Mutasi Pejabat Pemkab Indramayu, Membingungkan !

Mutasi Pejabat Pemkab Indramayu, Membingungkan !

INDRAMAYU, Inti Jaya – Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali terjadi. Untuk ke sekian kali, di tengah pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada), Pemkab melakukan rotasi dan promosi jabatan. Ditandai dengan dilantiknya 31 pejabat eselon II, III, dan IV serta seorang Kepala SD dan Pengawas SD oleh Bupati Indramayu, Irianto MS Syafiuddin, Jumat (2/7).

Sebelumnya, hampir sebulan lalu tepatnya Jumat (4/6), dilakukan pula mutasi besar-besaran meliputi 109 pejabat yang dirotasi termasuk yang mendapat promosi. Anehnya, diantara pejabat, khususnya eselon IV, yang belum genap sebulan dimutasi tersebut, beberapa diantaranya kembali ditarik ke jabatan semula, pada mutasi kali ini.

Diperkirakan, mutasi akan kembali terjadi sebelum memasuki masa kampanye, awal bulan depan. Hal itu menimbulkan pertanyaan berbagai kalangan, baik masyarakat pegawai maupun tokoh masyarakat. Mereka mempertanyakan urgensi atau kepentingan yang mendesak seperti apa, Sehingga Pemkab seolah “memburu waktu” sebelum habis masa jabatan bupati periode sekarang untuk melakukan rotasi dan promosi jabatan.

Sumber resmi Pemkab Indramayu menyebutkan, mutasi dilakukan sebagai upaya penyegaran, pembinaan, dan pengembangan karier dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah yang merupakan bagian dari integral dari upaya reformasi birokrasi guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Namun seoran pemerhati masalah pemerintahan setempat, Fuzail Ayad Syahbana, justru mempersoalkan maksud dari mutasi 31 pejabat tersebut. Saat diwawancarai wartawan, Sabtu (3/7), Fuzail menyatakan, terdapat mutasi pada pos jabatan tertentu yang menunjukkan sikap inkonsistensi Pemkab dalam rangka penyegaran dan pengembangan karier.

Dicontohkan oleh Fuzail, ada pejabat setingkat Kepala Seksi (Kasi) yang belum lama dimutasi dari seksi tertentu ke salah satu seksi di dinas lain, tiba-tiba dimutasikan kembali ke pos semula. “Muncul pertanyaan, mutasi yang sebelumnya dalam rangka apa ? Kalau sekarang dikembalikan lagi ke pos semula, saya kira mutasi sebelumnya tak perlu dilakukan. Ini membingungkan !,” ujarnya.

Lebih jauh, mantan anggota DPRD Indramayu di zaman Orde Baru itu mensinyalir adanya kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan Good Governance yang melatarbelakangi mutasi pejabat kali ini. Bahkan menurutnya, ada indikasi “pemelintiran” wewenang oleh pejabat pembina kepegawaian, untuk tujuan di luar kepentingan pembinaan sesungguhnya terkait Good Governence tadi.

“Yang lebih mendesak, justru mutasi terkait keharusan dicopotnya sodara Supendi dari jabatan Sekda,” lanjut Fuzail.

Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang hingga kini masih aktif dijalankan oleh Supendi, kandidat Calon Wakil Bupati dari Partai Golkar dipertanyakan oleh Fuzail. Pasalnya, ia telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu, 14 Juni lalu. (Siswo/MS)*** Sumber : Inti Jaya, Edisi 07 – 13 Juli 2010