Provinsi Jabar Bantu Miliaran Rupiah Bangun TPA Pecuk Indramayu

Pengelolaan Sampah TPA Pecuk

Tengah Dibangun

INDRAMAYU – Pengelolaan sampah yang bernuansa sanitasi lingkungan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pecuk, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, tengah dibangun. Pembangunannya dimulai awal Juli 2010. Proyek yang didanai Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu, konon, seluas sekitar 15 meter persegi dengan menelan duit negara sekitar Rp 3 miliar lebih.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu, Heri Hielman mengatakan, pihaknya selama pengerjaan proyek itu tidak punya wewenang apa-apa. “Kewenangan ada pihak Provinsi Jawa Barat, bukan di kantor kami. Tempat pembangunannya memang di wilayah kami, tapi selama pembangunan proyek itu masih menjadi kewenangan Provinsi Jabar. Ke depan baru diserahkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini,” kata Heri Hielman kepada pendopoindramayu, di kantornya, Kamis (8/7) siang.

Dikatakan, pihaknya merasa berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan bantuan dengan membangun lokasi pengelolaan sampah yang modern dan memerhatikan sanitasi lingkungan yang ada di sekitarnya.

Sementara itu, pihak konsultan lapangan pembangunan proyek TPA Pecuk, H. Sudirja mengatakan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin dalam membangun lokasi pengelolaan sampah di TPA Pecuk itu.

“Kami mengawasi secara ketat, agar pelaksanaan proyeknya tidak melanggar bestek, sehingga hasilnya bagus dan memuaskan pihak pemerintah maupun masyarakat di Indramayu ini,” ujarnya, Kamis (8/7) sore di lokasi TPA Pecuk itu. (Satim)***

Seabrek Korban Penipuan CPNS

Seabrek Korban Penipuan CPNS

INDRAMAYU, Inti Jaya – Praktek percaloan penerimaan Calon Pegawai Ngeri Sipil (PNS) di Kabupaten Indramayu marak terjadi. Disinyalir, sebagian peserta tes CPNS tahun lalu menggunkan jasa oknum tertentu yang dipercaya sebagai perantara untuk mengkondisikan hasil seleksi agar dapat lulus.

Dari hasil penelusuran ke berbagai sumber, diindikasikan terdapat jaringan percaloan CPNS yang melibatkan para PNS di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik). Diantaranya Kepala Sekolah (Kepsek).

Percaloan CPNS ini ternyata rawan penipuan. Pasalnya, mereka yang meminta bantuan jasa perantara itu terlebih dahulu harus menyetorkan uang, namun ternyata banyak diantaranya yang tidak lulus.

Mereka yang terlanjur menyerahkan uang tetapi tidak lulus seleksi CPNS, tak pelak menjadi korban penipuan. Akibatnya, beberapa Kepsek terpaksa berurusan dengan pihak korban yang menuntut pengembalian uang.

Seperti yang terjadi pada oknum mantan Kepsek di salah satu SMP di Kecamatan Kroya berinisial Bud. Kendati sudah setahun berlalu, namun hingga kini Bud masih menanggung “hutang” kepada pihak-pihak korban.

Seorang dari banyak korban itu bernama Hasan, warga Desa Drunten Wetan, Kecamatan Gabus Wetan. Diperoleh informasi, Hasan menyetor Rp 65 juta kepada Bud setahun lalu.

Lantaran tidak lulus seleksi CPNS, Hasan meminta kembali uangnya kepada Bud. Kepsek salah satu SMP di Kroya yang kemudian berpindah di salah satu SMP di Kecamatan Bongas tersebut hanya sanggup mengembalikan Rp 50 juta kepada Hasan.

“Untuk pembayaran sisanya yang Rp 15 juta, ia (Bud) minta tempo,” tukas salah satu kerabat Hasan, sepekan lalu.

Hingga berjalan setahun, tepatnya 1 Juli kemarin, Bud baru membayari sisanya “Itu pun Cuma Rp 5 juta,” ujar kerabat Hasan.

Walhasil, hingga berita ini dirilis, Bud masih menanggung “hutang” Rp 10 juta kepada Hasan.

Nasib yang menimpa Hasan, dialami pula oleh Aliyah, warga Kecamatan Patrol yang mengaku sempat menyetorkan Rp 30 juta kepada Bud. Beruntung, uang sebanyak itu pada akhirnya dikembalikan penuh oleh Bud.

Diduga masih seabrek korban yang hingga kini belum jelas diketahui. Apakah uang mereka sudah dikembalikan ataukah belum ? (Siswo/MS)*** Sumber : Inti Jaya, Edisi 07 – 13 Juli 2010

Mutasi Pejabat Pemkab Indramayu, Membingungkan !

Mutasi Pejabat Pemkab Indramayu, Membingungkan !

INDRAMAYU, Inti Jaya – Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali terjadi. Untuk ke sekian kali, di tengah pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada), Pemkab melakukan rotasi dan promosi jabatan. Ditandai dengan dilantiknya 31 pejabat eselon II, III, dan IV serta seorang Kepala SD dan Pengawas SD oleh Bupati Indramayu, Irianto MS Syafiuddin, Jumat (2/7).

Sebelumnya, hampir sebulan lalu tepatnya Jumat (4/6), dilakukan pula mutasi besar-besaran meliputi 109 pejabat yang dirotasi termasuk yang mendapat promosi. Anehnya, diantara pejabat, khususnya eselon IV, yang belum genap sebulan dimutasi tersebut, beberapa diantaranya kembali ditarik ke jabatan semula, pada mutasi kali ini.

Diperkirakan, mutasi akan kembali terjadi sebelum memasuki masa kampanye, awal bulan depan. Hal itu menimbulkan pertanyaan berbagai kalangan, baik masyarakat pegawai maupun tokoh masyarakat. Mereka mempertanyakan urgensi atau kepentingan yang mendesak seperti apa, Sehingga Pemkab seolah “memburu waktu” sebelum habis masa jabatan bupati periode sekarang untuk melakukan rotasi dan promosi jabatan.

Sumber resmi Pemkab Indramayu menyebutkan, mutasi dilakukan sebagai upaya penyegaran, pembinaan, dan pengembangan karier dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah yang merupakan bagian dari integral dari upaya reformasi birokrasi guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Namun seoran pemerhati masalah pemerintahan setempat, Fuzail Ayad Syahbana, justru mempersoalkan maksud dari mutasi 31 pejabat tersebut. Saat diwawancarai wartawan, Sabtu (3/7), Fuzail menyatakan, terdapat mutasi pada pos jabatan tertentu yang menunjukkan sikap inkonsistensi Pemkab dalam rangka penyegaran dan pengembangan karier.

Dicontohkan oleh Fuzail, ada pejabat setingkat Kepala Seksi (Kasi) yang belum lama dimutasi dari seksi tertentu ke salah satu seksi di dinas lain, tiba-tiba dimutasikan kembali ke pos semula. “Muncul pertanyaan, mutasi yang sebelumnya dalam rangka apa ? Kalau sekarang dikembalikan lagi ke pos semula, saya kira mutasi sebelumnya tak perlu dilakukan. Ini membingungkan !,” ujarnya.

Lebih jauh, mantan anggota DPRD Indramayu di zaman Orde Baru itu mensinyalir adanya kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan Good Governance yang melatarbelakangi mutasi pejabat kali ini. Bahkan menurutnya, ada indikasi “pemelintiran” wewenang oleh pejabat pembina kepegawaian, untuk tujuan di luar kepentingan pembinaan sesungguhnya terkait Good Governence tadi.

“Yang lebih mendesak, justru mutasi terkait keharusan dicopotnya sodara Supendi dari jabatan Sekda,” lanjut Fuzail.

Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang hingga kini masih aktif dijalankan oleh Supendi, kandidat Calon Wakil Bupati dari Partai Golkar dipertanyakan oleh Fuzail. Pasalnya, ia telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu, 14 Juni lalu. (Siswo/MS)*** Sumber : Inti Jaya, Edisi 07 – 13 Juli 2010