KEUANGAN DAERAH : Kejanggalan Ditemukan di RAPBD Aceh

Sabtu,

16 April 2011

PENDOPO INDRAMAYU ONLINE

KEUANGAN DAERAH

Kejanggalan Ditemukan di RAPBD Aceh

BANDA ACEH, PENDOPO INDRAMAYU ONLINE - Setelah terkatung-katung tanpa kejelasan, Jumat (15/4), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Aceh 2011 akhirnya disetujui semua fraksi di DPR Aceh. Fraksi-fraksi di DPR Aceh dalam pendapat akhir mengungkapkan berbagai persoalan tentang kejanggalan RAPBD dan berbagai hal terkait keterlambatan pengesahan.

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang hingga kini belum menyerahkan APBD 2011 kepada pemerintah pusat. Akibat keterlambatan itu, pemerintah pusat menunda penyaluran dana alokasi umum dan otonomi khusus, masing-masing sebesar 25 persen dan 30 persen. Tanggal 15 April 2011 ini adalah hari terakhir yang diberikan pemerintah pusat terhadap pembahasan RAPBD Aceh 2011.

Rapat paripurna pandangan umum fraksi atas RAPBD Aceh 2011 di Gedung DPRD Aceh, diwarnai unjuk rasa puluhan mahasiswa di Banda Aceh. Para mahasiswa menuntut APBD Aceh 2011 segera dituntaskan.

Dalam RAPBD Aceh 2011 disepakati plafon belanja anggaran sementara Rp 7,95 triliun atau naik Rp 1,1 triliun dari tahun 2010. Pendapatan disetujui Rp 7,06 triliun. Dengan demikian, terjadi defisit Rp 885,3 miliar. Defisit ditutup dengan sektor pembiayaan Rp 885,3 triliun.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Tanwir Mahdi, dalam pandangan umumnya menyampaikan, untuk menutup kebutuhan anggaran, Pendapatan Asli Daerah 2011 Aceh hanya ditargetkan Rp 802,4 miliar. Jumlah itu untuk menutup kebutuhan aparatur saja belum cukup. Belanja aparatur menjadi pengeluaran terbesar dalam APBD Aceh 2011 yaitu Rp 1,17 triliun, atau meningkat dari 2010 sebesar Rp 1,14 triliun.

Fraksi Partai Demokrat juga menemukan beberapa kejanggalan, pemborosan, dan penyimpangan dalam RAPBD 2011. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp 693 juta untuk kegiatan praktik gedung UPTB di Bireun, ternyata gedungnya belum selesai. ”Kegiatan-kegiatan ini harus ditunda,” katanya.

Kejanggalan lain adalah adanya nomenklatur program penanggulangan kemiskinan Rp 22,4 miliar, tetapi kegiatannya hanya pembangunan fisik kantor keuchik (kepala desa).

M Ramli Sulaiman dari Fraksi Partai Aceh, mengungkapkan, besarnya anggaran untuk infrastruktur dalam APBD Aceh 2011 ternyata belum banyak berdampak terhadap pembenahan infrastruktur di Aceh. (HAN)***

Source : Kompas, Sabtu, 16 April 2011