PILKADA INDRAMAYU : Biaya Kampanye Rp 12 Miliar

Biaya Kampanye Rp 12 Miliar

INDRAMAYU - Biaya kampanye yang dikeluarkan semua pasangan calon dalam pemilu kepala daerah Kabupaten Indramayu 2010 diperkirakan mencapai Rp 12 miliar. Dana tersebut tersedot untuk pembuatan atribut kampanye hingga pengumpulan suara dari calon pemilih.

Pemerhati politik Universitas Wiralodra Indramayu, Nanang Carsana, menghitung, biaya kampanye yang dianggarkan tiap pasangan calon berkisar Rp 2 miliar. Namun, dalam praktiknya, dana yang dikeluarkan bisa lebih besar. Sebab, wilayah Indramayu yang luas serta sempitnya waktu kampanye mengharuskan tim sukses membuat produk kampanye yang paling efektif mendatangkan dukungan suara.

Oleh karena itu, dana yang dibutuhkan lebih banyak. Dari enam pasangan calon yang bersaing, sedikitnya akan terjadi perputaran dana kampanye Rp 12 miliar selama sebulan terakhir. "Untuk pemilihan kepala desa saja seorang calon kuwu (kepala desa) bisa mengeluarkan Rp 100 juta-Rp 500 juta. Kalau bupati, pasti lebih besar," ujar Nanang, Selasa (27/7).

Menurut Ruswa, Ketua Tim Sukses Pasangan Uryanto Hadi-Abas Abdul Jalil, dana kampanye yang disiapkan Rp 1 miliar-Rp 3 miliar. Dana sumbangan partai politik pengusung dan donatur yang peduli perubahan dipakai untuk pembuatan atribut kampanye, sosialisasi, operasionalisasi, dan saksi pada hari pemungutan suara.

Besarnya dana sumbangan kampanye dari enam parpol pendukung tak sama. Sebab, setiap parpol memberikan kontribusi dengan cara masing-masing, baik berupa uang maupun keterlibatan memenangkan pasangan calon. "Sumbangan tidak hanya dilihat dari uangnya, tetapi keterlibatannya. Terlibat saja sudah mengeluarkan biaya," kata Ruswa.

Ketua Divisi Sosialisasi dan Kampanye Komisi Pemilihan Umum Indramayu Markatab menyebutkan, dana kampanye yang digunakan tiap pasangan calon tidak dibatasi. Namun, dana sumbangan dari setiap donatur dibatasi. Sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 50 juta, sedangkan dari parpol atau badan hukum swasta paling banyak Rp 350 juta.

Politik uang

Kecenderungannya, pengeluaran dana kampanye pasangan calon yang diusung parpol lebih banyak. Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya politik dan berdemokrasi di Indonesia masih mahal. Salah satu penyebabnya, tingkat pendidikan politik penduduk belum merata dan praktik politik uang masih membudaya.

Ketua Panitia Pengawas Pilkada Indramayu Sugeng Wahyudi mengakui, politik uang berkembang subur seiring dengan pragmatisme sikap pemilih, ditambah sebagian masyarakat belum sejahtera. Kebiasaan buruk beberapa kelompok masyarakat yang sengaja menjual suara demi kepentingan materi pun masih ada.

Upaya pencegahan politik uang, lanjut Sugeng, dilakukan Panwas, dari imbauan tertulis kepada semua pasangan calon hingga pengawasan ketat rekening dana kampanye setiap pasangan calon. "Selama ini yang dihukum hanya yang memberi uang, sedangkan yang menerima lolos dari tuntutan. Jika dua-duanya terkena sanksi, kemungkinan politik uang akan lebih kecil," ujarnya. (THT)***

Source : Kompas, Rabu, 28 Juli 2010 | 18:04 WIB