Parpol Menilai Konsultan Politik Cenderung Mengedepankan Bisnis

Keniscayaan bagi Parpol

Parpol Menilai Konsultan Politik Cenderung Mengedepankan Bisnis

JAKARTA - Keberadaan konsultan politik, yang mewarnai dunia politik dalam satu dekade terakhir, menjadi sebuah keniscayaan. Jasa konsultan politik dibutuhkan untuk melihat kecenderungan perilaku pemilih dan memberikan masukan obyektif bagi parpol dalam upayanya memenangi kontestasi politik.

Demikian rangkuman pendapat yang disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso dan Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidy, secara terpisah di Jakarta, Sabtu (12/6).

Konsultan politik yang kredibel dan mendasarkan analisisnya pada kaidah kelimuan, menurut Priyo, sangat dibutuhkan untuk memotret kondisi masyarakat. Bahkan, keberadaannya dibutuhkan untuk memenangi kontestasi politik di semua lini, mulai dari pemilihan umum presiden dan pemilu legislatif hingga pemilu kepala daerah langsung di provinsi dan kabupaten/kota.

Parpol, menurut Priyo, memiliki instrumen untuk memotret kondisi masyarakat. Meski demikian, tidak dimungkiri bahwa instrumen dalam parpol itu memiliki kecenderungan menyampaikan kondisi yang baik-baik saja. ”Karena itulah dibutuhkan second opinion (opini pembanding) dari konsultan politik yang lebih independen,” katanya.

Konsultan politik, menurut Chozin, juga bisa memberikan pencerahan bagi parpol dalam melihat realitas obyektif di lapangan. Hasil survei mengenai kecenderungan perilaku pemilih, misalnya, bisa dimanfaatkan parpol untuk menentukan prioritas target pemenangan massa pemilih di suatu wilayah sehingga upaya yang dilakukan parpol lebih efektif. ”Konsultan politik memang membantu keberhasilan PPP dalam memenangi pilkada. Memang ada juga yang gagal, seperti di Pilkada Kabupaten Ngawi,” katanya.

Sisi gelap konsultan

Meski sangat dibutuhkan, kecenderungan negatif sejumlah konsultan politik yang mengedepankan aspek bisnis dan mengabaikan kaidah keilmuannya, menurut Priyo, sangat mengkhawatirkan bagi masa depan perpolitikan di Indonesia.

”Persaingan konsultan politik yang menggunakan cara-cara yang sudah melewati batas dari khazanah keilmuan berpotensi merusak masa depan perpolitikan kita,” katanya.

Chozin juga melihat, sejumlah konsultan politik berupaya mengintervensi opini publik menjelang atau pada saat berlangsungnya pemungutan suara. ”Kami mengusulkan agar hasil survei dan penghitungan cepat yang dihasilkan konsultan politik ini diatur dalam undang-undang pemilu ke depan,” katanya.

Namun, konsultan pencitraan pasangan calon bupati-wakil bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Yuniwati Ternyana-Sarto, Asip Hasani, misalnya, tidak menerima begitu saja tawaran dari pasangan itu. Ia mempertimbangkan dulu potensi dan rekam jejak calon sebelum memutuskan bergabung dengan tim pencitraan Yuniwati, mantan Wakil Presiden Direktur Bidang Humas PT Lapindo Brantas.

”Kami berhitung apa saja yang harus dilakukan untuk mendongkrak elektabilitas Bu Yuni,” ungkap Asip Hasani. (Raz/why/Kompas)***

Sumber : Kompas, Senin, 14 Juni 2010 | 04:52 WIB