KPK Akan Membentuk KPK Daerah

KPK Akan Membentuk KPK Daerah

Rabu, 09/03/2011 - 16:30

BANDUNG, Pendopo Indramayu Online - Komisi Pemberantasan Korupsi akan membentuk KPK daerah untuk membantu KPK pusat dalam memberantas kasus korupsi di daerah. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPK Busyro Muqoddas saat memberikan kuliah umum di Institut Teknologi Bandung, Rabu (9/3/2011).

KPK daerah ini, kata Busyr,o terdiri dari sipil society dan bisa juga melibatkan mahasiswa dan akademisi. "Kewenangannya sama seperti KPK pusat, tetapi tanpa kewenangan penindakan. Untuk penindakan tetap dilakukan oleh pusat, sementara investigasi dilakukan oleh KPK daerah. Bulan ini akan segera dibentuk," katanya. (A-157/A-147)***

Source : Pikiran Rakyat Online, Rabu, 9 Maret 2011

ADPSI Minta Pemilihan Gubernur Dilakukan oleh DPRD

ADPSI Minta Pemilihan Gubernur

Dilakukan oleh DPRD

Rabu, 09/03/2011 - 18:51

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

BANDUNG, Pendopo Indramayu Online - Asosiasi DPRD Provinsi Selururh Indonesia (ADPSI) meminta agar pemilihan Gubernur dilakukan dengan sistem pemilihan oleh DPRD. Menyusul kurang harmonisnya hubungan kepala daerah dan wakilnya saat menjabat serta tingginya biaya pilkada.

"Sebagian besar kepala daerah dan wakilnya tidak harmonis. Paling lama hanya 6 hingga dua tahun mereka bisa maksimal bekerja. Kalau mau maju lagi, tentunya mereka tidak ada kesamaan pasti selalu ada perbedaan, karena masing-masing ingin populer untuk menarik dukungan," ungkap Ketua ADPSI Ferrial Sofyan saat memberikan keterangan pers di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (9/3).

Menurut dia, dengan kondisi tersebut, tentunya akan menghambat proses pembangunan daerah. Alasannya, dari ketidaksamaan persepsi itu akan timbul persaingan kepala daerah dan wakilnya. Karenanya, jika diperbolehkan berpendapat, proses pemilihan kepala daerah dikembalikan menggunakan sistem pemilihan oleh DPRD. "Jika dipilih oleh DPRD, nanti tidak ada lagi embel-embel mencari popularitas," ungkap Ferrial.

Hal senada diungkapkan ketua DPRD-RI Marzuki Alie. Ia menegaskan, saat ini DPR-RI sedang membahas mengenai perubahan regulasi pemilihan Gubernur. Diungkapkan dia, pihaknya juga lebih memilih jika proses pemilihan Gubernur dilakukan oleh DPRD. Namun, pihaknya masih mencari bentuk sistem yang cocok untuk diterapkan dalam proses pemilihannya. "Saya memandang pemilihan gubernur idealnya dipilih oleh DPRD," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI, Gamawan Fauji menuturkan, dari hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri RI, hanya 15 persen kepala daerah dan wakil yang memiliki keharmonisan kerja semasa masa jabatannya. Sedangkan, sisanya dianggap tidak harmonis atau putus kongsi karena kepentingan untuk pemenangan pilkada berikutnya.

"Saat ini sudah muncul dua opsi, pertama apakah dipilih DPRD atau dipilih tetap seperti sekarang dengan penghematan-penghematan. Karena tidak mungkin dibiarkan terus seperti ini, untuk menjadi kepala daerah orang harus mengeluarkan biaya tinggi. Bahkan setelah jadi, sering putus kongsi dengan pasangannya," katanya. (A-198/das)***

Source : Pikiran Rakyat Online, Rabu, 9 Maret 2011