Sukanto: Jadi Anggota NII "Nyetor" Terus

Rabu, 4 Mei 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

Testimoni Mantan NII

Sukanto: Jadi Anggota NII "Nyetor" Terus

Caroline Damanik | Inggried | Rabu, 4 Mei 2011 | 19:13 WIB

Direktur Pusat Rehabilitasi Korban Negara Islam Indonesia (NII Crisis Center) Sukanto. Sukanto pernah menjadi anggota NII selama lima tahun. (KOMPAS.com/Caroline Damanik)***

TERKAIT :

• Panji Gumilang Dilaporkan ke Polisi
• Waspadai Basis Wilayah NII di Jakarta
• Syukur, Bali Bebas dari NII!
• TK Ajak Putra Kartosuwiryo Insyafkan NII
• Radikalisme Menyelinap di Bumi Moderasi

JAKARTA, KOMPAS.com, PENDOPO INDRAMAYU ONLINE - Sukanto pernah bergabung dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII) selama kurang lebih lima tahun, tepatnya tahun 1996 hingga 2001. Setelah berhasil keluar dari gerakan ini, Sukanto membentuk suatu lembaga pemulihan korban NII yang disebut NII Crisis Center. Sukanto menyadari sulitnya keluar dari gerakan ini karena ideologi memaksa mereka melupakan logika. Pengalaman mendorong Sukanto menilai, rugi menjadi anggota NII.

"Ya rugi, karena kita cuma disuruh nyetor-nyetor aja," ungkapnya kepada wartawan di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (4/5/2011).

Setiap hari, para pengikut NII diminta untuk menyetor uang dan harta kepada kepala desa. Ada sembilan pos keuangan yang harus dipenuhi oleh para anggota. Salah satunya pos infak, yaitu sebesar 25 dolar. Namun, menurutnya, bukan hitungan dolar Amerika. Jika tak mampu memenuhi setoran, mereka menuai teguran keras.

"Kalau tidak memenuhi setoran ya dimarahi, ada yang dilempar gelas, ada yang dipukuli. Kalau perempuann enggak dikerasin, karena nanti mereka lari. Enggak ada target jumlah tertentu. Tapi harus menyerahkan setiap hari," tambahnya.

NII hanya mendorong bahwa setiap anggota harus menyerahkan setoran. Sumber setoran dibebaskan untuk meraupnya dari mana saja. Menurut Sukanto, NII memandang bahwa siapapun di luar NII adalah orang kafir. Bahkan orang tua sekalipun. Menurutnya, harta mereka halal sehingga NII membolehkan para anggotanya untuk mencuri mobil teman atau emas orang tua.

Sukanto dan rekan-rekannya waktu itu hanya tahu bahwa uang-uang itu digunakan untuk pembangunan Pondok Pesantren Al-Zaitun yang disebut-sebut sebagai pusat pengembangan gerakan NII.

Para aanggota juga harus taat pada keputusan dari para pimpinan, termasuk dukungan politik pada saat musim pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Menurutnya, NII tak menargetkan segmen tertentu untuk menjadi anggotanya. Semua masyarakat, jika mau, bisa direkrut. Hanya saja, anak muda dan pelajar menjadi orientasi utama.

"Karena secara ekonomi, mereka mampu menjadikan orangtunya sebagai fasilitas keuangan. Kedua, jaringannya banyak, bisa merekrut teman-teman yang lain," katanya.

Sukanto sendiri sepakat bahwa NII telah berubah ideologinya menjadi sangat pragmatis. Siapa yang membantu, itu yang menjadi teman. Semuanya diukur pula dengan uang.

"Ini gerakannya kelihatan pudar ideologinya karena orientasinya permasalahan Islam dikesampingkan, ideologi jadi perekat dan legitimasi sementara orientasinya hanya uang," tandasnya kemudian.

Sukanto bisa keluar dari NII pada tahun 2001 karena dikejar-kejar oleh aparat keamanan. Dia ketahuan mencuri uang temannya. Setelah berurusan dengan polisi, komunikasi dengan organisasi pun terputus. Ini menyebabkan dirinya lebih banyak bersama keluarga dan pulih.

Source : Kompas.com, Rabu, 4 Mei 2011

Ada 2 Komentar Untuk Artikel Ini.

• 
  beng beng

Rabu, 4 Mei 2011 | 19:50 WIB

Kalo gitu mudah banget dong lepas dari NII...ya nyolong aja tapi harus ketahuan dan...nanti ngandang setelah itu lepas...Gus...gus...lha wong cuman selalu disuruh nyetor aja pada mau masuk yah...syukurlah anda skrg giat melawan NII...

• 
  joss ponto

Rabu, 4 Mei 2011 | 19:38 WIB

puji syukur karena masih ada sesuatu hal yang bisa membuat anda menjadi sadar, dan semoga bapak bisa menyadarkan yang lainnya. jihad bagi islam adalah perbuatan yang sangat mulia, tapi berjihadlah dijalan yang benar bukan membunuh atau membuat teror. sesungguhnya yang perlu dilakukan jihad adalah kebodohan dan kemiskinan rakyat yang ada dinegeri ini. ini baru arti jihad yang sebenarnya. salam peace.

Mantan Anggota NII Akan Tuntut Panji Gumilang

Rabu, 4 Mei 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

Mantan Anggota NII Akan Tuntut Panji Gumilang

Mantan anggota NII Ahmad Nurdin (41) berencana menuntut secara hukum Panji Gumilang pimpinan baru NII yang berpusat di Ummul Quro Mahad Al Zaytun.***

Oleh: Jaka Permana
Jabar - Sabtu, 30 April 2011 | 20:15 WIB

BERITA TERKAIT :

• Polisi Awasi Penyebaran NII di C...
• Awas, NII Juga Incar Pelajar SMA
• Gerakan NII Sudah Menistakan Aga...
• 52 Praja IPDN Ikuti Dialog Cuci ...
• Mantan Anggota NII Akan Tuntut P...

INILAH.COM, Bandung, PENDOPO INDRAMAYU ONLINE - Mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII) Ahmad Nurdin (41) berencana menuntut secara hukum Panji Gumilang pimpinan baru NII yang berpusat di Ummul Quro Ma’had Al Zaytun di Desa Mekar Jaya, Indramayu.

Ia bersama para korban NII lain merasa dirugikan karena telah bergabung dengan NII selam lebih dari enam tahun sejak 1998 hingga 2004.

"Kita di sini sebagai korban sudah sangat dirugikan oleh dia (Panji Gumilang). Kita akan menuntut secara hukum bersama para mantan anggota NII lainnya," tegas Nurdin kepada wartawan usai dialog NII bersama siswa dan mahasiswa se-Kota Bandung di Masjid Al-Fajr, Jalan Cijagra Buahbatu Kota Bandung, Sabtu (30/4/2011).

Menurut pria yang mempunyai nama lain, Adnan Fahrullah tersebut, dengan adanya Posko Pengaduan Korban NII yang dibentuk oleh Forum Ulama Umat Islam (FUUI) di Masjid Al-Fajr, diharapkan mampu membantu mencari para korban NII lainya.

Pasalnya, untuk menjerat secara hukum pimpinan NII tersebut diperlukan bukti-bukti yang kuat. "Sebetulnya bukti-bukti sudah ada. Namun, saya ingin bukti-bukti itu diperkuat lagi," tandasnya.

Mantan Kepala Pembinaan Komandemen Wilayah (KW) 9 NII Jabar ini mengaku selama menjadi anggota NII, banyak sekali penyelewengan yang dilakukan dan hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam.

“Di antaranya meninggalkan salat dan banyak sekali kebijakan yang menimbilkan mudarat dan bertentangan dengan sunah Rosul,” pungkasnya.[den]***

Source : inilahjabar.com, Sabtu, 30 April 2011 | 20:15 WIB

Pemerintah Harus Tegas Hadapi Cuci Otak NII

Rabu, 4 Mei 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

Pemerintah Harus Tegas Hadapi Cuci Otak NII

Paham NII kembali menjadi pembicara setelah terjadi kasus penculikan dan cuci otak di puluhan karyawati dan mahasiswa di sejumlah daerah, termasuk di Jabar.

Oleh: Deni Mulyana
Jabar - Kamis, 28 April 2011 | 19:01 WIB

BERITA TERKAIT :

• Polisi Awasi Penyebaran NII di C...
• Awas, NII Juga Incar Pelajar SMA
• Gerakan NII Sudah Menistakan Aga...
• 52 Praja IPDN Ikuti Dialog Cuci ...
• Mantan Anggota NII Akan Tuntut P...

INILAH.COM, Bandung, PENDOPOINDRAMAYU ONLINE - Paham Negara Islam Indonesia (NII) kembali menjadi pembicaraan setelah terjadi kasus penculikan dan cuci otak terhadap puluhan karyawati serta mahasiswa di sejumlah daerah, termasuk di Jabar.

Di Jabar, khususnya Kota Bandung bahkan disinyalir penculikan dan cuci otak yang diduga dilakukan pengikut NII telah memasuki kawasan kampus.

Munculnya gerakan NII ini tidak terlepas dari sejarah pada masa kemerdekaan dulu. Gerakan NII ini bermula dari diproklamirkannya NII atau Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong Tasikmalaya pada 7 Agustus 1949.

NII ini didirikan untuk meneruskan proklamasi 17 Agustus 1945 pascakekosongan kekuasaan di Jabar setelah hijrahnya Ibukota RI ke Yogyakarta. Setelah ibukota kembali ke Jakarta dan pemerintahan yang dipimpin Presiden Soekarno kembali pulih, dimulailah pertentangan antara DI/TII dengan pemerintah dalam hal ini TNI.

Perang terhadap pemberontakan DI/TII pun mulai dilakukan pemerintah. Akhirnya melalui Operasi Pagar Betis pada 1962, SM Kartosoewiryo ditangkap dan 36 pengikut utamanya menyerah turun gunung Setelah Kartosoewiryo ditangkap dan dihukum mati, sebenarnya secara ideologi paham NII atau DI/TII juga ikut mati. Namun ada sejumlah penerus ideologi Kartosoewiryo yang mendambakan berdirinya negara Islam. Seperti pemberontakan Daud Beureuh di Aceh pada 1974, yang berakhir setahun kemudian setelah pimpinannya, Abu Daud ditangkap.

Kendati telah ditumpas, pengikut ideologi NII tidak pernah benar-benar habis. Salah satunya muncul nama Panji Gumilang sebagai pimpinan baru NII yang berpusat di Ummul Quro Ma’had Al Zaytun di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Hegarmanah, Indramayu.

Namun mantan pengikut NII Komendemen Wilayah (KW) 9 Jabar Adnan Fahrullah (40) menegaskan, NII di bawah kepemimpinan Panji Gumilang merupakan NII gadungan. Pasalnya, NII sebenarnya yang digagas Kartosoewiryo sudah tidak ada dan telah kembali ke pangkuan Republik Indonesia.

Terkait pelaku penculikan dan cuci otak yang akhir-akhir ini marak, menurut Adnan yang mempunyai nama lain Ahmad Nurdin tersebut, merupakan organisasi atau kelompok sempalan NII Panji Gumilang.

Pola rekrutmen anggota mereka pun sama dengan NII yang selama lebih dari enam tahun diikutinya. Namun motif kedua kelompok ini berbeda. Bila NII Panji Gumilang mencari pengikut atau anggota baru, kasus pencucian otak yang dilakukan NII sempalan bermotif kriminal murni untuk mendapatkan uang atau harta.

Adnan sendiri menyakini, meski gerakan NII sejak 1990 mulai mengendur karena mendapat pengawasan ketat dari pemerintah, kenyataannya anggota NII masih berkeliaran mencari korban untuk direkrut menjadi anggota baru.

"Saat ini, ada sekitar 100.000 anggota NII di seluruh indonesia di bawah kepemimpinan Panji Gumilang," ujar Adnan saat ditemui wartawan di Bandung, Rabu (20/4/2011) malam. Sedangkan NII sempalan, di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 10.000 orang.

Sejauh ini, korban cuci otak NII terus berjatuhan. Kendati belum ada laporan resmi adanya korban di wilayah Bandung, Ketua Forum Ulama Umat Islam (FUUI) KH Athian Ali Da'i mengaku pernah menerima laporan sekitar 200 mahasiswa ITB yang sudah tidak kuliah lagi dan akhirnya drop out (DO) gara-gara menjadi korban NII.

Adanya korban NII dari kalangan mahasiswa tersebut tidak hanya terjadi di ITB, tapi juga di kampus-kampus lainnya di Bandung. "Kampus lainnya seperti UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) dan Unpad (Universitas Padjadjaran) saat ini sedang mendata ulang sejumlah mahasiswanya yang ditengarai menjadi korban NII," terang Athian saat menggelar jumpa pers di Masjid Al-Fajr, Jalan Cijagra, Buahbatu Kota Bandung, Selasa (26/4/2011).

Selain mahasiswa, dalam catatan FUUI hingga 2011 ini, sedikitnya ada 2.000 karyawan sebuah pabrik tekstil di Kabupaten Bandung yang hampir 80% menjadi pengikut NII. Maraknya korban pencucian otak terhadap kalangan mahasiswa pun membuat perguruan tinggi berjaga-jaga.

Ketua Lembaga Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto menuturkan, saat ini pihaknya memang belum melakukan tindakan proteksi khusus terhadap para mahasiswanya. Namun ITB telah melakukan sosialisasi tentang hal tersebut.

"Bukan hanya NII tapi kami juga melakukan sosialisasi terhadap aliran sesat lainnya,” terang Brian saat dihubungi INILAH.COM, Selasa (25/4/2011). Brian mengatakan, untuk saat ini proteksi terhadap mahasiswa ITB diserahkan pada pihak DKM Masjid Salman.

Kasus ini pun mendapat perhatian Kementerian Agama. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Prof Dr Nazarudin Umar Nazarudin menegaskan, pihaknya akan mengumpulkan rektor se-Indonesia terkait maraknya pemberitaan pencucian otak mahasiswa oleh pihak NII.

"Dalam waktu dekat saya akan kumpulkan rektor universitas se-Indonesia, untuk membahas masalah NII yang sudah mulai masuk kampus," ujar Nazarudin usai mengikuti acara Strategi dan Arah Pengembangan Wakaf di Indonesia di Galeri Ciumbuleuit, Kota Bandung, Rabu (27/4/2011).

Sedangkan dari pihak kepolisian, Polrestabes Bandung bakal menyebarkan anggota intel ke setiap kampus di Bandung untuk mewaspadai korban mahasiswa yang menjadi target utama pelaku cuci otak.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Jaya Subriyanto mengatakan, anggota intel tersebut disebar untuk menutup pergerakan para pelaku cuci otak yang beredar ke wilayah kampus.

"Hal itu untuk mencegah korban cuci otak di kalangan mahasiswa lebih banyak lagi," ujar Jaya kepada wartawan di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Selasa (26/4/2011).

Selain di wilayah kampus, polisi juga terus melakukan langkah antisipasi dengan cara mendeteksi kegiatan pelaku pencuci otak yang saat ini dinilai meresahkan masyarakat.

Meski cuci otak atau sering disebut brain wash itu saat ini tengah meresahkan masyarakat, polisi belum mendapatkan laporan terkait adanya korban cuci otak di Bandung. Jaya mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada polisi jika ada anggota keluarganya yang hilang dan diduga kuat menjadi korban pencucian otak.

Guna mengantisipasi bertambahnya korban cuci otak NII, satu hal yang diperlukan, yakni ketegasan dari pemerintah dan aparat penegak hukumnya. Bila memang gerakan NII merupakan ideologi terlarang, harus segera diambil langkah nyata untuk membubarkannya sehingga tidak semakin banyak masyarakat yang menjadi korban. [gin]***

Source : inilahjabar.com, Kamis, 28 April 2011

“Hantu” NII Merambah PNS Gubernur Diminta Deteksi

Selasa,

3 Mei 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

“Hantu” NII Merambah PNS

Gubernur Diminta Deteksi

• Mendagri Sudah Kirim Radiogram & Surat Edaran

JAKARTA – Ajaran kelompok radikal Negara Islam Indonesia (NII) sudah menjadi “hantu” menakutkan di daerah. Seluruh gubernur, bupati dan walikota hingga camat diminta mengawasi gerak-gerik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Para birokrat diminta tidak mengikuti ajaran NII.

Demikian perintah Mendagri Gamawan Fauzi yang disampaikan kepada Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pihak Kementerian yang dipimpin Gamawan Fauzi langsung memberikan imbauan ke seluruh daerah untuk mendata PNS yang jadi anggota NII. Imbauan itu dalam bentuk radiogram dan surat edaran ke seluruh jajaran pemerintahan. Mulai dari gubernur, bupati/walikota, hingga ke camat untuk.

“Surat edaran itu dimaksudkan agar pejabat daerah atau kepala daerah dapat memonitor, mencermati, serta mengindentifikasikan semua tindak-tanduk pergerakan NII di jajaran birokrat,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, kepala daerah atau pejabat daerah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda). Unsur Forkompimda ini terdiri dari Panglima Daerah Militer (di tingkat provinsi), Komandan Kodim (di tingkat kabupaten/kota) dengan Kejaksaan, Kepolisian, serta pihak terkait, seperti Kantor Agama setempat. “Jika ada sesuatu, maka laporkan ke Kemendagri.”

Secara intens atau berkala, Kemendagri akan terus memantau pergerakan NII, terutama jika sampai masuk ke jajaran birokrasi. Hingga saat ini, lanjutnya, dari semua daerah, pergerakan NII hanya mencuat di tiga daerah, yakni, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

“Kalau dibilang banyak, tidak. Tapi itu kan, sisa-sisa peninggalan lalu,” ungkapnya.

Ditanya sanksi apa yang akan diberikan terhadap PNS berpaham NII, dia mengatakan, pihaknya melakukan tahapan-tahapan tertentu. Langkah pertama, Kemendagri akan lakukan pembinaan.

“Kalau sudah mengarah pada tindak pidana atau pelanggaran berat, itu bisa dilakukan pemecatan. Tapi, bukan unsur ideologinya, sanksi itu diberlakukan berdasarkan tindak pidananya.”

Bagi birokrat yang memiliki ideologi NII, Kemendagri akan mengkaji berdasarkan basis data, seberapa jauh PNS itu terjerumus ke paham NII itu.”Dalam Prepres No, 53 Tahun 2010 kan ada larangan bagi PNS melakukan tindakan yang bertentangan dengan UUD dan Pancasila.”

Mengenai pembubaran NII, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, NII bukan organisasi massa. “Ini masih bersifat ideologi, maka agak sulit kita membubarkannya. Lain halnya dengan ormas, kelompok yang pasti terdaftar, itu baru kita bisa bubarkan,” tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah mengungkapkan, adanya sejumlah anggota NII diketahui menjadi PNS di wilayahnya.

“Saya sudah menerima laporan terkait keberadaan anggota NII yang saat ini masuk jajaran pemerintahan atau menjadi PNS,” kata Atut di Markas Komando Resor Militer 064 Serang seusai dialog antara Musyawarah Pimpinan Daerah Banten dan ulama pada 29 April 2011 lalu.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo meminta, jajaran pengurus rukun tetangga di wilayahnya ikut turun mengantisipasi berkembangnya NII.

“Dalam mengantisipasi berkembangnya NII yang paling utama menggerakan potensi yang ada di masyarakat. RT (rukun tetangga) harus ikut turun melakukan antisipasi,” katanya ketika menghadiri acara Harlah Nu ke-88 dan bahtsul Masa’il di Ponpes Al-Rosyid Kendal di Bojonegoro, kemarin.

Di Jatim, aku Soekarwo, ada benih tumbuhnya NII, tapi tidak dijelaskan di daerah mana adanya pertumbuhan adanya ancaman NII itu. Tapi, katanya, dalam melakukan semua itu, akan tetap berkoordinasi dengan jajaran Polda Jatim dan organisasi masyarakat yang ada seperti NU dan Muhammadiyah. (QAR)***

Source : Rakyat Merdeka, Minggu, 1 Mei 2011 (Hal. 6)== Ilustasi : okezone.com

Pesantren Panji Gumilang Dikaitkan Dengan NII

Senin, 02 Mei 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

PANJI GUMILANG. (Foto : vivanews.com)

Pesantren Panji Gumilang

Dikaitkan Dengan NII

Al-Zaytun Diresmikan Habibie,

Simpan 250 M di Bank Century

* Al-Zaytun Kumpulkan 2 Ton Emas

INDRAMAYU – PESANTREN Ma’had Al-Zaytun sepertinya bukan pesantren biasa. Diresmikan Presiden BJ Habibie pada tahun 1999, pesntren ini juga sering dikunjungi pejabat dan politisi. Bahkan, pesantren ini dikabarkan punya investasi Rp 250 miliar di Bank Century. Pesantren ini, kini dikait-kaitkan dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII).

Namun, bekas Wapres Jusuf Kalla punya pandangan berbeda. Berdasarkan pengalaman berkunjung di pesantren yang terletak di Indramayu, Jawa Barat ini, JK menilai, Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan biasa.

JK Mengaku tak tahu kalau Al-Zaytun ada kaitan dengan gerakan NII KW 9 (Komandemen Wilayah 9). “Saya tidak tahu, Al-Zaytun yang saya kunjungi adalah lembaga pendidikan,” kata JK, seusai menghadiri acara Haul 100 Tahun KH Wahid Hasyim di Aula Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, kemarin.

JK mengaku, dirinya pernah dua kali mengunjungi Al-Zaytun. Semua kunjungan ini dilakukannya saat dirinya menjabat sebagai Menko Kesra.

Selama ini dirinya sama sekali tidak curiga pada Al-Zaytun. Dia merasa tidak ada masalah dengan kunjungannya. Apalagi sepengetahuannya, Al-Zaytun diresmikan Presiden Habibie. “Semua orang ke sana. Kan itu (Al-Zaytun) diresmikan Pak Habibie,” imbuhnya.

Al-Zaytun memang sudah berdiri sejak tahun 1996 yang dipimpin oleh Abdulsalam Panji Gumilang. Pesantren yang diresmikan Presiden Habibie pada 27 Ahustus 1999. Namun, lanjutnya, kalau saat ini dicurigai ada gerakan NII pada Al-Zaytun, harus ditindak. Jika tidak, gerakan ini bisa merebak jadi lebih besar.

“Jika memang ada pemikiran yang keliru di situ, harus diluruskan. Dan kalau ada tindakan yang berbahaya harus ditindak dengan hukum,” tandasnya.

Peneliti Sejarah Darus Islam /NII Sholahudin mengatakan, Al-Zaytun memang punya kedekatan tersendiri dengan politik dan tokoh-tokoh penting di negeri ini. Selama ini tokoh-tokoh besar sering berkunjung ke sana.

Bukti kedekatan nyata Al-Zaytun pada dunia politik, bisa dilihat dalam Pilpres 2004. “Saat itu, 100 persen warga Al-Zaytun memilih Wiranto. Ini agak aneh kalau tidak ada kedekatan Al-Zaytun dengan calon tersebut,” katanya dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.

Al-Zaytun juga sering menerima bantuan dari tokoh-tokoh penting. Keluarga Cendana bahkan pernah menyumbang ke Al-Zaytun sampai Rp 5 miliar. “Makanya, di Al-Zaytun ada satu ruangan yang diberi nama M. Soeharto,” imbuhnya.

Al-Zaytun juga punya aset yang begitu besar. Saat ini, kata Sholahudin, aset Al-Zaytun mencapai ratusan miliar. Hal itu bisa dilihat dari luas lahan yang dikuasai dan bangunan yang ada.

Al-Zaytun juga sempat menginvestasi asetnya sebanyak Rp 250 miliar di Bank Century. Uang itu, jelas Sholahudin, berasal dari pengumpulan emas semua warga Al-Zaytun. Emas ini dikumpulkan selama 1995-2000. Dalam rentang waktu ini, terkumpul emas sebanyak 2 ton.

“Setelah dikonversikan, dari 2 ton emas ini diperoleh Rp 250 miliar. Karena ada kedekatan antara Panji Gumilang dengan Robert Tantulat, maka diinvestasikannya uang ini ke bank Century,” jelasnya.

Namun gara-gara kasus penipuan yang dilakukan Robert Tantular di Century, nasib uang ini jadi tidak jelas. Hal ini ditambah dengan investasi Panji dalam peternakan sapi gagal.

Kondisi inilah yang memaksa Al-Zaytun untuk mencari sumber dana lain. Caranya, dengan melakukan rekrutmen untuk NII secara besar-besaran. Mereka direkrut untuk mencari dana. “Mereka berpikir, semakin banyak anggota, akan semakin banyak dana yang bisa diperoleh. Makanya, mereka melakukan rekrutmen besar-besaran,” imbuhnya.

Dalam pencarian dana ini, lanjutnya, NII tidak hanya mengandalkan infak anggotanya. Mereka juga menjaring dana dari masyarakat. Bisa dengan kedok sumbangan untuk anak yatim atau panti asuhan tertentu.

“Saya curiga, para mahasiswa yang diculik itu disebar ke daerah untuk cari sumbangan. Mereka disebarkan masjid-masjid, toko-toko, Pom bensin dengan untuk minta sumbangan pada masyarakat. Makanya, kita harus waspada, jangan-jangan sumbangan kita mengalir ke mereka,” katanya.

Ada beberapa ciri yang membedakan yayasan NII dibanding yayasan lain. Biasanya, yayasan NII menggunakan logo bintang segi enam, bola dunia Indonesia yang di atasnya ada bendera merah putih. “Kalau ada logo itu, patut diduga yayasan itu milik NII,” tukasnya.

Namun begitu, Sholahudin memastikan NII tidak ada kaitan sama sekali dengan aksi teror yang selama ini terjadi. Sebab, teror bukan termasuk salah satu bentuk modus NII untuk mewujudkan cita-citanya.

“Mereka tidak akan berani melakukan teror. Sebab, kalau mereka diusut, aset mereka yang ratusan miliar di pesantren Al-Zaytun bisa habis disita. Tujuan mereka hanyalah untuk penggalangan dana sebesar-besarnya,” jelasnya.

Sholahudin mengakui, memang selama ini beberapa anggota NII yang menjadi pelaku teror, seperti Hambali dan Hery Gulum. Namun, dipastikan di NII tidak ada pengkaderan untuk jadi teroris.

“Mereka ini adalah orang kecewa pada Panji Gumilang yang banyak bergaul dengan politisi. Akhirnya mereka keluar dan membuat aksi teror. Sementara di NII-nya tidak ada. NII hanya berorientasi untuk penggalangan dana sebesar-besarnya,” tandas Sholahudin. (Usu)***

Source : Rakyat Merdeka, Minggu, 1 Mei 2011 (Hal. 1 dan 9). Foto-foto : tvone.com, vivanews.com, dan okezone.com

Hari Buruh 01 Mei 2011 : Mobil Dilarang Melintas

Minggu,

01 Mei 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

Mobil Dilarang Melintas

Personel Brimob mendengarkan penjelasan seusai mengikuti apel pengamanan peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day di Lapangan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (30/4). Rencananya, ribuan buruh akan memperingati May Day pada hari ini. (KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)***

JAKARTA, PENDOPO INDRAMAYU ONLINE - Perayaan Hari Buruh atau May Day pada Minggu (1/5) di Jakarta bertepatan dengan hari bebas kendaraan bermotor. Itu sebabnya, kendaraan pengangkut massa yang akan memperingati Hari Buruh pun dilarang lewat di Jalan Jenderal Sudirman hingga pukul 12.00.

Dengan adanya hari bebas kendaraan bermotor (HBKB), kata Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Royke Lumowa, Sabtu (30/4), massa buruh yang akan merayakan May Day di Bundaran HI tak diperbolehkan masuk ke kawasan HBKB hingga pukul 12.00. ”Massa akan diarahkan ke Monas,” katanya.

Sebagai alternatif, kendaraan pengangkut massa buruh akan dialihkan ke kawasan Kuningan, Petamburan, Tanah Abang, dan Monas. Namun, setelah jam 12.00 massa dipersilakan masuk ke kawasan Monas melintasi Bundaran HI.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Baharudin Djafar mengatakan, pengalihan itu hanya berlaku bagi angkutan massa buruh. Sebaliknya, bagi massa buruh yang bersedia berjalan kaki tetap diperbolehkan masuk ke Bundaran HI.

”Namun, tak menutup kemungkinan juga kalau nantinya ada ruas jalan yang akan ditutup. Itu tergantung kondisi nanti,” katanya.

Lebih lanjut, Baharudin mengatakan, ada 14.000 personel polisi yang disiapkan untuk mengawal perayaan May Day. Sebanyak 1.200 personel Brigade Mobil dari Markas Besar Kepolisian RI dan 7.000 personel kepolisian Polda Metro Jaya di antaranya akan ditempatkan di sejumlah titik untuk menjaga keamanan.

Penempatan personel itu tak hanya untuk mengawal buruh yang akan mengadakan aksi berjalan kaki dari Bundaran HI ke Istana Presiden RI, namun juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya teror lain.

”Kita kan tahu sekarang ini teror bom masih rawan sehingga kami pun perlu meningkatkan kewaspadaan,” katanya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Abdullah mengatakan, massa buruh akan terkonsentrasi di Bundaran HI pukul 09.00. Baru kemudian massa akan bergerak ke Istana Presiden RI untuk orasi menyampaikan aspirasi para buruh.

Kapolresta Bogor Ajun Komisaris Besar Hilman menjamin ribuan buruh di Bogor tidak akan mengalir ke Jakarta.

”Bersama seluruh elemen masyarakat Bogor, 10.000 buruh akan merayakan Hari Buruh di kotanya sendiri,” ucap Hilman seusai apel bersama.

Bandara

Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, juga akan jadi tempat pilihan peringatan May Day. Sekitar 3.000 buruh dari delapan serikat pekerja dan sejumlah unit kerja pabrik yang tersebar di Kota Tangerang Selatan serta Kota dan Kabupaten Tangerang rencananya akan turun berunjuk rasa.

”Sebagian teman buruh menuju Jakarta. Berhubung hari Minggu perkantoran pemerintah sepi, makanya kami memilih ke bandara,” kata Koswara, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Karya Utama, kepada Kompas di Kabupaten Tangerang, Sabtu (30/4). (MDN/PIN/WIN/RTS)***

Source : Kompas, Minggu, 01 Mei 2011

Hari Buruh, Pagi-Pagi Diisi dengan Hari Bebas Polusi Udara

Minggu, 01 Mei 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

May Day

Hari Buruh, Pagi-pagi Diisi dengan Hari Bebas Polusi Udara

INDRAMAYU, PENDOPO INDRAMAYU ONLINE – Peringatan Hari buruh yang diperingati 1 Mei, atau yang lebih keren dengan julukan May Day yang biasanya diisi dengan aksi unjuk rasa para buruh, namun di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat pada Minggu (1/5/2011) pagi, yang muncul lebih dulu adalah gerakan bebas polusi udara kendaraan bermotor, atau yang bertajuk Car Free Day. Aksi ini dipelopori pihak Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu yang dipimpin Ir. Aep Surahman.

Aksi itu menutup beberapa ruas jalan di sekitar jantung Indramayu kota yang dilarang dilewati kendaraan bermotor, kecuali para pejalan kaki, becak, dan sepeda onthel. Pantauan Pendopo Indramayu Online, Minggu (1/5/2011) pagi sekitar pukul 07.00 WIB, ruas jalan yang ditutup untuk sementara waktu pada jam-jam bebas kendaraan bermotor itu, diantaranya Jalan D.I. Panjaitan Indramayu, Jalan Olahraga Indramayu, dan beberapa ruas jalan yang berada di sekitar Alun-Alun Kabupaten Indramayu.

Sejak Minggu pagi itu, belum ada tanda-tanda gerakan aksi unjuk rasa para buruh. Yang ada, ribuan massa berseragam kaos kuning dan putih bertuliskan “Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu” berlogo Lingkungan Hidup dan logo Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Bahkan terdapat pula dalam tulisan di kaos tersebut, larangan merokok,konon, karena merokok dapat mematikan. Pihak Kantor Lingkungan Hidup tampaknya bukan hanya berkampanye lingkungan dengan gerakan bebas kendaraan bermotor dan upaya mengkal polusi udara dari bahan bakar yang dikeluarkan kendaraan bermotor, namun gerakan itu pun disisipi dengan kampanye anti merokok yang diberlakukan di Bumi Wiralodra Indramayu tersebut.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Ir. Aep Surahman dua hari sebelum menggelar acara Car Free Day dan Not Smoking itu kepada Pendopo Indramayu Online mengatakan, pihaknya menginginkan agar Indramayu menjadi kota yang bersih dan nyaman bagi siapa pun. (Satim)*** Foto : Satim

Aparat Gelar Razia : Belasan Pelajar Digaruk

Selasa,

26 April 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

Aparat Gelar Razia

SINDANG, INDRAMAYU, PENDOPO INDRAMAYU ONLINE – Sedikitnya lima pelajar putri dan lima pelajar putra digaruk satuan Sabhara Polres Indramayu dalam Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), Minggu (14/4/2011) dini hari.

Mereka kedapatan berada di sebuah diskotik di wilayah Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Meski berdalih melakukan pesta usai mengikuti Ujian Nasional (UN), beberapa hari lalu, belasan pelajar dan sedikitnya 13 pria yang tak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), digelendang ke Mapolres Indramayu.

Berdasarkan pemantauan Kabar Cirebon yang ikut dalam operasi tersebut, kegiatan yang sengaja digelar satuan Sabhara Polres Indramayu itu menyusul adanya keluhan warga tentang maraknya peredaran tuak di sejumlah lokasi. Dari laporan tersebut, petugas menidaklanjutinya dengan kegiatan Operasi Pekat di sejumlah tempat yang disinyalir menjual minuman tersebut. Hanya saja, kegiatan yang dilakukan itu diduga bocor. Pasalnya, penjual minuman itu telah tutup sebelum petugas datang.

Petugas yang menggunakan dua mobil truk Sabhara mengalihkan kendaraannya ke jalur utama Pantai Utara (Pantura). Hal yang sama terjadi. Sejumlah kafe dan diskotik di sepanjang Pantura telah tutup. Petugas pun balik kanan.

Saat melintasi di jalan raya Panyindangan, Kecamatan Sindang, Diskotik “Rin” ramai pengunjung. Di tempat itu, petugas memeriksa para tamu. Puluhan tamu, termasuk pelajar, dibawa petugas ke dalam kendaraan yang telah dipersiapkan untuk dilakukan pendataan di Mapolres.

“Saya hanya diajak oleh teman-teman untuk datang ke sini. Katanya mau merayakan ulang tahun. Saya bersama teman nurut saja. Apalagi saya sudah selesai mengikuti UN. Kan bebas. Tapi saya malah kena razia polisi,” kata Ani (nama samaran), seorang pelajar sebuah SMK.

Kapolres Indramayu, Ajun Komisaris Besar (AKB) Polisi Rudi Setiawan melalui Kasat Sabhara, Ajun Komisaris Polisi M. Pardede didampingi KBO Sabhara, Inspektur Satu Alan Haikel, membenarkan pihaknya melakukan operasi. Pihaknya mengamankan beberapa pelajar. (C-28)*** Foto : Copy Kabar Cirebon

Source : Kabar Cirebon, Senin (Pon), 25 April 2011 - (20 Jumadil Awal 1432 H) Hal. 4

OTONOMI DAERAH : Pemekaran Masih Bermasalah

Senin,

25 April 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

OTONOMI DAERAH

Pemekaran Masih Bermasalah

Pemekaran suatu daerah dipandang perlu demi mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, di sisi lain banyak wilayah hasil pemekaran ternyata gagal menyejahterakan warganya.

Pemekaran wilayah bergulir sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Daerah. Aturan ini memberikan panggung bagi semangat desentralisasi yang meminimalkan campur tangan pusat, dalam pengelolaan sumber daya alam, keuangan daerah, termasuk pemilihan kepala daerah. Selama tahun 1999-2004 tercatat terbentuk 148 daerah otonom baru.

Namun, regulasi itu menyimpan kelemahan, antara lain tak tegas mengatur tata cara pembentukan daerah baru. Akibatnya, banyak daerah pemekaran bermasalah karena mengabaikan studi kelayakan potensi daerah dan kemampuan ekonomi.

Aturan pemerintahan daerah ini direvisi melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diturunkan dalam PP Nomor 78 Tahun 2007. Peraturan yang baru ini lebih tegas. Selain persetujuan DPRD, usulan pemekaran daerah harus melampirkan dokumen aspirasi masyarakat, hasil kajian, dan peta wilayah calon daerah baru. Selain itu, kriteria dasar kelulusan juga ditambah, tak hanya mendasarkan pada total skor penilaian, tetapi juga hasil studi kelayakan keuangan yang komprehensif.

Hasilnya? UU baru itu tetap sulit membendung pemekaran. Sebanyak 63 daerah otonom baru terbentuk dalam rentang waktu 2005-2009. Hingga akhir 2009 daerah otonom seluruhnya menjadi 399 kabupaten, 98 kota, dan 33 provinsi. Masuk akal jika kemudian penundaan (moratorium) pemekaran wilayah akhirnya diserukan Presiden Susilo Bambang Yuhoyono, dan berlaku efektif pada 2010.

Moratorium memang tepat. Kajian Litbang Kompas menunjukkan penurunan kondisi sosial ekonomi masyarakat di tiga dari setiap lima daerah pemekaran. Dari 140 daerah pemekaran yang dikaji selama periode 2005-2008, 62 persen atau 87 daerah indeksnya tercatat menurun meski ini bukan mutlak fenomena daerah pemekaran. Secara keseluruhan, kondisi minim terjadi di 277 daerah otonom atau mencakup 64 persen dari daerah pemekaran, induk ataupun daerah yang belum dimekarkan.

Yang patut dicermati adalah sekitar sepertiga daerah ”tidak berprestasi” itu justru dijumpai di Jawa. Di luar Jawa, terjadi di Sumatera dan Kalimantan.***

(Yuliana Rini DY/ Indah Surya W/Litbang Kompas)

Source : Kompas, Senin, 25 April 2011

KOMENTAR

Ada 2 Komentar Untuk Artikel Ini.

• 
  bambang harjono

Senin, 25 April 2011 | 08:43 WIB

Usul kepada redaksi, grafik gambar tolong di sertakan dalam web cetak.kompas ini , dengan grafik menolong untuk memahami, jangan hanya head line yang di sertakan. Terima kasih

Balas tanggapan

• 
  Kuncung Saputra

Senin, 25 April 2011 | 06:54 WIB

pemekaran daerah hanya ajang bagi2 kekuasaan

Balas tanggapan

JAJAK PENDAPAT KOMPAS : 2 Sisi Wajah Otonomi Daerah

Senin,

25 April 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

JAJAK PENDAPAT KOMPAS

2 Sisi Wajah Otonomi Daerah

Oleh SULTANI

Perkembangan yang terjadi selama 10 tahun pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa desentralisasi kekuasaan belum mampu menyentuh esensi dari perubahan sistem politik ini, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Meski demikian, otonomi daerah tetap menjadi pilihan terbaik ketimbang kembali ke sistem sentralisasi kekuasaan.

Polemik tentang pelaksanaan otonomi daerah yang mencuat kembali belakangan ini menunjukkan adanya ketidakpuasan sejumlah kalangan terhadap dampak politik desentralisasi yang dijalankan. Wacana untuk menarik basis otonomi daerah dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat provinsi merupakan alternatif untuk mengubah basis otonomi daerah yang selama ini dianggap gagal. Tarik-menarik antar-kekuatan politik dalam soal kekuasaan daerah menunjukkan begitu banyak kepentingan yang terlibat dalam urusan ini.

Sebagaimana diketahui, 5 fraksi dari 9 fraksi di DPR (55,6 persen) tetap menginginkan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota seperti sekarang. Kelima fraksi itu ialah Fraksi Demokrat, Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Gerindra. Fraksi-fraksi ini berargumentasi, otonomi daerah di tingkat kabupaten bisa memperpendek mata rantai birokrasi sehingga fungsi pelayanan pemerintah daerah menjadi lebih efektif. Adapun Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Hanura belum memutuskan sikap akhir.

Berbagai dampak persoalan yang mencuat sejak otonomi daerah dijalankan pada 2001 telah memengaruhi pendapat publik. Pada level elite, problem korupsi yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah dan oknum anggota-anggota DPRD adalah gejala yang paling mengemuka. Berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi, pada 2004-2011 tercatat 115 kasus korupsi melibatkan 8 gubernur, 23 bupati/wali kota, dan 84 pejabat eselon, belum korupsi ”berjemaah” yang melibatkan anggota DPRD.

Dalam rangkaian jajak pendapat Kompas mencermati otonomi, fenomena korupsi di lingkungan birokrat daerah adalah yang selalu dinyatakan lebih buruk ketimbang indikator lain. Hal senada dinyatakan responden dalam menilai maraknya penggunaan money politic dalam ajang pilkada daerah. Di sisi lain, pembangunan fisik biasanya relatif cukup diapresiasi meski tak sama di semua daerah.

Pada jajak pendapat kali ini separuh bagian (49,2 persen) responden menilai penanganan korupsi yang melibatkan pejabat daerah dinilai tetap buruk, bahkan makin buruk. Persoalan paling buruk yang digarisbawahi responden adalah buruknya kinerja pemerintah daerah membuka lapangan kerja baru. Separuh lebih responden, dengan 41,7 persen di antaranya merasa kesempatan untuk mencari kerja atau membuka usaha di daerah mereka kini makin buruk. Hanya 23,8 persen responden yang menjawab semakin baik.

Sinisme

Sinisme responden terhadap otonomi daerah juga diungkapkan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan dan harga barang-barang kebutuhan pokok. Pemerintah daerah dinilai gagal menjaga distribusi barang-barang kebutuhan pokok sehingga pasokan untuk masyarakat tersendat. Sepertiga bagian (33,5 persen) responden menilai era otonomi daerah ini justru menyulitkan mereka memenuhi kebutuhan hidup meski 30,5 persen responden menjawab kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan hidup tetap baik.

Dampak baik

Penekanan responden pada aspek korupsi, pengangguran, infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan hidup yang negatif selama era otonomi daerah bukan berarti otonomi daerah selama ini gagal, ada aspek-aspek lain yang dinilai cukup berhasil.

Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kesehatan dan pendidikan sangat diapresiasi oleh responden. Dalam hal kesehatan, 41,9 persen responden menyatakan, selama era otonomi daerah mereka semakin mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Boleh jadi, kemudahan yang dirasakan responden ini lantaran program kesehatan juga menjadi program nasional dari pemerintah pusat.

Hal sama diungkapkan 40,7 persen responden yang menyatakan bahwa kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi masyarakat semakin baik dirasakan pada era otonomi daerah ini. Setidaknya, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang selama ini digalakkan oleh pemerintah sudah dirasakan oleh publik di daerah.

Demikian juga dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan sarana-sarana umum lain, dipandang makin baik. Hal sama dikemukakan dalam memandang kualitas birokrasi pemerintah daerah yang dirasakan meningkat, demikian juga dalam soal keamanan.

Hal-hal ini yang menyebabkan, meskipun banyak yang perlu disempurnakan, sejumlah kelemahan dalam sistem otonomi daerah ini tampaknya relatif masih bisa diterima oleh publik.(LITBANG KOMPAS)***

Source : Kompas, Senin, 25 April 2011