahterakan rakyat Indramayu adalah keterpilihan mereka.

Menurut Acep Syahril, pemerhati budaya di Indramayu, pemilih harus lebih waspada, terutama pemilih pemula dan pemilih perempuan yang rentan terpengaruh. Suara mereka diperebutkan, sedangkan mereka sendiri belum memahami pentingnya suara mereka untuk kesejahteraan lima tahun ke depan.

Apabila dibedah, masalah di Indramayu menumpuk dan kompleks. Masalah yang paling jelas terlihat adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, minimnya lapangan kerja, buruknya infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM), Indramayu termasuk daerah dengan IPM terendah di Jawa Barat, yaitu hanya 66,78 persen.

Walaupun anggaran untuk pendidikan sudah 30 persen dari APBD, masih banyak sarana-prasarana sekolah yang tidak layak, rata-rata lama sekolah hanya 5,5 tahun, dan angka melek hurufnya hanya 85,6 persen. Adapun angka harapan hidup penduduk 66,01 tahun.

Problematika pengangguran tak lain disebabkan sedikitnya lapangan kerja. Diperkirakan jumlah tenaga kerja riil asal Indramayu mencapai 20.000 orang, sedangkan yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Indramayu hanya sepertiganya. Sedikitnya tercatat 78.200 penduduk berusia 15-60 tahun menganggur.

Ironi

Padahal, ada segudang potensi alam yang terbentang di Indramayu. Luas hamparan sawah yang mencapai 108.000 hektar belum tergarap optimal sebagai sumber ekonomi pedesaan. Ironisnya, meski termasuk lumbung padi nasional karena mampu surplus beras 400.000 ton per tahun, sekitar 35 persen keluarga di Indramayu tergolong miskin dan butuh bantuan beras tiap bulan.

Budidaya hortikultura juga belum dipahami petani sebagai sumber penghasilan lain pada musim kemarau. Garis pantai yang panjang belum dimanfaatkan, baik untuk budidaya perikanan dan kelautan maupun pariwisata.

Nelayan masih mengandalkan hasil tangkap di laut, sedangkan budidaya di pesisir laut, seperti kerang hijau atau rumput laut, belum tergali. Penduduk setempat juga belum menikmati potensi minyak dan gas Indramayu.

Teliti sebelum membeli sepertinya merupakan jurus jitu memastikan kebenaran janji pembuat kecap. Seperti itu pula jurus yang perlu diterapkan saat memilih calon pemimpin, dengan menyaring semua janji manis para calon. Pesan singkatnya, "Awas, jangan salah pilih!" (Timbuktu Harthana)***

Source : Kompas, Senin, 2 Agustus 2010 | 15:05 WIB

PILKADA INDRAMAYU : Mengukir Sisa Hujan (Tandi Skober)

FORUM BUDAYA

Mengukir Sisa Hujan

Oleh Tandi Skober

Kanda, wajahmu serupa bunga cempaka yang gugur

ke merah tanah. Sisa air hujan belum mengering di ujung

tapak kakimu. Apa yang kau renungkan sehabis sisa usia

tinggal sekejap nyala lilin?

Dinda, tuntun aku ke sisi kanan Baitullah.

("Mengukir Sisa Hujan", Sony F Maulana, halaman 76)

Sajak Sony Farid Maulana ini menyelinap di ruang kalbu saya saat hiruk-pikuk pemilu kepala daerah Indramayu menjadi payung kamiteggeng tak berbentuk. Nalar saya berlari jauh pada subuh bertasbih, abad XVI, ketika Raden Wiralodra mengalirkan zikir di Sungai Cimanuk yang sunyi, embun menjadi rembulan di wajah Nyi Endang Darma Ayu. "Ing lelabuhanipun," lirih Wiralodra bertutur. "Hawya kongsi buang palupi, menawa tibeng nispa, ina estinipun senandyan tekading budya, tan prabeda panduming dumadi, Darma Ayu, marsudi ingkang kahutamaan wadon nir wadonira." Pengabdian itu hendaknya tidak melupakan hal yang baik.

Sebab, saat jatuh ke ruang nista, hina, meski itu atas nama keluhuran budi, toh di sini tidak ada lagi kearifan luhur lelaku budi. Bercerminlah pada harkat hidup, wahai Nyi Endang Darma, sebagai seorang wanita yang memiliki keutamaan linuwih.

Nyi Endang Darma menunduk. Wanodya ayu itu sadar, seusai tandang tandining perdebatan panjang dengan Raden Wiralodra, yang ia dapatkan adalah langkah kalah yang salah. Bibirnya mengalirkan suara, "Tan prabeda panduming dumadi." Bercerminlah pada harkat hidup. Setelah itu, ia manjing ning sejroning kali. Air mengaliri tangan, wajah, kepala, hingga kakinya. Bersuci fitri. Dan? Lihat, saat Ki Tinggil mengumandangkan azan dan Raden Wiralodra melihat butir-butir air wudu di wajah Nyi Endang Darma, cinta pun turun. Shalat berjemaah menghadirkan srengenge kinasih di padukuhan yang kelak bernama Sindang Darma Ayu itu.

Sindang Darma Ayu di abad XVI adalah padukuhan yang bergerak dalam rotasi sejarah yang tak terdeteksi. "Abad XVI menjadi anak tiri yang telantar dalam sejarah Jawa yang gelap," ucap budayawan berwajah istikamah, Supali Kasim. Majapahit redup. Padjadjaran runtuh. Demak, Cirebon, dan Banten menjadi ikon tandaning srengenge kembar lelima. Akan tetapi, dalam ruang gelap selalu saja ada nur mancur cahyaning kearifan linuwih. Raden Wiralodra lebih memilih nama Darma Ayu ketimbang nama dirinya untuk dijadikan tetenger padukuhan. Cenderung kolutif

Adakah isyarat dari album gelap masa lalu itu kini diadopsi Irianto MS Syafiuddin sebagai kepatutan yang layak dalam menempatkan wanodya tercintanya, Anna Sophana, sebagai bakal calon bupati Indramayu 2010-2015 ? Tak jelas. Yang pasti, tentu ini hanya olok-olok pilkada. "Air cucuran birokrasi jatuhnya ke pangkuan istri juga," ucap saya untuk diri saya sendiri. Atau ini sejenis keajaiban-keajaiban pedih yang mustahil terdeteksi ketika nasib istri diposisikan sebagai wong wadon iku suarga nunut neraka katut ?

Artinya, wanita tercipta di sebuah ruang yang disucikan. Ia kudu nunut ke mana arah langkah sang suami.

Memang kini langit-langit Indramayu tidak lagi sepi dari hiruk-pikuk demokratisasi. Atmosfer era globalisasi bergerak bagai awan hitam yang di setiap tempat mengucurkan banyak air mata dehumanisasi. Awan hitam demokrasi itu diisyaratkan Raden Wiralodra sebagai "Yen ana taksaka nyabrang kali Cimanuk/Sumur kejayan deres milih Delupak murub tanpa patra (Jika ada ular menyeberangi Sungai Cimanuk/Sumur kejayaan mengalir deras/Lampu menyala tanpa minyak)."

Taksaka tentu tidak hanya bermakna ular, tetapi juga dapat ditakwil sebagai arak-arakan politik yang terjebak dalam lingkaran humanisme sekuler. Adalah transformasi yang sistematis meski saya meyakini sebagai perusakan struktur kultur lama melalui penetrasi struktur kultur yang baru.

Akan halnya Delupak murub tanpa patra lebih dimaknai sebagai demokratisasi dalam kebenderangan transparan luar biasa. Bila Wiralodra memahat cintanya kepada Nyi Endang Darma hanya dalam bentuk nama padukuhan, para pengusung kebebasan wanita abad ini menjargonkan hak asasi manusia dalam mangkok-mangkok yang memabukkan. "Namanya saja bupati, ya harus berkelamin ibu-ibu," ucap saya untuk diri saya sendiri. "Kecuali wali kota, seperti halnya wali nikah, ya kudu berkelamin pria."

Yang menarik, para elite Golkar mengusung Anna Shopana sebagai esensi dari lakon politik kekinian. Apa artinya? Politisi dan cendekiawan itu cenderung kolutif dalam mengobsesikan diri menjadi bintang yang namanya akan dicatat sepanjang zaman. Mereka memanipulasi ramalan cuaca menjadi amalan cuaca, memanipulasi masa depan melalui berbagai hipotesis prediktif yang berakar pada jaringan doktriner politika. Hingga tak aneh bila pepatah Latin mengatakan, corruption optime pessima. Hiruk-pikuk manipulasi manusia papan atas pada hakikatnya adalah wajah buruk demokrasi. Anomali ambisi

Siluet warna senja jatuh di Kali Cimanuk, Raden Wiralodra sedakep sinuku tunggal. Bibirnya bergetar alirkan zikir. Di sudut kamar, Nyi Endang Darma memahat batu nisan dengan senyum Dermayon. Ia ukir sisa hujan. Ia berbisik lirih, "Kanda, wajahmu serupa bunga cempaka yang gugur ke merah tanah. Sisa air hujan belum mengering di ujung tapak kakimu. Apa yang kau renungkan sehabis sisa usia tinggal sekejap nyala lilin?"

Wiralodra menghela napas, terus bertutur lirih, "Dinda, tuntun aku ke sisi kanan Baitullah." Nyi Endang tersenyum. Ia dekati Raden Wiralodra. Ia saksikan sosok pria istikamah. Tak tertelikung linglung lenga lantung. Pria agung yang tawafi ruang cur mancur cahyaning ilahiah. Adalah nur iman, nur elmu, nur ekonomi, nur kultural, nur kebenaran, nur rasa, nur rosa, nur nalar. Nurudin! Itulah inti dari Darma Ayu. Adalah cur cahyaning wanodya ayu.

Sajak Sony F Maulana dan uler-uler Wiralodra tentu hanya serpihan gelisah yang menyejarah. Sebuah igau peradaban yang mengalirkan isyarat bahwa di puncak kekuasaan selalu ada kesepian yang senyap sekaligus ambisi yang anomali. Andai saja Bupati Irianto MS Syafiuddin membaca uler-uler Wiralodra abad XVI dan sajak Sony F Maulana abad XXI, tak mungkin mengukir sisa hujan di sisa batas usia pengabdiannya....

Tandi Skober,

Penulis Lepas

Source : Kompas, Sabtu, 31 Juli 2010 | 14:46 WIB (Illustrasi : pendopoindramayu.blogspot.com)

PILKADA INDRAMAYU : Dana Kampanye Belum Dilaporkan

Dana Kampanye Belum Dilaporkan

INDRAMAYU - Keenam pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilu kepala daerah Kabupaten Indramayu 2010 hingga Jumat (30/7) atau sehari sebelum masa kampanye belum menyerahkan laporan dana awal kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Indramayu.

Menurut Markatab, Ketua Divisi Sosialisasi dan Kampanye KPU Indramayu, kemarin, belum ada satu pun pasangan calon yang melaporkan jumlah dan asal sumbangan dana kampanye. Padahal, salah satu syarat berkampanye, mengacu pada Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pilkada, pasangan calon wajib melaporkan dana awal yang dimiliki dan peruntukannya saat kampanye.

Idealnya sumbangan dana kampanye yang diterima pasangan calon dilaporkan sehari sebelum masa kampanye atau sebelum dana tersebut digunakan. Dari laporan itu, KPU akan mengumumkan kepada publik jumlah dana kampanye setiap pasangan calon.

"Kalau tidak ada yang melapor, apa yang bisa kami umumkan kepada publik. Harapan kami, sebelum 2 Agustus semua pasangan sudah melaporkannya ke KPU karena kampanye terbuka dimulai hari itu," ujar Markatab yang berencana mengumumkan dana kampanye pasangan calon Sabtu ini atau sehari setelah pelaporan.

Karena belum ada yang melapor hingga Jumat siang, KPU berupaya proaktif dengan menelepon tiap tim sukses pasangan calon. Hasilnya, hanya duet Toto Sucartono-Kasan Basari dan Uryanto Hadi-Abas Abdul Jalil yang siap mengirimkan laporan dana awal kampanye. Sementara empat pasangan calon lain susah dihubungi.

Pelaporan dana kampanye ini sebenarnya merupakan upaya kontrol KPU dan publik terhadap kejujuran dan keterbukaan pelaksanaan pilkada di Indramayu. Hal ini sekaligus menjadi pendidikan demokrasi bagi masyarakat di daerah serta upaya untuk menghindari potensi praktik politik uang. Sanksi

Markatab mengakui, tidak adanya sanksi tegas bagi tim sukses yang terlambat melaporkan dana kampanye menjadi kendala bagi KPU untuk memaksa tim sukses mematuhi jadwal yang telah dibuat. Kelalaian pasangan calon ini hanya berujung pada sanksi moral dari masyarakat. Meskipun tidak langsung merusak citra pasangan calon, ketidaktaatan itu akan menjadi catatan khusus para calon pemilih.

Sanksi dari KPU hanya akan dikenakan kepada pasangan calon jika dana yang mereka terima berasal dari pemerintah, lembaga, atau masyarakat asing; pemerintah pusat ataupun daerah; badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; serta penyumbang yang tak diketahui identitasnya. "Saya harap tidak ada yang melanggar karena saksinya berat, yaitu pembatalan," tuturnya.

Menurut Ketua Tim Sukses Pasangan Uryanto-Abas, Ruswa, biaya demokrasi di Indonesia, dalam hal ini kampanye, tidak murah. Timnya masih mengumpulkan dan mendata semua sumbangan dari partai politik pendukung. Tidak semua sumbangan berbentuk uang. Besarnya pun tidak sama.

Sementara itu, KPU juga mengatur nilai maksimum dana yang boleh diterima dari satu donatur. Sumbangan perorangan atau dari pasangan calon sendiri maksimal Rp 50 juta. Sementara sumbangan dari parpol atau badan hukum swasta tidak boleh lebih dari Rp 350 juta. Selanjutnya, paling lambat tiga hari setelah masa kampanye, tim sukses harus melaporkan seluruh penggunaan dana kampanye untuk diaudit akuntan publik.

Mulai Sabtu ini keenam pasangan calon sudah diizinkan berkampanye, yang didahului dengan penyampaian visi-misi dan program kerja mereka kepada DPRD Indramayu. Selanjutnya, sebelum kampanye terbuka, akan dilakukan dialog publik. (THT)***

Source : Kompas, Sabtu, 31 Juli 2010 | 14:45 WIB

INDIKATOR PILKADA INDRAMAYU

Indikator

Partisipasi Pemilih Indramayu Rendah

Meski tujuh dari setiap 10 penduduk Kabupaten Indramayu berhak menggunakan hak pilih pada 18 Agustus 2010, pemilu kepala daerah itu tetap dibayangi rendahnya partisipasi pemilih. Pada pemilu sebelumnya partisipasi masyarakat Indramayu selalu lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat.

Merujuk data Komisi Pemilihan Umum Indramayu, terdapat 1.335.036 orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada 2010. Jumlah tersebut meningkat 1,4 persen daripada DPT pilpres 2009.

Peningkatan jumlah pemilih tidak serta-merta mendongkrak pastisipasi pemilih. Pada empat pemilu sebelumnya partisipasi pemilih Indramayu rata-rata hanya 68,3 persen, sementara rata-rata Jabar 72,6 persen. Hal itu mengindikasikan masyarakat Indramayu kurang antusias terlibat dalam urusan politik dibandingkan dengan daerah lain di Jabar.

Rendahnya partisipasi pemilih dikhawatirkan juga terjadi pada pilkada mendatang yang diikuti enam pasangan calon. Pada pilkada 2005 partisipasi pemilih hanya 70,41 persen, padahal diikuti tiga pasangan calon. (ERI/LITBANG KOMPAS)***

Source : Kompas, Rabu, 28 Juli 2010 | 18:00 WIB

PILKADA INDRAMAYU : Saatnya Melihat Gajah Tanpa Penutup Mata

PILKADA

Saatnya Melihat Gajah Tanpa Penutup Mata

Ketika enam orang diminta mendeskripsikan gajah, tanpa boleh melihat dan hanya diizinkan merabanya di satu bagian, bentuk gajah bisa bermacam-macam.

Dari perbedaan pendapat soal bentuk gajah, bisa dilihat, untuk menuntaskan masalah butuh banyak informasi. Data dan informasi inilah yang perlu dimiliki para calon pemimpin Indramayu yang sebentar lagi dipilih rakyatnya.

Muhidi, ketua kelompok tani di Sukra, mengatakan, siapa pun bupati dan wakil bupati yang terpilih sepatutnya mencurahkan perhatian yang besar pada sektor pertanian, baik pertanian sawah maupun hortikultura. "Kesalahan besar jika pemimpin Indramayu tidak memerhatikan pertanian. Sebab, pertanian itu tulang punggung pembangunan di Indramayu," ujar Muhidi, Selasa (27/7).

Selama ini lembaga pertanian belum berfungsi maksimal membantu petani hidup lebih sejahtera. Program pemberdayaan petani juga masih setengah hati. Seharusnya, kata Muhidi, petani yang sudah mandiri tetap didukung dan petani yang belum maju dibina. Jangan malah membina petani yang hanya dekat dengan pejabat.

Sementara itu, Rokhim, pengajar tari tradisional di kota Indramayu, meminta calon bupati selanjutnya memerhatikan pengembangan seni dan kebudayaan Indramayu. Selama ini dana yang disediakan pemerintah daerah, Rp 300 juta per tahun, tidak cukup untuk promosi sekaligus mengembangkan kesenian lokal, apalagi menggali kesenian tradisional yang hampir, bahkan sudah punah.

"Paling tidak butuh anggaran 10 kali lipat dari yang disediakan saat ini. Sebab, anggaran pengembangan kesenian dan budaya di Kabupaten Cirebon saja mencapai Rp 3 miliar. Kalau anggarannya terbatas, bagaimana seniman Indramayu bisa hidup sejahtera," kata Rokhim.

Pekerjaan rumah

Masih banyak masalah yang menjadi pekerjaan rumah calon bupati dan wakil bupati yang akan dipilih rakyat Agustus nanti. Soal sarana pendidikan yang minim, tingginya angka kemiskinan, dan ketergantungan masyarakat menjadi buruh migran adalah tanggung jawab siapa saja yang nanti terpilih.

Dengan sumber pendapatan asli daerah yang hanya berkisar Rp 90 miliar per tahun, dibutuhkan keseriusan pemimpin daerah. Sebab, kebutuhan anggaran per tahun Indramayu mencapai Rp 1 triliun. Jika calon pemimpin hanya berpikiran balik modal, semua harapan rakyat dan kesejahteraan penduduk tak akan terwujud.

Akhirnya, setelah enam orang itu diminta membuka penutup mata, baru disadari bahwa mereka butuh membuka mata lebar-lebar untuk melihat bagaimana bentuk gajah itu sejatinya. Rakyat Indramayu pun berharap, siapa pun pasangan calon yang menang bisa melihat semua masalah dan mencari solusi terbaiknya tanpa tebang pilih. (Timbuktu Harthana)***

Source : Kompas, Rabu, 28 Juli 2010 | 18:09 WIB

PILKADA INDRAMAYU : Biaya Kampanye Rp 12 Miliar

Biaya Kampanye Rp 12 Miliar

INDRAMAYU - Biaya kampanye yang dikeluarkan semua pasangan calon dalam pemilu kepala daerah Kabupaten Indramayu 2010 diperkirakan mencapai Rp 12 miliar. Dana tersebut tersedot untuk pembuatan atribut kampanye hingga pengumpulan suara dari calon pemilih.

Pemerhati politik Universitas Wiralodra Indramayu, Nanang Carsana, menghitung, biaya kampanye yang dianggarkan tiap pasangan calon berkisar Rp 2 miliar. Namun, dalam praktiknya, dana yang dikeluarkan bisa lebih besar. Sebab, wilayah Indramayu yang luas serta sempitnya waktu kampanye mengharuskan tim sukses membuat produk kampanye yang paling efektif mendatangkan dukungan suara.

Oleh karena itu, dana yang dibutuhkan lebih banyak. Dari enam pasangan calon yang bersaing, sedikitnya akan terjadi perputaran dana kampanye Rp 12 miliar selama sebulan terakhir. "Untuk pemilihan kepala desa saja seorang calon kuwu (kepala desa) bisa mengeluarkan Rp 100 juta-Rp 500 juta. Kalau bupati, pasti lebih besar," ujar Nanang, Selasa (27/7).

Menurut Ruswa, Ketua Tim Sukses Pasangan Uryanto Hadi-Abas Abdul Jalil, dana kampanye yang disiapkan Rp 1 miliar-Rp 3 miliar. Dana sumbangan partai politik pengusung dan donatur yang peduli perubahan dipakai untuk pembuatan atribut kampanye, sosialisasi, operasionalisasi, dan saksi pada hari pemungutan suara.

Besarnya dana sumbangan kampanye dari enam parpol pendukung tak sama. Sebab, setiap parpol memberikan kontribusi dengan cara masing-masing, baik berupa uang maupun keterlibatan memenangkan pasangan calon. "Sumbangan tidak hanya dilihat dari uangnya, tetapi keterlibatannya. Terlibat saja sudah mengeluarkan biaya," kata Ruswa.

Ketua Divisi Sosialisasi dan Kampanye Komisi Pemilihan Umum Indramayu Markatab menyebutkan, dana kampanye yang digunakan tiap pasangan calon tidak dibatasi. Namun, dana sumbangan dari setiap donatur dibatasi. Sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 50 juta, sedangkan dari parpol atau badan hukum swasta paling banyak Rp 350 juta.

Politik uang

Kecenderungannya, pengeluaran dana kampanye pasangan calon yang diusung parpol lebih banyak. Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya politik dan berdemokrasi di Indonesia masih mahal. Salah satu penyebabnya, tingkat pendidikan politik penduduk belum merata dan praktik politik uang masih membudaya.

Ketua Panitia Pengawas Pilkada Indramayu Sugeng Wahyudi mengakui, politik uang berkembang subur seiring dengan pragmatisme sikap pemilih, ditambah sebagian masyarakat belum sejahtera. Kebiasaan buruk beberapa kelompok masyarakat yang sengaja menjual suara demi kepentingan materi pun masih ada.

Upaya pencegahan politik uang, lanjut Sugeng, dilakukan Panwas, dari imbauan tertulis kepada semua pasangan calon hingga pengawasan ketat rekening dana kampanye setiap pasangan calon. "Selama ini yang dihukum hanya yang memberi uang, sedangkan yang menerima lolos dari tuntutan. Jika dua-duanya terkena sanksi, kemungkinan politik uang akan lebih kecil," ujarnya. (THT)***

Source : Kompas, Rabu, 28 Juli 2010 | 18:04 WIB

Ambruk, Bangunan SMPN 3 Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

SEKOLAH AMBRUK – Dua lokal bangunan SMPN 3 Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, ambruk, Sabtu (24/7) malam sekitar Pukul 10.36 WIB. Tampak bangunan SMPN 3 Sindang yang roboh itu. Gambar diambil, Minggu (25/7) sore sekitar pukul 14.05 WIB. (Foto-foto : Satim) ***

Dua Lokal Bangunan SMPN 3 Sindang Ambruk

INDRAMAYU – Sabtu (24/7) malam, sekitar pukul 10.35 WIB, beberapa warga yang tengah berada di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indramayu dibuat terkejut adanya suara gemuruh mirip bangunan roboh dari halaman sebelah. Belasan warga pun berdatangan ke lokasi kejadian. Dan ternyata, dua ruang belajar milik SMP Negeri 3 Sindang di Jalan Murah Nara, Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat ambruk malam itu juga. Padahal, malam itu tidak ada angin puting beliung atau bencana alam lainnya.

Rangka atas bangunan itu yang terbuat dari kayu meski tidak keropos diduga tak mampu menahan beban. Akibatnya, genteng dan rangka atas berikut atapnya ambrol dan berserakan di lantai. Sekitar ribuan genteng hancur bersamaan dengan terpatah-patahnya rangka atas sekolahan tersebut. Tidak ada korban jiwa, karena bangunan itu tidak sedang digunakan untuk belajar.

“Orang-orang yang ada di sekitar sini pada kaget dan berdatangan ke lokasi kejadian. Meski tidak ada korban jiwa, namun seisi bangunan itu pada rusak dan hancur,” kata Sawinto (52) didampingi Lingga (35), keduanya penjaga sekolah di SMPN 3 Sindang, Minggu (25/7) sore, sekitar pukul 14.05 WIB.

Keterangan yang dihimpun pendopoindramayu dari lokasi ambruknya dua ruang belajar siswa SMPN 3 Sindang itu menyebutkan, bangunan tersebut memang sudah lama berdiri. Namun pada tahun 2008 lalu, sudah mengalami renovasi total dengan mengganti rangka atap dan genteng sampai dengan dengan perbaikan tembok dan pengecatan. Dalam perjalannya, bangunan yang semula hanya satu ruangan untuk keterampilan siswa, dan kemudian disekat menjadi dua ruangan digunakan untuk ruang belajar siswa Kelas VII E itu, tiba-tiba ambruk.

Hanya belum diperoleh keterangan pasti, jumlah dana yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan yang kini ambruk tersebut. Tapi beberapa sumber menerangkan, meski kerangka kayunya tidak ada yang keropos, diduga tidak kuat menahan beban sehingga ambrol dan menghantam tembok samping kanan sampai jebol dan nyaris runtuh. Dugaan lainnya, renovasi bangunan tadi disinyalir ada yang kurang beres, karena tidak ada tihang penyangga susuhunan di tengahnya, sehingga tidak bisa bertahan lama untuk menahan beban genteng dan plafon lainnya.

Sawinto menerangkan, seusai kejadian, ia langsung menghubungi Kepala Sekolah SMPN 3 Sindang, Drs. H. Faoji, dan memberitahukan tentang kejadian ambruknya dua lokal bangunan SMPN 3 Sindang.

“Malam itu juga, Pak Haji Faoji langsung datang dan melihat-lihat bangunan sekolahnya yang roboh. Kemudian Beliau langsung menghubungi pihak berwajib, dan melaporkan tentang kejadian robohnya dua lokal bangunan sekolah yang dipimpinnya. Tidak lama kemudian, Polisi pun datang melakukan olah TKP, dan langsung melingkarinya dengan garis polisi,” ujarnya.

Lingga dan Sawinto yang kebetulan tengah jaga malam, keduanya mengaku orang yang mengetahui adanya kejadian tersebut. “Saya dan Pak Sawinto malam Minggu (24/7) itu, memang tengah berjaga di depan sekolah. Saya juga ikut kaget begitu mendengar suara gemuruh ambruknya bangunan sekolah yang kami jaga ini,” ungkap Lingga.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMPN 3 Sindang, Drs. H. Faoji belum berhasil dikonfirmasi. Ketika pendopoindramayu menghubunginya via handphone, sedang tidak aktif. Sementara ambruknya bangunan sekolah milik SMPN 3 Sindang itu, diduga telah menambah jumlah bangunan sekolah yang terbilang baru, namun ambruk sebelum dimakan usia yang diduga karena sesuatu hal berkaitan dengan bangunan sekolah tadi.

Catatan pendopoindramayu , Selain SMPN 3 Sindang yang direnovasi pada tahun 2008 yang kemudian ambruk, dialami bangunan Akademi Keperawatan (Akper) Pemda Indramayu yang dibangun oleh kontraktor pada tahun 2008, lalu ambruk pada Kamis (31/12/2009) sekitar pukul 07.35 WIB. Kini, kasus ambruknya Akper Pemda Indramayu yang terbuat dari rangka baja ringan itu, tengah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Indramayu. (Satim)**** Foto-foto : Satim

Sukamto Dukung Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Indramayu Anna Sophanah-Supendi

Istimewa

Akyadi Dukung Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Indramayu Anna Sophanah-Supendi

Istimewa

Pilkada Indramayu 2010 : Deklarasi Damai

Deklarasi Kampanye Damai

Pasangan Cabup Bergandeng Tangan

INDRAMAYU – Sebanyak enam pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, Provinsi Jawa Barat yang akan bertarung dalam pemilihan daerah (Pilkada) pada 18 Agustus 2010, menggelar Deklarasi Kampanye Damai di Mapolres Indramayu, Senin (19/7) sore. Mereka bertekad siap menjaga kekondusifan daerah dalam pelaksanaan kampanye dan pemilihan calon kepala daerah di Kota Mangga. Keenam pasangan calon bupati dan wakil bupati itu, yakni Api Karpi/Rawita, Toto Sucartono/Kasan Basari, Mulyono Martono/Handaru Wijaya Kusumah, Anna Sophana/Supendi, Gori Sanuri/Ruslandi, dan Uryanto Hadi/Abas Abdul Jalil. Acara Deklarasi Pilkada Damai itu diekspresikan oleh enam pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Indramayu dengan bergandeng tangan dan melepaskan burung merpati , konon, untuk melambangkan kebebasan berdemokrasi namun dengan santun dan saling menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya musim kampanye masing-masing calon, pada hari pencoblosan, maupun pasca Pilkada di Bumi Wiralodra tersebut. Tekad damai itu dikuatkan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama semua pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati Indramayu yang akan bertarung dalam pengumpulan suara pemilih pada 18 Agustus 2010. Mereka juga menyatakan siap menang dan siap kalah.(Satim)*** Foto-foto : Satim/Saprorudin