Jangan Menghina Daerah Lain

Pendopo Indramayu Online

Sabtu, 26 Februari 2011/13:15 WIB

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (akrab disapa Yance). Foto : Dok. PR Online

Jangan Menghina Daerah Lain

KUNINGAN, Pendopo Indramayu Online – Pernyataan Ketua DPD Partai Golkar Jabar, Yance, dinilai melukai rakyat Kuningan. Jika ada keinginan membangun maupun menyejahterakan masyarakat, jangan menjelek-jelekkan kabupaten lain.

“Manuver politik Yance mengundang kontroversi. Sebaiknya ia mencari jalan keluar terbaik bagi kabupaten yang akan diajak bergabung. Dengan ungkapan bahwa Kuningan akan tetap miskin jika tidak bergabung, itu bukan menarik simpati, melainkan membuat masyarakat tersinggung dan marah,” kata Pengamat Politik Kuningan, Sujono, Jumat (25/2/2011).

Ditambahkan Sujono, seorang politikus atau pemimpin dalam menyikapi berbagai permasalahan dalam menyampaikan statemen tidak asal ngabudah (bunyi), namun harus didukung data-data akurat yang bisa diterima semua pihak, dan bukan hasil kajian hanya satu pihak. Boleh-boleh saja bercita-cita membentuk provinsi baru, namun harus dipikirkan secara matang, tanpa harus tergesa-gesa, karena masih memerlukan proses. Apakah rencana pembentukan Provinsi Cirebon itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ? Jika lebih banyak mudaratnya, kenapa harus dipaksakan ?

“Untuk menyejahterakan rakyat, tidak harus membentuk provisni baru. Untuk menghidupinya tidak hanya mengandalkan salah satu kabupaten saja, melainkan harus memperhitungkan pada potensi kabupaten lain. Dalam hal ini jangan membangga-banggakan salah satu kabupaten sebagai penghasil pendapatan terbesar. Namun apa kontribusinya dari kabupaten tersebut selama ini untuk Kuningan, apalagi untuk dinikmati warga Wilayah Cirebon,” ujar mantan anggota DPRD periode lalu itu.

Seandainya Cirebon jadi provinsi baru, tidak mungkin kabupaten penyangga seperti Kuningan dan sekitarnya mendadak makmur, namun memerlukan proses panjang. Tidak mudah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang saja, meski berbagai upaya telah dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, ternyata hasilnya belum optimal.

“Apalagi provinsi baru yang harus menata dari nol. Namun yang jelas, jika Provinsi Cirebon terbentuk, yang lebih dulu mendapat keuntungan atau menikmatinya adalah para pejabat itu sendiri. Misalnya, mereka memperoleh fasilitas mobil baru, dan lain-lain. Sementara, semula mengatasnamakan rakyat agar lebih sejahtera, malah sebaliknya. Setelah jadi provinsi lebih menyengsarakan rakyatnya. Maka akan lebih fatal lagi, jika hal itu terjadi,” jelas Sujono.(C-31)

Source : Kabar Cirebon, Sabtu (Kliwon), 26 Februari 2011