CARI BERKAH KLIK DI SINI

27 Agustus 2010

POLITIK : Kasus Yance Uji Soliditas Golkar

POLITIK

Kasus Yance Uji Soliditas Golkar

BANDUNG - Pemberhentian Irianto MS Syafiuddin atau yang lebih dikenal dengan panggilan Yance sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat menjadi batu ujian bagi soliditas partai berlambang pohon beringin ini. Jika tidak mampu menyatukan kembali elemen-elemen internal partai, bukan tidak mungkin Golkar Jabar semakin keropos dan gagal merebut hati rakyat.

Hal itu dikatakan pelaksana tugas Ketua DPD Golkar Jabar Happy Bone Zulkarnain, Rabu (25/8) di Bandung. Ia mengakui, pemberhentian Ketua DPD sebagaimana terjadi di Jabar merupakan yang pertama kalinya di tubuh Golkar.

Sebagaimana diberitakan, Yance diberhentikan lantaran menolak pelantikan Darip Mulyana sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Golkar Kabupaten Bekasi. Darip mengungguli Neneng Hasanah dalam musyawarah daerah (musda), Januari 2010. Dalam musda itu Darip meraih 13 suara, Neneng 10 suara. Yance malah melantik Neneng di Bandung.

Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham menyebut tindakan Yance itu tidak sesuai dengan kebijakan partai dan mencederai hasil musda. "Ia sudah diperingatkan sebanyak tiga kali, tetapi justru meneruskan kebijakannya yang bertentangan dengan hasil musda," katanya.

Konsolidasi

Happy mengatakan, pemberhentian ini akan memengaruhi soliditas Golkar di lapangan. "Oleh karena itu, langkah pertama saya sebagai pelaksana tugas ialah melakukan konsolidasi internal DPD Jabar dan bertemu dengan pimpinan DPD Golkar tingkat kabupaten/kota se-Jabar," katanya.

Pertemuan itu selain untuk menyosialisasikan keputusan DPP Partai Golkar, juga untuk menampung masukan dari para tokoh dan kader Golkar di daerah. "Tantangan ke depan sangat berat, terutama menghadapi sejumlah agenda politik, seperti pemilu kepala daerah dan Pemilu 2014," kata Happy yang juga salah satu wakil Sekjen DPP Golkar.

Pengalaman dari pemilu ke pemilu menunjukkan, Jabar merupakan salah satu lumbung suara Golkar. Pada Pemilu 2004 Golkar menang di Jabar dengan 28 persen suara. Pada pemilu lima tahun berikutnya, Golkar tersungkur di peringkat ketiga dengan 14,3 persen suara, tertinggal dari Partai Demokrat yang meraih 24,8 persen dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 14,7 persen. (REK)***

Source : Kompas, Kamis, 26 Agustus 2010 | 16:08 WIB

DPD Kabupaten/Kota Tolak SK DPP

DPD Kabupaten/Kota Tolak SK DPP

Yance Masih Miliki Legalitas Pimpin Golkar Jabar

INDRAMAYU - Para ketua DPD Partai Golkar kabupaten/kota menolak keputusan pencopotan jabatan ketua dan sekretaris DPD Partai Golkar oleh DPP. Karenanya mereka menilai H Irianto MS Syafiuddin (Yance) masih memiliki legalitas untuk memimpin Partai Golkar di Jabar.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan para ketua DPD Partai Golkar se Jabar dalam pertemuan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Indramayu, Rabu (25/8) malam. Sebagai tindak lanjut, H Irianto MS Syafiuddin akan membawa aspirasi dari para ketua DPD Partai Golkar tersebut kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Mengawali pertemuan, Yance dalam arahannya mengemukakan, diundang dan diadakannya pertemuan para ketua DPD kabupaten/kota di kesempatan itu bukan dalam kerangka mencari dukungan pascapencopotan dirinya dari jabatan ketua DPD Partai Golkar Jabar. "Tetapi karena ingin menanyakan legalitas saya sebagai ketua DPD Golkar Jabar. Sebab saya menjadi ketua kan karena dipilih oleh rekan-rekan," kata Yance di kesempatan tersebut.

Sementara, kata dia, belakangan DPP menerbitkan SK pencopotan dirinya dengan Nomor: Kep-84/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tertanggal 20 Agustus 2010. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L. Sambuaga dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Karena dinilai tidak menjalankan organisasi sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang berlaku di partai berlambang pohon beringin tersebut khususnya menyangkut kisruh Musda Partai Golkar di Kabupaten Bekasi.

Terkait kisruh Musda Kabupaten Bekasi, kata Yance, dalam masalah itu pun ia tidak membuat keputusan sendiri. Untuk penanganan masalah Kabupaten Bekasi, ungkapnya lebih jauh, DPD Golkar Jabar membentuk sebuah tim diantara yang duduk di dalamnya adalah Agus Salide dan Budi Asmara. (A-96/das)***

Source : Pikiran-Rakyat.com, Rabu, 25/08/2010 - 22:04

Pencopotan Yance tak Berdampak di Ciamis

Pencopotan Yance tak Berdampak di Ciamis

CIAMIS - Kasus pencopotan Irianto M.S. Syafiudin alias Yance sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, tidak berdampak bagi DPD Partai Golkar Ciamis. Untuk mentantisipasi agar semakin melebar dan merugikan partai, persoalan tersebut harus segera dituntaskan secara internal.

Demikian dikemukakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ciamis Engkon Komara, usai Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2009, Selasa di Gedung DPRD Ciamis. Meskipun demikian dia juga mengaku belum mengetahu secara pasti alasan pencopotan tersebut.

"Terus terang saya belum tahu pasti alasan pencopotan tersebut, hanya dari surat kabar. Dengan demikian kami tidak memberikan sikap apapun. Kami juga akan melakukan pertemuan, besok (hari ini, Rabu (25/8) di Bandung. Saya belum bisa berkomentar banyak," tutur Engkon.

Engkon yang juga Bupati Ciamis mengakui bahwa Yance memiliki basis dukungan Partai Golkar yang kuat di wilayahnya. Hal tersebut terbukti selama dua periode terpilih untuk memimpin Indramayu.

Dengan demikian, adanya pencopotan tersebut, secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap Partai Golkar di Indramayu. "Kalau khusus di Indramayu kami akui dukungannya sangat kuat, akan tetapi di luar daerah mungkin belum tentu sekuat di wilayah itu. Kami berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan," katanya.

Dia mengatakan apabila berdasarkan pemberitaan mengenai persoalan tersebut, maka sepenuhnya keputusan ada di tangan DPP partai berlambang pohon beringin. Terkait dengan SK pencopotan yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakri, Engkon menilai bahwa hal tersebut juga sudah sepengetahuan ketua umum.

"Saya kira persoalan tersebut juga sudah sampai di tangan ketua umum. Hanya saja sekali lagi saya berharap persoalannya segera dituntaskan. Cari solusi yang terbaik untuk semua," tuturnya. (A-101/das)***

Source : Pikiran-Rakyat.com, Selasa, 24/08/2010 - 20:17

Nasib Yance Ditentukan pada Rapat Evaluasi Pekan Depan

Nasib Yance Ditentukan pada Rapat Evaluasi Pekan Depan

YOGYAKARTA - Pencopotan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar Irianto M.S Syafiuddin (Yance) dan dan Dedy Mulyadi berdasarkan pertimbangan yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat peraturan organisasi dan tindakan tersebut dilakukan secara prosedural.

"Saya tidak percaya jika Yance mengatakan pemecatan tidak prosedural karena yang bersangkutan telah mengakui bersalah. Pengakuan bersalah disampaikan secara tertulis disertai pernyataan sanggup melaksanakan keputusan DPP," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) di Yogyakarta, Selasa (24/8).

Menurut Ical, Yance tak sepatutnya mengelak dari tanggungjawab atas keputusan induk organisasi partai. "Dia sudah mengaku bersalah kok di hadapan saya dan menyampaikan surat permintaan maaf sekaligus sebagai hak jawab," ujar dia.

DPP Partai Golkar juga mengeluarkan keputusan tentang pembentukan caretaker pembentukan ketua baru bersamaan pemecatan Yance. "Jika permohonan maaf Yance dianggap sebagai ungkapan tanggungjawab, maka nama yang bersangkutan bisa saja direhabilitasi dan jabatannya dikembalikan kepada yang bersangkutan. Itu tergantung hasil rapat evaluasi nanti," kata dia.

Sebaliknya rapat evaluasi memutuskan pemecatan Yance bersifat definitif, tidak bisa dianulir lagi, maka DPP Partai Golkar akan menyampaikan keputusan agar DPD Partai Golkar Jabar menyelenggarakan musyawarah daerah luar biasa dalam tempo tiga bulan sejak penetapan caretaker.

Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu I tersebut menyatakan keputusan memecat Yance sangat beralasan. "Yang bersangkutan tidak melaksanakan keputusan organisasi. Pelanggaran demikian masuk kategori kesalahan berat," kata Ical.

Keputusan DPP Partai Golkar tersebut sebagai puncak atas kasus konflik kepemimpinan DPD II Golkar Kabupaten Bekasi, antara kubu Darip Mulyana dengan Neneng Hasanah Yasin. Yance dicopot dengan alasan lalai dan menolak untuk melantik Kepengurusan DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Darip Mulyana. (A-84/A-122)***

Source : Pikiran-Rakyat.com, Selasa, 24/08/2010 - 17:19

DPD II Golkar Perlu Tenang

DPD II Golkar Perlu Tenang

TASIKMALAYA - Seluruh DPD II Partai Golkar di Jabar diharapkan untuk tenang dan bersikap cooling down menyangkut masalah Yance dan Dedi dengan DPP Partai Golkar. Hal itu dikatakan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Banjar Dr. Herman Sutrisno, Kamis.

Seperti diketahui, keputusan pemberhentian Yance dan Dedi terjadi karena DPP Partai Golkar merasa tidak dihargai, dengan memberikan peringatan sampai tiga kali.

Menurut Herman, jika DPP Partai Golkar menganulir, maka semua DPD II baiknya mendukung, tetapi jika DPP Partai Golkar tetap kepada pendiriannya, yaitu memberhentikan Yance dan Dedi, maka semua harus patuh kepada keputusan organisasi.

Menurut rencana, caretaker Happy Bone Zulkarnain yang akan melakukan sosialisasi soal keputusan DPP Partai Golkar sampai memberhentikan Yance dan Dedi."Saya yakin, Golkar tidak akan terpuruk, bila elitnya menggunakan hati nurani, bukan emosi," katanya.

Herman Sutrisno mengatakan, secara pribadi sangat prihatin dengan kasus pemecatan Yance dan Dedi. Hal itu baru pertama kali terjadi di tubuh Partai Golkar Jabar, sejak partai ini lahir.

"Saya tidak tahu, DPD Partai Golkar Jabar dengan 105 pengurus tidak respek terhadap DPP Partai Golkar," ujarnya.(A-97/A-26).***

Source : Pikiran-Rakyat.com, Kamis, 26/08/2010 - 19:27

Kisruh Golkar Jabar Harus Dibuka

Kisruh Golkar Jabar Harus Dibuka

TASIKMALAYA - Ketua DPD II Partai Golkar Kota Banjar Dr. Herman Sutrisno mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar harus berani membuka secara transparan biang kekisruhan di Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kab. Bekasi, yang berbuntut surat pemberhentian Ketua DPD Golkar Jabar Irianto M.S. Syafiuddin dan Sekretaris DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi.

"Terutama informasi dugaan permainan uang. Harus dijelaskan siapa yang menyerahkan uang itu, lalu diterima oleh siapa. Tolong hal itu dijelaskan secara transparan oleh DPP Partai Golkar," kata Herman Sutrisno yang juga Wali Kota Banjar, kepada "PRLM" Kamis (26/8) menanggapi kekisruhan di tubuh Partai Golkar Jabar.

Menurut informasi Musda Golkar Kab. Bekasi kedua di Bandung, terkait dugaan adanya permainan uang. Herman Sutrisno juga mendapatkan informasi itu, termasuk informasi bahwa DPP Partai Golkar juga mengetahui hal itu, termasuk menjadi salah satu dasar keputusan pemberhentian Yance dan Dedi Mulyadi.

Hanya saja, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham enggan menjelaskan soal dugaan permainan uang dalam kekisruhan di DPD Partai Golkar Jabar. Idrus hanya menegaskan bahwa Yance dan Dedi telah melakukan pelanggaran berat, tidak menjalankan organisasi dan melakukan sikap pembangkangan.

Dikatakannya, DPP Partai Golkar harus segera turun ke daerah berikan penjelasan secara transparan, kenapa lahir pemecatan. Tujuannya agar masalahnya tidak menjadi simpang siur.(A-97/A-26).***

Source : Pikiran-Rakyat.com, Kamis, 26/08/2010 - 19:07

Pemecatan Yance, Tindakan Berlebihan

Pemecatan Yance, Tindakan Berlebihan

BANDUNG - Pemecatan terhadap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar (PG) Jabar, Irianto M.S. Syafiuddin (Yance) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG adalah suatu tindakan yang berlebihan dan tidak pada tempatnya. Langkah pimpinan DPP PG mencerminkan tidak adanya suasana Komunikasi dan dialog antarjenjang kepengurusan.

Hal itu diungkapkan kader senior PG Ferry Mursyidan Baldan kepada "PRLM" melalui pesan singkatnya di Bandung, Rabu (25/8). "Seolah Partai dikelola dalam suatu manajemen yang sangat hirarkhis, kaku dan tidak memberi ruang untuk berkembangnya dinamika yang baik," kata Ferry.

Secara politis dan kepartaian, kata Ferry, pemecatan itu sangat mengabaikan 'posisi politik' Partai Golkar di Jawa Barat. Padahal selama ini Jabar dikenal sebagai salah satu basis Partai Golkar, dan selalu menyumbangkan jumlah kursi terbanyak di antara provinsi lainnya. Pemecatan itu pun sepertinya tidak mempertimbangkan eksistensi PG di provinsi yang memiliki populasi penduduk dan pemilih terbesar.

"Mau tidak mau, hal tersebut tentu mendatangkan kegalauan, kebingungan dan keresahan di kalangan elemen lainnya. Jika pengurus level provinsi saja dibekukan, apalagi pengurus level lainnya. Sebuah kabijakan yg tidak pas dalam suasana Ramadan, dan bisa disebut sebagai 'Ketupat Pahit bagi PG Jabar'," kata Ferry. (A-130/A-147)***

Source : Pikiran-Rakyat.com, Rabu, 25/08/2010 - 12:51

Idrus Marham :"Pemecatan Yance dan Dedi Sudah Final"

Idrus Marham :"Pemecatan Yance dan Dedi Sudah Final"

TASIKMALAYA - Keputusan pemecatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Irianto M.S. Syafiuddin alias Yanceu dan Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, sudah final. Keputusan tersebut sebagai bagian penegakan displin dan tindakan atas sikap pembangkangan yang dilakukan oleh Yanceu dan Dedi.

“Keputusan itu sudah final, tidak akan dianulir lagi. Keputusan itu merupakan pemberhentian Pak Yanceu dari jabatan sebagai Ketua DPD Golkar Jabar dan Pak Dedi sebagai sekretarisnya. Bukan pemecatan yang bersangkutan dari Golkar. Penegakan disiplin perlu dilakukan untuk kebesaran partai,” kata Idrus Marham, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, kepada “PRLM”, Rabu (25/8).

Ketika ditanya soal adanya gerakan dukungan terhadap Yanceu dari sejumlah DPD II (kabupaten/kota) Partai Golkar, dijawab Idrus, masalah sekarang bukan persoalan dukung mendukung, melainkan partai harus menegakkan displin atas sikap pembangkangan dilakukan oleh Yanceu dan Dedi. Jika pelanggaran atas ketidakdisplinan partai tidak dilakukan, maka kebesaran partai akan menjadi masalah.

Idrus yakin, kalau DPD II mengerti duduk permasalahannya, maka dukung mendukung tidak akan terjadi. Bahkan, dia yakin mereka yang akan memberikan dukungan akan mencabutnya kembali.

Menurut Idrus, kemelut itu berawal dari Musda Golkar Kab. Bekasi yang telah memilih Darip Mulyani. Musda tersebut sudah berjalan secara benar, tetapi dianulir oleh Yanceu, lalu membuat Musda Kab. Bekasi tandingan atau illegal yang memutuskan Neneng.

Ketika ditanya soal isu adanya aliran uang ke pengurus DPD Golkar Jabar, untuk melangsungkan Musda Golkar ulangan untuk Kab. Bekasi, dijawab oleh Idrus tidak mengetahui soal tersebut. “Hal yang jelas bahwa Musda yang dilakukan di Bandung itu illegal,” katanya.

Tindakan itu, kata Idrus, menunjukan bahwa kedunya tidak menjalankan roda organisasi sesuia dengan AD/ART yang berlaku di HGolkar. Makanya, keluar SK DPP Partai Golkar Nomor :KEP 84/DPP/GOLKAR./VIII/2010, tertanggal 20 Agustus. Keputusan itu, sudah disetujui juga oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Menanggapi soal kemungkinan Yanceu pindak ke partai lain, kata Idrus, hal itu adalah hak politik yang bersangkutan. “Itu hak yang bersangkutan, silahkan saja,” katanya. (A-97/das)***

Source : Pikiran-Rakyat.com, Rabu, 25/08/2010 - 22:49

 

My Blog List

JASA PENGIRIMAN UANG

Site Info

Followers/Pengikut

PENDOPO INDRAMAYU Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template