Kasus PLTU : Yance Ungkap Lagi Soal Motif Politik

Yance Ungkap Lagi Soal Motif Politik

Senin, 14/02/2011 - 10:55 WIB

CIREBON, Ekpedisi Humaniora - Ketua DPD Partai Golkar Jabar Irianto M.S. Syafiudin kembali membongkar dugaan adanya motif politik, dibalik penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi projek PLTU Sumur Adem.

Dugaan adanya konspirasi jahat tersebut diungkapkan Irianto M.S. Syafiuddin alias Yance di hadapan ratusan kader Golkar saat pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Kota Cirebon periode 2010-2015 di Hotel Prima, Sabtu (12/2). Meski tidak menjelaskan secara detail indikasinya, Yance sangat yakin semua itu terjadi karena kepentingan politik.

Indikasi adanya konspirasi jahat, menurut Yance didasarkan kepada kebiasaan penguasa yang cenderung selalu menghabisi lawan politiknya. "Kebiasaan penguasa kan begitu, yang sejalan dan sealiran dirangkul sedangkan lawan politiknya dihabisin," katanya.

Salah satu indikasi kuat, lanjutnya, yakni penetapan tersangka kepadanya yang terksesan dipaksakan. "Saya kan ditetapkan sebagai tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan. Ini kan aneh," ucapnya.

Meski merasa dizalimi, Yance menyatakan, ia tidak akan membalas manuver itu dengan manuver lagi. "Saya mau membalas manuver itu dengan kekuatan apa, wong gak ada dukungan rakyat, dari mulai presiden dan gubernur, bukan dari Golkar," paparnya. (A-92/kur)***

Source : Pikiran-Rakyat Online, Sabtu, 12/02/2011 - 16:55 WIB

Komentar Berita :

• riki tea (not verified) on Senin, 14/02/2011 - 11:42

faktanya demikian hukum di negara kita di gunakan sebagai alat oleh penguasa negara ini untuk membangun citra dan menghancurkan lawan2 politiknya, fakta juga setiap adanya manuver atau kritik terhadap pemerintah pasti akan ada isu baru yang di jalankan baik contonya isu sara dengan mengorbankan nyawa dsb...jadi maju terus bung yance rakyat tidak bodohh..yg bodoh itu si dadang iskandar sajaa yg ngak bisa analisa rangkaian serta sekenario penguasa jahanam ini....

• reply

• riki tea (not verified) on Senin, 14/02/2011 - 11:42

faktanya demikian hukum di negara kita di gunakan sebagai alat oleh penguasa negara ini untuk membangun citra dan menghancurkan lawan2 politiknya, fakta juga setiap adanya manuver atau kritik terhadap pemerintah pasti akan ada isu baru yang di jalankan baik contonya isu sara dengan mengorbankan nyawa dsb...jadi maju terus bung yance rakyat tidak bodohh..yg bodoh itu si dadang iskandar sajaa yg ngak bisa analisa rangkaian serta sekenario penguasa jahanam ini....

• reply

• riki tea (not verified) on Senin, 14/02/2011 - 11:42

faktanya demikian hukum di negara kita di gunakan sebagai alat oleh penguasa negara ini untuk membangun citra dan menghancurkan lawan2 politiknya, fakta juga setiap adanya manuver atau kritik terhadap pemerintah pasti akan ada isu baru yang di jalankan baik contonya isu sara dengan mengorbankan nyawa dsb...jadi maju terus bung yance rakyat tidak bodohh..yg bodoh itu si dadang iskandar sajaa yg ngak bisa analisa rangkaian serta sekenario penguasa jahanam ini....

• reply

• jhon abraham (not verified) on Minggu, 13/02/2011 - 18:32

aneh di indonesia ini begitu orang di nyatakan sebagai tersangka, motifnya politik, untuk mantan bupati indramyu yang dikenal dengan nama YANCE, berbicara masalah penguasa, penguasa di indramayu kan istrinya yang besok2 anaknya jadi tidak ada alasan untuk anda dengan mengalihkan kasus saudara dg motif politik, anda tidak pernah malu dan mungkin sudah tidak punya urat malu ketika pencalonan istri anda, seorang camat yang punya saudara mencalonkan untuk menjadi bupati lsg anda di habisi dg dipindah yang bukan jobnya, sekarang kan anda terpili lagi jadi ketua DPD golkar propindi jadi tidak ada yang berseberangan untuk politik di indramayu, jangan bawa2 gubernur dan presiden tidak ada yang dari golkar pernyataan seorang yg tidak intelek itu.

• reply

• Dadang Iskandar (Bandung) (not verified) on Minggu, 13/02/2011 - 00:55

Ah... akui saja memang korupsi. Tidak ada kader Golkar yang tidak korup. Korupsi itu merupakan wujud nyata dari hasil didikan GOLKAR. Tidak ada Golkar tanpa korupsi.

• reply

• Anonymous (not verified) on Minggu, 13/02/2011 - 01:28

Kang Dadang...lain Golkar wae di Indonesia korupsi,partai naon wae korupsi di indonesia mah,soalna korupsi teh ngenah gawe saeutik pacokkanna gede,mun teu ngiluan korupsi di alungkeun ku neu korupsi...tah eta nu kasep Dadang,Indonesia teh unik,neraka geus pinuh ku jelema Indonesia heuheuheu

• reply

Wow, Ada Lagi Video Mesum Pelajar

KRIMINAL

Selasa, 08 Februari 2011 , 09:27:00 WIB

Pendopo Indramayu Online

Wow, Ada Lagi Video Mesum Pelajar

INDRAMAYU, Pendopo Indramayu Online - Untuk yang kesekian kalinya, video mesum pejalar beredar dari handphone ke handphone. Adegan mesum tersebut begitu menarik perhatian, lantaran pelakunya masih mengenakan seragam putih abu-abu. Dari tampilan juga terlihat jelas atribut seragam sekolah mirip logo almamater sebuah SMK di Kecamatan Kertasemaya, Indramayu.

Gilanya lagi, adegan persenggamaan itu dilakukan di tempat terbuka. Bahkan, pelakunya berbeda-beda. Salah satunya diberi nama file “Teladan brgYg”. Dari tanyangan video durasi 28 detik itu, terlihat lokasi adegan mesum dua pasangan pelajar itu diduga di sebuah kebun milik warga.

Video adegan seks satunya lagi dengan pelaku yang berbeda berdurasi 49 detik. Kendati pelakunya berbeda, tapi alur ceritanya hampir sama. Diawali dengan kedua pelaku yang beradegan mesum, tiba-tiba ada kamera yang merekam adegan mereka di belakang. Saat kamera semakin mendekat, pelaku kaget dan berusaha menutupi tubuh dan wajah mereka. Kedua pasangan tertangkap basah.

Entah dari siapa asal video tersebut berasal. “Saya dapat videonya lewat bluetooth dari temen, dan teman saya katanya dari temannya lagi,” tutur Gajol (25) saat berbincang dengan Radar Cirebon.

Kepala UPTD Pendidikan Kertasemaya, Adung Suteja SH MPd mengaku kaget dan prihatin dengan ada peredaran video mesum yang pelakunya anak sekolah. Bahkan ia segera mencari video tersebut untuk menyeledikinya.

“Kami belum ada informasi ada video mesum yang pelakunya pelajar, beredar di masyarakat. Dan informasi ini merupakan informasi pertama yang saya terima. Secepatnya kami akan melakukan klarifikasi dan mencari videonya untuk memastikan,” tegasnya. Meski begitu, Adang menyatakan, beredarnya video mesum itu sangat memalukan dunia pendidikan. (tar/sam/jpnn)*** Foto : Illustrasi

Source : JPNN.com, Selasa, 08 Februari 2011 , 09:27:00 WIB

Beredar Video Mesum Siswa SMA di Indramayu

Beredar Video Mesum

Siswa SMA di Indramayu

Jumat, 26/03/2010 - 16:30 WIB

Pendopo Indramayu Online

SEORANG warga memperlihatkan adegan video mesum pasangan siswa SMA di Kab.Indramayu dari hp miliknya, Jumat (26/3). Pemeran dalam video mesum itu belakangan diketahui siswa SMAN 1 Losarang dan SMAN 1 Kandanghaur Kab.Indramayu. (Hendra Sumiarsa/"KC")***

INDRAMAYU, Pendopo Indramayu Online- Hari terakhir pelaksanaan ujian nasional (UN) di Kab.Indramayu dihebohkan dengan beredarnya adegan mesum dalam video telefon genggam (hp) berdurasi sekira 4 menit. Dalam adegan tersebut, terlihat sepasang siswa SMA sedang melakukan perbuatan tak senonoh di dalam gubug di lokasi wisata laut, Lemahabang (LA) Desa Eretan Kulon Kec.Kandanghaur Kab.Indramayu.

Belakangan terungkap perempuan dalam video mesum itu adalah DRN, siswi Kelas 11 IPS-2 SMA Negeri 1 Losarang Kab.Indramayu. Sedangkan lelakinya, diduga siswa SMA Negeri 1 Kandangkahur Kab.Indramayu.

Beredarnya adegan mesum pasangan siswa SMA tentu saja mengejutkan masyarakat. Pasalnya, video yang diduga sengaja direkam oleh orang tak dikenal itu beredar pada saat pelaksanaan UN di Kab.Indramayu.

Sejumlah siswa SMA Negeri 1 Losarang yang ditemui "PRLM", Jumat (26/3), mengatakan, video mesum DRN sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di kalangan pelajar sejak beberapa hari lalu. Namun para siswa masih banyak yang belum meyakini kalau pemain dalam video mesum itu adalah DRN.

"Sehari-hari DRN dikenal rajin dan tergolong cukup pintar. Kami tentu kaget ketika melihat videonya yang memang benar-benar DRN dengan pasangan lelakinya," ungkap sejumlah siswa.

Berdasarkan pengamatan, adegan dalam video itu terlihat jelas DRN dan pasangan lelakinya melakukan hubungan layaknya suami istri. Ironisnya, praktik mesum keduanya dilakukan dengan masih mengenakan seragam masing-masing sekolah. DRN mengenakan pakaian olah raga lengkap,sedangkan pasangannya mengenakan seragam pramuka lengkap. Adegan mesum itu menurut kabar yang beradar dilakukan disebuah gubuk kosong di kompleks wisata laut LA Desa Eretan Kulon.

Celakanya saat adegan mesum berlangsung, seseorang malah merekam menggunakan video hp lewat celah-celah bilik gubuk. Tidak jelas siapa yang merekam adegan tak senonoh sepasang siswa SMA itu.Sebab saat itu keduanya tidak menyadari kalau dari balik bilik gubuk ada orang yang sengaja mamasang kamera hp merekamnya.

Ironisnya, pascaterbongkarnya praktik mesum DRN dan pasangannya, video tersebut beredar luas di masyarakat.(C-25/kur)***

Source : Pikiran-Rakyat Online, Jumat, 26/03/2010 - 16:30

Komentar Berita :

• ustad. musaradi (not verified) on Jumat, 28/01/2011 - 09:27

inilah kelakuan anak sksrang,yang tampa di landsi iman, apakah pendidikan agama yang sekarang kurang di tanam kan dalam hati anak didik tersebut,dan apakah dari pihak pendidikan ada tindak lanjutnya terhadap kelkuan anak tersebut. kami dari kalangan masyarakat ingin tau,bagai mana solusi pemerintah dalam mengatasi hal ini.kami menekankan agar pendidikan agama di setiap sekolah agar di tingkatkan semaksimal munggkin. demi terciptanya tujuan negara yang sesui dengan syari'at agama yang ada di negri ini.

• reply

• Adam Indramayu (not verified) on Senin, 17/01/2011 - 15:34

Ini Akibat Pergaulan bebas....orang tua dan pa guru harus lebih ketat lagi mengawasi anak-anak jangan sepenuhnya percaya karena anak banyak akalnya....

• reply

• Anonymous (not verified) on Senin, 27/12/2010 - 10:29

HATI-HATI PLAGIAT
http://www.blogwarta.com/hot-news/video-mesum-sma-indramayu-beredar/

Klo Di lihat dari beritanya isi dari cerita di PR Online hampis sama percis dengan cerita yg ada di blok di atas (bahkan kata2 nyapun sma percis baik titik dan komanya...)

dari segi tanggal pemberitaan pada blok itu di tulis pada tanggal 10 maret tapi di pr online pada tanggal 27 maret jadi siapa yg PLAGIAT nch ceritanya PR kah atau blog di atas kah....?????

• reply

• shukocho (not verified) on Rabu, 22/12/2010 - 13:50

aduhhh pak itu kumis nya jangan jeceng-jeceng gttu dong..

msa cuma baru liat video kyak gtu ajja dah jeceng kumisnya...!!!

hahahhahah...

bercanda pak...!!

• reply

• nuneuteup (not verified) on Minggu, 05/12/2010 - 14:36

itu zionisme sukses di Indonesia, itu pelakunya mirip DRN, seperti mirip Luna mirip Cut Tari.

• reply

• iwan.kurniawan (not verified) on Minggu, 05/12/2010 - 10:01

kita remaja muslim yg beriman harus melihat zaman udah berubah zina berterang-terangan g malu lg malu itu sebagian dr pd iman jaga iman bagi mn caranya sabar dikit ke ntar jg nikah he

• reply

• sandy20 (not verified) on Minggu, 05/12/2010 - 01:32

ini ni yg nama nya nakal, nakal nya sekalian gag tanggung2, gag takut apa sama tuhan lue..
apa tuhan lue kaleng....

• reply

• zadul (not verified) on Selasa, 16/11/2010 - 09:48

bisa'an yaQiiin org yg merekam'nya...

• reply

• Capricorn Girl (not verified) on Jumat, 12/11/2010 - 13:14

Maff ya yang saya tau DRN itu adlah anak yang tergoling selengean bukan pintar.tapi pintar bohong,ya wajar orang kaya dia melakukan seperti itu soalnya DRN itu emank muka pecun ko...

• reply

• tarmanto (not verified) on Rabu, 22/09/2010 - 18:38

ya......inilah jaman sekarang......tidak heran kalu banyak anak2 ABG.....melakukan hal seperti itu,Coz pergaulan Bebas dah meluas..........hehehehe

• reply

Terdakwa Suhaeli “Mendulang” Dukungan Puluhan Ormas dan LSM

DANA TUNJANGAN SEKOLAH UNGGULAN

Terdakwa Suhaeli “Mendulang” Dukungan Puluhan Ormas dan LSM

Drs. H. Suhaeli Msi. (Foto ; Satim)***

Rabu, 09 Februari 2011/21.55 WIB

Pendopo Indramayu Online

INDRAMAYU, Pendopo Indramayu – Hari-hari penentuan nasib Drs. H. Suhaeli MSi, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat yang tengah “dimejahijaukan” gara-gara kucuran dana tunjangan bagi para kepala sekolah dan guru-guru di sekolah unggulan pada tahun 2008 senilai sekitar Rp 690 juta lebih, kini tampaknya mendulang perhatian dan dukungan puluhan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kota Mangga Indramayu.

Hingga Rabu (09/02/2011) sore, terlihat sejumlah dukungan Ormas dan LSM demi keadilan dan putusan pengadilan yang obyektif, masih berdatangan yang ditembuskan kepada terdakwa Suhaeli yang kini menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu sejak tahun 2009 lalu.

Sejumlah Ormas dan LSM yang memohon putusan Majelis Hakim yang obyektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau intimidasi pihak manapun itu, diantaranya, Aliansi Masyarakat Indramayu untuk Demokrasi dan Anti Korupsi (AMIUD) yang meliputi Komite Petani dan Nelayan Indramayu (Koptani), IKA GMNI, Pemuda Muslimin Indramayu, Masyarakat Peduli Tinumpuk, Formasi Menggugat, dan Posko Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Indramayu (Pospendik).

Selain itu, masih ada beberapa Ormas dan LSM yang memberikan pernyataan dukungan penegakkan hukum atas perkara terdakwa Suhaeli, seperti Lembaga Advokasi Konsumen Indramayu (LAKi) yang dipimpin Wawan Sugiarto STP, Pengurus Daerah Wahana Masyarakat Tani-Nelayan Indonesia (WAMTI)-Indonesia Farmery Society Organization pimpinan Ovian Muhendi, DPD Gasibu (Gabungan Anak Siliwangi Barisan Utama Macan Putih) Kabupaten Indramayu-Ketua Moh. Atik Firdaus, SE, Dewan Pimpinan Cabang Forum Demokrasi (Fordem) Kabupaten Indramayu pimpinan Nurcholis Addhakil.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak untuk keadilan dan putusan pengadilan yang obyektif atas perkara yang mengadili suami saya, Bapak Suhaeli, yang rencananya putusan pengadilan itu akan dibacakan dalam persidangan pada hari Senin, 14 Februari 2011,” kata Ny. Hj. Lily Suhaeli, istri terdakwa Suhaeli, Rabu (09/02/2011) sore.

Keterangan yang dihimpun Pendopo Indramayu, pada Senin (14/02/2011) nanti, merupakan hari-hari penentuan bagi nasib terdakwa Suhaeli. Bagaimana kisah akhir dari Suhaeli atas dugaan perkara kucuran dana tunjangan sekolah-sekolah unggulan tersebut ? Di dunia ini , tampaknya hanya Hakim-lah yang punya “palu” putusan. Kita tunggu saja ! (A-001)***

Rotasi Perdana "Kabinet" Anna Sophanah

237 Pejabat Dimutasi

Rotasi Perdana "Kabinet" Anna Sophanah

Rabu, 09 Februari 2011/18:09 WIB

Pendopo Indramayu Online

Bupati Indramayu, Hj. Anna Sophanah untuk pertama kalinya melantik 237 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Acara pelantikan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Indramayu, Rabu (09/02/2011) siang. (Satim)***(Foto : Deni/Humas)***

INDRAMAYU, Pendopo Indramayu Online – Untuk yang perdana, Bupati Indramayu yang baru Hj. Anna Sophanah “memutar” 237 pejabat untuk ditempatkan di sejumlah kursi jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Rabu (09/02/2011).

Anna Sophanah yang juga istri mantan Bupati Indramayu, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) itu, tampaknya mulai melangkah dan siap untuk membangun Indramayu jauh lebih baik lagi, namun sejumlah “kabinetnya” dirombak untuk yang pertama kali. Konon, sebagai upaya untuk penyegaran di lingkungan birokrasinya.

Siaran pers Humas Setda Indramayu menyebutkan, upaya penyegaran, pembinaan dan pengembangan karier dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah KabupatenIndramayu yang merupakan bagian integral dari upaya reformasi
birokrasi guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good
Governance). Maka, pada hari Rabu (9/2) Bupati Indramayu selaku pejabat
Pembina kepegawaian melantik para pejabat struktural di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Indramayu sebanyak 237 orang.

Pada pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut, pejabat struktural
eselon II sebanyak 16 orang, eselon III sebanyak 61 orang, dan
eselon IV sebanyak 160 orang. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini
tidak terlepas dari rotasi dan promosi dari pejabat tersebut.

Pada eselon II beberapa pejabat yang mengalami rotasi diantaranya
Drs. H. Giri Priyono yang semula Sekretaris DPRD kini menjadi Kepala
Badan Ketahanan Pangan dan Peyuluhan Pertanian. Drs. H. Dono Djoenda
Endo semula Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kini menjadi
Asisten Administrasi. Ir. Tonni Sudjana yang semula Asisten
Administrasi kini menjadi Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan
Perdagangan. Drs. Nuradi, M.Si semula Kabag Umum pada Setda kini
menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pada eselon III yang mengalami rotasi diantaranya Dra. Masayu
Nurhayati Roni yang semula Kabag Humas dan Protokol kini menjadi Kabag
Umum pada Sekretariat Daerah. Drs. Wawan yang semula Kasie Program
dan Pengembangan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan kini menjadi Kabag
Humas dan Protokol Sekretariat Daerah. Maman Kostaman, SH yang semula
Kabag Pertanahan kini menjadi Kabag Hukum. Rotasi juga terjadi pada
camat diantaranya H. Cusomo, SH.CN. semula Camat Gantar kini menjadi
Camat Krangkeng. Dudung Indra Ariska yang semula Camat Jatibarang kini
menjadi Camat Indramayu.

Sedangkan yang promosi diantaranya Drs. Asep
Kusdianti yang semula Sekretaris Kecamatan Sukra kini promosi menjadi
Camat Gantar. Sunardi, SH. yang semula Kasubbag Pendapatan dan
Kekayaan Desa pada Bagian Otonomi Desa Sekretariat Daerah kini promosi
menjadi Camat Cantigi.

Selanjutnya pada esselon IV yang mengalami mutasi dan promosi
diantaranya Sukma Citra Pertiwi, S.STP yang semula Sekretaris
Kelurahan Paoman kini menjadi Kasubbag Perencanaan dan Anggaran pada
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. Nana, S.Pd yang semula pelaksana
pada Bagian Humas dan Protokol kini menjadi Kasubbag Protokol pada
Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah. H. Wahidin, SKM semula
pelaksana pada UPTD Puskesmas Juntinyuat kini menjadi Kepala UPTD
Puskesmas Kecamatan Cantigi.

Bupati Indramayu Hj. Anna Shopanah dalam sambutannya mengatakan, di era
sekarang ini, sumber daya manusia dinilai sebagai salah satu faktor
yang besar pengaruhnya terhadap aktivitas kinerja. sumber daya manusia
juga diakui sangat berperan sebagai perencana, pemikir, dan pelaku
dalam suatu organisasi, lembaga atau instansi pemerintahan. terutama
sekali bagi para aparatur pemerintah, yang dalam kedudukannya sebagai
abdi negara dan abdi masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat.

Oleh karena itu, eksistensi suatu instansi pemerintah di tengah-tengah
percaturan global ini, akan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh
kemampuan dan kualitas sumber daya aparaturnya. tuntutan
pembangunan, tuntutan sosial-ekonomi kemasyarakatan, serta tuntutan
tugas-tugas pemerintahan dapat menjadi suatu problema yang
berkepanjangan, menyusahkan bahkan mungkin tidak bisa terselesaikan,
apabila tidak ditangani oleh profil aparatur pemerintahan yang mumpuni
secara keilmuan, mempunyai strategi, dan wawasan ke depan yang
memadai serta ditopang dengan kepribadian yang berakhlak mulia.

Kesiapan dan kemampuan pemerintah daerah hanya dapat terwujud apabila
didukung oleh profil sumber daya aparatur yang berkualitas, memiliki
disiplin, dan etos kerja yang tinggi.

“Oleh karena itu, pelaksanaan
pelantikan pejabat saat ini, merupakan bagian dari upaya pengembangan
dan pemberdayaan potensi aparatur, khususnya aparat pemerintah
Kabupaten Indramayu,” kata Bupati Anna Sophanah.

Untuk itu kepada para pejabat yang baru dilantik, bupati berharap
secara optimal menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah
diamanatkan. kepercayaan yang diberikan juga diharapkan benar-benar
dijalankan dengan penuh amanah dan rasa tanggung jawab, serta
dimanfaatkan seoptimal mungkin, di samping sebagai wahana belajar,
juga sebagai media menggali dan memberdayakan potensi serta
memaksimalkan kemampuan diri.

“Perlu diketahui, bahwa penunjukkan saudara-saudara dalam menduduki
jabatan ini, bukan karena didasarkan selera atau kedekatan saudara
dengan pimpinan, tetapi justru didasarkan pada kemampuan dan prestasi
yang saudara capai selama menjalankan tugas kedinasan, serta ditunjang
oleh sikap, dedikasi, loyalitas, serta komitmen, dan tanggung jawab
yang saudara tunjukkan selama menjalankan tugas,” tandas Bupati Anna.

Mengutip tulisan Deni dari pihak Humas Setda Indramayu, Rotasi perdana bagi pemerintahan Bupati Anna Sophanah itu merupakan upaya penyegaran, pembinaan dan pengembangan
karier pegawai, kegiatan mutas kali ini juga dilakukan dalam rangka
mengisi kekosongan jabatan/formasi beberapa pejabat yang telah
memasuki usia pensiun / purna bhakti.(Satim)***

Pewarisan dan Edukasi Batik Harus Berlanjut

Pewarisan dan Edukasi Batik Harus Berlanjut

Rabu, 09/02/2011 - 13:22

Pendopo Indramayu Online

ERIYANTI NURMALA DEWI/"PRLM"

KETUA Dekranasda Netty Heriyawan didampingi seniman batik abstrak Bandung Dr. Tetet C Popo Iskandar dan Ketua PKK Kota Bandung Nani Dada Rosada membatik bersama pada peluncuran corak baru batik abstrak Bandung, di Show Room Bati Abstrak Bandung, Jln. Tirtasari III No. 9 Bandung, Rabu (9/2).***

BANDUNG, Pendopo Indramayu Online - Kepercayaan Unesco yang menobatkan Indonesia sebagai pemilik batik pada tahun 2010 merupakan kebanggaan sekaligus amanah dantanggungjawab. Tanggungjawab ini harus direaliasasikan dengan cara mengedukasi masyarakat agar batik sebagai warisan budaya tetap terjaga kelestariannya dan mengikuti perkembangan zaman yang terjadi.

Ketua Dekranasda Jawa Barat, Netty Heryawan menyampaikan hal itu pada peluncuran motik terbaru batik abstrak Bandung karya Dr. Tetet C Popo Iskandar, di Show Room Batik Abstrak Bandung, Rabu (9/2). Hadir pada kesempatan itu Ketua Penggerak PKK Kota Bandung Nani Dada Rosada.

Netty mengatakan, batik merupakan karya seni budaya bangsa Indonesia yang muncul pada abad 19. Batik menjadi ungkapan filosofis masyarakat pada zamannya. Seperti batik pada masyarakat Jawa merupakan rangkaian filosofis kehidupan manusia sejak kelahiran sampai kematian yang dituangkan dalam bahasa seni.

Batik sendiri asal katanya dari "tik" yang berari ada sesuatu yang menitik. Yang kemudian oleh perkembangan zaman alatnya dimodifikasi sedemikian rupa sehingga muncul batik print sampai batik komputer. Untuk itu, agar keaslian batik tetap terpelihara, edukasi bagaimana cara-cara membatik, sejarah batik, dan perkembangannya kepada masyarakat harus terus dilakukan.

"Apalagi batik juga terdapat di negara-negara lain. Kita sebagai negara yang mendapat pengesahan dari Unesco harus tersu mempertahankannya sebagai warisan budaya," ujar Netty.

Batik Abstrak Bandung sendiri menurut Netty merupakan hasil karya cerdas Dr. Tetet cahyati dalam mengkolaborasilkan seni dan segala ide yang ada di dalam benak serta pikirannya untuk kemudian dituangkan pada batik sebagai karya seni. "Ini tidak main-main. Batik Abstrak Bandung itu punya ciri khas tersendiri dan ini membanggakan kita semua karena batik ternyata bisa muncul dari ide-ide cerdas yang ada di dalam kepala," ujarnya.

Sementara itu, Dr. Tetet C Popo Iskandar mengatakan, ada 4 corak ragam batik abstrak terbaru dikeluarkan untuk tahun 2011 ini, yakni motik "Seusai Hujan", " Cerianya Duniaku", "Serenda", dan "Living Energy". Selain corak, warnanya lebih soft dibandingkan tahun lalu yang cenderung ngejreng.

Hal baru lainnya, corak ragam batik ini sekarang didesan ke dalam busana-busana yang dirancang oelh Ilma Puspa Nusa. Putri bungsu Tetet yang mulai merintis dunia fashion design. Termasuk merancang tas, dompet, sandal, sepatu, dll yang berbahan Batik Abstrak Bandung.

Selain peluncuran Batik Abstrak Bandung motif baru, pada kesempatan ini Netty Heryawan dan Nani Dada Rosada mencoba membatik bersama. "Ini menarik ya karena motifnya lebih bebas," ujar Netty Heryawan saat mencoba menuangkan canting di atas kain.(A-148/A-147) ***

Source : Pikiran-Rakyat Online, Rabu, 09 Februari 2011

Akuntabilitas Rendah

Akuntabilitas Rendah

Senin, 08 Februari 2011/09.05 WIB

JAKARTA, Pendopo Indramayu - Akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sangat rendah. Dalam evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 29 pemerintah provinsi dan 57 pemerintah kabupaten/kota, hanya 16 persen yang mendapat nilai cukup. Jumlah ini menjadi jauh lebih rendah bila dilihat di keseluruhan 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Hal ini terungkap dalam penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jakarta, Senin (7/2).

Menurut Deputi Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Herry Yana Sutisna, evaluasi hanya dilakukan pada 29 pemerintah provinsi yang menyerahkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tepat waktu, yakni tiga bulan setelah masa anggaran usai. Sementara pemerintah kabupaten/kota yang mengajukan LAKIP untuk dievaluasi umumnya hanya dua dari setiap provinsi.

Dari 29 provinsi, hanya sembilan yang mendapat predikat cukup baik atau skor nilai 50-65. Kesembilan daerah itu adalah Kalimantan Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat. Predikat ini mengindikasikan masih diperlukan perbaikan yang tidak mendasar.

Tidak ada provinsi yang mendapat predikat memuaskan, sangat baik, atau baik. Sebaliknya, 20 provinsi lain mendapatkan predikat agak kurang dan kurang.

Pada tingkat kabupaten/kota, hanya lima daerah yang mendapat penghargaan. Kota Sukabumi mendapat predikat baik atau skor 65-75. Empat lainnya, yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sleman, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kota Dumai, mendapat nilai cukup baik.

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Evert Erenst Mangindaan mengatakan, evaluasi akuntabilitas kinerja ini dilakukan mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pencapaian kinerja pemerintah. ”Nyata sekali bila perencanaan tidak baik, kegiatan juga tidak akan berhasil baik. Pertanggungjawaban keuangan dan kemanfaatan untuk masyarakat juga dievaluasi,” tutur Mangindaan.

Banyaknya unjuk rasa di Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, kata Mangindaan, menunjukkan masih banyak masalah di daerah. Saat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan penghargaan sebagai salah satu daerah dengan akuntabilitas terbaik, puluhan warga berunjuk rasa di depan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Pengunjuk rasa memprotes penempatan camat di Musi Banyuasin yang dinilai sarat kolusi.

Hal ini, menurut Herry, bukan berarti ketidakakuratan dalam penilaian. Masalah perekrutan pegawai termasuk aspek yang dievaluasi. Namun, penilaian akuntabilitas mencakup keseluruhan program.

Banyaknya daerah yang belum dievaluasi, kata Mangindaan, disebabkan masih banyak daerah pemekaran dan daerah pascakonflik yang saat ini masih menata diri. Pemerintah daerah-daerah itu tidak dipaksa untuk mengikuti evaluasi ini. Pemda yang tidak menyerahkan LAKIP juga tidak mendapatkan sanksi.

Namun, kata Herry, hasil evaluasi LAKIP juga menjadi bahan pertanggungjawaban kepada DPRD setempat. Karena itu, sanksi bisa diberikan oleh DPRD setempat.

Untuk mengatasi akuntabilitas kinerja pemda yang rendah, Mangindaan mengatakan, pihaknya akan mengadakan pelatihan. Masukan konkret diberikan bersama hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

Dihubungi terpisah, pengajar kebijakan publik Universitas Airlangga, Gitadi Tegas Supramudyo, mengatakan, metode LAKIP sesungguhnya sangat kedaluwarsa. Selama ini indikator-indikator yang ditentukan sangat berbeda dengan tuntutan saat ini.

Sebagai kegiatan evaluasi, kata Gitadi, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi juga tidak merekomendasikan solusi atau perubahan mendasar. Kalaupun ada, rekomendasi cenderung abstrak dan hanya berupa saran yang tidak terukur.

Akibatnya, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi terjebak dalam seremoni evaluasi akuntabilitas dengan metode LAKIP. Pemda juga tak terlalu mengindahkan keharusan membuat dan menyerahkan LAKIP. Apalagi, tidak ada sanksi untuk daerah yang tidak menyerahkan LAKIP. Kalaupun membuat LAKIP, ada pula daerah yang menyerahkan tugas ini kepada biro jasa.

Karena itu, Gitadi menyarankan ada revitalisasi LAKIP, misalnya diperlukan pencantuman indikator kinerja per triwulan. Dengan demikian, capaian kegiatan bisa dilihat secara berkala dan dokumen otentik penunjang hal ini. Indikator ini juga mencegah adanya penggunaan anggaran secara besar-besaran dan tak terarah pada akhir tahun anggaran.

Selain itu, bila LAKIP wajib diikuti setiap daerah, sanksi tetap diperlukan, misalnya daerah yang lalai dikenakan sanksi berupa penahanan dana bantuan dari pemerintah pusat. (INA)***

Source : Kompas, Senin, 08 Februari 2011

PEMBERANTASAN KORUPSI : "E-audit" Jadi Terobosan

PEMBERANTASAN KORUPSI

"E-audit" Jadi Terobosan

Senin, 08 Februari 2011/09.03 WIB

JAKARTA, Pendopo Indramayu - Delapan lembaga negara yang bertemu di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Senin (7/2), menyepakati pentingnya peningkatan pemberantasan korupsi, terutama aspek penangkalan dan pencegahannya. Salah satu upayanya adalah meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan negara dengan cara peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara baik di sisi belanja maupun penerimaan.

Salah satu terobosannya adalah membangun pusat data BPK yang melakukan pemeriksaan berbasis elektronik (e-audit). Dengan demikian, akan terbangun hubungan data yang saling melengkapi (link and match) antarlembaga negara.

”Sejak dini, diharapkan BPK sudah bisa melakukan pengecekan dan menelusuri apakah ada hal-hal yang tidak wajar dalam penggunaan ataupun pertanggungjawaban keuangan itu,” kata Ketua BPK Hadi Purnomo seusai pertemuan.

Hadi berharap, akhir bulan ini, seluruh kementerian dan lembaga sudah menandatangani nota kesepahaman (MOU) mengenai penerapan e-audit dalam pengelolaan keuangan negara dengan BPK. ”Dari 34 kementerian, tinggal beberapa lagi dan dari 36 lembaga juga hanya tinggal beberapa lagi. Akhir bulan ini kami harap BPK sudah ada link and match dengan kementerian dan lembaga,” ujarnya.

Pertemuan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Wakil Presiden Boediono, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MK Moh Mahfud MD, Ketua MA Harifin Tumpa, dan Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman.

Secara terpisah, anggota BPK, Hasan Bisri, menyatakan, ada empat kementerian dan enam lembaga yang masih belum menandatangani MOU itu. Namun, pada prinsipnya semua setuju dengan e-audit untuk link and match pengelolaan keuangan negara.

Hasan mengakui, salah satu peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara tak boleh hanya sisi belanjanya belaka, tetapi juga sisi penerimaan negara. ”Selama ini memang diakui, audit terhadap sisi pendapatannya kurang. Itu karena kendala aturan, seperti aturan pajak dan lainnya,” katanya.

Hadi menyatakan, pertemuan ini merupakan lanjutan tiga pertemuan sebelumnya, yakni di Istana Negara, Istana Kepresidenan Bogor, dan di Gedung MPR Senayan dalam dua tahun terakhir. (why/har)***

Source : Kompas, Senin, 08 Februari 2011

Anna Minta Menjaga Kondisifitas Daerah

Anna Minta Menjaga Kondisifitas Daerah

Bupati Indramayu, Hj. Anna Sophanah.

Senin, 31 Januari 2011

INDRAMAYU, Pendopo Indramayu - Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah meminta kepada masyarakat
Indramayu untuk menjaga situasi kondusif pasca penetapan mantan Bupati Indramayu, H. Irianto MS Syafiuddin (atau yang akrab disapa Yance) sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembangunan Proyek PLTU Sumuradem.

Masyarakat harus percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku, siapa yang benar dan salah juga akan ketahuan. Azas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sehingga tidak buru-buru memvonis bersalah kepada siapa pun yang dituduh melakukan tindakan korupsi.

”Kami meminta doa kepada seluruh masyarkat Indramayu supaya kami tetap diberikan ketabahan dalam menghadapi semua fitnahan. Kami tak ingin masyarakat Indramayu diadu domba oleh segelintir orang yang tidak bertanggungjawab yang sengaja ingin menghancurkan Indramayu,”ujar Hj Anna, di sela-sela pertemuan dengan belasan keluarga miskin (gakin) yang sengaja diundang dalam Program Rakyat KetemuBupati(RKB) setiapJumat.

Anna mengungkapkan, pihaknya tidak terpengaruh dengan penetapan suaminya sebagai tersangka dalam kasus tersebut, karena apa yang dilakukan suaminya itu sudah sesuai dengan prosedur. Masyarakat harus percaya selama sepuluh tahun Pak Yance memimpin Indramayu itu tidak
lain untuk memperjuangan masyarakat, sehingga sangat naïf kalau
sekarang dituduh melakukan korupsi.

”Yang jelas saya selama mendampingi
Pak Yance, tidak pernah memakan uang haram dari pembangunan Proyek PLTU. Untuk itu lah kita serahkan proses hukum ini sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Pasalnya, kata Anna, penetapan tersangka kepada suaminya ini kental dengan unsur politis, dan sengaja melakukanpembunuhankarakter,” ujarAnna.

Ditambahkanya, masyarakat Indramayu agar tidak terbawa emosi denganpemberitaan yang sengaja memojokan mantan Bupati Indramayu, H Yance.

Akan tetapi, lanjut Anna, pihaknya meminta doa supaya mereka yang sengaja melakukan fitnah itu diberikan ampunan oleh Allah.

”Yang jelas saya minta masyarakat untuk menanggapi persoalan dengan kepala dingin, dan tidak terpancing emosi,” ungkapnya. (Satim)***

KALANGAN PNS PERSOALKAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI

KALANGAN PNS PERSOALKAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI

* Laporan Keuangan Tidak Transparan

INDRAMAYU, Pendopo indramayu - Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kab. Indramayu mempertanyakan pengelolaan zakat dan infaq profesi (ZIPO) yang dihimpun Badan Pengelolaan (BP) Badan Amil Zakat (BAZ) setempat.

Pasalnya, sejak program zakat dan infaq profesi digulirkan mulai tahun 2007, BP BAZ Indramayu tidak pernah mengumumkan pengelolaan kepada publik padahal dana yang dihimpun dari belasan ribu PNS di Indramayu mencapai Rp 9,6 miliar lebih.

Dari hasil penelusuran sejumlah PNS di beberapa instansi mengaku sempat mempertanyakan pengelolaan ZIPO yang sumbernya diambil dari gaji mereka. Setiap bulan PNS di Indramayu dipotong untuk ZIPO dengan besaran bervariasi, disesuaikan dengan pendapatan di golongan dan kepangkatan masing-masing, antara Rp 10 ribu hingga Rp 100 ribu perorang.

Namun sayangnya, sampai tahun ke empat menghimpun ZIPO, BP BAZ Kab. Indramayu sama sekali tidak pernah memberikan laporan rinci tertulis secara terbuka melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing atau media.

“Yang jadi soal, ini dana yang dihimpun dari publik, dan harus disampaikan secara terbuka juga kepada publik. Tidak ada selembar pun laporan yang disampaikan BP BAZ mengenai neraca keuangan dan lain-lain.” Tukas salah seorang pejabat di Pemkab Indramayu yang minta agar namanya tidak dikorankan.

Ia menambahkan ketidakterbukaan BP BAZ dalam mengumumkan laporan keuangan kepada publikdikhawatirkan akan menumbuhkan ketidakpercayaan PNS. Dampaknya, imbuh dia, PNS akan enggan menyetorkan ZIPO kepada BP BAZ Kabupaten melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing OPD meski telah diatur dalam instruksi Bupati nomor 451 Tahun 2010 tentang Optimalisasi Zakat Profesi. Jika itu, terjadi, kata dia, akan mengurangi pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan yang sebelumnya tidak terproteksi oleh pemerintah.

“Belum lagi ada temuan dari beberapa teman PNS soal penggunaan dana untuk program usaha yang dipinjamkan secara bergulir dan sampai sekarang kondisinya macet.” Imbuh dia

Tidak Tahu

Menanggapi keluhan dan tudingan miring dari kalangan PNS, ketua BP BAZ, Sadeli Ghozali yang ditemui wartawan, kamis (20/1), mengakui soal tidak adanya laporan secara terbuka tentang pengelolaan keuangan ZIPO kepada Publik. Bahkan Sadeli juga mengaku tidak tahu menahu soal alur dana yang dihimpun dari PNS sampai pada pendistribusiannya untuk fakir miskin. Hanya saja Sadeli menjamin seluruh dana yang dihimpun dari PNS dalam program ZIPO telah tersalurkan seluruhnya dan tepat sasaran.

“Saya tidak tahu berapa jumlah PNS yang menyetor zakat profesi. Bahkan besarnya pun saya tidak tahu. Yang mengelola adalah staf. Jadi merekalah (staf-red) yang tahu berapa dana masuk dan untuk apa saja penggunaannya.” Ujar Sadeli

Sadeli menjelaskan, dari catatan internal tahun 2007 hingga 2010, BP BAZ Kab. Indramayu berhasil menghimpun ZIPO sebesar Rp 3.3 miliar dari 2.400 PNS yang menyetor. Pendapatan lain tersebar di masing-masing BAZ kecamatan dengan pengelolaan otonomi penuh, yang nilainya sejak tahun 2007 mencapai Rp 6.3 miliar lebih. Hanya saja, Sadeli kembali mengakui ketidaktahuannya menyangkut pengelolaan ZIPO di setiap kecamatan.

“Saya hanya tahu, sebagian zakat profesi digunakan untuk rehab rumah keluarga miskin, bantuan sembako, dan pinjaman usaha. Selebihnya saya dak tahu.” Jelas dia. (Hendra Sumiarsa)

Source : Kabar Cirebon, Jum’at-Wage, 21 Januari 2011/16 Safar 1432 H