Akuntabilitas Rendah

Akuntabilitas Rendah

Senin, 08 Februari 2011/09.05 WIB

JAKARTA, Pendopo Indramayu - Akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sangat rendah. Dalam evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 29 pemerintah provinsi dan 57 pemerintah kabupaten/kota, hanya 16 persen yang mendapat nilai cukup. Jumlah ini menjadi jauh lebih rendah bila dilihat di keseluruhan 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Hal ini terungkap dalam penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jakarta, Senin (7/2).

Menurut Deputi Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Herry Yana Sutisna, evaluasi hanya dilakukan pada 29 pemerintah provinsi yang menyerahkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tepat waktu, yakni tiga bulan setelah masa anggaran usai. Sementara pemerintah kabupaten/kota yang mengajukan LAKIP untuk dievaluasi umumnya hanya dua dari setiap provinsi.

Dari 29 provinsi, hanya sembilan yang mendapat predikat cukup baik atau skor nilai 50-65. Kesembilan daerah itu adalah Kalimantan Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat. Predikat ini mengindikasikan masih diperlukan perbaikan yang tidak mendasar.

Tidak ada provinsi yang mendapat predikat memuaskan, sangat baik, atau baik. Sebaliknya, 20 provinsi lain mendapatkan predikat agak kurang dan kurang.

Pada tingkat kabupaten/kota, hanya lima daerah yang mendapat penghargaan. Kota Sukabumi mendapat predikat baik atau skor 65-75. Empat lainnya, yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sleman, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kota Dumai, mendapat nilai cukup baik.

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Evert Erenst Mangindaan mengatakan, evaluasi akuntabilitas kinerja ini dilakukan mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pencapaian kinerja pemerintah. ”Nyata sekali bila perencanaan tidak baik, kegiatan juga tidak akan berhasil baik. Pertanggungjawaban keuangan dan kemanfaatan untuk masyarakat juga dievaluasi,” tutur Mangindaan.

Banyaknya unjuk rasa di Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, kata Mangindaan, menunjukkan masih banyak masalah di daerah. Saat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan penghargaan sebagai salah satu daerah dengan akuntabilitas terbaik, puluhan warga berunjuk rasa di depan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Pengunjuk rasa memprotes penempatan camat di Musi Banyuasin yang dinilai sarat kolusi.

Hal ini, menurut Herry, bukan berarti ketidakakuratan dalam penilaian. Masalah perekrutan pegawai termasuk aspek yang dievaluasi. Namun, penilaian akuntabilitas mencakup keseluruhan program.

Banyaknya daerah yang belum dievaluasi, kata Mangindaan, disebabkan masih banyak daerah pemekaran dan daerah pascakonflik yang saat ini masih menata diri. Pemerintah daerah-daerah itu tidak dipaksa untuk mengikuti evaluasi ini. Pemda yang tidak menyerahkan LAKIP juga tidak mendapatkan sanksi.

Namun, kata Herry, hasil evaluasi LAKIP juga menjadi bahan pertanggungjawaban kepada DPRD setempat. Karena itu, sanksi bisa diberikan oleh DPRD setempat.

Untuk mengatasi akuntabilitas kinerja pemda yang rendah, Mangindaan mengatakan, pihaknya akan mengadakan pelatihan. Masukan konkret diberikan bersama hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

Dihubungi terpisah, pengajar kebijakan publik Universitas Airlangga, Gitadi Tegas Supramudyo, mengatakan, metode LAKIP sesungguhnya sangat kedaluwarsa. Selama ini indikator-indikator yang ditentukan sangat berbeda dengan tuntutan saat ini.

Sebagai kegiatan evaluasi, kata Gitadi, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi juga tidak merekomendasikan solusi atau perubahan mendasar. Kalaupun ada, rekomendasi cenderung abstrak dan hanya berupa saran yang tidak terukur.

Akibatnya, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi terjebak dalam seremoni evaluasi akuntabilitas dengan metode LAKIP. Pemda juga tak terlalu mengindahkan keharusan membuat dan menyerahkan LAKIP. Apalagi, tidak ada sanksi untuk daerah yang tidak menyerahkan LAKIP. Kalaupun membuat LAKIP, ada pula daerah yang menyerahkan tugas ini kepada biro jasa.

Karena itu, Gitadi menyarankan ada revitalisasi LAKIP, misalnya diperlukan pencantuman indikator kinerja per triwulan. Dengan demikian, capaian kegiatan bisa dilihat secara berkala dan dokumen otentik penunjang hal ini. Indikator ini juga mencegah adanya penggunaan anggaran secara besar-besaran dan tak terarah pada akhir tahun anggaran.

Selain itu, bila LAKIP wajib diikuti setiap daerah, sanksi tetap diperlukan, misalnya daerah yang lalai dikenakan sanksi berupa penahanan dana bantuan dari pemerintah pusat. (INA)***

Source : Kompas, Senin, 08 Februari 2011

PEMBERANTASAN KORUPSI : "E-audit" Jadi Terobosan

PEMBERANTASAN KORUPSI

"E-audit" Jadi Terobosan

Senin, 08 Februari 2011/09.03 WIB

JAKARTA, Pendopo Indramayu - Delapan lembaga negara yang bertemu di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Senin (7/2), menyepakati pentingnya peningkatan pemberantasan korupsi, terutama aspek penangkalan dan pencegahannya. Salah satu upayanya adalah meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan negara dengan cara peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara baik di sisi belanja maupun penerimaan.

Salah satu terobosannya adalah membangun pusat data BPK yang melakukan pemeriksaan berbasis elektronik (e-audit). Dengan demikian, akan terbangun hubungan data yang saling melengkapi (link and match) antarlembaga negara.

”Sejak dini, diharapkan BPK sudah bisa melakukan pengecekan dan menelusuri apakah ada hal-hal yang tidak wajar dalam penggunaan ataupun pertanggungjawaban keuangan itu,” kata Ketua BPK Hadi Purnomo seusai pertemuan.

Hadi berharap, akhir bulan ini, seluruh kementerian dan lembaga sudah menandatangani nota kesepahaman (MOU) mengenai penerapan e-audit dalam pengelolaan keuangan negara dengan BPK. ”Dari 34 kementerian, tinggal beberapa lagi dan dari 36 lembaga juga hanya tinggal beberapa lagi. Akhir bulan ini kami harap BPK sudah ada link and match dengan kementerian dan lembaga,” ujarnya.

Pertemuan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Wakil Presiden Boediono, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MK Moh Mahfud MD, Ketua MA Harifin Tumpa, dan Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman.

Secara terpisah, anggota BPK, Hasan Bisri, menyatakan, ada empat kementerian dan enam lembaga yang masih belum menandatangani MOU itu. Namun, pada prinsipnya semua setuju dengan e-audit untuk link and match pengelolaan keuangan negara.

Hasan mengakui, salah satu peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara tak boleh hanya sisi belanjanya belaka, tetapi juga sisi penerimaan negara. ”Selama ini memang diakui, audit terhadap sisi pendapatannya kurang. Itu karena kendala aturan, seperti aturan pajak dan lainnya,” katanya.

Hadi menyatakan, pertemuan ini merupakan lanjutan tiga pertemuan sebelumnya, yakni di Istana Negara, Istana Kepresidenan Bogor, dan di Gedung MPR Senayan dalam dua tahun terakhir. (why/har)***

Source : Kompas, Senin, 08 Februari 2011

Anna Minta Menjaga Kondisifitas Daerah

Anna Minta Menjaga Kondisifitas Daerah

Bupati Indramayu, Hj. Anna Sophanah.

Senin, 31 Januari 2011

INDRAMAYU, Pendopo Indramayu - Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah meminta kepada masyarakat
Indramayu untuk menjaga situasi kondusif pasca penetapan mantan Bupati Indramayu, H. Irianto MS Syafiuddin (atau yang akrab disapa Yance) sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembangunan Proyek PLTU Sumuradem.

Masyarakat harus percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku, siapa yang benar dan salah juga akan ketahuan. Azas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sehingga tidak buru-buru memvonis bersalah kepada siapa pun yang dituduh melakukan tindakan korupsi.

”Kami meminta doa kepada seluruh masyarkat Indramayu supaya kami tetap diberikan ketabahan dalam menghadapi semua fitnahan. Kami tak ingin masyarakat Indramayu diadu domba oleh segelintir orang yang tidak bertanggungjawab yang sengaja ingin menghancurkan Indramayu,”ujar Hj Anna, di sela-sela pertemuan dengan belasan keluarga miskin (gakin) yang sengaja diundang dalam Program Rakyat KetemuBupati(RKB) setiapJumat.

Anna mengungkapkan, pihaknya tidak terpengaruh dengan penetapan suaminya sebagai tersangka dalam kasus tersebut, karena apa yang dilakukan suaminya itu sudah sesuai dengan prosedur. Masyarakat harus percaya selama sepuluh tahun Pak Yance memimpin Indramayu itu tidak
lain untuk memperjuangan masyarakat, sehingga sangat naïf kalau
sekarang dituduh melakukan korupsi.

”Yang jelas saya selama mendampingi
Pak Yance, tidak pernah memakan uang haram dari pembangunan Proyek PLTU. Untuk itu lah kita serahkan proses hukum ini sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Pasalnya, kata Anna, penetapan tersangka kepada suaminya ini kental dengan unsur politis, dan sengaja melakukanpembunuhankarakter,” ujarAnna.

Ditambahkanya, masyarakat Indramayu agar tidak terbawa emosi denganpemberitaan yang sengaja memojokan mantan Bupati Indramayu, H Yance.

Akan tetapi, lanjut Anna, pihaknya meminta doa supaya mereka yang sengaja melakukan fitnah itu diberikan ampunan oleh Allah.

”Yang jelas saya minta masyarakat untuk menanggapi persoalan dengan kepala dingin, dan tidak terpancing emosi,” ungkapnya. (Satim)***

KALANGAN PNS PERSOALKAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI

KALANGAN PNS PERSOALKAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI

* Laporan Keuangan Tidak Transparan

INDRAMAYU, Pendopo indramayu - Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kab. Indramayu mempertanyakan pengelolaan zakat dan infaq profesi (ZIPO) yang dihimpun Badan Pengelolaan (BP) Badan Amil Zakat (BAZ) setempat.

Pasalnya, sejak program zakat dan infaq profesi digulirkan mulai tahun 2007, BP BAZ Indramayu tidak pernah mengumumkan pengelolaan kepada publik padahal dana yang dihimpun dari belasan ribu PNS di Indramayu mencapai Rp 9,6 miliar lebih.

Dari hasil penelusuran sejumlah PNS di beberapa instansi mengaku sempat mempertanyakan pengelolaan ZIPO yang sumbernya diambil dari gaji mereka. Setiap bulan PNS di Indramayu dipotong untuk ZIPO dengan besaran bervariasi, disesuaikan dengan pendapatan di golongan dan kepangkatan masing-masing, antara Rp 10 ribu hingga Rp 100 ribu perorang.

Namun sayangnya, sampai tahun ke empat menghimpun ZIPO, BP BAZ Kab. Indramayu sama sekali tidak pernah memberikan laporan rinci tertulis secara terbuka melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing atau media.

“Yang jadi soal, ini dana yang dihimpun dari publik, dan harus disampaikan secara terbuka juga kepada publik. Tidak ada selembar pun laporan yang disampaikan BP BAZ mengenai neraca keuangan dan lain-lain.” Tukas salah seorang pejabat di Pemkab Indramayu yang minta agar namanya tidak dikorankan.

Ia menambahkan ketidakterbukaan BP BAZ dalam mengumumkan laporan keuangan kepada publikdikhawatirkan akan menumbuhkan ketidakpercayaan PNS. Dampaknya, imbuh dia, PNS akan enggan menyetorkan ZIPO kepada BP BAZ Kabupaten melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing OPD meski telah diatur dalam instruksi Bupati nomor 451 Tahun 2010 tentang Optimalisasi Zakat Profesi. Jika itu, terjadi, kata dia, akan mengurangi pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan yang sebelumnya tidak terproteksi oleh pemerintah.

“Belum lagi ada temuan dari beberapa teman PNS soal penggunaan dana untuk program usaha yang dipinjamkan secara bergulir dan sampai sekarang kondisinya macet.” Imbuh dia

Tidak Tahu

Menanggapi keluhan dan tudingan miring dari kalangan PNS, ketua BP BAZ, Sadeli Ghozali yang ditemui wartawan, kamis (20/1), mengakui soal tidak adanya laporan secara terbuka tentang pengelolaan keuangan ZIPO kepada Publik. Bahkan Sadeli juga mengaku tidak tahu menahu soal alur dana yang dihimpun dari PNS sampai pada pendistribusiannya untuk fakir miskin. Hanya saja Sadeli menjamin seluruh dana yang dihimpun dari PNS dalam program ZIPO telah tersalurkan seluruhnya dan tepat sasaran.

“Saya tidak tahu berapa jumlah PNS yang menyetor zakat profesi. Bahkan besarnya pun saya tidak tahu. Yang mengelola adalah staf. Jadi merekalah (staf-red) yang tahu berapa dana masuk dan untuk apa saja penggunaannya.” Ujar Sadeli

Sadeli menjelaskan, dari catatan internal tahun 2007 hingga 2010, BP BAZ Kab. Indramayu berhasil menghimpun ZIPO sebesar Rp 3.3 miliar dari 2.400 PNS yang menyetor. Pendapatan lain tersebar di masing-masing BAZ kecamatan dengan pengelolaan otonomi penuh, yang nilainya sejak tahun 2007 mencapai Rp 6.3 miliar lebih. Hanya saja, Sadeli kembali mengakui ketidaktahuannya menyangkut pengelolaan ZIPO di setiap kecamatan.

“Saya hanya tahu, sebagian zakat profesi digunakan untuk rehab rumah keluarga miskin, bantuan sembako, dan pinjaman usaha. Selebihnya saya dak tahu.” Jelas dia. (Hendra Sumiarsa)

Source : Kabar Cirebon, Jum’at-Wage, 21 Januari 2011/16 Safar 1432 H

Aktivis Indramayu Dianiaya

Aktivis Indramayu Dianiaya

Senin, 24 Januari 2011

INDRAMAYU, Pendopo Indramayu – Aktivis Indramayu, Ulumudin (47) yang akrab disapa Oushj Dialambaqa atau Oo, dianiaya oleh dua orang tak dikenal, tadi malam malam (23/1) pukul 19.00 di rumahnya Desa Singaraja, Kecamatan/Kabupaten Indramayu. Pria yang juga Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD) Indramayu itu mengalami luka cukup parah dan sempat mengalami koma.

Kepala bagian atas aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan penegakkan supremasi hukum ini, mengalami luka robek cukup lebar. Tangan kirinya diperkirakan patah tulang. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Bumi Patra Indramayu. Namun, karena lukanya cukup berat, korban selanjutnya dipindahkan ke Rumah Sakit Pertamina Klayan, Cirebon.

Informasi yang diterima Radar, peristiwa penganiayaan yang dialami Direktur PKSPD ini berawal dari pintu rumah korban yang diketuk orang sekitar pukul 19.00. Mendengar pintu rumah diketuk beberapa kali, korban yang sedang santai usai salat Maghrib, langsung membuka pintu. Setelah dibuka, terlihat dua pria tak dikenal langsung mengayunkan benda keras yang dibungkus kertas koran ke arah kepalanya.

“Pelakunya dua orang dengan membawa benda keras seperti kayu yang dibungkus kertas koran. Ukuran kayu itu panjangnya kira-kira 25 cm. Saat pintu rumah saya buka, salahsatunya langsung memukulkan benda keras itu ke kepala saya berkali-kali. Dengan tangan kiri saya berusaha menangkisnya,” ujar Oushj Dialambaqa kepada Radar usai melewati masa kritis di RS Pertamina Bumi Patra.

Dengan suara terbata-bata. Ousjh menyebutkan, dua lelaki tak dikenal itu berciri-ciri, satu berbadan tinggi tapi kurus dan satunya lagi berbadan pendek dan gemuk dengan wajah bulat. Mereka tergolong pria dewasa. ”Sebenarnya ancaman kekerasan itu sudah yang kelima kalinya. Cuma yang terakhir ini menjadi kenyataan,” tambah Ousjh.

Aktivis kesenian di Indramayu itu sempat ambruk di pintu rumahnya setelah beberapa kali pentungan. Setelah korban ambruk dengan darah yang tercecer, dua palaku langsung kabur. Korban berteriak kesakitan yang didengar langsung oleh istrinya yang ada dalam rumah. Melihat suaminya terluka di pintu rumah, sang istri langsung memeluk dan membawanya ke RS Pertamina Bumi Patra. Tidak berapa lama, petugas kepolisian datang untuk olah TKP.

Peristiwa penganiayaan terhadap Ousjh itu langsung menyebar luas ke masyarakat, terutama lewat SMS. Saat korban dibawa ke RS Pertamina Bumi Patra, selain banyak petugas kepolisian berbaju dinas maupun preman, juga dibanjiri rekan aktivis, baik dari kalangan LSM, ormas, maupun parpol. Bahkan salahsatu Wakil Ketua DPRD Indramayu dari PDIP, Kuswanto langsung tiba dengan kendaraan dinasnya E 9 P untuk melihat korban. Kuswanto juga yang selanjutnya mendampingi istri korban untuk melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke Polres Indramayu.

Plh Ketua LSM Radikal, Taryono bersama lima rekannya yang langsung datang ke RS Pertamina Bumi Patra untuk melihat korban. Mereka merasa prihatin dan mengecam keras kekerasan terhadap aktivis ini. Taryono memprediksi kasus penganiayaan terhadap Ousjh Dialambaqa sengaja dilakukan oleh pihak tertentu yang tidak suka dengan sikap kritis korban selama ini.

”Tindakan kekerasan ini tidak bisa ditolerir dan harus diusut tuntas siapa pelakunya. Polisi harus mampu mengungkap siapa pelaku dari aksi kekerasan ini, termasuk aktor intelektualnya. Karena kami yakin, ini bukan penganiayaan biasa, tapi ada unsur politisnya,” ujar Taryono.

Hal senada disampaikan Solikhin (32) rekan aktivis yang cukup dekat dengan korban. Solikhin yang ikut mendampingi korban saat diobati di RS Pertamina Bumi Patra maupun mendampingi korban saat dipindahkan ke RS Klayan Cirebon, mengatakan kasus penganiayaan itu akan menjadi momentum bersatunya para aktivis dari berbagai elemen untuk melakukan perlawanan. Terutama melawan para pihak yang melakukan tindak kekerasan untuk mematikan semangat kebenaran dan keadilan.

”Kami yakin, penganiayaan terhadap mas Ousjh ini ada kaitannya dengan sikap kritis korban belakangan ini. Baik menyangkut keterlibatan korban dalam aksi unjuk rasa ke Kejagung maupun diskusi tentang kasus korupsi PLTU di Dian TV sehari sebelum kejadian. Kebetulan saya dan mas Ousjh menjadi narasumber dalam diskusi itu. Mas Ousjh dikenal kritis dan konsisten untuk menegakkan supremasi hukum dalam kasus korupsi PLTU Sumuradem yang melibatkan mantan pejabat elit pemkab,” ujarnya.

Solikhin bersama puluhan aktivis kota mangga akan berkumpul untuk melakukan aksi bersama supaya polisi segera menangkap pelaku penganiayaan ini. Aktivisi juga akan terus melakukan perlawanan kepada pihak-pihak yang melakukan kekerasan terhadap aktivis yang prodemokrasi dan penegakkan supremasi hukum. (hsn)*** Foto : dok.PR

Source : radarcirebon.com, Senin, 24 Januari 2011

Perpres Baru Rawan Diakali

Perpres Baru Rawan Diakali

Senin, 24 Januari 2011

KESAMBI, Pendopo Indramayu – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cirebon buka suara. Kali ini Kadin menyoroti indikasi proyek pemerintah yang dikerjakan sendiri oleh oknum pejabat pada tahun anggaran 2011. Bagi Kadin, peluang melakukannya terbuka lebar dengan menyiasati Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pengganti Kepres 80 tahun 2003.

“Tujuan Perpres baru tentang lelang ini bagus, tapi jangan kemudian disalahgunakan oleh oknum pejabat di OPD untuk jadi lahan tambahan dia. Ingat tujuannya bagus, jangan disalahgunakan,” ujar Ketua Kadin Kota Cirebon H Yuyun Wahyu Kurnia, Minggu (23/1).
Seperti diketahui, kata dia, di peraturan baru ini terdapat sejumlah perubahan. Di antaranya, pengadaan langsung yang sebelumnya Rp50 juta, sekarang menjadi Rp100 juta, tapi tetap rekanan pengusahanya ditunjuk langsung. Sedangkan pelelangan sederhana sebelumnya Rp100 juta menjadi Rp200 juta. Pada Perpres yang baru ini juga tertera usaha kecil dibolehkan mengkuti paket pekerjaan dari sebelumnya Rp1 milyar menjadi Rp2,5 miliar.

“Pengadaan barang langsung hanya untuk kebutuhan operasional, risiko kecil, dan teknologi sederhana. Sedangkan pelelangan sederhana ditujukan untuk barang-barang yang tidak kompleks atau bersifat sederhana,” paparnya.

Pada penerapan aturan baru ini Kadin meminta agar dibuka seluas-luasnya kesempatan kepada seluruh pengusaha melakukan pekerjaan pemerintah. Bukan sebaliknya, diserahkan kepada pengusaha jadi-jadian alias oknum pejabat yang merangkap menjadi kontraktor atau supplier. Jangan juga disengaja memecah pekerjaan, sehingga masuk dalam kelompok pengadaan langsung atau pelelangan sederhana. Dan sinyalemen ke arah itu sudah tercium, dengan cara mensiasati pekerjaan lelang, agar tidak melebihi batas yang ditentukan, demi kepentingan kelompok tertentu.

“Terus terang, kami prihatin. Ternyata ada sinyalemen kuat ke arah dibuat sedemikian rupa, sehingga dikerjakan sendiri (oknum pejabat), atau orang dalam, atau kerabatnya,” terangnya.

Menurut Yuyun, jika sinyalemen ini benar, artinya peringkat angka indeks persepsi korupsi yang pernah memasukkan kota ini sebagai kota terkorup oleh TII, akan semakin terbukti. Sebab harus diakui, mengakali lelang pekerjaan sangat membuka peluang besar korupsi. Harus diakui juga saat Kepres 80 diterapkan masih banyak pengusaha yang tidak mengetahui adanya pelelangan karena disinyalir dikerjakan oleh oknum pejabat OPD, apalagi sekarang. Terutama bagi-barang-barang yang habis pakai, seperti kertas dan alat tulis kantor.

“Kadin siap membongkar semua itu. Dan Kadin sudah punya catatan oknum di OPD mana saja yang sering bermain seperti itu, hanya masih mencari bukti kuatnya,” pungkasnya. (hen)***

Source : radarcirebon.com, Senin, 24 januari 2011

Perpres Baru Rawan Diakali

Perpres Baru Rawan Diakali

Senin, 24 Januari 2011

KESAMBI, Pendopo Indramayu – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cirebon buka suara. Kali ini Kadin menyoroti indikasi proyek pemerintah yang dikerjakan sendiri oleh oknum pejabat pada tahun anggaran 2011. Bagi Kadin, peluang melakukannya terbuka lebar dengan menyiasati Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pengganti Kepres 80 tahun 2003.

“Tujuan Perpres baru tentang lelang ini bagus, tapi jangan kemudian disalahgunakan oleh oknum pejabat di OPD untuk jadi lahan tambahan dia. Ingat tujuannya bagus, jangan disalahgunakan,” ujar Ketua Kadin Kota Cirebon H Yuyun Wahyu Kurnia, Minggu (23/1).
Seperti diketahui, kata dia, di peraturan baru ini terdapat sejumlah perubahan. Di antaranya, pengadaan langsung yang sebelumnya Rp50 juta, sekarang menjadi Rp100 juta, tapi tetap rekanan pengusahanya ditunjuk langsung. Sedangkan pelelangan sederhana sebelumnya Rp100 juta menjadi Rp200 juta. Pada Perpres yang baru ini juga tertera usaha kecil dibolehkan mengkuti paket pekerjaan dari sebelumnya Rp1 milyar menjadi Rp2,5 miliar.

“Pengadaan barang langsung hanya untuk kebutuhan operasional, risiko kecil, dan teknologi sederhana. Sedangkan pelelangan sederhana ditujukan untuk barang-barang yang tidak kompleks atau bersifat sederhana,” paparnya.

Pada penerapan aturan baru ini Kadin meminta agar dibuka seluas-luasnya kesempatan kepada seluruh pengusaha melakukan pekerjaan pemerintah. Bukan sebaliknya, diserahkan kepada pengusaha jadi-jadian alias oknum pejabat yang merangkap menjadi kontraktor atau supplier. Jangan juga disengaja memecah pekerjaan, sehingga masuk dalam kelompok pengadaan langsung atau pelelangan sederhana. Dan sinyalemen ke arah itu sudah tercium, dengan cara mensiasati pekerjaan lelang, agar tidak melebihi batas yang ditentukan, demi kepentingan kelompok tertentu.

“Terus terang, kami prihatin. Ternyata ada sinyalemen kuat ke arah dibuat sedemikian rupa, sehingga dikerjakan sendiri (oknum pejabat), atau orang dalam, atau kerabatnya,” terangnya.

Menurut Yuyun, jika sinyalemen ini benar, artinya peringkat angka indeks persepsi korupsi yang pernah memasukkan kota ini sebagai kota terkorup oleh TII, akan semakin terbukti. Sebab harus diakui, mengakali lelang pekerjaan sangat membuka peluang besar korupsi. Harus diakui juga saat Kepres 80 diterapkan masih banyak pengusaha yang tidak mengetahui adanya pelelangan karena disinyalir dikerjakan oleh oknum pejabat OPD, apalagi sekarang. Terutama bagi-barang-barang yang habis pakai, seperti kertas dan alat tulis kantor.

“Kadin siap membongkar semua itu. Dan Kadin sudah punya catatan oknum di OPD mana saja yang sering bermain seperti itu, hanya masih mencari bukti kuatnya,” pungkasnya. (hen)***

Source : radarcirebon.com, Senin, 24 januari 2011

Bangunan SDN Rambatan Kulon I Sangat Kotor

1. 2.

Foto-foto : SDN Rambatan Kulon 1 tampak kotor. Banyak anak-anak yang bermain di halaman sekolah pada saat sore hari.

Bangunan SDN Rambatan Kulon I Sangat Kotor

Diduga Minimnya Kesadaran Masyarakat

INDRAMAYU, Pendopo Indramayu - Pemerintah berupaya keras untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan sekolah–sekolah mulai dari tingkatan Taman Kanak-kanak (TK) Sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta, tentunya harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung sekolah sebagai tempat untuk dilangsungkannya pembelajaran bagi siswa siswinya. Untuk itu diperlukan kesadaran dari semua unsur/komponen bukannya hanya dari unsur pemerintah seperti Kepala Sekolah, guru, aparatur desa, segenap Muspida, Muspika bahkan masyarakat juga dituntut untuk menjaga dan memelihara baik sarana maupun prasarananya.

Seperti halnya yang terjadi pada SDN Rambatan Kulon 1 yang terletak di Desa Rambatan Kulon 1 Kec. Lohbener Kab. Indramayu diduga karena minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara sarana prasarana milik pemerintah, karena bangunan sekolah dasar (SD) tersebut sangatlah kotor (tampak dalam gambar).

Pantauan wartawan Kompass Indonesia dalam beberapa minggu yang lalu (terakhir Selasa, 11/01/2011 Jam 17.00 WIB) dilokasi bangunan SDN tersebut sangatlah kotor bukan saja di lantai bahkan sampai ke tembok-tembok gedung terlihat banyak tanah-tanah liat yang menempel di gedung tersebut (tampak dalam gambar), juga tampak terlihat genteng-genteng yang pada pecah yang dapat mengakibatkan banjir di ruang kelas dan di halaman SD tersebut juga digunakan oleh beberapa anak untuk mainan lempar-lemparan tanah liat (tampak dalam gambar) bahkan sampai orang dewasa pun bermain di sekitar halaman SD, seperti bermain sepak bola dan bola volly.

Menurut tokoh pemuda desa setempat yang berinisial AS saat dikonfirmasi mengatakan dalam 1 minggu ini saya kurang memantau SD tersebut dikarenakan banyak kesibukan. Tetapi untuk beberapa minggu yang lalu saya memantau, memang di sekitar halaman SD tersebut sekira jam 16.00 WIB digunakan anak-anak untuk bermain sepak bola, volly, dan lain sebagainya. Itulah anak-anak dan saya menduga ini dikarenakan minimnya kesadaran dari para orang tua untuk menasehati anak-anaknya agar tidak bermain di sekitar halaman sekolah tersebut. Ujarnya kepada Wartawan Kompass Indonesia

Kepala Sekolah Moh. Abd. Manaf, S.Pd saat dikonfirmasi mengatakan begitulah kondisinya, saya juga sangat prihatin dengan kondisi bangunan/gedung sekolah. Saya beserta guru-guru yang lain sudah memberikan teguran jangan bermain di sekitar halaman sekolah, tapi apa jawabannya? Mereka mengatakan jangan mentang-mentang jadi guru di SD ini. Tandasnya kepada wartawan Kompass Indonesia

Abd. Manaf juga menambahkan bukan hanya itu saja, sekolah sering kali mengganti genteng-genteng yang pecah sampai 150 buah genteng pada saat itu, sekarang saya belum sempat mengganti genteng yang pecah tersebut. Jangankan itu, pot bunga beserta bunganya juga hilang, pernah saya menaruh pot bunga yang ada bunganya pagi hari, besoknya sudah hilang. Tandasnya kepada wartawan Kompass Indonesia.

Abd. Manaf berharap kepada pemerintah khususnya melalui Dinas Pendidikan Kab. Indramayu agar segera dilakukan pemagaran supaya anak-anak maupun orang dewasa tidak bisa lagi bermain sekitar halaman sekolah. Harapnya. (Syamsul) ***

Source : Kompass Indonesia, Senin, 17 Januari 2011

Oknum Pegawai BBWS Cimunuk-Cisanggarung Harus Bertanggung Jawab

Foto: Aset Negara Berupa Karet Bekas Bendungan Rambatan Kulon (Bangkir) yang ada di dalam bak mobil jenis truk milik warga yang digunakan untuk alas bak kendaraan jenis truk.

Oknum Pegawai BBWS Cimunuk-Cisanggarung Harus Bertanggung Jawab

Terhadap Aset Negara yang Dimiliki Oleh Oknum Warga

INDRAMAYU, Pendopo Indramayu - Proyek penggantian karet di bendungan karet Desa Rambatan Kulon (Bangkir) Kec. Lohbener Kab. Indramayu pada Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Cirebon (BBWSCC-C) belum dilaksanakan karena kondisi alam yang tidak memungkinkan sehingga proyek tersebut ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan (melihat kondisi alam). Namun pelaksanaan pekerjaan untuk pengambilan karet yang lama telah dilaksanakan. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek penggantian karet tersebut yakni PPK-10 yang berinisial HMG. Pada edisi 465/Tahun XIII/13-20 Desember 2010 dengan Judul Aset Negara Diduga Kuat Dimiliki Oknum Warga.

Oknum pegawai pada Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Cirebon (BBWSCC-C) yang menyerahkan barang milik negara harus bertanggung jawab penuh karena barang milik/aset negara tidak boleh dimiliki oleh siapapun walaupun sekedar diminta tanpa berita acara yang jelas.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh di lapangan karet bekas (karet yang lama) dari bendungan Rambatan Kulon (Bangkir) yang notabene milik negara dibawa oleh mobil pribadi milik salah satu oknum warga yang berinisial SNTL. Dan berdasarkan investigasi wartawan Kompass Indonesia barang milik/aset negara berupa karet dari bendungan rambatan kulon (bangkir) berada didalam bak mobil jenis truk milik oknum SNTL yang digunakan sebagai alas dari mobil tersebut.

Menurut sumber yang dapat dipercaya dan tidak mau disebutkan namanya mengatakan saya bersama rekan-rekan melihat langsung karet yang lama diambil dari bendungan dan akan digantikan karet yang baru, tetapi karena alam tidak memungkinkan sehingga penggantian karet ditunda sampai alam memungkinkan. Dan kami juga melihat langsung karet yang lama dibawa oleh mobil jenis colt diesel milik seseorang yang berinisial SNTL, entah dibawa kemana?. Ujarnya kepada wartawan Kompass Indonesia

Oknum warga yang berinisial SNTL saat dikonfirmasi wartawan Kompass Indonesia di rumahnya (Minggu, 5/12/2010) mengatakan memang benar saya memiliki karet bekas bendungan rambatan kulon bangkir dan karet tersebut ada di mobil truk yang digunakan sebagai alas bak mobil tersebut. Karet tersebut saya dapat meminta dari petugas bendungan. Saya tidak membeli karet tetapi saya meminta dari petugas tersebut. Ujarnya

PPK-10 pejabat yang berwenang menangani bendungan karet rambatan kulon (bangkir) yang berinisial HMG saat di konfirmasi di kediamannya oleh wartawan Kompass Indonesia (Rabu, 8/12/2010) mengatakan saya tidak mengetahui kalau karet tersebut berada dan dimiliki salah satu warga. HMG juga mengatakan bahwa berdasarkan peraturan yang ada barang milik negara/aset negara tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Pungkasnya

Pendapat anggota LSM Pemantau dan Penyelamat Aset Negara yang berinisial KRT mengatakan semua aset negara tidak boleh dimiliki oleh siapapun tanpa berita acara yang jelas, walaupun barang itu diminta harus ada berita acara. Kalau tidak ada berita acara yang jelas, diduga ini merupakan tindak pidana kriminal. Bahkan orang yang memilikinya juga bisa diduga sebagai penadah. Dan oknum pegawai BBWSCC Cirebon harus bertanggung jawab penuh terhadap barang milik negara tersebut. Tandasnya kepada wartawan Kompass Indonesia

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, diduga sudah masuk dalam tindak pidana kriminal. Kepada para penegak hukum dan KPK diminta untuk segera menindak tegas oknum yang mnyerahkan barang milik negara.(Syamsul)***

Source : Kompass Indonesia, Senin, 17 Januari 2011

Lantik Yance Ketua Golkar Jabar, Ical Diburu Ibu-ibu

Lantik Ketua Golkar Jabar, Ical Diburu Ibu-ibu

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie - Foto: Istimewa

Oleh: Arief Pratama

Jabar - Sabtu, 15 Januari 2011 | 18:40 WIB

TERKAIT :

• Lantik Ketua Golkar Jabar, Ical Diburu Ibu-ibu
• Partai Golkar Jabar Rekrut Bupati Garut
• Baliho 'Ical for President' Muncul di Bandung
• Dua Partai Besar Unjuk Kekuatan di Bandung
• Pengurus Baru Golkar Jabar Dilantik Sabtu

INILAH.COM, Bandung - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau akrab disapa Ical langsung diburu kader usai melantik pengurus Golkar Jabar di Hotel Savoy Homann, Sabtu (15/1/2011).

Para kader tersebut tak sungkan-sungkan meminta berfoto bersama Ical. Ibu-ibu tampak mendominasi acara foto bareng Ical tersebut. Ical yang dikawal dua ajudannya hanya senyum-senyum saja, dan meladeni foto barengnya dengan para kader golkar Jabar.

Dalam acara ramah tamah tersebut, lagu- lagu bertemakan Ical menjadi presiden 2014, dikumandangkan oleh operator musik. Usai acara pelantikan, Ical langsung mmenghindar dari kejaran wartawan, masuk ke mobilnya yang disiapkan di depan Hotel Savoy Homan Bandung.

Sementara itu, Ketua Partai Golkar Jabar Irianto MS Syafiuddin alias Yance mengaku siap memenangkan Partai Golkar di Jawa Barat.

"Dengan fakta integritas yang kita buat, maka saya siap memenangkan Golkar di Jawa Barat. Selain pemenangan Golkar dalam pemilu, kami juga siap mensukseskan ketua umum Aburizal Bakrie (Ical) menjadi presiden pada tahun 2014 mendatang," tutur Yance.[gin]***

Source : inilahjabar.com, Sabtu, 15 Januari 2011

Baliho 'Ical for President' Muncul di Bandung

Baliho 'Ical for President' Muncul di Bandung

inilah.com

Oleh: Arief Pratama

Jabar - Sabtu, 15 Januari 2011 | 14:33 WIB

TERKAIT :

• Lantik Ketua Golkar Jabar, Ical Diburu Ibu-ibu
• Partai Golkar Jabar Rekrut Bupati Garut
• Baliho 'Ical for President' Muncul di Bandung
• Dua Partai Besar Unjuk Kekuatan di Bandung
• Pengurus Baru Golkar Jabar Dilantik Sabtu

INILAH.COM, Bandung - Meski pemilihan presiden masih 3 tahun lagi, sebuah baliho bertuliskan 'Aburizal Bakrie For President 2014 terpasang di depan Hotel Savoy Homann Jalan Asia Afrika, Sabtu (15/1/2011).

Spanduk dengan foto Aburizal alias Ical berukuran 6 x 8 meter tersebut mewarnai acara pelantikan pengurus DPD Golkar Jabar di bawah kepemimpinan Irianto MS Syafiuddin alias Yance.

Dengan dasar warna khas Partai Golkar, baliho tersebut terpasang di beberapa sudut Jalan Asia Afrika, terutama kawasan Hotel Savoy Homann.

Selain tulisan 'Aburizal Bakrie for President' dalam baliho tersebut juga tertulis kalimat 'Membawaharapan dan perubahan baru adalah karakter pemimpin bangsa'. Tercatat ada sekitar 7 baliho yang dipasang di sekitar Hotel Savoy Homann.

Acara pelantikan sendiri, baru akan dimulai sekitar pukul 15.00 wib di Ball Room Hotel Savoy Homann. Yance terpilih kembali menjadi Ketua Partai Golkar Jabar dalam Musdalub Golkar pada Desember lalu.[gin]***

Source : inilahjabar.com, Sabtu, 15 Januari 2011

Pengurus Baru Golkar Jabar Dilantik Sabtu

Pengurus Baru Golkar Jabar Dilantik Sabtu

Foto: istimewa

Oleh: Arief Pratama

Jabar - Kamis, 13 Januari 2011 | 19:15 WIB

TERKAIT :

• Partai Golkar Jabar Rekrut Bupati Garut
• Pengurus Baru Golkar Jabar Dilantik Sabtu
• Pemkab Indramayu Tak Terganggu Kasus Yance
• Ratusan Imam Masjid di Indramayu Gelar Istigosah
• Ormas Islam Indramayu Tolak Politisasi Kasus PLTU

INILAH.COM, Bandung - Struktur kepengurusan Partai Golkar Jawa Barat di bawah pimpinan Irianto MS Syafiuddin alias Yance akan diumumkan pada Sabtu (15/1) mendatang.

Para kader Golkar Jabar mengharapkan semua perdebatan selesai, setelah kepengurusan ini terbentuk. Mantan wakil Sekretaris Golkar Jabar Pulihono mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar rencananya akan menghadiri pengukuhan kepengurusan Golkar Jabar.

"Kalau yang membacakan dan melantik kepengurusan Golkar Jabar orang dari DPP, Pak Ical hanya menghadiri acara pengukuhan tersebut," tutur Puli saat ditemui di Kafe Progo Jalan Progo Kamis (13/1/2011).

Terbentuknya struktur ini, jelas Puli, merupakan hasil kerja maksimal tim formatur dan ketua terpilih. Mereka berusaha merangkul semua kekuatan kader Golkar di Jabar.

Disinggung mengenai jumlah struktur dan identitas siapa saja yang menjadi struktur dan menduduki jabatan sekretaris, Puli mengatakan masih rahasia.

"Kalau siapa orangnya dan jumlah berapa, masih rahasia. Tetapi formatur berusaha merangkul semua kekuatan kader Golkar di Jabar," ujarnya.

Dengan terbentuknya struktur, diharapkan segala permasalahan, perbedaan, perdebatan, dan friksi antara sesama kader, tutup buku. "Kami menginginkan agar semua kader Golkar Jabar yang masuk struktur, maupun tidak harus mulai bekerja untuk meraih kesuksesan mendatang bagi partai berlambang pohon beringin," ujar Puli. [gin]***

Source : inilahjabar.com, Sabtu, 15 Januari 2011

Partai Golkar Jabar Rekrut Bupati Garut

Partai Golkar Jabar Rekrut Bupati Garut

Bupati Garut Aceng M Fikri - Foto: Istimewa

Oleh: Arief Pratama

Jabar - Sabtu, 15 Januari 2011 | 16:57 WIB

TERKAIT :

• Partai Golkar Jabar Rekrut Bupati Garut
• Pengurus Baru Golkar Jabar Dilantik Sabtu
• Lepas dari Bupati, Yance Ingin Santai

INILAH.COM, Bandung - Bupati Garut Aceng M Fikri menjadi Wakil Ketua Partai Golkar Jabar Bidang Organisasi.

Munculnya nama Aceng menjadi pengurus sempat menimbulkan pertanyaan mengingat Aceng jadi bupati dari jalur independen.

Pengumuman nama Aceng menjadi Wakil Ketua Partai Golkar Bidang Organisasi dibacakan Plt Ketua Golkar Jabar Happy Bone Zulkarnaen.

Aceng sendiri tampak mengenakan jas kuning, yang merupakan jas kebesaran Partai Golkar, Aceng memang tidak banyak dikenal oleh kebanyakan wartawan.

Saat dimintai komentar alasan dia masuk ke struktur partai berlambang beringin tersebut, Aceng tak menjawab. [gin]***

Source : inilahjabar.com, Sabtu, 15 Januari 2011

Dua Partai Besar Unjuk Kekuatan di Bandung

Dua Partai Besar Unjuk Kekuatan di Bandung

Foto:Istimewa

Oleh: Arief Pratama

Jabar - Sabtu, 15 Januari 2011 | 12:24 WIB

TERKAIT :

• Partai Golkar Jabar Rekrut Bupati Garut
• Baliho 'Ical for President' Muncul di Bandung
• Dua Partai Besar Unjuk Kekuatan di Bandung
• PDIP Konsisten Dukung Hak Menyatakan Pendapat
• Pengurus Baru Golkar Jabar Dilantik Sabtu

INILAH.COM, Bandung - Dua partai besar unjuk kekuatan di Bandung, hari ini. Dalam waktu bersamaan, Partai Golkar dan PDIP menggelar kegiatan secara bersamaan.

Partai Golkar yang menyelenggarakan kegiatan pelantikan Ketua DPD Golkar Jabar beserta pengurusnya di Hotel Savoy Homan Jalan Asia Afrika, sementara PDI Perjuangan menggelar 38 tahun berdirinya PDIP di Kantor DPD PDIP Jabar Jalan BKR No 31.

Kedua kegiatan partai tersebut juga akan dihadiri tokoh-tokoh nasional. "Direncanakan akan hadir sejumlah pejabat provinsi seperti Gubernur Ahmad Heryawan, Wakil Gubernur Dede Yusuf, perwakilan DPP PDIP, serta politisi lintas partai di Jabar," kata pengurus DPD PDIP Ine Purwadewi, saat dihubungi INILAH.COM, Sabtu (15/1/2011).

Sementara itu Partai Golkar juga akan menghadirkan beberapa tokoh politik nasional, seperti Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, ketua dewan penasiat Akbar Tanjung dalam kegiatan pelantikan ketua dan pengurus baru DPD Golkar Jabar.

" Nanti akan ada orasi politik dari Pak Ical (sapaan Aburizal), dalam kegiatan pelantikan nanti," ujar pengurus harian DPD Golkar Jabar Pulihono. [gin]***

Source : inilahjabar.com, Sabtu, 15 Januari 2010

Parpol Non Parlemen Klarifikasi Status Yance

Parpol Non Parlemen

Klarifikasi Status Yance

INDRAMAYU - Belasan Partai Politik (Parpol) non parlemen di Kab.Indramayu mendatangi pendopo kabupaten setempat, Senin (10/1) siang. Kedatangan mereka meminta klarifikasi pemerintah kabupaten (pemkab) terkait penetapan tersangka mantan Bupati Indramayu, Irianto MS Syafiuddin (Yance) dalam kasus dugaan korupsi proyek PLTU Sumuradem Kab.Indramayu. Kehadiran sedikitnya 17 parpol non parlemen di pendopo diterima Wakil Bupati Indramayu, Supendi, dan Asisten Daerah (Asda) I, A Bakhtiar.

Selain meminta klarifikasi mengenai status tersangka Yance, parpol non parlemen juga menyatakan sikap politik yang berisi antara lain partisipasi publik terhadap penetapan kebijakan pemerintah daerah, melakukan fungsi kontrol dalam pembangunan dan sinergitas parpol non parlemen dengan Pemkab. Ketua Aliansi Parpol non Parlemen, Nuramin Syafi'i pada kesempatan itu mengatakan, kasus dugaan korupsi proyek PLTU yang menyeret Yance hendaknya dipahami sebagai kasus hukum biasa. Untuk itu, seluruh parpol non parlemen meminta parpol yang ada di parlemen, agar tidak mempolitisasi kasus itu.

"Terutama kelompok masyarakat yang sudah memberikan vonis bersalah terhadap Yance, agar menghentikan upaya pembunuhan karakter. Biarkan semua berjalan di atas rel hukum, bukan politik," tegas Nuramin.

Menanggapi pernyataan itu, Wakil Bupati Indramayu, Supendi, menyampaikan penghargaannya kepada parpol non parlemen. Sebab menurut dia, pandangan parpol non politik dalam kasus mantan bupati dinilai obyektif. Supendi juga berharap, parpol non parlemen tetap melaksanakan fungsi kontrol bagi pemerintahan dan legislatif selama pelaksaan pembangunan berlangsung. Terkait dengan kasus PLTU, di hadapan para pengurus parpol non parlemen Supendi menjelaskan, pemerintah kabupaten tidak terganggu dan telah meminta semua pihak agar menyerahkan kasusnya dalam koridor hukum.

"Ini sekaligus klarifikasi kepada masyarakat melalui parpol non parlemen bahwa masalah hukum tidak ada kaitan dengan politik dan memengaruhi kegiatan pemerintahan," jelas Supendi.

Sebelumnya,sejumlah ulama dan ormas Islam di Kabupaten Indramayu menolak politisasi kasus dugaan korupsi PLTU Sumuradem Kab.Indramayu. Mereka menyatakan sikap itu melalui surat terbuka yang disampaikan ke Kejaksaan Agung dan Bupati Indramayu, Anna Sophanah, menyusul adanya kelompok massa yang menghendaki mantan bupati Indramayu, Irianto MS Syafiuddin (Yance), turun sebagai Ketua DPD Partai Golkar (PG) Jawa Barat (Jabar) . Mereka menilai, status tersangka yang dikenakan terhadap Yance merupakan persoalan hukum normatif dan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik. (C-24/das)***

Source : Pikiran-Rakyat Online, Senin, 10/01/2011 - 20:46