Menurut Sunatra, Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Golkar Jabar Sangat Parah

1.123 Kader Aktif Golkar Jawa Barat Menyatakan Mundur

BANDUNG - Sedikitnya 1.123 kader aktif DPD Partai Golkar Jawa Barat secara resmi menyatakan mundur dari partai berlambang beringin itu. Pernyataan itu dikemukakan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat Sunatra kepada "PR" di Gedung Indonesia Menggugat, Jln. Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, Kamis (11/3).

Dalam deklarasi itu hadir sedikitnya dua ratus kader Golkar yang menyatakan mundur. Sunatra menjelaskan, alasan pengunduran diri itu antara lain kepemimpinan DPD Golkar Jabar saat ini tidak lagi mengakomodasi kelompok muda, agamawan, budayawan, mahasiswa, akademisi, dan sebagainya.

Sebagai gantinya, kata Sunatra, kepengurusan Golkar Jabar hanya merangkul kelompok pengusaha dan pemilik modal. "Partai Golkar yang tadinya bersifat ideologis normatif, kini terjebak dalam ideologi kapitalis pragmatis. Dengan demikian, dalam tubuh Golkar kini tumbuh hedonisme dan materialisme," ujarnya.

Alasan lain, tutur Sunatra, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Golkar Jabar sangat parah. Dengan demikian, kaderisasi tidak berkembang dengan wajar.

"Yang lebih parah justru tumbuh nepotisme, terutama dalam penentuan calon pejabat politis dan jabatan di kepengurusan partai. Ya bapaknya, ya anaknya, istrinya, ya suaminya. Dengan demikian, kader potensial yang sudah lama berkiprah tergeser oleh kader oplosan. Ini tidak konsisten dengan paradigma baru Partai Golkar yang anti-KKN," ujar Sunatra.
Inkonsistensi

Inkonsistensi di tubuh Golkar juga semakin kentara, misalnya, dalam penyusunan daftar calon anggota DPR/DPRD pada Pemilu 2009. Sunatra mencontohkan, ada calon anggota DPR RI Pemilu 2009 dari Golkar Jabar yang sebelumnya tidak dikenal oleh kalangan internal dan tidak pernah aktif di kepengurusan, baik di tingkat DPD maupun DPP.

”Seharusnya, untuk menjadi pengurus harian partai, minimal menjadi anggota lima tahun dan pernah duduk di kepengurusan," kata Sunatra.
Namun, kenyataannya, semua aturan itu diabaikan tanpa memperhitungkan dampak psikologis bagi kader partai yang sudah lama mengabdi. Oleh karena itu, kata Sunatra, dia dan seribuan rekan lainnya berketetapan hati menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai.

Sementara itu, baik Ketua DPD Golkar Jabar Irianto M.S. Syafiuddin (Yance) maupun Sekretaris DPD Dedi Mulyadi tidak bisa dikonfirmasi terkait dengan pengunduran diri 1.123 anggotanya itu. Beberapa nomor telefon seluler milik Dedi Mulyadi, yakni 0812124422xxx, 08118666xxx, dan 08592607xx, serta nomor 085295972xxx milik Yance, tidak aktif saat dihubungi ”PR”.

Pengamat politik dari Unpad Bandung, Indra Prawira mengatakan, pengunduran diri massal itu seharusnya tidak perlu terjadi. ”Jika terjadi masalah dalam partai, solusinya didapat melalui musyawarah terlebih dahulu,” ujarnya.

Berdasarkan AD/ART Partai Golkar, ucap Indra, ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kekuasaan tertinggi partai ada pada musyawarah (musda dan munas). Oleh karena itu, seharusnya kongres istimewa diadakan untuk menyelesaikan permasalahan itu. "Kalau mengundurkan diri dan nantinya berpindah partai, itu tindakan konyol." (A-133)***

Source : Pikiran Rakyat, Jumat, 12 Maret 2010