Kunjungan Menteri Fadel Muhammad ke Indramayu : Pemerintah Komitmen Lindungi Nelayan

Kamis, 30 Juni 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

LOKASI TAMBAK GARAM - Menteri Perikanan dan Kelautan, Fadel Muhammad (kanan) didampingi Bupati Indramayu. Hj. Anna Sophanah (kiri) tengah memeriksa lokasi tambak pembuatan garam di Eretan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Senin (27/6/2011) siang. (Satim)*** Foto : Deni/HumasIndramayu

Pemerintah Komitmen Lindungi Nelayan

KANDANGHAUR, INDRAMAYU, PENDOPO INDRAMAYU ONLINE – Setelah Fadel Muhammad menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan, ia sering berkunjung ke Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Fadel beranggapan, Kabupaten Indramayu merupakan daerah potensial untuk pengembangan produksi garam nasional, serta salah satu daerah produktif untuk pengembangan perikanan tangkap di kawasan Pantai Utara (Pantura).

Fadel beranggapan, nelayan merupakan kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung pada musim, cuaca, dan keberadaan sumber daya alam tanpa kemampuan untuk mengontrolnya. Jadi sangatlah tepat apabila pemerintah berkomitmen untuk melindungi nelayan. Dalam kaitan tersebut, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan empat strategi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menurut Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad dalam kunjungan ke TPI Mina Bahari Eretan, Senin (27/6/2011) mengatakan, empat strategi tersebut yakni penguatan perubahan budaya nelayan, penguatan eliminasi hambatan usaha perikanan, penguatan perlindungan terhadap nelayan, dan penguatan sumber daya manusia nelayan.

Peningkatan kehidupan nelayan sebagai bagian cluster keempat yang dimandatkan kepada KKP selaku koordinator sejalan dengan misi kementerian. “Perlindungan usaha nelayan dilakukan melalui peningkatan peran usaha perikanan, pendapatan nelayan, ketahanan pangan berbasis sumberdaya perikanan dan pengembangan kegiatan ekonomi rakyat berbasis usaha perikanan harus didukung lintas sektor pemerintah pusat dan daerah,” kata Fadel.

Dalam kunjungan ke TPI Mina Bahari tersebut, disamping melakukan dialog dengan masyarakat nelayan setempat, Fadel didampingi Dirjen Perikanan Tangkap dan Dirjen KP3K juga berkesempatan untuk menyerahkan bantuan berupa Kartu Nelayan, Kartu Jamsostek, Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan, dan kapal perikanan 30 GT, serta peningkatan produksi garam. Kemudian dilanjutkan dengan berkunjung dan bertemu langsung dengan para pembudidaya garam di Desa Ilir Kecamatan Kandanghaur.

Fadel menambahkan, untuk jangka pendek, KKP menargetkan penurunan impor garam dari 2,187 juta ton pada tahun 2010 menjadi 1,022 juta ton pada tahun 2011. “Penurunan impor garam secara bertahap dilakukan sebagai upaya KKP untuk merealisasikan target swasembada garam pada tahun 2014. Dalam upaya merealisasikan target tersebut, KKP pada tahun 2011 melaksanakan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dengan dukungan angaran sebesar Rp 90 miliar. Rp 76 miliar diantaranya merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diperuntukkan kepada 2.057 kelompok usaha garam,” tegas Fadel.

Indramayu merupakan salah satu kabupaten potensial yang berkontribusi dalam memacu produksi garam nasional. Kabupaten ini memiliki lahan seluas 1.533 hektar sebagai lahan produksi garam yang akan dikelola oleh 90 kelompok dengan melibatkan 1.020 petambak garam. Sebanyak 24 ribu ton garam setidaknya akan dihasilkan dari Kabupaten Indramayu ini. Untuk merealisasikan target tersebut, Fadel Muhammad menyerahkan BLM PUGAR sebesar Rp 5 miliar untuk Kabupaten Indramayu. (Satim)***

Jalur Lelea Rusak : Warga Keluhkan Truk Pengangkut Tanah

Kamis, 30 Juni 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

Warga Keluhkan Truk Pengangkut Tanah

INDRAMAYU, PENDOPO INDRAMAYU ONLINE – Aktivitas truk pengkut tanah merah yang menggunakan ruas jalan Desa Tugu, Kecamatan Lelea hingga Desa Larangan Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu dikeluhkan warga.

Selain menimbulkan polusi, truk bertonase berat itu dituding memperparah kerusakan jalan di ruas tersebut. Untuk itu, warga mendesak pihak-pihak terkait agar melakukan penertiban segera. Apalagi ditengarai praktik pengangkutan tanah merah diduga tidak dibekali dengan izin galian C dari Badan Penanaman Modan dan Perizinan (BPMP) setempat.

“Harus segera dilakukan langkah penertiban. Jika terus dibiarkan, akan semakin merusak jalan dan warga juga yang akhirnya dirugikan,” tukas Darmin, salah seorang warga Lelea.

Ketika dikonfirmasi, pengelola galian, Saroni, menyatakan bahwa tanah merah itu memang diangkut menggunakan truk. Hanya saja, jika dilihat dari kapasitas dan daya angkut, beban truk masih wajar dan masuk standar yang ditetapkan. Menyinggung tentang dugaan belum dikantonginya izin galian C dari BPMP, lelaki yang juga sebagai guru di sebuah SD di Desa Telagasari, Kecamatan Lelea tersebut enggan menjelaskan rinci.

Ditemui terpisah, petugas di BPMP, Suratno, membenarkan soal belum terbitknya izin galian C tanah merah di Desa Tunggul Payung, karena dokumen yang diajukan pemohon masih dalam proses. Hanya saja, Suratno mengaku kaget ketika mengetahui bahwa kegiatan galian sudah berlangsung lama. Padahal, perizinan masih dalam proses. (C-24)***

Source : Kabar Cirebon, Senin, 27 Juni 2011

Pasar Kuliner Indramayu Yang Merana

Selasa, 28 Juni 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

Pasar Kuliner Indramayu Yang Merana

PASAR KULINER YANG MERANA – Pasar Kuliner di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, terkesan dibiarkan merana tanpa sentuhan tindakan untuk memfungsikannya. Pasar yang dibangun dengan biaya sekitar ratusan juta rupiah dari kas APBD Kabupaten Indramayu itu, kini menjadi pemandangan yang memperihatinkan. Bangunannya nyaris roboh, sehingga tak sedap dipandang mata. Konon, kini sering menjadi markas orang gila dan gelandangan. Pihak Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu yang dihubungi Pendopo Indramayu Online, konon, hingga kini belum merilis rencana aksi perbaikan terhadap kawasan pasar kuliner yang terkesan berantakan tersebut. (Satim)*** Foto-foto : Satim

Pemilihan Ketua PWI Jabar Gagal

Jumat, 24 Juni 2011
PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

Pemilihan Ketua PWI Jabar Gagal
Terjadi Akibat Kesalahan Teknis

Source : Pikiran Rakyat,
Jumat, 24 Juni 2011

Konfercab PWI Jabar Ricuh

Jumat, 24 Juni 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

Konfercab PWI Jabar Ricuh

Ilustrasi : bogoronline.com

INDRAMAYU, PENDOPO INDRAMAYU ONLINE - Konferensi Cabang (Konfercab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat yang berlangsung di Wisma Haji Indramayu, berlangsung ricuh. Hal ini terjadi karena adanya dua anggota PWI Kabupaten Bogor, Yati dan Asep Syahmid yang tidak memiliki hak suara dalam pemilihan ketua PWI Cabang Jawa Barat, ternyata ikut mencoblos.

Tidak hanya membawa atas nama pribadi kedua wartawan tersebut, namun keduanya juga mencoblos untuk mandat dari delapan anggota PWI lainnya. Tidak hanya itu, kericuhan tersebut juga terjadi karena adanya dugaan money politik yang dilakukan salah satu oknum tim sukses calon ketua PWI Cabang Jawa Barat.

Kericuhan terjadi sesaat setelah Yati dan Asep menyalurkan hak pilihnya dengan membawa mandat wartawan lainnya. Sekretaris PWI Kabupaten Bogor Hadi Piyarso yang mengetahui jika kedua peserta Konfercab tersebut tidak memiliki hak pilih, langsung memprotes aksi yang dilakukan oleh Yati dan Asep pada panitia pemilihan Ketua PWI Cabang Jawa Barat.

“Saya memprotes sepuluh suara yang dibawa oleh Yati dan Asep. Kedua orang tersebut membawa mandat orang lain, tapi mereka tidak memiliki hak untuk memilih,” teriak Hadi Piyarso.

Panitia pemilihan, Syafril yang mencoba menengahi protes dengan cara mengambil secara acak sepuluh suara, ditolak mentah-mentah oleh calon Ketua Danang Donoroso. Dia meminta kepada panitia agar menghadirkan kedua orang tersebut, dan menyebutkan siapa calon yang telah dipilihnya. “Saya menolak usulan pengambilan sepuluh suara secara acak. Saya meminta kepada panitia agar kedua orang tersebut dihadirkan dan menyebutkan nama calon yang telah dipilihnya,” kata Danang Donoroso.

Tidak hanya Piyarso Hadi, anggota PWI Kabupaten Bogor lainnya, H Dedi juga mengungkapkan adanya tindakan money politik. Hal itu dilakukan oleh oknum tim sukses Mirza Amir, yakni Janter dan Khairul. Keduanya mencoba membeli suara H Dedi dengan uang sejumlah Rp 300 ribu. “Saya disodorkan surat pernyataan bermaterai dan uang Rp 300 ribu. Tapi tawaran itu saya tolak, karena saya lebih mengedepankan kelangsungan organisasi,” tegas wartawan Megaswara TV tersebut.

Sementara itu, untuk menyelesaikan permasalahan itu, perwakilan dari PWI Pusat mengadakan rapat secara tertutup bersama calon ketua PWI Jabar dan calon ketua dewan kehormatan PWI. (KNT-BO)***

Source : bogoronline.com, Kamis, 23 Juni 2011

Pemilihan Ketua PWI Jabar Deadlock

Kamis, 23 Juni 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

Pemilihan Ketua PWI Jabar Deadlock

Ilustrasi : bogoronline.com

INDRAMAYU, PENDOPO INDRAMAYU ONLINE – Akibat kelalaian dalam registrasi anggota pemilik hak suara oleh panitia acara Konferensi Cabang (Konfercab) dan adanya praktik money politic yang dilakukan tim sukses calon ketua PWI, mengakibatkan Konfercab PWI Cabang Jawa Barat buntu dan terpaksa harus diulang lagi. meminta secara tegas agar pelaksanaan Konfercab tersebut ditunda. Hal ini dilakukan agar panitia Konfercab PWI Jabar tidak bermain mata dengan salah satu calon ketua PWI Jabar tersebut.

“Setelah dilakukan voting secara terbuka, peserta menghendaki agar pelaksanaan Konfercab PWI ini dilakukan dikemudian hari, menunggu jadwal yang lebih tepat lagi,” kata Atal S Depari, Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat.

Atal yang membatalkan penerbangannya ke Malang karena harus menyelesaikan permasalahan kecurangan pemilihan ketua PWI Cabang Jabar tersebut mengatakan, pihaknya akan memimpin secara langsung pemilihan Ketua PWI Cabang Jabar saat pelaksanaannya nanti. Hal ini dilakukan agar kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. “Saya akan memimpin secara langsung acara pemilihan ketua PWI bersama panitia lainnya,” tandasnya.

Sekedar mengingatkan, Ketua PWI Kabupaten Bogor H Danang Donoroso yang dicalonkan menjadi Ketua PWI Cabang Jabar memprotes adanya aksi kecurangan dalam pemilihan Ketua PWI Cabang Jabar tersebut. Indikasi adanya kecurangan sistemik tersebut dilihat dari adanya anggota PWI yang tidak memiliki hak pilih, namun dapat mencoblos. Tidak hanya itu, dia juga ikut mencoblos untuk anggota lainnya, yang telah memberikan amandat kepada anggota PWI itu.

“Dari awal kegiatan, saya telah dicurangi. Surat undangan Konfercab yang datang hanya 10 buah, padahal anggota kita yang memiliki hak pilih ada 19 orang. Dan sekarang, ada dua orang yang tidak memiliki hak pilih, namun bisa mencoblos untuk dirinya dan orang yang memberikan mandat,” kata pria yang menjadi rival berat Mirza Amir tersebut.

Dua anggota PWI yang belum memiliki hak pilih itu adalah Yati Maryati (KTA mati) dan Asep Syahmid (masih anggota muda). Mereka membawakan mandat dari delapan anggota PWI lainnya. Akibat kejadian tersebut, muncul desakan dari peserta Konfercab PWI Jabar agar ke-10 anggota PWI tersebut dipecat keanggotaanya dari PWI. Pasalnya, akibat ulah mereka telah mencoreng wajah PWI Jabar, di mana deadlock pemilihan Ketua PWI Cabang ini adalah yang pertama kalinya terjadi dalam sejarah PWI di Indonesia. (opik)***

Source : bogoronline.com, Kamis, 23 Juni 2011

Danang Sesalkan Kecurangan Konfercab PWI Jabar

Jumat, 24 Juni 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

Danang Sesalkan Kecurangan Konfercab PWI Jabar

CIBINONG, PENDOPO INDRAMAYU ONLINE - Ketua PWI Kabupaten Bogor, HRM Danang Donoroso menyatakan tetap akan maju dalam Konferensi Cabang (Konfercab) PWI Jawa

Barat. Alasannya, pihaknya ingin merombak kinerja PWI agar menjadi lebih baik. “Apa pun yang terjadi, saya tetap akan maju sebagai calon ketua PWI Jabar. Saya punya tujuan baik untuk PWI yang akan datang,” kata Danang kepada Bogor Online.

Lebih lanjut dia mengatakan, salah program yang akan dilakukannya adalah mengambil pengurus di tubuh PWI Jabar dari masing-masing perwakilan PWI yang ada di wilayah Jawa Barat. Pasalnya, mereka adalah ujung tombak PWI Cabang dalam memajukan PWI se-Jabar. “Yang tahu kondisi PWI di daerah adalah PWI Perwakilan. Karena itulah, saya akan merekrut pengurus dari masing-masing perwakilan,” katanya.

Terkait dengan gagalnya Konfercab PWI Jabar di Indramayu, Danang mengatakan jika pihaknya sangat kecewa terhadap oknum-oknum yang telah menodai pelaksanaan konfercab tersebut. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh tim sukses salah satu calon ketua itu, menandakan jika mental mereka sangat pengecut. “Kita sangat menyesalkan adanya kecurangan dalam Konfercab PWI di Indramayu. Tindakan tersebut sangat mencoreng muka PWI Jabar, di mana tindakan-tindakan jahat dilakukan hanya untuk memenangkan salah satu calon ketua,” kata Danang. (Ken Arok)***

Source : bogoronline.com, Jumat, 24 Juni 2011

Peduli Nasib Buruh Migran Merebak di Indramayu

Kamis, 23 Juni 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

Demo Peduli TKI

Pengunjuk rasa dari KAMMI Unwir Indramayu tengah berorasi di depan pintu gerbang DPRD Indramayu, Kamis (23/6/2011) siang. Tampak pula, Kapolres Indramayu, AKBP Drs. Rudi Setiawan Sik tengah memantau jalannya aksi unjuk itu.(Satim)*** Foto-foto : Satim/Pendopo Indramayu

Peduli Nasib Buruh Migran Merebak di Indramayu

· Mahasiswa Mendesak, Agar Dibuat Perda Buruh Migran

INDRAMAYU, PENDOPO INDRAMAYU ONLINE - Sekitar puluhan mahasiswa yang mengaku dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Universitas Wiralodra (Unwir) Indramayu, Provinsi Jawa Barat, melancarkan aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang DPRD Kabupaten Indramayu, Kamis (23/6/2011) siang.

Dikawal petugas dari Kepolisian dan Satpol PP Indramayu, puluhan mahasiswa tersebut menggelorakan semangat peduli nasib buruh migran yang berada di Arab Saudi. Terutama pada TKI yang tengah antri menunggu sanksi hukum pancung yang akan dijatuhkan Pemerintah Arab Saudi.

“Kami para mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Indramayu ini, untuk mengetuk hati nurani para wakil rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama ikut peduli dan melindungi buruh migran,” kata beberapa orator pengunjuk rasa.

Para pengunjuk rasa juga berharap, pemerintah bersikap tegas untuk menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi.

Dalam aksi unjuk rasa KAMMI Komisariat Unwir Indramayu itu, mendesak pemerintah agar mencegah jatuhnya beberapa korban TKI lainnya, selain Ruyati dan Ruyati-Ruyati lainnya yang masih menunggu antrian hukum pancung di sana. “Cukup Ruyati Saja !,” tegas pengunjuk rasa.

Sebelum meninggalkan pelataran pintu gerbang DPRD Indramayu, pengunjuk rasa sempat mengumpulkan koin guna pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Buruh Migran.

Aksi unjuk rasa tersebut di bawah kawalan petugas kepolisian setempat yang dipimpin langsung Kapolres Indramayu, AKBP Drs. Rudi Setiawan Sik, dibantu Satpol PP Kota Mangga.(Satim)*** Foto-foto : Satim/Pendopo Indramayu

KONFERCAB PWI JABAR 2011 : Wartawan Harus Lulus Uji Kompetensi

Rabu, 22 Juni 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

PWI FOTO BERSAMA – Jajaran Pengurus PWI Pusat dan Jabar foto bersama dengan jajaran Muspida di acara Konfercab PWI Jabar 2011 di Wisma Haji, Rabu (22/6/2011) sore. (Satim)*** Foto-foto : Satim

KONFERCAB PWI JABAR 2011

Wartawan Harus Lulus Uji Kompetensi

INDRAMAYU, PENDOPO INDRAMAYU ONLINE – Suasana Wisma Haji Indramayu, Provinsi Jawa Barat sejak Rabu (22/6/2011) hingga malam, terlihat ramai. Ratusan wartawan dari berbagai media massa dari sejumlah daerah di Provinsi Jawa Barat berkumpul di Wisma Haji Kota Mangga itu. Kehadiran insan pers sebanyak itu, bukan hendak berunjuk rasa, namun menghadiri Konferensi Cabang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat Tahun 2011, yang kebetulan bertempat di Kabupaten Indramayu.

Pihak panitia Konfercab PWI Jabar Tahun 2011 sebelumnya merencanakan, bahwa Konfercab akan berlangsung selama dua hari, Rabu (22/6/2011) hingga Kamis (23/6/2011) sore. Namun Ketua Umum PWI Pusat, H. Margiono meminta, agar jalannya Konfercab tersebut dipersingkat, cukup sehari semalam saja. Alasan Margiono dalam sambutannya, karena dirinya lah yang ingin menutup acara Konfercab PWI itu.

“Malam ini harus selesai. Acaranya jangan bertele-tele. Padat dan singkat. Yang penting Konfercab PWI Jabar 2011 ini berjalan lancar dan sukses,” kata Margiono di Gedung Wisma Haji Indramayu, Rabu (22/6/2011) sore.

Margiono mengatakan, seluruh anggota PWI diharapkan lulus uji kompetensi kewartawan
yang diselenggarakan PWI. “Sehingga para wartawan anggota PWI benar-benar menjadi wartawan yang teruji dan lebih profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya,” ujarnya.

Konfercab PWI Jabar 2011 itu menggagas tema “Membangun Citra Menuju Peningkatan Kompetensi Wartawan”. Sedangkan inti dari penyelenggaraaan Konfercab PWI Jabar 2011 itu, konon, untuk memilih kepengurusan yang baru di PWI Cabang Jabar. Para pemilihnya, para anggota biasa PWI yang ada di seluruh daerah di Jabar.

Meski tak sedikit pula wartawan yang merasa kecewa, karena rencananya akan dibuka Gubernur Jawa Barat (Jabar) H. Ahmad Heryawan, namun ia kebetulan hari itu kabarnya ada acara Sidang Paripurna DPRD Jabar, sehingga hanya mewakilkan pada asistennya.

Kemudian Bupati Indramayu, Hj. Anna Sophanah juga tidak hadir. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Drs. H. Cecep Nana Suryana MM yang mewakilinya mengatakan, Bupati Anna diceritakan, konon, sedang mengikuti Diklat di Jakarta. Unsur Muspida lainnya yang tampak hadir, diantaranya unsur Polda Jabar, unsur Polres Indramayu beserta jajarannya, dan penutup doa dipimpin Ketua MUI Kabupaten Indramayu. H. Juhadi Muhammad.(Satim)*** Foto-foto : Satim

Bupati Indramayu ‘Adakan” Proyek Siluman

Sabtu, 11 Juni 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

Bupati Indramayu "Adakan” Proyek Siluman

INDRAMAYU, PENDOPO INDRAMAYU ONLINE – Keberadaan proyek pengerukan tanah di tengah persawahan penduduk Desa Tersana, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dinilai sebagai proyek siluman. Proyek pengerukan tanah yang diduga untuk Embung, dan tanahnya dikirim ke pabrik-pabrik keramik, ini sama sekali tidak memiliki data dan imformasi yang jelas, karena tidak memiliki papan proyek.

PELITA Indonesia yang menyambangi lokasi proyek tersebut, melihat sebuah alat berat beko sedang melakukan pengerukan dengan kedalaman kurang lebi 5 meter, dan panjang sekitar 20 meter. Namun, PELITA Indonesia tidak memperoleh informasi secara akurat seputar keberadaan proyek itu.

Beberapa warga di sekitar proyek yang dimintai keterangannya, semuanya mengaku tidak mengetahui akan keberadaan proyek itu. “Saya tidak tahun ini proyek untuk apa. Tapi, katanya untuk Embung karena ir di sini agak susah,” ujar Hadi, salah seorang warga yang mengaku hanya menonton saja, tapi mengatur teknis kerja di proyek itu.

Untuk memgetahu kejelasam informasi seputar proyek tersebut. Hadi menyarankan PELITA Indonesia untuk menghubungi Buya Syakur Yasin, yang proyek ini. Karena, Buya Syakur Yasin sangat dekta dengan bupati,” kata Hadi dengan bangganya.

Sementara itu, salah seorang yang mengaku pencari kerja di proyek itu mengatakan, bahwa proyek tersebut milik Kuwu Tersana. “Bapak kalau mau meliput, tanyakan langsung ke Kuwu Tersana,” ungkapnya. Akan tetapi, ketika PELITA Indonesia menanyakan indentitasnya, orang tersebut marah dan membentak wartawan PELITA Indonesia. “Buat apa nama saya, tanyakan langsung saja ke Kuwu Tersana !,” bentaknya.

Berbagai kalangan berharap, agar Bupati Indramayu segera mengusut keberadaan proyek siluman tersebut. Pasalnya, selain tidak memiliki keterangan secara jelas, berbagai pihak memanfaatkan kedekatan Bupati dengan pihak pemilik proyek. (ad)***

Source : PELITA Indonesia, 24 Mei-06 Juni 2011/Tahun Ke-002/No. 0008/hal. 10

Jabar tak Satupun Raih Adipura

Jumat, 10 Juni 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.(Foto : lensaindonesia.com)***

Jabar tak Satupun Raih Adipura

BANDUNG, PENDOPO INDRAMAYU ONLINE - Tahun lalu, Provinsi Jawa Barat menjadi jumlah kabupaten/kota yang paling banyak mendapat Piala Adipura. Sebanyak 13 dari 26 kab./kota di Jabar saat itu, mendapat Piala Adipura dinilai mampu menjaga Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan.

Namun, tahun ini, antiklimaks. Tidak ada satupun kota/kab. di Jabar yang meraih Adipura. Muncul dugaan, itu terkait terungkapnya dugaan penyogokan yang dilakukan Kota Bekasi untuk meraih piala Adipura. "Apakah itu bentuk shock therapy atau bukan, kami tidak tahu. Mungkin saja ada perubahan-perubahan indikator penilaian atau ada peningkatan level yang dinilai," kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, di Gedung Sate, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (8/6) siang.

Untuk mengetahui alasan pasti itu, Pemprov. Jabar berencana menyurati Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). "Ya klarifikasi saja kenapa tidak ada satupun kota dan kabupaten di Jabar yang dapat Adipura. Padahal tahun lalu, Jabar menjadi peraih Adipura terbanyak oleh kabupaten dan kota secara nasional," katanya.

Heryawan menuturkan, dalam beberapa hari terakhir memang muncul banyak pertanyaan. Banyak yang menduga, tidak diberikannya Adipura kepada kabupaten dan kota di Jabar, merupakan bentuk sanksi KLH terkait kasus penyuapan Kota Bekasi pada tahun lalu, untuk memperoleh Adipura. Kasus suap penghargaan Adipura terjadi di Kota Bekasi, di tahun 2010 lalu. Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad diduga telah memberikan suap untuk meloloskan Kota Bekasi mendapatkan penghargaan Adipura. "Kami menganggap ini sebagai teguran," katanya.

Meski cukup kecewa dengan tidak adanya satu kota dan kabupaten di Jabar yang mendapat Adipura, tapi Heryawan sangat terhibur dengan penghargaan Kalpataru yang diterima Kab. Kuningan. "Ini penghargaan yang spektakuler. Penghargaan yang menunjukkan keberpihakan dan kepedulian daerah itu kepada lingkungan," katanya.

Heryawan menambahkan, Kab. Kuningan pernah tiga kali berturut-turut mendapat Adipura. Targetnya, tahun 2011 mendapatkan kembali sehingga jadi empat kali berturut-turut. "Demikian juga Kabupaten Indramayu. Targetnya tahun ini meraih Adipura yang kelima berturut-turut tapi gagal juga," katanya.

Kegagalan tersebut, kata Heryawan, harus disikapi dengan bijak. Artinya, Pemprov. Jabar dan kabupaten serta kota, harus mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan, jika ada. "Adipura sebenarnya penting untuk mendongkrak sektor pariwisata karena bisa menjadi daya tarik wisatawan. Nah, kita masih punya waktu di tahun ini untuk memperbaikinya agar tahun 2012 bisa banyak meraih Adipura," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jabar, Deny Juanda Puradimaja, mengatakan, kegagalan kabupaten dan kota di Jabar itu, menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. "Selama, kabupaten dan kota berjalan masing-masing. Alamiah saja," katanya.

Dari hal itu, Bappeda dan BPLHD (Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah) Prov. Jabar, mulai melakukan evaluasi-evaluasi. "Dari hasil evaluasi, menunjukkan, selama ini tidak pernah ada strategi perencanaan. Tiap daerah jalan masing-masing," ucap Deny.

Karena itu, ke depannya, Bappeda Jabar, BPLHD, beserta pemkab/pemkot, akan meningkatkan koordinasi untuk membuat strategi bersama. "Harus dibuat strategi secara keseluruhan. Bagusnya dibuat seperti itu. Harus direncanakan sejak awal. Lalu dibuat target untuk tahun depan, berapa daerah yang difokuskan untuk meraih Adipura. Jangan individu-individu," ucapnya. (A-128/das)***

Source : pikiran-rakyat.com, Rabu, 08/06/2011 - 21:26

Komentar Berita

• Yadi Tambun (not verified) on Kamis, 09/06/2011 - 17:24

Untung ada dewa penyelamat "Kabupaten Kuningan" yang peduli terhadap lingkungan sehingga bisa mendapatkan piala kalpataru, yang bisa dijadikan contoh bagi kabupaten/kota lainnya.

• reply

• Anonymous (not verified) on Kamis, 09/06/2011 - 13:55

Rek menang adipura kumaha, sampah loba di jalan, sampah masyarakat mah komo pabalatak... cing atuh perhatikeun nu karitu teh, ulah proyek we nu dipikiran teh, dampakna yeuh nu kudu dipikiran mah....

• reply

• junaedi (not verified) on Kamis, 09/06/2011 - 12:19

Itulah kesalahan Gubernur kurang memanage jawa barat....yg ada malah kacau balau

• reply

• The god father (not verified) on Kamis, 09/06/2011 - 12:07

Terbukti, selama ini penilaian adipura sarat kolusi, kota-kota yang seharusnya tidak layak mendapatkan adipura ternyata mendapatkan adipura, Kota/kab yang memenangkan adipura 2011 memang kota-kota yang berkualitas dari segi kebersihan dan penataan lingkungan.

• reply

• Anonymous (not verified) on Kamis, 09/06/2011 - 08:41

riweuh ceng macet,,sampah rea

• reply

Terumbu Karang Indramayu Rusak : Forum KKLD Diduga Mandul

Kamis, 9 Juni 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

TERUMBU KARANG RUSAK - Tampak dalam gambar terumbu karang yang rusak. (kanan) Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Ir. Aep Surahman. (Satim)*** Foto-foto : Ist.

Forum KKLD Diduga Mandul

· Kerusakan Terumbu Karang dan Ekosistem Laut Terkesan Tanpa Tindakan

INDRAMAYU, PENDOPO INDRAMAYU ONLINE – Kerusakan lingkungan di sektor kelautan yang terjadi di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, diduga kian “parah”. Setelah para petani tambak dan nelayan Kota Mangga itu “dihajar” pencemaran laut yang diduga akibat muntahnya cairan minyak mentah, kini, pencemaran dan kerusakan biota laut pun ditengarai cenderung parah di daerah Pantai Utara tersebut. Geger “kematian” dan kerusakan ekosistem laut Indramayu pun mencuat akhir-akhir ini. Fenomena itu memicu sejumlah pihak yang peduli lingkungan mempertanyakan kinerja aparatur pemerintah setempat.

Hasil pemantauan Pendopo Indramayu Online, dan keterangan berbagai sumber di pesisir laut Indramayu dalam sepekan terakhir menyebutkan, bahwa kerusakan lingkungan laut, termasuk hancurnya kawasan terumbu karang di Indramayu diakibatkan berbagai faktor. Akibat pencemaran minyak mentah dan sejenisnya, dan ulah manusia yang menggunakan penangkap ikan yang dilarang pemerintah, seperti jaring trawl (arad), dinamit, dan racun ikan, konon, faktor yang mendorong kehancuran lingkungan laut Indramayu.

Beberapa kalangan pun meminta, sudah saatnya aparatur pemerintah yang berwenang segera bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang diduga memicu kerusakan laut. Pasalnya, pelanggaran terhadap lingkungan laut sudah berlangsung bertahun-tahun. Namun hingga kini, belum terlihat adanya tindakan tegas dan sanksi hukum yang tegas, diseret ke meja hijau terhadap pihak-pihak yang disinyalir merusak laut berikut ekosistemnya.

“Jika dibiarkan berlarut-larut tanpa tindakan tegas dari aparat pemerintah yang berwenang, maka semakin mempercepat kerusakan laut di Indramayu. Masa depan laut Indramayu yang merupakan sumber kekayaan alam dan terkandung kekuatan ekonomi bangsa, cenderung tidak jelas,” kata beberapa warga yang menghuni Pantai Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Kamis (9/6/2011) siang.

Beberapa kalangan menilai, keberadaan Forum Konservasi Kawasan Laut Daerah (FKKLD) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Indramayu diduga mandul. Kalau tidak mau disebut mandul, kinerja dan langkah-langkahnya juga ditengarai kurang jelas. Sebagian kalangan juga menilai, FKKLD kemungkinan hanya “macan kertas” di atas meja, tapi melangkahnya sendiri-sendiri, atau tidak melangkah sama sekali.

Menanggapi komentar demikian, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Ir. Aep Surahman mengatakan, pihaknya memang menjadi komponen dari keberadaan FKKLD tersebut. FKKLD ini dikomandani Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, dengan keanggotaan lainnya yang melibatkan Syahbandar Perhubungan Laut Kabupaten Indramayu.

Menurut Aep (begitu sapaan sehari-hari Aep Surahman), keberadaan FKKLD hingga kini diakuinya belum bisa berbuat banyak. Jangankan berbicara kerja optimal. Sinkronisasi kinerja pun terasa masih sulit dilakukan untuk saat ini, karena dihinggapi berbagai faktor. Bahkam, Aep pun mengakui, kerusakan terumbu karang yang berada di Pulau Biawak dan Pulau Gosong Indramayu cenderung parah. “Itu hasil penelitian pihak Kementrian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu,” kata Aep Surahman, di kantornya, Rabu (8/6/2011) siang.

Ditanya keberadaan FKKLD yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Indramayu yang diduga tidak berfungsi dan mandul, Aep menjelaskan, pihaknya mengakui keberadaan FKKLD hingga kini belum bekerja secara optimal. Meskipun lembaga itu memiliki kewenangan untuk bertindak sesuai aturan hukum lingkungan di sektor kelautan, namun saat ini tidak bisa berbuat apa-apa.

“Sarana untuk menunjang kinerja FKKLD belum terpenuhi. Kalau bicara personil yang melibatkan sejumlah lembaga sih, sudah ada. Mestinya harus ada kapal motor dan perahu yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini, belum ada. Ya, harap maklum saja,” ujarnya.

Ditanya langkah apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan FKKLD bekerja nyata dan optimal, Aep hanya menyerahkan kepada beberapa komponen lembaga yang tergabung dalam FKKLD untuk bersama-sama mencarikan solusinya. Namun sampai kapan ada solusi ? Tampaknya belum jelas.

Sementara kerusakan biota laut Indramayu diduga cenderung parah. Fenomena yang dirasakan para nelayan saat ini, mencari ikan saja semakin sulit karena diduga plangton-plangton dan sejenisnya tidak berkembang biak secara maksimal. Padahal, beberapa tahun lalu, pihak Kementerian Kelautan telah memberikan hibah berupa kapal motor besar mirip “kapal pesiar” untuk Kabupaten Indramayu yang dikelola Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.

Jika kapal itu dikelola dengan baik guna memperlancar tugas-tugas Forum Konservasi Kawasan Laut Daerah (FKKLD), ada kemungkinan turut membantu kelancaran kinerja FKKLD. Tapi informasi yang diterima Pendopo Indramayu Online belum lama ini, bahwa kapal bantuan Kementerian Kelautan tersebut, malah pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga. Konon, kini berada di tangan kelompok nelayan setempat, bukan digunakan untuk kelancaran tugas-tugas FKKLD, seperti yang dikatakan Aep Surahman, kemarin. (Satim)***

Kisruh Kepemilikan Kawasan Hutan Jati Satim : Keraton Juga Klaim Lahan di Sumedang

Sabtu, 6 Juni 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

Keraton Juga Klaim Lahan di Sumedang

• Perum Perhutani Tetap Pilih Jalur Hukum

BANDUNG, PENDOPO INDRAMAYU ONLINE – Selain mengklaim lahan di Indramayu, Keraton Kasepuhan Cirebon pernah menempuh jalur hukum atas tanah yang dikelola Perum Perhutani di Blok Satim, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, seluas 30 hektar. Namun, di tingkat peninjauan kembali, pada tahun 2007 Mahkamah Agung menolak gugatan pihak Keraton.

“Untuk lahan di Indramayu, kami tetap mempersilahkan Keraton menempuh jalur pengadilan agar diperoleh kepastian hukum yang tetap,” kata Kepala Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten Bambang Setiabudi di Bandung, Jumat (27/5/2011).

Data Bagian Hukum Perhutani menyebutkan, pada 2002 Keraton versama empat pihak lainnya mengklaim lahan di Sumedang seluas 80 hektar, 30 hektar diantaranya milik Kehutanan dan sisanya lahan warga.

Kepala Bagian Humas dan Protokoler Kabupaten Indramayu Wawan Idris menyatakan, kondisi petani penggarap yang miskin di kawasan hutan Indramayu, yang kini disengketakan pihak Keraton Kasepuhan Cirebon dengan Perum Perhutani, memicu munculnya oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan mereka untuk kepentingan tertentu. Salah satunya, penguasaan lahan terkait rencana pembangunan jalan tol.

Menurut Wawan, sengketa lahan yang terjadi di Indramayu yang meliputi Kecamatan Haurgeulis, Gantar, Kroya, Bongas, dan Bangodua adalah persoalan lama. Namun, baru kali ini ada tuntutan penggarap untuk menjadikan tanah hak milik. “Saya menduga ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan warga. Salah satunya demi pembangunan Jalan Tol Cikampek-Cikamurang-Cirebon,” katanya.

Rencana pembangunan jalan tol itu, menurut Wawan, melintasi daerah-daerah yang kini disengketakan Keraton Kasepuhan dan Perum Perhutani. Kawasan hutan yang dulunya kurang bernilai ekonomis memiliki nilai jual tinggi setelah adanya rencana pembangunan jalan tol. “Kami belum tahu kapan pembangunan jalan tol itu direalisasikan, tetapi pengukuran dan rencana pembebasan mulai dilakukan,” ujarnya.

Terkait klaim kepemilikan lahan di Indramayu, Sultan Sepuh XIV Arief Natadiningrat menyatakan, akan menunggu undangan audensi dari Kementerian Kehutanan selaku pengelola tanah negara. Pihaknya tidak terburu-buru membawa kasus ini ke ranah hukum.

Menurut Bambang, Perhutani yang diberi hak pengelolaan sejak 1978 di Indramayu tetap berpegang pada berita acara tata batas oleh Pemerintah (Menteri Kehutanan). Dasarnya adalah UU tentang Pengukuhan Hutan, baik sebelum UU Kehutanan zaman kolonial Belanda (sebelum Boschordonantie voor Java en Madoera tahun 1927) maupun UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

RUU Pengadaan Tanah

Hak masyarakat atas tanah di Sumatera Barat dan berbagai daerah di Indonesia terancam hilang dengan bakal diberlakukannya RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Selain itu, penyusunan RUU tersebut, yang terkesan dilakukan secara diam-diam, juga dinilai tidak ideal dalam proses penyusunan sebuah Undang-Undang.

“RUU ini merupakan bencana,” kata Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abdul Kadir Wokanubun, Jumat (27/5/2011) di Kota Padang. RUU itu sesungguhnya tak massuk dalam Prolegnas 2011, tetapi tiba-tiba menyusup dan proses konsultasinya dengan sejumlah institusi dipercepat. “RUU ini menyimpang dari reforma agraria dan akan menimbulkan konflik antar lembaga,” katanya. (REK/DMU/INK)***

Source : Kompas, Sabtu, 28 Mei 2011