Dimanakah Sekolah Bagi Anak Miskin ?

PENDIDIKAN

Sekolah bagi Anak Miskin

Oleh Saeful Millah

Semangat untuk bisa menyelenggarakan pendidikan egaliter yang sangat meniscayakan arti penting negara dalam memberi peluang yang sama bagi seluruh warganya, termasuk yang paling miskin, untuk bisa mengakses pendidikan tampaknya masih jauh di angan-angan.

Implikasinya, pendidikan yang diharapkan hadir sebagai sarana mobilitas sosial vertikal bagi kaum miskin menjadi sulit pula untuk diwujudkan. Bahkan pendidikan, meminjam tesis Samuel Bowles dan Herbert Gintis (1976), cenderung hanya berfungsi melayani kepentingan masyarakat dominan dalam rangka mempertahankan dan mereproduksi status quo-nya.

Itulah salah satu kesimpulan sekaligus kegelisahan saya setelah menelaah hasil penelitian Analisis Sharing Pembiayaan Pendidikan di Jawa Barat yang baru saja diterbitkan Tim Peneliti Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat (2010). Itu pula sisi analisis yang sayangnya luput dari kajian tim peneliti.

Sempitnya peluang

Dari hasil penelitian terungkap, meskipun pemerintah saat ini sudah berupaya membebaskan siswa dari segala bentuk iuran atau pungutan, paling tidak untuk pendidikan dasar sembilan tahun, untuk bisa menyekolahkan anaknya orangtua masih harus menanggung beban biaya personal, seperti biaya transportasi, yang jumlahnya sangat memberatkan orangtua siswa dari kalangan miskin.

Bahkan semakin tinggi mutu sekolah yang ingin diakses, semakin besar beban biaya personal yang mesti ditanggung orangtua siswa. Dalam konteks itulah peluang sekolah bagi anak miskin menjadi kian sempit, bahkan tertutup.

Persisnya, untuk bisa mengakses sekolah dengan kategori mutu rendah dalam penelitian ini, sebutlah sekolah yang umumnya ada di pinggiran, rata-rata per tahun setiap orangtua siswa harus menanggung biaya personal Rp 1,7 juta untuk tingkat SD, Rp 2,7 juta untuk tingkat SMP, dan Rp 1,4 juta untuk tingkat SMA.

Dilihat dari aspek pembiayaan, itulah satu-satunya kategori sekolah tempat kebanyakan anak dari keluarga miskin selama ini bisa menikmati pendidikan. Kenapa? Karena untuk bisa mengakses sekolah dengan kategori mutu di atasnya, sekolah dengan mutu sedang dalam penelitian ini, setiap orangtua ternyata harus merogoh kocek lebih dalam, yakni Rp 3.163.450 untuk tingkat SD, Rp 5.209.300 untuk tingkat SMP, dan Rp 4.518.733 untuk tingkat SMA. Bahkan, jika orangtua ingin menyekolahkan anaknya di sekolah dengan mutu tinggi, setiap tahun mereka harus mengeluarkan biaya lebih besar, yakni Rp 11.788.000 untuk SD, Rp 8.930.000 untuk SMP, dan Rp 12.740.000 untuk tingkat SMA. Ini merupakan deretan angka rupiah yang sulit dipenuhi orangtua siswa dari kalangan miskin.

Itu pulalah strata sekolah yang hampir bisa dipastikan tidak akan banyak memberi, bahkan mungkin menutup sama sekali, peluang bagi anak dari keluarga miskin. Padahal, hanya melalui sekolah yang bermutu, bukan hanya asal sekolah, apalagi sekolah asal-asalan, kapabilitas mereka yang selama ini banyak terampas oleh berbagai bentuk ketidakadilan bisa dikembalikan, bahkan ditingkatkan.

Kalaupun ada sedikit peluang, melalui program beasiswa misalnya, umumnya peluang itu terbuka hanya bagi anak miskin pintar. Sementara anak miskin dengan kecerdasan pas-pasan, apalagi bodoh, harus rela tidak memiliki peluang sama sekali untuk bisa mengaksesnya. Di situlah arti penting keberpihakan pemerintah dalam memikirkan nasib pendidikan mereka.

Dua agenda pokok

Memang betul selama ini telah ada kebijakan terpuji pemerintah yang secara khusus digulirkan dalam rangka membantu meringankan beban pembiayaan pendidikan masyarakat miskin, salah satunya melalui program bantuan siswa miskin. Namun, pemerintah pun tidak bisa menutup mata kalau kuota yang disediakan masih jauh dari jumlah warga miskin yang membutuhkan.

Itu sebabnya, tindakan afirmatif yang dilakukan pemerintah dengan cara memperbanyak jumlah, jenis, dan cakupan program yang secara khusus ditujukan untuk memberi peluang yang sama bagi anak dari keluarga miskin agar bisa mengakses pendidikan setara dengan peluang anak dari kalangan mampu merupakan agenda penting pertama.

Bersamaan dengan itu, agenda kedua, kini saatnya pemerintah merintis model sekolah unggulan yang memungkinkan semua anak dari keluarga miskin bisa mengaksesnya. Di situlah kehadiran pakar pendidikan untuk menyumbangkan pemikirannya guna merumuskan model sekolah yang kedengarannya aneh dan nyeleneh ditantang dan diuji.

Saya bermimpi, di Provinsi Jawa Barat, tempat banyak pakar pendidikan hadir, kelak akan muncul model sekolah unggulan yang lahir bukan semata karena kemampuannya mengundang anak-anak pintar sekaligus kaya, persis umumnya sekolah unggulan saat ini, tetapi juga membuka seluas-luasnya peluang sekolah bagi seluruh warga, termasuk anak miskin sekaligus bodoh yang selama ini selalu terpinggirkan oleh berbagai bentuk ketidakadilan.

Tidak mudah memang. Sebab, untuk bisa memenuhinya, pemerintah harus banyak berkorban, di samping butuh keberanian. Namun ingat, mengabaikannya berarti membiarkan anak dari keluarga miskin yang merupakan bagian dari warga negara ini harus puas hanya mengenyam pendidikan di sekolah strata pinggiran dan karenanya akan tetap termarjinalkan.

Bahkan mengabaikannya seperti yang sedang berlangsung sekarang ini bisa berdampak lebih fatal karena berarti membiarkan sebagian lain yang sangat miskin harus rela tidak memiliki peluang sama sekali untuk bisa mengakses pendidikan. Memprihatinkan!

SAEFUL MILLAH,

Alumnus Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Tinggal di Cianjur

Source : Kompas, Kamis, 4 Maret 2010 | 14:39 WIB

Jadikan Ujian Nasional Sebagai Komitmen Pakta Kejujuran

UJIAN NASIONAL

Pakta Kejujuran Ujian Nasional

DEPOK - Untuk menjamin perilaku jujur semua pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan ujian nasional mulai dari panitia, pengawas, hingga peserta perlu ada semacam deklarasi atau pakta kejujuran. Jika pakta kejujuran ini dilanggar, sanksi akan dijatuhkan.

Demikian dikemukakan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh seusai membuka Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan Nasional, Rabu (3/3) di Depok, Jawa Barat. ”Pakta ini akan dideklarasikan di Rembuk Nasional dan semua daerah harus menandatangani pakta integritas kejujuran ini,” ujarnya.

Mendukung komitmen melaksanakan ujian nasional (UN) dengan jujur, Koordinator Tim Pemantau Independen (TPI) di beberapa daerah, antara lain Bojonegoro dan Gresik di Jawa Timur, telah menandatangani komitmen kejujuran itu.

”Kami harap daerah lain mau mengikuti langkah serupa karena secara bertahap hasil UN akan digunakan sebagai persyaratan masuk ke perguruan tinggi negeri salah satunya melalui seleksi nasional masuk PTN,” kata Koordinator TPI dan Pengawas Nasional UN Haris Supratna.

Namun, Haris mengakui, para rektor PTN belum sepakat menggunakan hasil UN sebagai syarat masuk karena proses pelaksanaannya belum bisa dipercaya. ”UN tahun ini menjadi pertaruhan, apakah siswa dan sekolah bisa membuktikan,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi kebocoran, panitia nasional telah membentuk TPI dan pengawas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Satu sekolah diawasi oleh 1 atau 2 pengawas yang berprofesi dosen. Sementara guru mata pelajaran yang diujikan tidak boleh jadi pengawas. (LUK)***

Source : Kompas, Kamis, 4 Maret 2010 | 04:59 WIB

Dunia Pendidikan Rentan Korupsi

Dunia Pendidikan Rentan Korupsi

Mahasiswa Harus Ikut Mengawasi Lingkungan Kampus

BANDUNG - Praktik korupsi juga rentan terjadi di dunia pendidikan. Bentuknya beragam, dari mencontek hingga perilaku dosen atau pegawai administrasi yang menyalahgunakan keuangan negara sehingga divonis melakukan tindak pidana korupsi.

"Lingkungan pendidikan tidak lepas dari tindakan korupsi, dari yang merugikan siswa lain hingga negara," kata Tama S Langkum dari Divisi Investigasi Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch dalam Seminar Pemberantasan Korupsi dari Perspektif Politik, Hukum, dan Budaya di Kampus D-3 Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, Senin (1/3).

Tama mengatakan, bentuk korupsi di dunia pendidikan sangat beragam, dari mencontek hingga munculnya putusan hukum bagi dosen dan tenaga administrasi universitas akibat kasus korupsi. Selain itu, ada juga korupsi uang negara yang dilakukan penyelenggara pendidikan, di antaranya penerapan strategi pembiayaan berdasarkan proyek wajib belajar. Jenis, jumlah, dan polanya tergantung dari tingkatan atau jenjang penyelenggara.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat dunia pendidikan, khususnya institusi pendidikan tinggi, ikut mengawal dan mengontrol keadaan yang menunjukkan indikasi korupsi. Ia yakin mahasiswa bisa memperkuat sistem hukum Indonesia lewat pengawasan di lingkungan kampus.

"Kerja mereka harus sejalan dengan kinerja dosen dan warga kampus lain. Bila hanya dilakukan secara parsial, dikhawatirkan tidak akan terjadi fungsi kontrol yang saling membangun di tingkat kampus," ia menjelaskan.

Pengamat kebijakan hukum Unpad, Dede Mariana, menambahkan, kalangan mahasiswa juga rentan menjadi pelaku korupsi. Contoh kasus, banyak mahasiswa enggan mengikuti prosedur hukum ketika melanggar lalu lintas atau mendapatkan kartu tanda penduduk. Mereka rata-rata mengandalkan jalan pintas dengan menyodorkan uang dalam jumlah tertentu kepada aparat yang berwenang.

"Mahasiswa sering kali tidak menyadari bahwa mereka juga menjadi salah satu pihak yang melanggengkan budaya korupsi di tengah masyarakat," katanya.

Buruknya sistem

Pembicara lain, antropolog Yudistira K Garna, menyatakan, perilaku korupsi di universitas atau lingkungan lebih besar sebenarnya memperlihatkan gejala yang sama, yaitu buruknya sistem dan kontrol pemerintah dan masyarakat selama ini. Hal ini memicu banyak orang melakukan beragam penyimpangan dengan alasan ada celah yang bisa dimanfaatkan.

Menurut dia, tindakan represif dan pengawasan ketat tidak dapat dimungkiri harus tetap dilakukan. Namun, hal itu tidak cukup efektif karena korupsi di Indonesia sering muncul karena kebiasaan masyarakat. Contohnya adalah pemberian parsel atau bingkisan sebagai ucapan terima kasih.

Oleh karena itu, ia berharap agar ada semacam pendidikan moral kepada masyarakat yang mengarah pada perbaikan diri sendiri. Perlu ditekankan kesadaran pribadi daripada menakut-nakuti masyarakat dengan hukuman berat.

"Tidak mudah mencari alasan mengapa seseorang melakukan tindak korupsi. Kapasitas seseorang dalam menjalankan budaya tergantung dari orang itu sendiri dan sejauh mana memberi arti pada perilakunya," ujar Yudistira. (CHE)***

Source : Kompas, Selasa, 2 Maret 2010 | 17:13 WIB

1.000 Perahu Tanpa Motor Milik Nelayan Akan Direstrukturisasi

PERIKANAN

Pembaruan Kapal Nelayan Rp 1,5 Triliun

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan merencanakan restrukturisasi atas 1.000 perahu tanpa motor milik nelayan pada tahun 2011.

Total anggaran yang diusulkan untuk restrukturisasi itu Rp 1,5 triliun. Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengemukakan hal itu di Jakarta, Senin (1/3).

Restrukturisasi kapal akan memperluas daya jelajah nelayan. Hal itu diharapkan menekan praktik pencurian ikan di perairan Indonesia, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI).

Pihaknya, ujar Fadel, akan mengajukan anggaran untuk restrukturisasi kapal dalam rancangan APBN 2011. ”Masih banyak kapal nelayan kita tidak bisa menjangkau laut lepas. Ini memicu pencuri dari negara lain untuk terus mengambil ikan kita,” ujar Fadel.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Dedy Sutisna mengemukakan, restrukturisasi kapal berupa penggantian perahu tanpa motor milik nelayan berbobot mati di bawah 30 gross ton (GT) menjadi kapal motor berbobot lebih dari 30 GT beserta alat tangkap ikan. Kapal itu dirancang berbahan baku kayu ataupun fiberglass.

Dedy mengatakan, sebanyak 45 persen dari total 425.000 armada kapal nelayan berupa perahu tanpa motor. Dengan peralatan seadanya itu, daya jangkau nelayan terbatas hanya pada pinggiran pantai hingga perairan berjarak kurang dari 12 mil.

Melalui restrukturisasi kapal, nelayan diharapkan mampu menjangkau tangkapan lebih dari 12 mil sampai ke laut lepas. Penyediaan kapal itu akan disalurkan kepada kelompok usaha bersama (KUB) nelayan.

Saat ini, ujar Dedy, pihaknya sedang melakukan pemetaan wilayah yang memerlukan restrukturisasi kapal nelayan. Beberapa daerah yang diprioritaskan adalah pantai utara dan pantai selatan Jawa, yang mengalami kemerosotan sumber daya ikan akibat penangkapan berlebih.

Fadel menambahkan, restrukturisasi kapal membutuhkan dukungan bahan baku. Misalnya, kayu untuk bahan baku pembuatan kapal. (LKT)***

Sumber : Kompas, Selasa, 2 Maret 2010 | 03:44 WIB

Anggaran Pilkada Indramayu Berisiko

Anggaran Pilkada Berisiko

Rp 22,28 Miliar untuk Putaran Pertama di Indramayu

INDRAMAYU - Meski belum tertulis, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Indramayu telah menyetujui anggaran biaya putaran pertama pemilihan umum kepala daerah 2010 Rp 22,28 miliar. Persetujuan Pemkab-DPRD itu berisiko munculnya masalah di belakang hari karena seharusnya anggaran pilkada ditetapkan satu paket, yakni untuk putaran pertama dan kedua.

Sesuai data yang dihimpun Kompas, Senin (1/3), pilkada putaran kedua belum dianggarkan. Madri, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Indramayu, mengatakan, persetujuan anggaran memang baru secara lisan.

"Persetujuan tertulis, yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman, sedang diproses. Untuk sementara, anggaran yang disetujui hanya putaran pertama, sedangkan putaran kedua belum ada keputusan," ujar Madri, Senin.

Walaupun berisiko karena seharusnya anggaran pilkada ditetapkan satu paket, KPU Indramayu tetap menerima kesepakatan itu. Alasannya, agar pilkada Indramayu 2010 tidak molor, serta ada jaminan dari Pemkab untuk menganggarkan dana pilkada dalam APBD Perubahan.

Madri menjelaskan, posisi KPU Indramayu dilematis. Dari Jakarta, KPU selalu meminta dana disiapkan untuk putaran pertama dan kedua. Di satu sisi kondisi keuangan Indramayu saat ini minim. "KPU Indramayu percaya, Pemkab akan menepati janji, menyiapkan dana jika sampai ada putaran kedua," kata Madri.

Sebelumnya, KPU Indramayu meminta dana putaran pertama Rp 27 miliar dan putaran kedua Rp 11 miliar. Usulan itu ditolak. Alasannya, Pemkab tak punya dana sebesar itu. KPU Indramayu kemudian merasionalisasi anggaran menjadi Rp 23 miliar (putaran pertama), tetapi tetap ditolak.

Anggaran kembali disederhanakan. Akhirnya, dana yang disetujui Rp 21,22 miliar, ditambah anggaran kontijensi (kebutuhan khusus) Rp 1,06 miliar, atau 5 persen dari dana yang dibutuhkan.

Pos anggaran yang dipangkas antara lain honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), yaitu dari masa kerja delapan bulan menjadi enam bulan. Honor kerja dua bulan selanjutnya dibebankan pada anggaran pilkada putaran kedua. Selain itu, petugas pengamanan saat hari pemungutan suara di setiap tempat pemungutan suara juga ditiadakan.

Menurut Ketua Divisi Sosialisasi KPU Indramayu Markatab Sudiharto, dana kontijensi dianggarkan untuk mengantisipasi kemungkinan membengkaknya biaya pembuatan surat suara. Itu karena selama 2010 ada 244 pilkada di Indonesia, empat di antaranya di Jabar.

Honor petugas terbesar

Data Kompas menyebutkan, penyerapan terbesar anggaran pilkada Indramayu adalah pada pos honor petugas (Rp 11 miliar), pembuatan formulir (Rp 2,52 miliar), pembuatan surat suara (Rp 1,01 miliar), dan jasa angkutan pendistribusian logistik (Rp 1 miliar). KPU Indramayu berharap, dana bisa dicairkan paling lambat awal Mei, atau saat pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati dibuka.

Madri menambahkan, KPU Indramayu telah menyiapkan seluruh kebutuhan untuk menggelar pilkada 2010. Namun, kerja KPU Indramayu baru dimulai sebulan lagi saat seleksi PPK dan PPS. Tahap berikutnya, pembukaan pendaftaran dan penerimaan bakal calon pada Mei-Juni, hingga masa kampanye dan pemungutan suara pada Agustus.

Namun, sejumlah bakal calon independen ataupun dari partai politik mulai mendatangi KPU Indramayu untuk berkonsultasi. Pertanyaan yang diajukan seputar syarat mencalonkan diri.

Bagi calon perseorangan, seorang calon harus mengantongi minimal 3 persen dukungan suara dari jumlah penduduk yang tersebar di 50 persen jumlah kecamatan di Indramayu. Calon usungan parpol setidaknya harus diajukan oleh fraksi dengan jumlah kursi minimal 15 persen di DPRD Indramayu, atau 15 persen suara sah dalam pemilu legislatif lalu. Syarat lain, tidak pernah dipidana selama lima tahun. (THT)***

Source : Kompas, Selasa, 2 Maret 2010 | 18:22 WIB

Diduga Asal Jadi, SDN Unggulan Indramayu Belum Punya IMB

H. Rosidi SPd, Kepala SDN Unggulan Indramayu. (Foto : Satim)***

Kondisi SDN Unggulan Indramayu. (Foto : Satim)***

SD Unggulan Indramayu Belum Punya IMB

Sebelumnya Diduga Asal Berdiri Saja

INDRAMAYU, Pendopo Indramayu – Keberadaan Sekolah Dasar Negeri Unggulan (SD Unggulan) Indramayu di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat merupakan sekolah dasar percontohan dari sisi kualitas pendidikannya yang diharapkan jauh lebih unggul dibanding sekolah setara lainnya di Kota Mangga itu. Ironisnya, SD Unggulan Indramayu itu justru diduga tidak dilengkapi dengan administrasi yang benar, sehingga dimungkinkan bermasalah di kemudian hari. Mengapa ?

Gedung SD Unggulan Indramayu tersebut dibangun di atas tanah yang bukan miliknya, alias masih hak pihak lain, yakni tanah milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Darma Ayu” Indramayu, dan hingga berita ini diturunkan belum ada kejelasan tentang ganti rugi atau tukar gulingnya dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu maupun dari pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Masih terkesan karut-marutnya tata adminsitrasi yang dimiliki SD Negeri Unggulan Indramayu itu, tampaknya berimbas pula ruwetnya penerapan administarsi di sekolahan tersebut, yakni ketika pihak pemerintah Pusat meminta data administrasi lengkap mengenai sekolah yang sementara ini menjadi kebanggaan Kabupaten Indramayu itu. Pasalnya, hingga berita ditulis, SD Negeri Unggulan Indramayu belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Realita tersebut diakui Kepala SDN Unggulan Indramayu, H. Rosidi SPd kepada ToeNTAS News di kantornya, pekan lalu. Ia mengaku, hingga kini pihaknya masih kesulitan untuk memenuhi kelengkapan administrasi sekolahannya gara-gara belum jelasnya status tanah sehingga SDN Unggulan Indramayu hingga kini belum memiliki IMB.

“Padahal, persyaratan IMB itu sangat penting dan tengah dinantikan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat maupun pusat. Karena sebagai persyaratan pengesahan status strata SDN Unggulan yang bestandar SSN hingga menuju jenjang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Saya juga pusing ketika dihadapkan pada persyaratan IMB SDN Unggulan ini, karean hingga kini tak sekolah kami tak punya IMB,” kata H. Rosidi SPd yang mengaku dirinya tengah dililit masalah dana tunjangan khusus sekolah unggulan yang sekarang tengah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Indramayu, sehingga Drs. H. Suhaeli MPd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu terseret sebagai tersangkanya.

Menurutnya, IMB itu sebetuknya bukan bagian dari tugasnya, namun menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu. “Saya juga tidak tahu, mungkin dulunya asal membangun saja, sementara adminsitrasi lainnya tidak ditempuh. Akhirnya, kini muncul masalah seputar IMB,” ungkap Rosidi yang mengaku tengah pusing, selain soal IMB juga ia harus mengembalikan dana tunjangan khusus sekolah unggulan yang pernah diterimanya pada tahun lalu ke kas negara atas dasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Indramayu, Yahya Ruhiyat mengatakan, pihaknya hingga kini masih mempelajari adanya informasi seputar status tanah dan solusinya seperti apa tentang SDN Unggulan Indramayu itu.

“Kami sudah meminta penjelasan dan sertifikat kepemilikan tanah kepada pihak PDAM Tirta Darma Ayu untuk dipelajari dan untuk dibicarakan dengan pimpinan. Harap maklum, lembaga Bidang Aset ini tergolong baru, dan ketika SDN Unggulan itu dibangun, saya secara pribadi belum mengetahui ketertiban administrasinya seperti apa, dan lembaga yang saya pimpin ini pun belum ada saa itu,” ujar Yahya di kantornya, belum lama ini.

Sedangkan Yuyun yang kini sebagai Kepala Seksi Aset Daerah mengatakan, pihaknya tengah menunggu usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu mengenai rencana tukar guling dengan pihak PDAM Indramayu. “Tapi sampai sekarang, kami belum menerima surat resmi permohonan itu,” ungkap pemilik Radio Ria Chindelaras itu.

Rumor yang beredar saat itu, SDN Unggulan Indramayu sebelumnya diduga asal berdiri saja. Inilah yang kemudian menyisakan persoalan yang berkepanjangan hingga kini. Entah bagaimana kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Drs. H. Suhaeli MSi saat itu, sehingga memicu berlarut-larutnya status kepemilikan tanah milik PDAM yang kini telah berdiri SDN Unggulan Indramayu.

Perihal tukar guling tanah yang digunakan SDN Unggulan itu rupanya belum kelar hingga kini. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Drs. H. Mas’ud MPd ketika ditanya soal IMB dan masih runyamnya tukar guling tanah yang digunakan SDN Unggulan Indramayu, Mas’ud berdalih lain waktu saja biar bisa santai dan banyak waktu untuk membicarakan soal IMB SDN Unggulan tadi.

“Bagaimana kalau lain waktu saja. Harap maklum, karena sekarang saya tengah ditunggu rapat di Kecamatan Sindang. Penjelasan IMB SDN Unggulan itu dan soal tukar gulingnya, harus banyak waktu untuk menjelaskannya,” tutur Mas’ud, Senin (22/2), di kantornya. (Satim/ToeNTAS News)***

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Drs. H. Suhaeli MSi Diperiksa Jaksa Selama Sekitar 4 Jam

Papan Tersangka Dugaan Korupsi di Kejaksaan Negeri Indramayu, Rabu (24/2/2010)

Foto-Foto : Satim

Tanggul Sungai Cimanuk Kritis

Tanggul Sungai Cimanuk Kritis

Puluhan Hektar Sawah di Balik Tanggul Teracam Kebanjiran

INDRAMAYU - Tanggul Sungai Cimanuk yang membentang di Kabupaten Indramayu kritis. Sedikitnya 24 titik tanggul terkikis, ambles, dan jebol akibat minimnya perawatan serta derasnya debit air di sungai tersebut.

Sepekan lalu, berdasarkan pantauan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi Indramayu, kondisi kritis hanya terlihat di 18 titik tanggul sepanjang Sungai Cimanuk yang melintas di Indramayu. Namun, hasil pantauan terakhir menunjukkan, jumlahnya bertambah menjadi 24 titik, memanjang dari Desa Bodas, Kecamatan Tukdana, hingga Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Sindang.

Menurut Kepala Dinas PSDA-Tamben Indramayu Firman Muntako, Selasa (23/2), lokasi tanggul yang kritis itu tersebar, tidak hanya di bagian hulu, tetapi juga di hilir sungai. "Jika dibiarkan, dampaknya akan membahayakan masyarakat dan lahan pertanian di sekitar tanggul yang kritis itu," kata Firman.

Sebagian besar dari 24 titik tanggul yang kritis itu terletak di sisi kiri Sungai Cimanuk (dilihat dari arah hulu ke hilir), terutama di bagian tikungan sungai. Ketika debit air sungai dari hulu meningkat, tanggul yang rapuh sangat mudah terkikis. Diperkirakan usia tanggul yang sudah lebih dari 20 tahun serta tidak adanya perawatan yang berkelanjutan mengakibatkan tanggul longsor dan jebol.

Pada tanggul yang kritis, lebar tanggul hanya tersisa 1,5-2 meter, padahal seharusnya 4-5 meter. Di beberapa titik, tinggi tanggul pun menurun karena tanahnya ambles. Penambangan pasir di sepanjang Sungai Cimanuk, kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah PSDA-Tamben Indramayu Lily Syamsi, merupakan faktor penyebab kritisnya tanggul.

Salah satu contohnya adalah pengambilan pasir tradisional secara ilegal oleh penduduk Blok Ningkong, Desa Rambatan Kulon, yang mengakibatkan kemiringan tanggul makin curam. Jika struktur tanggul itu tegak atau kemiringannya curam, tanggul relatif mudah jebol.

Di Kabupaten Majalengka, sejumlah tanggul Sungai Cimanuk juga dalam kondisi serupa. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Majalengka Diki Ahmad mengatakan, ada 5 titik tanggul yang kritis, yaitu 3 titik di Kecamatan Kertajati (Blok Keman dan Bugel, Desa Sukawana, serta Blok Cambai, Desa Pakubeureum); 1 titik di Desa Pasir Melati, Kecamatan Dawuan; serta 1 titik di Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh.

Tanggul bayangan

Sementara itu, berdasarkan data sementara Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung yang pernah dirilis tahun 2009, terdapat 257 titik tanggul yang kritis di sepanjang kedua sungai itu. Untuk mengurangi risiko tanggul jebol, pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten serta BBWS Cimanuk-Cisanggarung membuat tanggul sementara atau tanggul bayangan.

Tanggul itu dibuat dari timbunan tanah, karung berisi tanah, dan tiang-tiang pancang bambu di sisi luar tanggul yang jebol. Fungsinya hanya menahan sampai ada perbaikan permanen dari BBWS Cimanuk-Cisanggarung. Firman menjelaskan, hampir semua tanggul yang patah dan jebol dibuat tanggul bayangan, seperti tanggul di Desa Bangkaloa, Kecamatan Widasari, yang longsor mulai Kamis pekan lalu sampai sekarang.

Demikian pula di tanggul Blok Keman, Desa Kertajati, Majalengka, yang jebol dua kali selama Februari, tanggul bayangannya sudah hampir selesai. Tanggul bayangan diperkirakan selesai akhir pekan ini. "Jika tidak cepat selesai, dampaknya akan lebih parah. Puluhan hektar sawah di sekitar tanggul itu akan kebanjiran, padahal sebentar lagi panen," ujar Diki. (THT)***

Source : Kompas, Rabu, 24 Februari 2010 | 11:33 WIB

SUNGAI CIMANUK : Anugerah Sekaligus Malapetaka

SUNGAI CIMANUK

Anugerah Sekaligus Malapetaka

Seperti dua sisi mata uang, melimpahnya air yang mengalir di Sungai Cimanuk membawa keuntungan sekaligus malapetaka di daerah yang dilintasinya. Di satu sisi pasokan air irigasi lebih dari cukup untuk menanam padi, tetapi di sisi lain bahaya banjir menghantui setiap saat.

Waswas bercampur resah adalah perasaan yang kini sedang menyelimuti warga Desa Bangkaloa, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, serta warga Kecamatan Kertajati dan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka. Sebab, tanggul Sungai Cimanuk yang menjadi urat nadi kehidupan mereka longsor dan jebol.

"Tidur rasanya tidak nyenyak, apalagi kalau ada hujan deras. Khawatir kalau tiba-tiba air sungai meluap dan tanggulnya jebol," ujar seorang nenek, warga Desa Bangkaloa, yang rumahnya 50 meter dari tanggul Sungai Cimanuk yang longsor, Selasa (23/2).

Wartono (35), warga desa lain, merasakan hal serupa. Terlebih lagi, sampai hari ini tanggul terus-menerus longsor akibat terkikis air sungai yang meluap.

Wajar saja mereka khawatir karena tinggi muka air Sungai Cimanuk, di titik perhitungan tinggi muka air Majalengka, mencapai 2,9 meter. Bahkan tinggi muka air Bendung Karet Bangkir, Indramayu, daerah hilir, sudah 5,2 meter, yang artinya berstatus siaga dua. Curah hujan pun diperkirakan masih tetap tinggi sampai awal Maret.

Padahal, air yang berlimpah adalah anugerah bagi Wartono dan warga desa. "Saat (debit) air sungai naik, banyak ikan yang terbawa dan mudah sekali dijaring. Warga akan menjaringnya untuk dijual," katanya.

Bukan hanya warga Desa Bangkaloa yang senang. Sejumlah warga Desa Rambatan Kulon di sekitar Bendung Karet Bangkir juga ikut gembira. Kayu dan ranting yang terhanyut oleh aliran sungai merupakan berkah yang mereka nantikan setiap musim hujan.

Dengan menggunakan bangkol, sebilah bambu sepanjang 2-3 meter yang diberi besi pengait, mereka memunguti kayu dan ranting yang hanyut terbawa aliran sungai. Satin (55), warga Desa Rambatan Kulon, mengatakan, sehari dia bisa mendapat 4-5 kubik kayu yang bisa dipakai memasak selama dua pekan.

"Dengan kayu kami bisa menghemat. Pakai elpiji, seminggu habis satu tabung. Harganya (eceran) Rp 14.000 per tabung," kata Satin.

Gotong royong

Sebenarnya kegelisahan warga ketika air Sungai Cimanuk melimpah itu dipicu kondisi tanggul yang kritis dan rawan jebol. Jika jebolnya tanggul di Desa Kertajati, Kecamatan Kertajati, tidak segera diatasi, misalnya, dipastikan 500 hektar sawah akan terendam banjir, termasuk ribuan rumah penduduk.

"Untuk melindungi lingkungan sendiri, kenapa tidak mau sukarela? Makanya, kami gotong royong bangun tanggul darurat. Jangan sampai tanggul jebol karena yang jadi korban warga desa juga," ungkap Kasta (45), warga desa yang sehari-hari bekerja sebagai petani.

Dengan bergotong royong, pembangunan tanggul darurat sepanjang 30 meter dengan tinggi 2,5 meter itu dipastikan selesai kurang dari seminggu. Warga memahami, Sungai Cimanuk adalah sumber kehidupan mereka. Namun, jika mereka tak menjaganya, sungai itu akan berbalik menjadi biang kehancuran.(Timbuktu Harthana)***

Source : Kompas, Rabu, 24 Februari 2010 | 11:31 WIB

Saat Paceklik : Pangan Mahal, Nasi tak Terbeli, Nasi Aking-Singkong pun Jadi

KEMISKINAN MASIH "MENDERA" INDRAMAYU

Warga Krangkeng Makan Nasi Aking

Warga di Kampung Oyoran, Desa Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (27/1), mengonsumsi nasi aking karena tak mampu membeli beras. Harga beras di pasaran kini mencapai Rp 6.000 lebih per kilogram, sedangkan harga aking hanya Rp 1.000 per kg. (Foto:Kompas/Siwi Yunita Cahyaningrum)***

PANGAN MAHAL

Nasi Tak Terbeli, Aking-Singkong Pun Jadi

Oleh Siwi Yunita Cahyaningrum

Ketika bangsa lain sudah bicara soal mobil tanpa polusi, bangsa ini masih saja bergulat dengan urusan beras, aking, dan singkong. Di negeri yang subur makmur ini, untuk membeli beras sebagai kebutuhan pokok pun sulit.

Gambaran sulitnya mencari pangan itu nyata dalam kehidupan warga desa pesisir di Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat. Di masa sulit seperti sekarang, beras paling murah saja mencapai Rp 6.000 per kilogram, warga miskin harus banting setir membeli singkong, ubi, bahkan aking (sisa nasi yang dikeringkan) sebagai makanan tambahan. Mereka yang berkantong cekak tak kuasa selalu menyediakan nasi untuk anak-anaknya.

Di Kabupaten Cirebon, ketidakmampuan daya beli tidak lagi terjadi di satu kecamatan, tetapi meluas secara sporadis di enam kecamatan. Para pengemudi becak dan buruh tani dari Kecamatan Weru, Plered, Jamblang, kini sama melaratnya dengan buruh dari Kecamatan Kapetakan atau Suranenggala. Beras sudah tak terbeli lagi oleh mereka. Warga miskin di Kabupaten Indramayu—tetangga Kabupaten Cirebon—pun mulai mengonsumsi aking.

Turina (45), buruh tani dari Desa Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, adalah salah satunya. ”Nasi aking yang saya dapat dari tetangga, atau dari pesta kondangan jadi penyelamat keluarga saya pada saat paceklik,” kata Turina yang hidup bersama suaminya di gubuk tanpa sanitasi, saat ditemui pada pekan lalu.

Gambaran rendahnya daya beli juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari warga di Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Sutirah (65), janda yang hidup seorang diri di gubuk sempit di Desa Dukuh, misalnya, hanya bisa makan nasi bila ada ”pembagian” beras untuk rakyat miskin (raskin). Beras Rp 6.000 per kg di tingkat eceran terlalu mahal untuknya.

Dalam sehari, Sutirah mengaku makan seadanya. Jika tak ada beras, ia memilih membeli singkong matang seharga Rp 500 untuk mengganjal perut yang keroncongan. Itu pun kadang tanpa lauk.

Kesulitan serupa juga dialami keluarga Sunandi, tetangga Sutirah. Sunandi yang bekerja sebagai pengemudi becak di Stasiun KA Cirebon tak pernah mendapatkan penghasilan tetap. Jika tarikan banyak, dalam sehari ia bisa membeli beras untuk istri dan seorang anaknya. Bila sepi, apa pun yang murah akan dibeli. Bisa jadi pagi makan nasi, siang puasa, dan pada malam hari makan ubi.

Makanan pengganti

Bila pada masa sulit seperti sekarang warga di Kapetakan Cirebon biasanya makan nasi aking, tahun ini mereka makan singkong dan ubi sebagai makanan pengganti di sela-sela nasi. Namun, bukan berarti kesejahteraan mereka naik derajat, tetapi situasi yang menentukan.

Setahun lalu, nasi aking lebih mudah ditemukan. Warga kerap membeli aking di gudang nasi aking milik Mardiyah di Desa Grogol. Dia yang berprofesi sebagai pengumpul aking untuk ternak bebek mengakui, pada masa paceklik aking memang dicari warga untuk makan mereka sehari-hari. ”Tapi, sekarang sedang kosong. Pasokan aking dari daerah-daerah seret karena nasi tak bisa kering,” katanya.

Dilihat dari jenisnya, sebagai unsur karbohidrat, singkong dan ubi bisa memenuhi kebutuhan energi manusia. Akan tetapi, diukur dari komposisi kandungan kalori, protein, lemak, dan karbohidrat, singkong dan ubi tergolong rendah. Jika Sunandi sebagai pengemudi becak harus makan singkong, energi yang ia peroleh tak sebanyak ketika ia makan nasi, kecuali porsi makannya dinaikkan setidaknya dua kali lipat.

Dokter Kaptiningsih, ahli kesehatan di Kota Cirebon, menyatakan tidak ada yang salah dari ubi dan singkong jika diimbangi asupan protein nabati dan hewani, vitamin, serta mineral yang seimbang. Masalahnya, asupan makanan pada masyarakat miskin jauh dari kata seimbang. Hidup sebagai buruh tani jauh dari kecukupan, nasi tak terbeli, lauk apalagi.

Nasi aking yang dimakan Turina, misalnya, hanya berisi parutan kelapa tanpa tambahan protein, vitamin, atau mineral yang mencukupi. Tidak hanya para orang tua, Sukarna (4)—anak balita pasangan Hatitia dan Sunandi—pun jauh dari kata kecukupan gizi. Anak balita ini minum dari botol susu yang tak pernah berisi susu.

Protein hewani hanya ia peroleh jika ayahnya mendapat ikan dari memancing. ”Telur seharga Rp 800 sebutir pun sudah sulit membelinya,” kata Hatitia.

Menurut Bupati Cirebon Dedi Supardi, makan nasi aking sulit diganti karena sudah menjadi tradisi bertahun-tahun. Nasi aking biasanya dibuat menjadi makanan kecil untuk camilan. Singkong dan ubi pun suatu bentuk diversifikasi.

Akan tetapi, fakta di lapangan berbicara lain. Tak muncul gambaran dalam masyarakat miskin di sini bahwa pola konsumsi mereka hari ini sebuah tradisi. Pengakuan yang muncul justru minimnya daya beli, yang tak cukup hanya diatasi dengan raskin atau operasi pasar.

Seharusnya ada gerakan pemberdayaan masyarakat yang lebih menggebrak. Saat paceklik tiba, rakyat tentu tetap bisa mendapatkan penghasilan. Mereka tak hanya mampu membeli nasi, apalagi sekadar aking, tetapi juga makanan lain yang bergizi.

Jika kini anak balita masih makan singkong tanpa asupan gizi cukup, gambaran suram masa depan negeri ini membentang seperti jalan tak berujung....

Source : Kompas, Rabu, 10 Februari 2010 | 02:45 WIB

Ada 10 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda

RESISTOPATI @ Rabu, 10 Februari 2010 | 14:32 WIB
DEMOCRACY AND FREEDOM OF SPEECH WON'T FEED MY BABY!!!

adigunarso soerjo @ Rabu, 10 Februari 2010 | 12:13 WIB
Msh byk rakyat Indonesia yg hidup seadanya smg ada grkan penghematan di Sel. Indonesia (listrik,air dll), dana yg terkumpul diberikan kpd rakyat yg kekrg Giizi.

midori @ Rabu, 10 Februari 2010 | 11:30 WIB
Sebaiknya artikel macam ini perlu diperbanyak utk membuka mata rakyat Indonesia. Tak perlu artikel dunia gemerlap nan semu.

Rakyat 2 @ Rabu, 10 Februari 2010 | 10:48 WIB
SBY!!!!Kamu pilih mana,badan kamu digembosin orang2 se-Indonesia atau turunkan harga sembako,BBM,Pendidikan n kesehatan? Cepat jawaaaab.....! Kamu gembrot sedangkan rakyatmu makan nasi aking! Kamu tuh punya hati nurani g sih? Kamu sadar g sih dosa kamu udh numpuk gr2 g bs jd pemimpin tp ttp maksa jd pemimpin?? Bunuh aja kami sekalian n pake negara ini bwt kamu SEMUA! Rakyat sudah MURKA!

nondan nusantara @ Rabu, 10 Februari 2010 | 10:18 WIB
Tulisan yang mengusik nurani. Andai para pemimpin peduli, rakyat bisa makan nasi. Pak Bupati dihormati dan dicintai.

PGRI Minta Suhaeli Tidak Ditahan

PGRI Minta Suhaeli Tidak Ditahan

INDRAMAYU – Bertepatan dengan pemanggilan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Drs H Suhaeli MSi, puluhan pengurus dan anggota PGRI mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu, Kamis (4/2). Mereka menyampaikan surat pernyataan dan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaaan Negeri (Kajari) Kusnin SH MH. Isi pernyataan PGRI antara lain minta agar Suhaeli tidak ditahan, sebab yang bersangkutan tidak akan menghilangkan barang bukti.

“Kami mohon kepada pihak kejaksaan agar tidak menahan pak Suhaeli, karena beliau tidak ada niatan untuk korupsi dalam kasus ini.

Kami menjamin beliau tidak akan menghilangkan barang bukti,” tandas Sekretaris PGRI Kabupaten Indramayu, Drs H Haryono MSi mewakili seluruh anggota PGRI
Haryono menambahkan, dalam pemberian tunjangan khusus bagi guru sekolah unggulan juga tidak ada pemotongan maupun mark up. Bahkan dana sebesar Rp690,2 juta yang sudah dicairkan juga telah dikembalikan ke kas daerah melalui BUD oleh masing-masing kepala sekolah penerima bantuan.

Jadi menurutnya, dalam hal ini sama sekali tidak ada unsur merugikan keuangan negara.

Menanggapi surat pernyataan dari PGRI, Kajari Kusnin SH MH belum bisa memberikan jawaban, karena masih akan terus dilakukan pemeriksaan.

“Kita tunggu dulu perkembangannya seperti apa, karena kami masih terus melakukan pemeriksaan,” tuturnya.

Sementara sejak pagi ratusan anggota PGRI sudah memadati kota Indramayu untuk memberikan dukungan moral kepada Suhaeli. Pantauan Radar, Kamis (4/2), mereka terkonsentrasi di kawasan Sport Center sebelum melakukan gerakan ke kantor Kejari Indramayu.

Mereka dikawal langsung oleh Kapolres Indramayu AKBP Nasri Wiharto dan Dandim 0616 Letkol Hindro Martono.

Di depan kantor Kejari, ratusan anggota Polres Indramayu juga sudah siap melakukan pengamanan ekstra ketat. Namun hingga siang hari ternyata massa tetap bertahan di Sport Center. Sebab yang datang ke kantor Kejari Indramayu ternyata hanya perwakilan dari pengurus PGRI. Bahkan massa kemudian membubarkan diri setelah aspirasi mereka disampaikan ke Kejari. (oet) ***
Radar Cirebon, Selasa, 9 Februari 2010