Dinilai Tak Ikuti Aturan, Yance Diberhentikan

POLITIK

Dinilai Tak Ikuti Aturan, Yance Diberhentikan

BANDUNG – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memberhentikan Irianto MS Syafiuddin Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat. Mantan Bupati Indramayu yang akrab dipanggil Yance itu dinilai tidak menaati aturan yang digariskan DPP Golkar.

Keputusan pemberhentian itu ditandatangani Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham dan Wakil Ketua Umum Theo L. Sambuaga pada 20 Agustus. Surat bernomor Kep-84/DPP/Golkar/VIII/2010 itu juga memberhentikan Dedy Mulyadi selaku Sekretaris DPD Golkar Jabar.

Yance diberhentikan lantaran menolak Darip Mulyana sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Bekasi. Darip mengungguli Neneng Hasanah dalam Musyawarah Daerah (Musda) pada Januari. Dalam Musda itu Darip meraih 13 suara, sedangkan Neneng 10 suara. Namun, Yance malah melantik Neneng di Bandung.

“Ia (Yance) beberapa kali sudah diingatkan DPP agar mengikuti hasil Musda di Bekasi. Namun, yang bersangkutan tidak menghiraukan dan justru mengambil kebijakan yang berbeda dengan hasil Musda,” kata Idrus saat dihubungi Minggu (22/8).

Idrus menekankan, perbuatan Yance tersebut tidak sesuai dengan prinsip kepartaian yang dianut Golkar. Tindakan itu merupakan bentuk ketidaktaatan dan karenanya ia mesti diberi sanksi.

“Sebab jika kemudian partai tidak memberikan sanksi dan membiarkan hal semacam ini terjadi,” ujarnya.

Motif pribadi

Sebelum keputusan itu dikeluarkan, DPP Golkar membentuk tim pencari fakta guna menelusuri kasus di Bekasi. Berdasrkan informasi yang diperoleh, pelantikan Neneng oleh Yance didasari motif pribadi.

“Ini masalah integritas dan kredibilitas kader Parti ini milik bersama sehingga keputusan yang diambil pun harus sesuai dengan kepentingan bersama. Golkar bukan untuk kepentingan satu orang satu orang saja,” kata Idrus.

Idrus menegaskan pemberhentian itu tidak berarti pemecatan Yance sebagai kader Golkar. Untuk sementara DPP Golkar mengangkat Happy Bone Zulkarnain selaku pelaksana tugas Ketua DPD Golkar Jabar dan Hakim Kamaruddin sebagai sekretaris.

DPP Golkar meminta pelaksana tugas ketua dan sekretaris DPD Golkar Jabar untuk segera melantik pengurus DPD Golkar Kabupaten Bekasi sesuai hasil Musda, mereka juga diinstrusikan menyelenggarakan Musda luar biasa dalam dua bulan untuk memilih Ketua dan Sekretaris DPD Golkra Jabar yang baru. (REK)***

Source : Kompas, Senin 23 Agustus 2010