JELAJAH CIMANUK-CISANGGARAUNG 2010 : Situ Bersahabat dengan Sampah dan Limbah

Situ Prajagumiwang Indramayu

Bersahabat dengan Sampah dan Limbah

INDRAMAYU – Sebuah pemandangan kurang sedap masih terlihat dari Situ Prajagumiwang Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat hingga Selasa (31/8) sore. Situ Prajagumiwang terkesan tak seindah kisah legendanya pada masa silam. Konon, sekitar Abad XV kawasan tersebut merpakan daerah kekuasaan Raja Prajagumiwang. Sungai Cimanuk yang melintasinya sangat besar. Bahkan, kondisi Sungai Cimanuk Indramayu pada saat itu merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Jawa Barat. Lalu Indramayu pun dikenal pula sebagai daerah agraris yang turut menopang stok pangan nasional.

Airnya yang bersih didukung dengan kondisi topografi yang masih memungkinkan untuk mengembangkan usaha di bidang jasa kepelabuhan, Sungai Cimanuk pada masa itu benar-benar dijadikan sandaran kehidupan yang paling dominan oleh mayoritas masyarakat di Bumi Wiralodra Indramayu.

Meski Buku Sejarah babad Dermayu yang dirilis H. A. Dasuki dan kawan-kawan pada tahun 1970 tak banyak mengungkap tentang Situ Prajagumiwang, namun ada beberapa penggalan kalimat yang mengisyaratkan bahwa pada masa lalu di sekitar kapung yang kini dijadikan kawasan Kelurahan Paoman, kawasan pusat batik Indramayu yang telah bercokol berabad-abad itu, memang mengisyaratkan adanya kerajaan Gumiwang dengan areal kawasan kerajaannya. Kendati demikian, untuk menggali sejarah yang ada di Prajagumiwang itu tampaknya tidak mudah. Kesaksian dan bukti-bukti peninggalan masa lalu, harus dikumpulkan untuk dijadikan salah satu media penelitian dan penggalian sejarah.

Ahmadi (75), boleh jadi salah satu tokoh sejarah dan seni budaya yang ada di sekitar Kampung Anjun Kelurahan Paoman patut untuk diminati keterangan dan kesaksiannya seputar Situ Prajagumiwang dan Sungai Cimanuk yang pernah berjaya pada masa silam. Ia juga tokoh seniman yang lahir dan sempat ngetop dari dunia pedalangan, karena Ahmadi memang dalang wayang golek cepak yang pernah berjaya pada era 70-an hingga tahun 1980-an.

“Kini saya hanya menikmati masa-masa suram dari dunia pedalangan wayang golek cepak Indramayu. Saya juga ikut sedih menyaksikan nasib teman-teman yang sesama dalang wayang golek cepak. Kalau tidak nyambil pekerjaan lain, keluarga mereka harus makan apa ? Namun begitulah jaman, bisa berubah dengan cepat dan menenggelamkan kesenian dan sejarah kejayaan masa silam. Entah kapan Prajagumiwang bisa bangkit kembali ?. Allahu’alam,” katanya.

Ahmadi mengharapkan, pemerintah mampu melindungi cagar budaya dan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Indramayu, khususnya di kawasan Prajagumiwang yang terkenal dengan sentra pengrajin Batik Paoman hingga kini. Tapi jumlah penduduk dan Jika Situ Prajagumiwang bisa dijaga kelestariannya hingga kini, mungkin taka akan ada lagi warga yang membuang limbah cair dan sampah di Sungai Cimanuk Prajagumiwang.

“Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih rendah. Mereka dengan seenaknya membuang limbah cair dan sampah ke Sungai Prajagumiwang. Kini sungai itu kotor dan berbau,” ungkap Saprorudin (38), warga setempat yang juga turut dipusingkan oleh ulah beberapa warga yang diduga ikut mengotori Sungai Prajagumiwang tersebut.

Sejauh ini, pihak yang paling bertanggung jawab terhadap Sungai Cimanuk, yakni Dinas PSDA & Tamben (dulu Dinas PU Pengairan) setempat, belum berani menjamin kebersihan Sungai Prajagumiwang termasuk pemeliharaannya. Alasannya maacam-macam, termasuk berdalih tak punya anggaran yang cukup.

“Wilayah tanggung jawabnya Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung (BBWS) di Cirebon, Bandung, dan pemerintah pusat,” tutur Ir. Firman Muntako, Kepala Dinas PSDA & Tamben Kabupaten Indramayu, beberapa waktu lalu.

Dalam catatan Tim Jelajah Cimanuk-Cisanggarung 2010, sejak tahun 2008 silam, pihak BBWS Cimanuk-Cisanggarung telah melelangkan sejumlah paket pekerjaan perbaikan saluran dan pengurasan Sungai Cimanuk Indramayu. Bahkan sampai 2010, lelang pekerjaan sejenis sudah dilakukan.

“Namun harap maklum, karena anggarannya tidak banyak, sehingga perbaikan saluran sepanjang Sungai Cimanuk dilakukan bertahap,” ujae sumber-sumber di kantor BBWS Cimanuk-Cisanggarung, belum lama ini. Namu yang pasti, Situ Prajagumiwang masih bersahabat dengan limbah dan sampah.....!!!!. (Satim)*** Data dan foto diolah dari Tim Jelajah Cimanuk-Cisanggarung 2010.

KPU Tetapkan Anna-Supendi

KPU Tetapkan Anna-Supendi

MINTA DITUNDA. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Indramayu untuk Demokrasi berunjuk rasa di depan kantor KPU Indramayu, Jumat (27/8).

Ratusan Massa Tuntut Tunda Hasil Penetapan

INDRAMAYU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu akhirnya menetapkan pasangan nomor urut 4, Hj Anna Sophanah-Drs H Supendi MSi sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Periode Tahun 2010-2015, Jumat (27/8). Penetapan yang dilakukan dalam rapat pleno KPU tersebut dihadiri oleh seluruh anggota KPU, unsur muspida, panwaskab, serta seluruh anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Sekretaris KPU Indramayu, Drs Ivan Casripan MSi menjelaskan, dalam penetapan pasangan calon terpilih ini tidak mengundang pasangan calon maupun saksi dari masing-masing pasangan calon. Meskipun demikian, semua pasangan langsung mendapatkankan surat pemberitahuan tetang penetapan calon terpilih.

“Selain mengirimkan surat pemberitahuan ke masing-masing calon, penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2010-2015 ini juga diumumkan melalui media massa baik cetak maupun elektronik,” tandasnya.

Ivan menjelaskan, setelah penetapan calon terpilih, selanjutnya KPU akan menyampaikan hasil pilkada dilengkapi berita acara penetapan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Indramayu, Bupati Indramayu, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Menteri Dalam Negeri.

Sementara pelantikan dan pengambilan sumpah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2010 mendatang.
Ratusan Massa Tolak Hasil Pemilukada

Sementara itu ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Indramayu untuk Demokrasi, berunjuk rasa di depan Kantor KPU Kabupaten Indramayu. Dalam aksinya, massa tersebut menuntut pembatalan hasil rapat pleno. Ratusan aparat kepolisan ikut menjaga dengan membuat membarikade pagar betis, agar massa tidak masuk ke halaman KPU. Bahkan, kepolisian juga menyiapkan mobil Water Canon guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Massa yang bergerak dari Islamic Center sekitar pukul 09.30 tersebut mengusung aneka poster penolakan terhadap hasil Pemilukada 2010 yang dianggap telah dinodai kecurangan oleh salahsatu pasangan.

“Kami menolak hasil Pemilukada 2010 ini, sebab telah dicurangi oleh salahsatu kontestan pemilu. Mereka melakukan aksi kecurangan dengan melibatkan mesin birokrasi dalam meraih suara dari masyarakat,” kata Kordum aksi, Ares Sinatria.

Pada aksi tersebut, massa juga meminta Ketua KPU Kabupaten Indramayu Ahmad Khotibul Umam menunda hasil penetapan Pemilukada 2010. Bahkan ratusan massa juga meminta seluruh perangkat KPU melakukan sumpah pocong. Hal ini guna membuktikan bahwa, KPU Kabupaten Indramayu netral dan tidak memihak kepada salahsatu calon.

“Kami meminta Ketua KPU Kabupaten Indramayu melakukan sumpah pocong,” pinta Solihin, salahsatu korlap aksi.

Namun aksi tersebut ditolak tegas oleh pihak KPU Kabupaten Indramayu. Khotibul Umam yang hadir di hadapan ratusan massa mengatakan, siapapun bisa mengajukan penolakan hasil keputusan tersebut. Syaratnya, harus dilakukan melalui pengajuan secara resmi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, KPUD memberikan batas waktu tiga hari bagi siapapun yang mengajukan gugatan terhadap hasil penetapan. Batas waktu itu akan dimulai pada Senin (30/8) sampai Rabu (1/9).

“Terkait sumpah pocong, kami tidak akan melakukannya karena itu tidak ada dalam aturan. Sebab kami telah disumpah dan demi Allah kami telah menjalankan pemilukada ini sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Kami juga tidak memihak kepada salahsatu calon manapun,” tegas Khotibul di hadapan massa. (oet/alw)***

Source : Radar Cirebon, Sabtu (Pon), 28 Agustus 2010

PENTING ANDA BACA :

• Sekda: Data Sudah Diralat
• Nelayan RI Dihargai Rp2,8 M Per Orang
• Akan Ada Pemadaman Saat Malam
• Tiga Trafo Listrik Terbakar
• Hari Ini Kampus III Unswagati Diresmikan
• Harga Daging Malah Turun
• Urus Lapindo, Ical Habis Rp 8 Triliun
• Tiongkok Cekal Makanan AS
• Polemik Yogya Belum Berakhir
• KPU Tetapkan Anna-Supendi

Pleno Penetapan Ditolak Massa

Pleno Penetapan Ditolak Massa

INDRAMAYU - Rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih pemilu kepala daerah (pilkada) Indramayu diwarnai unjuk rasa massa yang kecewa terhadap hasil pilkada. Pengunjuk rasa menuntut penetapan pasangan calon terpilih ditunda dan pemilihan ulang digelar.

Sekitar 200 pengunjuk rasa, yang berasal dari Aliansi untuk Demokrasi Indramayu Transparan, Aliansi Masyarakat untuk Demokrasi, dan perwakilan pasangan calon yang kalah, berunjuk rasa di depan Kantor KPU Indramayu, Jumat (27/8) pagi. Pada saat bersamaan, KPU sedang menetapkan pasangan calon Anna Sophanah-Supendi sebagai pemenang pilkada Indramayu 2010.

Pengunjuk rasa menilai, nilai-nilai demokrasi di pilkada Indramayu telah ternodai. Itu karena mereka melihat banyak temuan praktik kecurangan pasangan pemenang, disertai tidak profesionalnya kerja KPU Indramayu.

Kecurangan itu di antaranya, kata Solihin, seorang demonstran, pengerahan kepala desa dan camat oleh Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin, suami Anna Sophanah. Aparatur pemerintahan terkecil di desa itu menjadi mesin politik pasangan Anna-Supendi. Pasangan ini pun menang dengan perolehan suara mutlak, 60,78 persen dari 841.315 suara sah.

Dugaan politik uang juga dituduhkan pengunjuk rasa kepada pasangan Anna-Supendi karena Bupati Irianto (Yance) mencairkan anggaran dana desa beberapa hari sebelum waktu pencoblosan. KPU dianggap tidak netral karena salah seorang anggota KPU Indramayu adalah kerabat Anna, dan sering melanggar aturan yang mereka tetapkan sendiri.

Menanggapi pernyataan demonstran, Ketua KPU Indramayu Ahmad Khotibul Umam meminta pihak yang kecewa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Anda punya hak menggugat di MK dan kami akan dukung jika Anda melakukan hal itu. KPU tidak ingin mencederai pasangan mana pun. Kami mencoba untuk profesional," kata Umam.

Banting kursi

Pengunjuk rasa terus memaksa masuk ke Kantor KPU, tetapi berhasil dihalau polisi. Akhirnya, KPU memberi kesempatan dialog dengan pengunjuk rasa. Dalam kesempatan itu, mereka mempertanyakan kinerja KPU, tetapi tidak banyak menyinggung tentang pasangan Anna-Supendi yang mereka anggap curang.

Umam mencoba menjelaskan dugaan ketidakprofesionalan KPU Indramayu, seperti pelipatan surat suara di Kantor KPU, verifikasi data suara dukungan pasangan perseorangan, adanya pemilih yang tak tercantum dalam daftar pemilih tetap, dan keberadaan dua kotak suara di tempat pemungutan suara.

Umam menegaskan, semua yang dilakukan KPU Indramayu sudah sesuai peraturan KPU dan Undang-undang tentang Pemilihan Umum. Sayangnya, pengunjuk rasa malah emosi dan menyudutkan KPU atas kemenangan Anna-Supendi. Bahkan, saat Umam memberikan penjelasan, dua pengunjuk rasa membanting kursi dan memecahkan kaca meja di Aula KPU. Dialog menjadi tegang dan polisi mengeluarkan perwakilan pengunjuk rasa dari aula.

Menurut Madri, anggota KPU, penetapan tetap dilakukan KPU meski ada desakan dan unjuk rasa dari sejumlah masyarakat. Mekanisme selanjutnya, pihak yang kecewa terhadap hasil pilkada bisa mengajukan tuntutan ke MK, paling lambat tiga hari kerja setelah penetapan. "Kalau hari ini ditetapkan KPU, berarti paling lambat adalah Rabu (1/9) karena hari Sabtu dan Minggu libur," kata Madri. (THT)*** Gambar : RC

Source : Kompas, Sabtu, 28 Agustus 2010 | 15:40 WIB

PEMILU KEPALA DAERAH : KPU Dinilai Lalai

PEMILU KEPALA DAERAH

KPU Dinilai Lalai

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum dinilai bersikap lalai dalam membuat peraturan sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan undang-undang yang menaunginya. Situasi ini menjadi penyebab utama begitu banyak masalah yang muncul dalam pemilu kepala daerah pada tahun 2010.

”Sebanyak 10 peraturan KPU yang dikeluarkan pada tahun 2010 semuanya melanggar undang-undang,” kata anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo, Jumat (27/8), saat berbicara dalam diskusi pilkada di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta. Hadir pula sebagai pembicara, anggota KPU, I Gusti Putu Artha; anggota Bawaslu, Wirdyaningsih; dan Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampouw.

Arif mencontohkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa KPU juga melakukan pendidikan politik. Hal ini tidak sesuai dengan UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. ”Tugas KPU hanya menyosialisasikan tahapan pemilu dan sebagainya, bukan melakukan pendidikan politik. Itu tugas partai,” ucap Arif dari Fraksi PDI-P.

Arif juga mengkritik kekacauan pilkada yang muncul gara-gara KPU enggan melakukan intervensi terhadap KPU provinsi atau terhadap KPU kota/kabupaten. ”Semangatnya selama ini adalah KPU bersifat struktural. Jadi, KPU pusat harus bisa menghukum KPU provinsi dan KPU kota/kabupaten,” ujarnya.

Wirdyaningsih mengakui peraturan yang tidak sinkron merupakan salah satu penyebab munculnya masalah dalam pilkada. Buruknya regulasi memberikan kontribusi cukup besar pada masuknya 155 permohonan kasus pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”Dari 180 pilkada yang sudah diselenggarakan, 155 di antaranya diajukan ke MK per tanggal 26 Agustus,” tuturnya.

Arif menengarai peraturan yang tidak sinkron memunculkan situasi tidak menentu. ”Celah seperti inilah yang nantinya mau dimanfaatkan,” katanya.

Jeirry mengungkapkan, sejak 2009, dia dan Arif sudah melihat ada banyak regulasi yang tidak sinkron. ”Saya sudah meminta agar semua pilkada 2010 ditunda dulu sampai regulasi diperbaiki. Kalau tidak, akan timbul banyak masalah. Ternyata prediksi ini benar,” ujarnya.

Putu mengakui ada regulasi yang tidak harmonis dengan undang-undang. Namun, Putu menegaskan, sebagai penyelenggara pilkada, KPU tergolong sukses. ”Dari 155 permohonan yang masuk ke MK, kami hanya kalah di 11 kasus,” kata Putu. (ato)***

Source : Kompas, Sabtu, 28 Agustus 2010 | 04:51 WIB

TEGUH MEINANDA : Pilkada Tanpa Biaya

Pilkada Tanpa Biaya

Oleh TEGUH MEINANDA

Ongkos politik untuk mengikuti pemilu kepala daerah, legislatif, apalagi presiden dipastikan sangat tinggi. Untuk terpilih sebagai calon bupati dan wakil bupati melalui kendaraan partai politik saja, paling tidak harus dikeluarkan dana Rp 1 miliar. Salah satu contoh, kandidat bupati dari Partai Demokrat dalam pilkada Kabupaten Bandung sekarang ini wajib menggelontorkan dana untuk partai Rp 1 miliar dan ini telah ia lakukan.

Hal itu tentu berlaku pula pada kandidat dari partai lain, termasuk calon independen atau perseorangan. Untuk memenuhi ketentuan verifikasi 3 persen dari jumlah pemilih berdasarkan undang-undang, calon independen harus mengeluarkan gizi yang tidak sedikit. Artinya, tidak bisa tidak ia harus mengeluarkan biaya untuk memfotokopi KTP penduduk sebagai bentuk dukungan. Itu belum termasuk biaya calo atau petugas yang langsung terjun ke masyarakat dalam mendapatakan KTP dimaksud.

Pengalaman penulis ketika menjadi tim sukses artis Primus Justisio pada waktu menjadi calon bupati Subang 2008 dari unsur independen, tidak kurang dari Rp 750.000.000 terpaksa dirogoh dari koceknya untuk mendapatkan KTP pendukung.

Setelah memperoleh kendaraan, sudah pasti biaya untuk kebutuhan sosialisasi dan kampanye sangat besar. Anggarannya bisa bermiliar-miliar. Perkiraan biaya yang harus dikeluarkan setiap kandidat untuk sosialisasi saja, sebelum masuk tahap kampanye, adalah lebih kurang Rp 3 miliar. Ini, misalnya, dialami pasangan Atori-Dadi dari Partai Demokrat yang sekarang tengah mengikuti pilkada Kabupaten Bandung 2010.

Biaya pilkada tersebut sepenuhnya ditanggung kandidat. Pembagiannya bisa 60 persen calon bupati berbanding 40 persen calon wakil bupati. Partai tidak berdaya alias lepas tangan. Tidak pernah ada cerita partai yang membiayai kandidat. Ini berlaku sejak Orde Baru dulu. Bahkan, partai yang selalu pasang harga untuk mereka yang ingin memperoleh kendaraan.

Oleh karena demikian, ongkos politik untuk menjadi pemimpin di pemerintahan tampaknya sangat besar. Hal itu tidak mungkin bagi mereka yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sehebat apa pun untuk terpilih menjadi seorang calon pemimpin daerah atau pemimpin bangsa, tetapi tak punya duit.

Namun, jangan salah, di balik ketidakmungkinan itu ada satu-dua orang yang dibekali kecerdasan yang mampu membuat akal-akalan. Ada calon yang lolos tanpa mengeluarkan ongkos besar, tetapi bisa sukses mendapatkan kursi kekuasaan menjadi seorang bupati atau wakil bupati.

Eep Hidayat yang sekarang menjadi Bupati Subang adalah salah satu contohnya karena mampu mengolah keadaan dan mengakalinya sehingga bisa lolos menjadi calon dari PDI-P dan terpilih menjadi Bupati Subang tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Konon hal serupa dilakukan Yadi Srimulyadi pada waktu menjadi pendamping Obar Sobarna yang sekarang tengah memimpin pemerintahan di Kabupaten Bandung. Bahkan, Eep Hidayat yang saya kenal sejak jauh sebelum reformasi bergulir cukup dikenal sebagai pemuda "bersandal jepit". Begitu pula kabar burung menyebutkan, kondisi Yadi sebelum menjadi Wakil Bupati Bandung tak jauh dari Eep Hidayat.

Permainan politik

Dalam pilkada Kabupaten Bandung yang kini tengah digelar, ternyata dijumpai pula calon kandidat wakil bupati serupa dengan Eep dan Yadi yang dengan kecerdasannya mampu memerdayai partai dan pasangannya tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Kandidat dimaksud adalah calon wakil bupati Bandung dari Partai Demokrat, Dadi Gyardani Jiwapraja. Tanpa modal finansial yang besar, ia sukses menempatkan dirinya menjadi wakil dari Demokrat.

Apa yang dilakukan Dadi mungkin oleh satu pihak dianggap menebeng, merugikan, dan mengundang amarah banyak orang, termasuk pasangannya yang terpaksa harus mengeluarkan biaya besar untuk menanggulangi biaya pilkada.

Namun, di lain pihak, justru akal-akalan yang dilakukan Dadi merupakan salah satu bagian dari permainan politik. Orang akan menghargai dan salut terhadap karier seseorang yang punya kepintaran merekayasa situasi sehingga bisa lolos mewakili partai dan setelah lolos.

Apalagi, setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, tidak ada orang yang bisa memberhentikannya karena terikat aturan dan undang-undang. Dari hitungan kasar, Dadi mengeluarkan biaya tidak lebih dari Rp 100.000.000, baik sebelum maupun saat kampanye sekarang ini. Dadi memang tidak sanggup memenuhi kewajiban 30 persen dari biaya keseluruhan karena memang tidak punya uang.

Hanya saja bagi Dadi dan juga pasti dirasakan Eep dan Yadi, karena tidak bermodal besar, terpaksa ada risiko yang harus ditanggung, yaitu terutama dalam menghadapi lingkungan tim sukses, orang-orang partai, dan yang menjadi pasangannya.

Ia pasti akan menerima cacian dan cemoohan dari orang-orang partai yang tadinya berharap mendapat fulus. Ia kemudian dimarahi, atau paling tidak dibaeudan, oleh pasangannya karena harus mengambil alih beban biaya keseluruhan, dan oleh lingkungan tim sukses yang sudah pasti banyak yang menyepelekannya.

Namun, semua itu bisa dimentahkan dengan mental kuat. Kandidat seperti ini bisa sambil lalu menjalaninya seperti menangkap angin yang berembus, atau sekadar masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri.

Korupsi

Sekarang kita tengah terjebak dalam situasi lingkaran setan yang membuat situasi tidak kondusif. Korupsi merajalela karena salah satu penyebabnya adalah ongkos politik yang tinggi sehingga terdapat kecenderungan bagi pemimpin yang terpilih akan berusaha sekaligus berjuang menutup semua ongkos yang pernah dikeluarkannya. Adapun pendapatan yang resmi ia terima tidak sepadan, seperti gaji gubernur hanya sekitar Rp 8 juta dan gaji bupati sekitar Rp 6 jutaan.

Kita sudah sama-sama tahu ongkos politik menjadi besar karena kandidat harus mampu melicinkan jalan menembus berbagai barikade yang ada di lingkaran partai dan konstituennya. Pengorbanan harta dan benda tidak bisa lagi dielakkan karena mereka harus dibayar atau paling tidak kecipratan.

Partai-partai yang kini ada tidak pernah mampu menjatuhkan pilihan kepada seseorang yang punya kapasitas sebagai pemimpin tanpa harus menoleh kemampuan biayanya. Boleh dibilang tidak ada artinya perekrutan dan seleksi pemimpin binaan partai karena pada akhirnya fulus menjadi penentunya.

Dengan demikian, kita harus menghargai petualangan yang dilakukan Eep Hidayat, Yadi Srimulayadi, dan Dadi Gyardani Jiwapraja sebab mereka bertiga bisa bersaing dan dengan kecerdasannya mampu memerdayai banyak pihak termasuk partai. Orang-orang seperti ini niscaya tidak punya beban berat dalam menjalankan kekuasaannya karena tidak perlu berpikir bagaimana mencari dana pengganti bekas pencalonannya.

TEGUH MEINANDA,

Mantan Wartawan PR

Source : Kompas, Jumat, 27 Agustus 2010 | 19:00 WIB

POLITIK : Kasus Yance Uji Soliditas Golkar

POLITIK

Kasus Yance Uji Soliditas Golkar

BANDUNG - Pemberhentian Irianto MS Syafiuddin atau yang lebih dikenal dengan panggilan Yance sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat menjadi batu ujian bagi soliditas partai berlambang pohon beringin ini. Jika tidak mampu menyatukan kembali elemen-elemen internal partai, bukan tidak mungkin Golkar Jabar semakin keropos dan gagal merebut hati rakyat.

Hal itu dikatakan pelaksana tugas Ketua DPD Golkar Jabar Happy Bone Zulkarnain, Rabu (25/8) di Bandung. Ia mengakui, pemberhentian Ketua DPD sebagaimana terjadi di Jabar merupakan yang pertama kalinya di tubuh Golkar.

Sebagaimana diberitakan, Yance diberhentikan lantaran menolak pelantikan Darip Mulyana sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Golkar Kabupaten Bekasi. Darip mengungguli Neneng Hasanah dalam musyawarah daerah (musda), Januari 2010. Dalam musda itu Darip meraih 13 suara, Neneng 10 suara. Yance malah melantik Neneng di Bandung.

Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham menyebut tindakan Yance itu tidak sesuai dengan kebijakan partai dan mencederai hasil musda. "Ia sudah diperingatkan sebanyak tiga kali, tetapi justru meneruskan kebijakannya yang bertentangan dengan hasil musda," katanya.

Konsolidasi

Happy mengatakan, pemberhentian ini akan memengaruhi soliditas Golkar di lapangan. "Oleh karena itu, langkah pertama saya sebagai pelaksana tugas ialah melakukan konsolidasi internal DPD Jabar dan bertemu dengan pimpinan DPD Golkar tingkat kabupaten/kota se-Jabar," katanya.

Pertemuan itu selain untuk menyosialisasikan keputusan DPP Partai Golkar, juga untuk menampung masukan dari para tokoh dan kader Golkar di daerah. "Tantangan ke depan sangat berat, terutama menghadapi sejumlah agenda politik, seperti pemilu kepala daerah dan Pemilu 2014," kata Happy yang juga salah satu wakil Sekjen DPP Golkar.

Pengalaman dari pemilu ke pemilu menunjukkan, Jabar merupakan salah satu lumbung suara Golkar. Pada Pemilu 2004 Golkar menang di Jabar dengan 28 persen suara. Pada pemilu lima tahun berikutnya, Golkar tersungkur di peringkat ketiga dengan 14,3 persen suara, tertinggal dari Partai Demokrat yang meraih 24,8 persen dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 14,7 persen. (REK)***

Source : Kompas, Kamis, 26 Agustus 2010 | 16:08 WIB

DPD Kabupaten/Kota Tolak SK DPP

DPD Kabupaten/Kota Tolak SK DPP

Yance Masih Miliki Legalitas Pimpin Golkar Jabar

INDRAMAYU - Para ketua DPD Partai Golkar kabupaten/kota menolak keputusan pencopotan jabatan ketua dan sekretaris DPD Partai Golkar oleh DPP. Karenanya mereka menilai H Irianto MS Syafiuddin (Yance) masih memiliki legalitas untuk memimpin Partai Golkar di Jabar.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan para ketua DPD Partai Golkar se Jabar dalam pertemuan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Indramayu, Rabu (25/8) malam. Sebagai tindak lanjut, H Irianto MS Syafiuddin akan membawa aspirasi dari para ketua DPD Partai Golkar tersebut kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Mengawali pertemuan, Yance dalam arahannya mengemukakan, diundang dan diadakannya pertemuan para ketua DPD kabupaten/kota di kesempatan itu bukan dalam kerangka mencari dukungan pascapencopotan dirinya dari jabatan ketua DPD Partai Golkar Jabar. "Tetapi karena ingin menanyakan legalitas saya sebagai ketua DPD Golkar Jabar. Sebab saya menjadi ketua kan karena dipilih oleh rekan-rekan," kata Yance di kesempatan tersebut.

Sementara, kata dia, belakangan DPP menerbitkan SK pencopotan dirinya dengan Nomor: Kep-84/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tertanggal 20 Agustus 2010. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L. Sambuaga dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Karena dinilai tidak menjalankan organisasi sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang berlaku di partai berlambang pohon beringin tersebut khususnya menyangkut kisruh Musda Partai Golkar di Kabupaten Bekasi.

Terkait kisruh Musda Kabupaten Bekasi, kata Yance, dalam masalah itu pun ia tidak membuat keputusan sendiri. Untuk penanganan masalah Kabupaten Bekasi, ungkapnya lebih jauh, DPD Golkar Jabar membentuk sebuah tim diantara yang duduk di dalamnya adalah Agus Salide dan Budi Asmara. (A-96/das)***

Source : Pikiran-Rakyat.com, Rabu, 25/08/2010 - 22:04

Pencopotan Yance tak Berdampak di Ciamis

Pencopotan Yance tak Berdampak di Ciamis

CIAMIS - Kasus pencopotan Irianto M.S. Syafiudin alias Yance sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, tidak berdampak bagi DPD Partai Golkar Ciamis. Untuk mentantisipasi agar semakin melebar dan merugikan partai, persoalan tersebut harus segera dituntaskan secara internal.

Demikian dikemukakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ciamis Engkon Komara, usai Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2009, Selasa di Gedung DPRD Ciamis. Meskipun demikian dia juga mengaku belum mengetahu secara pasti alasan pencopotan tersebut.

"Terus terang saya belum tahu pasti alasan pencopotan tersebut, hanya dari surat kabar. Dengan demikian kami tidak memberikan sikap apapun. Kami juga akan melakukan pertemuan, besok (hari ini, Rabu (25/8) di Bandung. Saya belum bisa berkomentar banyak," tutur Engkon.

Engkon yang juga Bupati Ciamis mengakui bahwa Yance memiliki basis dukungan Partai Golkar yang kuat di wilayahnya. Hal tersebut terbukti selama dua periode terpilih untuk memimpin Indramayu.

Dengan demikian, adanya pencopotan tersebut, secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap Partai Golkar di Indramayu. "Kalau khusus di Indramayu kami akui dukungannya sangat kuat, akan tetapi di luar daerah mungkin belum tentu sekuat di wilayah itu. Kami berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan," katanya.

Dia mengatakan apabila berdasarkan pemberitaan mengenai persoalan tersebut, maka sepenuhnya keputusan ada di tangan DPP partai berlambang pohon beringin. Terkait dengan SK pencopotan yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakri, Engkon menilai bahwa hal tersebut juga sudah sepengetahuan ketua umum.

"Saya kira persoalan tersebut juga sudah sampai di tangan ketua umum. Hanya saja sekali lagi saya berharap persoalannya segera dituntaskan. Cari solusi yang terbaik untuk semua," tuturnya. (A-101/das)***

Source : Pikiran-Rakyat.com, Selasa, 24/08/2010 - 20:17

Nasib Yance Ditentukan pada Rapat Evaluasi Pekan Depan

Nasib Yance Ditentukan pada Rapat Evaluasi Pekan Depan

YOGYAKARTA - Pencopotan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar Irianto M.S Syafiuddin (Yance) dan dan Dedy Mulyadi berdasarkan pertimbangan yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat peraturan organisasi dan tindakan tersebut dilakukan secara prosedural.

"Saya tidak percaya jika Yance mengatakan pemecatan tidak prosedural karena yang bersangkutan telah mengakui bersalah. Pengakuan bersalah disampaikan secara tertulis disertai pernyataan sanggup melaksanakan keputusan DPP," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) di Yogyakarta, Selasa (24/8).

Menurut Ical, Yance tak sepatutnya mengelak dari tanggungjawab atas keputusan induk organisasi partai. "Dia sudah mengaku bersalah kok di hadapan saya dan menyampaikan surat permintaan maaf sekaligus sebagai hak jawab," ujar dia.

DPP Partai Golkar juga mengeluarkan keputusan tentang pembentukan caretaker pembentukan ketua baru bersamaan pemecatan Yance. "Jika permohonan maaf Yance dianggap sebagai ungkapan tanggungjawab, maka nama yang bersangkutan bisa saja direhabilitasi dan jabatannya dikembalikan kepada yang bersangkutan. Itu tergantung hasil rapat evaluasi nanti," kata dia.

Sebaliknya rapat evaluasi memutuskan pemecatan Yance bersifat definitif, tidak bisa dianulir lagi, maka DPP Partai Golkar akan menyampaikan keputusan agar DPD Partai Golkar Jabar menyelenggarakan musyawarah daerah luar biasa dalam tempo tiga bulan sejak penetapan caretaker.

Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu I tersebut menyatakan keputusan memecat Yance sangat beralasan. "Yang bersangkutan tidak melaksanakan keputusan organisasi. Pelanggaran demikian masuk kategori kesalahan berat," kata Ical.

Keputusan DPP Partai Golkar tersebut sebagai puncak atas kasus konflik kepemimpinan DPD II Golkar Kabupaten Bekasi, antara kubu Darip Mulyana dengan Neneng Hasanah Yasin. Yance dicopot dengan alasan lalai dan menolak untuk melantik Kepengurusan DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Darip Mulyana. (A-84/A-122)***

Source : Pikiran-Rakyat.com, Selasa, 24/08/2010 - 17:19

DPD II Golkar Perlu Tenang

DPD II Golkar Perlu Tenang

TASIKMALAYA - Seluruh DPD II Partai Golkar di Jabar diharapkan untuk tenang dan bersikap cooling down menyangkut masalah Yance dan Dedi dengan DPP Partai Golkar. Hal itu dikatakan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Banjar Dr. Herman Sutrisno, Kamis.

Seperti diketahui, keputusan pemberhentian Yance dan Dedi terjadi karena DPP Partai Golkar merasa tidak dihargai, dengan memberikan peringatan sampai tiga kali.

Menurut Herman, jika DPP Partai Golkar menganulir, maka semua DPD II baiknya mendukung, tetapi jika DPP Partai Golkar tetap kepada pendiriannya, yaitu memberhentikan Yance dan Dedi, maka semua harus patuh kepada keputusan organisasi.

Menurut rencana, caretaker Happy Bone Zulkarnain yang akan melakukan sosialisasi soal keputusan DPP Partai Golkar sampai memberhentikan Yance dan Dedi."Saya yakin, Golkar tidak akan terpuruk, bila elitnya menggunakan hati nurani, bukan emosi," katanya.

Herman Sutrisno mengatakan, secara pribadi sangat prihatin dengan kasus pemecatan Yance dan Dedi. Hal itu baru pertama kali terjadi di tubuh Partai Golkar Jabar, sejak partai ini lahir.

"Saya tidak tahu, DPD Partai Golkar Jabar dengan 105 pengurus tidak respek terhadap DPP Partai Golkar," ujarnya.(A-97/A-26).***

Source : Pikiran-Rakyat.com, Kamis, 26/08/2010 - 19:27

Kisruh Golkar Jabar Harus Dibuka

Kisruh Golkar Jabar Harus Dibuka

TASIKMALAYA - Ketua DPD II Partai Golkar Kota Banjar Dr. Herman Sutrisno mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar harus berani membuka secara transparan biang kekisruhan di Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kab. Bekasi, yang berbuntut surat pemberhentian Ketua DPD Golkar Jabar Irianto M.S. Syafiuddin dan Sekretaris DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi.

"Terutama informasi dugaan permainan uang. Harus dijelaskan siapa yang menyerahkan uang itu, lalu diterima oleh siapa. Tolong hal itu dijelaskan secara transparan oleh DPP Partai Golkar," kata Herman Sutrisno yang juga Wali Kota Banjar, kepada "PRLM" Kamis (26/8) menanggapi kekisruhan di tubuh Partai Golkar Jabar.

Menurut informasi Musda Golkar Kab. Bekasi kedua di Bandung, terkait dugaan adanya permainan uang. Herman Sutrisno juga mendapatkan informasi itu, termasuk informasi bahwa DPP Partai Golkar juga mengetahui hal itu, termasuk menjadi salah satu dasar keputusan pemberhentian Yance dan Dedi Mulyadi.

Hanya saja, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham enggan menjelaskan soal dugaan permainan uang dalam kekisruhan di DPD Partai Golkar Jabar. Idrus hanya menegaskan bahwa Yance dan Dedi telah melakukan pelanggaran berat, tidak menjalankan organisasi dan melakukan sikap pembangkangan.

Dikatakannya, DPP Partai Golkar harus segera turun ke daerah berikan penjelasan secara transparan, kenapa lahir pemecatan. Tujuannya agar masalahnya tidak menjadi simpang siur.(A-97/A-26).***

Source : Pikiran-Rakyat.com, Kamis, 26/08/2010 - 19:07

Pemecatan Yance, Tindakan Berlebihan

Pemecatan Yance, Tindakan Berlebihan

BANDUNG - Pemecatan terhadap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar (PG) Jabar, Irianto M.S. Syafiuddin (Yance) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG adalah suatu tindakan yang berlebihan dan tidak pada tempatnya. Langkah pimpinan DPP PG mencerminkan tidak adanya suasana Komunikasi dan dialog antarjenjang kepengurusan.

Hal itu diungkapkan kader senior PG Ferry Mursyidan Baldan kepada "PRLM" melalui pesan singkatnya di Bandung, Rabu (25/8). "Seolah Partai dikelola dalam suatu manajemen yang sangat hirarkhis, kaku dan tidak memberi ruang untuk berkembangnya dinamika yang baik," kata Ferry.

Secara politis dan kepartaian, kata Ferry, pemecatan itu sangat mengabaikan 'posisi politik' Partai Golkar di Jawa Barat. Padahal selama ini Jabar dikenal sebagai salah satu basis Partai Golkar, dan selalu menyumbangkan jumlah kursi terbanyak di antara provinsi lainnya. Pemecatan itu pun sepertinya tidak mempertimbangkan eksistensi PG di provinsi yang memiliki populasi penduduk dan pemilih terbesar.

"Mau tidak mau, hal tersebut tentu mendatangkan kegalauan, kebingungan dan keresahan di kalangan elemen lainnya. Jika pengurus level provinsi saja dibekukan, apalagi pengurus level lainnya. Sebuah kabijakan yg tidak pas dalam suasana Ramadan, dan bisa disebut sebagai 'Ketupat Pahit bagi PG Jabar'," kata Ferry. (A-130/A-147)***

Source : Pikiran-Rakyat.com, Rabu, 25/08/2010 - 12:51

Idrus Marham :"Pemecatan Yance dan Dedi Sudah Final"

Idrus Marham :"Pemecatan Yance dan Dedi Sudah Final"

TASIKMALAYA - Keputusan pemecatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Irianto M.S. Syafiuddin alias Yanceu dan Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, sudah final. Keputusan tersebut sebagai bagian penegakan displin dan tindakan atas sikap pembangkangan yang dilakukan oleh Yanceu dan Dedi.

“Keputusan itu sudah final, tidak akan dianulir lagi. Keputusan itu merupakan pemberhentian Pak Yanceu dari jabatan sebagai Ketua DPD Golkar Jabar dan Pak Dedi sebagai sekretarisnya. Bukan pemecatan yang bersangkutan dari Golkar. Penegakan disiplin perlu dilakukan untuk kebesaran partai,” kata Idrus Marham, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, kepada “PRLM”, Rabu (25/8).

Ketika ditanya soal adanya gerakan dukungan terhadap Yanceu dari sejumlah DPD II (kabupaten/kota) Partai Golkar, dijawab Idrus, masalah sekarang bukan persoalan dukung mendukung, melainkan partai harus menegakkan displin atas sikap pembangkangan dilakukan oleh Yanceu dan Dedi. Jika pelanggaran atas ketidakdisplinan partai tidak dilakukan, maka kebesaran partai akan menjadi masalah.

Idrus yakin, kalau DPD II mengerti duduk permasalahannya, maka dukung mendukung tidak akan terjadi. Bahkan, dia yakin mereka yang akan memberikan dukungan akan mencabutnya kembali.

Menurut Idrus, kemelut itu berawal dari Musda Golkar Kab. Bekasi yang telah memilih Darip Mulyani. Musda tersebut sudah berjalan secara benar, tetapi dianulir oleh Yanceu, lalu membuat Musda Kab. Bekasi tandingan atau illegal yang memutuskan Neneng.

Ketika ditanya soal isu adanya aliran uang ke pengurus DPD Golkar Jabar, untuk melangsungkan Musda Golkar ulangan untuk Kab. Bekasi, dijawab oleh Idrus tidak mengetahui soal tersebut. “Hal yang jelas bahwa Musda yang dilakukan di Bandung itu illegal,” katanya.

Tindakan itu, kata Idrus, menunjukan bahwa kedunya tidak menjalankan roda organisasi sesuia dengan AD/ART yang berlaku di HGolkar. Makanya, keluar SK DPP Partai Golkar Nomor :KEP 84/DPP/GOLKAR./VIII/2010, tertanggal 20 Agustus. Keputusan itu, sudah disetujui juga oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Menanggapi soal kemungkinan Yanceu pindak ke partai lain, kata Idrus, hal itu adalah hak politik yang bersangkutan. “Itu hak yang bersangkutan, silahkan saja,” katanya. (A-97/das)***

Source : Pikiran-Rakyat.com, Rabu, 25/08/2010 - 22:49

Yance Dilamar Tiga Partai Besar

Yance Dilamar Tiga Partai Besar

BANDUNG – Dikabarkan telah dicopot dari jabatan ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat,Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin atau Yance mengaku sudah ”dilamar”sejumlah parpol terutama tiga partai besar. Yance enggan menyebutkan nama partai-partai yang telah melayangkan tawaran kepada dirinya.Yang pasti, tawaran tersebut diiringi jaminan bahwa dirinya pasti akan menduduki kursi unsur pimpinan partai bersangkutan.” Jika saya sudah tidak dipakai lagi di Partai Golkar, banyak partai lain yang berniat merangkul saya. Buktinya, sejak kabar pencopotan ini mencuat, banyak petinggi tiga partai besar yang melamar meminta saya bergabung. Jadi, saya tidak takut dipecat Golkar,” ujar Yance saat ditemui SINDO di sebuah kafe di Jalan RE Martadinata, Kota Bandung,kemarin.Yance berada di Bandung untuk tampil dalam kampanye pasangan calon yang diusung Partai Golkar di Pilkada Kabupaten Bandung dan menghadiri acara keluarga. Namun,meski menjadi incaran banyak parpol, Yance mengaku dirinya belum memberi respons terhadap semua tawaran yang datang. Termasuk kepada tiga parpol besar yang ingin merangkulnya. ”Itu karena saya masih meyakini bahwa SK pencopotan saya oleh DPP Partai Golkar belum final. Jadi, saat ini saya dalam posisi memberi klarifikasi kasus Musda (Musyawarah Daerah) DPD II Partai Golkar Bekasi sekaligus mempertanyakan legalitas SK pencopotan saya,”katanya. Menurut Yance, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar, surat keputusan DPP tidak bisa ditandatangani orang selain ketua umum. Sementara SK pencopotan dirinya (KEP-84/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tertanggal 20 Agustus 2010) diteken Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga dan Sekjen Idrus Marham. ”Saya tentu menyangsikan SK tersebut.Ketua umum saja mengaku tidak tahu, tapi sudah tersebar hingga ke kabupaten/kota.Ada apa di balik semua ini. Pasti ada yang ingin menjatuhkan saya,”tanyanya. Yance mengaku telah membentuk tim klarifikasi DPP I Partai Golkar Jabar untuk menguji legalitas SK pencopotan itu. Diberitakan sebelumnya, menurut Idrus Marham, DPP Partai Golkar memecat Yance dan sekretarisnya, Dedi Mulyadi (sekarang bupati Purwakarta), berdasarkan hasil rapat pimpinan DPP Partai Golkar pada 12 Agustus 2010.Yance dan Dedi dinilai mengabaikan perintah DPP Partai Golkar dan melanggar aturan organisasi terkait hasil Musyawarah Daerah DPD II Partai Golkar Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, DPP Partai Golkar telah meminta DPD I Golkar Jabar segera melantik Darip Mulyana dan sekretarisnya,Muthada Sobirin, sebagai Ketua DPD II Golkar Bekasi hasil Musda Bekasi yang berlangsung 12-20 Januari 2010 lalu.Namun,Yance tidak melakukan hal itu. Dia justru menggelar musda tandingan di kantor DPD I Golkar Jabar di Bandung dan melantik pasangan Neneng Hasanah dan sekretarisnya, Mahdi Syehan, pada 24 Februari 2010. Mengenai kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Yance mengaku dirinya tidak akan mengoreksi keputusannya kendati DPP Partai Golkar menilainya bersalah. Yance hanya mengakui jajaran pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Bekasi versi Neneng, bukan Darip. Dia mengungkapkan, saat Musda DPD II Golkar Bekasi digelar di DPD I Jabar, dirinya tidak hadir.Namun, dia tidak menyalahkan jajaran pengurus DPD I Jabar yang telah melantik Neneng sebagai ketua DPD II Golkar Kabupaten Bekasi. ”Tidak ada prajurit yang salah. Itu semua menjadi tanggung jawab saya,” tegasYance. Dia menjelaskan, musda yang digelar di Bekasi tidak legitimate karena sempat deadlock selama sehari. Karenanya, DPD I menggelar kembali Musda DPD II Bekasi di DPD I Jabar pada 24 Februari 2010. ”Mungkin inilah yang menyebabkan DPD Jabar dengan DPP silang pendapat.Saya yakin persoalan ini secepatnya clear kembali,” kataYance. Yance juga mengakui belakangan ini dirinya tidak terlalu intens mengurusi DPD I Partai Golkar Jabar karena sedang fokus pada upaya pemenangan istrinya, Annah Sopanah, di Pilkada Indramayu. Berdasarkan hasil penghitungan suara sementara KPUD setempat, Annah dan pasangannya menang telak dari para pasangan calon lain. Dalam wawancara khusus dengan SINDO pada Minggu (22/8) malam,Yance menyatakan sudah siap melanjutkan karier politiknya di partai lain. Menurut dia, sistem multipartai seperti sekarang memberi peluang kepada siapa pun termasuk dirinya untuk berkiprah di partai manapun. Yance menyebutkan beberapa partai nasionalis yang dinilainya memiliki visi dan misi tak jauh berbeda dengan Golkar dan dirinya dalam memperjuangkan idealisme politik. Misalnya PDIP, Partai Demokrat, dan bahkan Nasional Demokrat, sebuah ormas yang kabarnya disiapkan menjadi partai politik. Di tempat terpisah,Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Karawang Dadang S Muchtar menyatakan, keluarnya SK pencopotan Yance dan Dedi Mulyadi merupakan shock therapy bagi keduanya. ”Ini cambuk bagi mereka berdua dan jajaran pengurus DPD I Partai Golkar Jawa Barat agar benar-benar menjalankan roda organisasi sesuai AD/ART Partai Golkar,” tegas bupati Karawang yang biasa dipanggil Dasim ini di Kantor DPD II Golkar Karawang Jalan Ahmad Yani,Karawang,tadi malam. Dadang berharap kasus dinamika internal Partai Golkar ini cepat beres dan Yance serta Dedi kembali bertugas aktif di DPD I Golkar Jabar. ”Setelah segalanya clear,Yance dan Dedi benar-benar patuh menjalankan organisasi, saya akan sangat mendukung mereka,” pungkas Dasim. (tantan sulthon/ raden bagja mulyana) *** Sumber : Seputar Indonesia, Selasa, 24 Agustus 2010