Menteri Kelautan dan Perikanan Tinjau Panen Raya Udang Vaname di Indramayu

Sabtu, 09 Maret 2013

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

KUNJUNGAN Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo di Desa Singaraja. Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.(Satim)*** Foto-foto : Satim/Pendopo Indramayu Online

Menteri Kelautan dan Perikanan

Tinjau Panen Raya Udang Vaname

INDRAMAYU, PENDOPO INDRAMAYU ONLINE - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo berkunjung ke Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (09/03/2013). Informasi yang disampaikan pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, Kamis (07/03/2013)  mengabari,  kunjungan Menteri Sharif Cicip Sutardjo untuk pertama kalinya datang ke Kota Mangga Indramayu, dalam rangka menyaksikan langsung panen raya udang vaname di Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.

Selain udang vaname, Indramayu juga dikenal dengan kawasan pertambakan yang menghasilkan ikan bandeng. Meski tidak dijelaskan berapa ton per tahun udang vaname dan ikan bandeng yang dihasilkannya.

Di sekitar lokasi kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan sejak tiga hari sebelumnya sudah dipersiapkan berbagai hal dalam acara penyambutan. Salah satunya, lokasi kunjungan menteri pun ditata dan panitia pun memasang tenda dan spanduk.

Sejumlah wartawan dari berbagai media massa cetak dan elektronik baik dari Jakarta maupun lokal, terlihat mengabadikan momen tersebut. Sabtu (09/03/2013) siangnya, beberapa situs internet menulis kunujungan Menteri Sharif Cicip Sutardjo ke Indramayu.

Sebagian warga Indramayu berharap, kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut membawa angin segar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di sepanjang pantai Indramayu.

Adanya aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan nelayan Indramayu dalam kunjungan menteri, konon, sebagai ekspresi harapan dan permintaan warga nelayan agar nasibnya lebih diperhatikan pemerintah.(Satim)***

Panen Raya Udang Vaname : Nelayan Indramayu Berunjuk Rasa Sambut Menteri Kelautan dan Perikanan

Sabtu, 09 Maret 2013

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

Nelayan Indramayu Berunjuk Rasa

Sambut Menteri Kelautan dan Perikanan

Sabtu, 09/03/2013 - 10:17

J.PAMBUDI/"PRLM"

RATUSAN nelayan berunjuk rasa menuntut keberpihakan pemerintah terhadap kehidupan nelayan, di Jln. Jenderal Sudirman Kabupaten Indramayu, Sabtu (09/03/2013). Pada hari yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo akan melakukan panen perdana di tambak udang, tak jauh dari lokasi unjuk rasa.***

INDRAMAYU,(PRLM).-Ratusan pengunjuk rasa dari kalangan nelayan menyambut kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo ke Indramayu, Sabtu (9/3). Mereka menuntut keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap nelayan.

Berdasarkan pemantauan "PRLM", ratusan massa sudah memulai aksinya di depan kantor DPRD Kabupaten Indramayu sejak pukul 08.00 WIB. Massa yang tergabung dalam "Gerakan Nelayan Menggugat" ini merupakan gabungan dari sejumlah perhimpunan nelayan yang berada di Indramayu.

Sedianya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo akan mengikuti panen perdana di tambak udang Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. (A-179/A-107)***

Source : PR Online, Sabtu, 09 Maret 2013

Kliping Berita Pilgub Jabar 2013 :Keputusan KPU Jabar Dinilai Cacat Hukum

Jumat, 08 Maret 2013

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

KLIPING BERITA PILGUB JABAR 2013

Keputusan KPU Jabar

Dinilai Cacat Hukum

Jumat, 08/03/2013 - 20:20

BANDUNG, (PRLM).- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat memfoto kopi formulir C1 dan C6 untuk keperluan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang baru saja berlangsung, dinilai cacat hukum.

            Keputusan itu tidak memiliki dasar hukum dan malah menyimpang dari Undang-undang (UU) sehingga dicurigai itu dilakukan untuk memenangkan pasangan tertentu.

Hal itu dikatakan peniliti dan staf pengajar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) Marojahan Panjaitan, kepada wartawan di ruang kerjanya di Jln. Braga, Jumat (8/3).

"Dalam UU ada kelebihan untuk mengatasi kekurangan itu, ada cadangan lebih 2,5 persen. Kelebihannya atau kekurangan ada berita acaranya dan ada di UU," katanya.

Beberapa hari menjelang pemungutan suara Pilgub Jabar, KPU Jabar membuat aturan yang membolehkan foto kopi formulir C1 dan C6 karena kekurangan. Form C1 digunakan untuk rekapitulasi suara di tempat pemungutan suara (TPS) dan C6 adalah undangan untuk para pemilih.

Marojahan mengatakan, menurut keterangan KPU Jabar, pembolehan foto kopi disebabkan ada kekurangan karena salah cetak. Namun, mekanisme yang ditempuh tidak boleh dengan foto kopi melainkan sesuai UU.

"Ketika saya tanya ke Pak Yayat (Ketua KPU) pada talkshow di radio, apa dasar hukumnya? Kelabakan dia dan bilang sudah ada rapat pleno. Memangnya rapat pleno bisa mengubah UU? Jadi, di kebijakan itu ada pelanggaran terhadap UU," imbuhnya.

Ia menyatakan, masyarakat seharusnya bergerak untuk melaporkan KPU Jabar ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Apalagi bila kebijakan itu disinyalir untuk menguntungkan pihak tertentu. Itu pun dinilainya tidak baik untuk pendidikan politik generasi muda ke depan.

Pada Selasa (5/3), Sekretaris KPU Heri Suherman dan komisioner KPU Jabar Iin Endah Setiawati diklarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Jabar.

Klarifikasi itu atas laporan tim pemenangan Dede Yusuf-Lex Laksamana tentang penggandaan C6 dengan foto kopi.

Menurut Ketua Panwaslu Jabar Ihat Subihat, penyelenggara Pilgub Jabar telah memfoto kopi 271 ribu form C6. Itu ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada pemilih untuk bisa memilih.

Setelah klarifikasi KPU, Panwaslu juga berencana mengundang PT Tomasu yang berkantor di Jatinegara, Jakarta Timur. "Untuk meminta keterangan terhadap kekurangan logistik seri C itu," kata Ihat.

Heri pun mengatakan, C6 digandakan karena kekurangan sementara percetakan tidak sanggup memenuhi semua kebutuhannya. Meski begitu, form C6 itu harus tetap dibubuhkan tanda tangan asli Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Prinsipnya C6 hanya blanko form pemberitahuan waktu dan tempat memilih. Jadi tidak ada halangan dicopi, toh KPPS akan mencocokan dgn salinan daftar pemilih tetap (DPT). Tidak mungkin digunakan yang tidak berhak," ujarnya. (A-160/A-89)***

Sumber : PR Online, Jumat, 08 Maret 2013