INDIKATOR PILKADA INDRAMAYU

Indikator

Partisipasi Pemilih Indramayu Rendah

Meski tujuh dari setiap 10 penduduk Kabupaten Indramayu berhak menggunakan hak pilih pada 18 Agustus 2010, pemilu kepala daerah itu tetap dibayangi rendahnya partisipasi pemilih. Pada pemilu sebelumnya partisipasi masyarakat Indramayu selalu lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat.

Merujuk data Komisi Pemilihan Umum Indramayu, terdapat 1.335.036 orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada 2010. Jumlah tersebut meningkat 1,4 persen daripada DPT pilpres 2009.

Peningkatan jumlah pemilih tidak serta-merta mendongkrak pastisipasi pemilih. Pada empat pemilu sebelumnya partisipasi pemilih Indramayu rata-rata hanya 68,3 persen, sementara rata-rata Jabar 72,6 persen. Hal itu mengindikasikan masyarakat Indramayu kurang antusias terlibat dalam urusan politik dibandingkan dengan daerah lain di Jabar.

Rendahnya partisipasi pemilih dikhawatirkan juga terjadi pada pilkada mendatang yang diikuti enam pasangan calon. Pada pilkada 2005 partisipasi pemilih hanya 70,41 persen, padahal diikuti tiga pasangan calon. (ERI/LITBANG KOMPAS)***

Source : Kompas, Rabu, 28 Juli 2010 | 18:00 WIB

PILKADA INDRAMAYU : Saatnya Melihat Gajah Tanpa Penutup Mata

PILKADA

Saatnya Melihat Gajah Tanpa Penutup Mata

Ketika enam orang diminta mendeskripsikan gajah, tanpa boleh melihat dan hanya diizinkan merabanya di satu bagian, bentuk gajah bisa bermacam-macam.

Dari perbedaan pendapat soal bentuk gajah, bisa dilihat, untuk menuntaskan masalah butuh banyak informasi. Data dan informasi inilah yang perlu dimiliki para calon pemimpin Indramayu yang sebentar lagi dipilih rakyatnya.

Muhidi, ketua kelompok tani di Sukra, mengatakan, siapa pun bupati dan wakil bupati yang terpilih sepatutnya mencurahkan perhatian yang besar pada sektor pertanian, baik pertanian sawah maupun hortikultura. "Kesalahan besar jika pemimpin Indramayu tidak memerhatikan pertanian. Sebab, pertanian itu tulang punggung pembangunan di Indramayu," ujar Muhidi, Selasa (27/7).

Selama ini lembaga pertanian belum berfungsi maksimal membantu petani hidup lebih sejahtera. Program pemberdayaan petani juga masih setengah hati. Seharusnya, kata Muhidi, petani yang sudah mandiri tetap didukung dan petani yang belum maju dibina. Jangan malah membina petani yang hanya dekat dengan pejabat.

Sementara itu, Rokhim, pengajar tari tradisional di kota Indramayu, meminta calon bupati selanjutnya memerhatikan pengembangan seni dan kebudayaan Indramayu. Selama ini dana yang disediakan pemerintah daerah, Rp 300 juta per tahun, tidak cukup untuk promosi sekaligus mengembangkan kesenian lokal, apalagi menggali kesenian tradisional yang hampir, bahkan sudah punah.

"Paling tidak butuh anggaran 10 kali lipat dari yang disediakan saat ini. Sebab, anggaran pengembangan kesenian dan budaya di Kabupaten Cirebon saja mencapai Rp 3 miliar. Kalau anggarannya terbatas, bagaimana seniman Indramayu bisa hidup sejahtera," kata Rokhim.

Pekerjaan rumah

Masih banyak masalah yang menjadi pekerjaan rumah calon bupati dan wakil bupati yang akan dipilih rakyat Agustus nanti. Soal sarana pendidikan yang minim, tingginya angka kemiskinan, dan ketergantungan masyarakat menjadi buruh migran adalah tanggung jawab siapa saja yang nanti terpilih.

Dengan sumber pendapatan asli daerah yang hanya berkisar Rp 90 miliar per tahun, dibutuhkan keseriusan pemimpin daerah. Sebab, kebutuhan anggaran per tahun Indramayu mencapai Rp 1 triliun. Jika calon pemimpin hanya berpikiran balik modal, semua harapan rakyat dan kesejahteraan penduduk tak akan terwujud.

Akhirnya, setelah enam orang itu diminta membuka penutup mata, baru disadari bahwa mereka butuh membuka mata lebar-lebar untuk melihat bagaimana bentuk gajah itu sejatinya. Rakyat Indramayu pun berharap, siapa pun pasangan calon yang menang bisa melihat semua masalah dan mencari solusi terbaiknya tanpa tebang pilih. (Timbuktu Harthana)***

Source : Kompas, Rabu, 28 Juli 2010 | 18:09 WIB

PILKADA INDRAMAYU : Biaya Kampanye Rp 12 Miliar

Biaya Kampanye Rp 12 Miliar

INDRAMAYU - Biaya kampanye yang dikeluarkan semua pasangan calon dalam pemilu kepala daerah Kabupaten Indramayu 2010 diperkirakan mencapai Rp 12 miliar. Dana tersebut tersedot untuk pembuatan atribut kampanye hingga pengumpulan suara dari calon pemilih.

Pemerhati politik Universitas Wiralodra Indramayu, Nanang Carsana, menghitung, biaya kampanye yang dianggarkan tiap pasangan calon berkisar Rp 2 miliar. Namun, dalam praktiknya, dana yang dikeluarkan bisa lebih besar. Sebab, wilayah Indramayu yang luas serta sempitnya waktu kampanye mengharuskan tim sukses membuat produk kampanye yang paling efektif mendatangkan dukungan suara.

Oleh karena itu, dana yang dibutuhkan lebih banyak. Dari enam pasangan calon yang bersaing, sedikitnya akan terjadi perputaran dana kampanye Rp 12 miliar selama sebulan terakhir. "Untuk pemilihan kepala desa saja seorang calon kuwu (kepala desa) bisa mengeluarkan Rp 100 juta-Rp 500 juta. Kalau bupati, pasti lebih besar," ujar Nanang, Selasa (27/7).

Menurut Ruswa, Ketua Tim Sukses Pasangan Uryanto Hadi-Abas Abdul Jalil, dana kampanye yang disiapkan Rp 1 miliar-Rp 3 miliar. Dana sumbangan partai politik pengusung dan donatur yang peduli perubahan dipakai untuk pembuatan atribut kampanye, sosialisasi, operasionalisasi, dan saksi pada hari pemungutan suara.

Besarnya dana sumbangan kampanye dari enam parpol pendukung tak sama. Sebab, setiap parpol memberikan kontribusi dengan cara masing-masing, baik berupa uang maupun keterlibatan memenangkan pasangan calon. "Sumbangan tidak hanya dilihat dari uangnya, tetapi keterlibatannya. Terlibat saja sudah mengeluarkan biaya," kata Ruswa.

Ketua Divisi Sosialisasi dan Kampanye Komisi Pemilihan Umum Indramayu Markatab menyebutkan, dana kampanye yang digunakan tiap pasangan calon tidak dibatasi. Namun, dana sumbangan dari setiap donatur dibatasi. Sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 50 juta, sedangkan dari parpol atau badan hukum swasta paling banyak Rp 350 juta.

Politik uang

Kecenderungannya, pengeluaran dana kampanye pasangan calon yang diusung parpol lebih banyak. Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya politik dan berdemokrasi di Indonesia masih mahal. Salah satu penyebabnya, tingkat pendidikan politik penduduk belum merata dan praktik politik uang masih membudaya.

Ketua Panitia Pengawas Pilkada Indramayu Sugeng Wahyudi mengakui, politik uang berkembang subur seiring dengan pragmatisme sikap pemilih, ditambah sebagian masyarakat belum sejahtera. Kebiasaan buruk beberapa kelompok masyarakat yang sengaja menjual suara demi kepentingan materi pun masih ada.

Upaya pencegahan politik uang, lanjut Sugeng, dilakukan Panwas, dari imbauan tertulis kepada semua pasangan calon hingga pengawasan ketat rekening dana kampanye setiap pasangan calon. "Selama ini yang dihukum hanya yang memberi uang, sedangkan yang menerima lolos dari tuntutan. Jika dua-duanya terkena sanksi, kemungkinan politik uang akan lebih kecil," ujarnya. (THT)***

Source : Kompas, Rabu, 28 Juli 2010 | 18:04 WIB