PEMBERANTASAN KORUPSI : "E-audit" Jadi Terobosan

PEMBERANTASAN KORUPSI

"E-audit" Jadi Terobosan

Senin, 08 Februari 2011/09.03 WIB

JAKARTA, Pendopo Indramayu - Delapan lembaga negara yang bertemu di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Senin (7/2), menyepakati pentingnya peningkatan pemberantasan korupsi, terutama aspek penangkalan dan pencegahannya. Salah satu upayanya adalah meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan negara dengan cara peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara baik di sisi belanja maupun penerimaan.

Salah satu terobosannya adalah membangun pusat data BPK yang melakukan pemeriksaan berbasis elektronik (e-audit). Dengan demikian, akan terbangun hubungan data yang saling melengkapi (link and match) antarlembaga negara.

”Sejak dini, diharapkan BPK sudah bisa melakukan pengecekan dan menelusuri apakah ada hal-hal yang tidak wajar dalam penggunaan ataupun pertanggungjawaban keuangan itu,” kata Ketua BPK Hadi Purnomo seusai pertemuan.

Hadi berharap, akhir bulan ini, seluruh kementerian dan lembaga sudah menandatangani nota kesepahaman (MOU) mengenai penerapan e-audit dalam pengelolaan keuangan negara dengan BPK. ”Dari 34 kementerian, tinggal beberapa lagi dan dari 36 lembaga juga hanya tinggal beberapa lagi. Akhir bulan ini kami harap BPK sudah ada link and match dengan kementerian dan lembaga,” ujarnya.

Pertemuan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Wakil Presiden Boediono, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MK Moh Mahfud MD, Ketua MA Harifin Tumpa, dan Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman.

Secara terpisah, anggota BPK, Hasan Bisri, menyatakan, ada empat kementerian dan enam lembaga yang masih belum menandatangani MOU itu. Namun, pada prinsipnya semua setuju dengan e-audit untuk link and match pengelolaan keuangan negara.

Hasan mengakui, salah satu peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara tak boleh hanya sisi belanjanya belaka, tetapi juga sisi penerimaan negara. ”Selama ini memang diakui, audit terhadap sisi pendapatannya kurang. Itu karena kendala aturan, seperti aturan pajak dan lainnya,” katanya.

Hadi menyatakan, pertemuan ini merupakan lanjutan tiga pertemuan sebelumnya, yakni di Istana Negara, Istana Kepresidenan Bogor, dan di Gedung MPR Senayan dalam dua tahun terakhir. (why/har)***

Source : Kompas, Senin, 08 Februari 2011