Anna Sophanah Perempuan Pertama Memimpin Kota Mangga

Bupati Indramayu Periode 2010-2015, Hj. Anna Sophanah dan Wakilnya, H. Supendi. (Kanan) Mantan Bupati Indramayu dua periode 2000-2005 dan 2005-2010, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) dalam acara Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Indramayu Hasil Pilkada 2010 yang berlangsung di Pendopo Bupati Indramayu, Minggu (12/12) siang. (Satim)*** Foto-foto : Satim

PELANTIKAN PEMIMPIN INDRAMAYU

Anna Sophanah Perempuan Pertama Memimpin Kota Mangga

INDRAMAYU – Sejak hari ini, Minggu (12/12), untuk pertama kalinya pemerintahan Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat dipimpin perempuan. Hj. Anna Sophanah yang juga istri mantan Bupati Indramayu dua periode 2000-2005 dan 2005-2010, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) pada hari Minggu siang itu dilantik menjadi Bupati Indramayu masa bakti 2010-2015.

Atas nama Menteri Dalam Negeri, pada Minggu (12/12) siang sekitar pukul 10.15 WIB, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melantik Bupati/Wakil Bupati Indramayu, Hj. Anna Sophanah yang berpasangan dengan H. Supendi, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu. Dan hari Minggu itu pula, dilangsungkan acara serah terima jabatan H. Irianto MS Syafiuddin (atau yang akrab disapa Yance) yang telah memimpin “Kota Mangga” selama dua periode kepada istrinya, Anna Sophanah untuk melanjutkan roda pemerintahan “Bumi Wiralodra” yang bermotto “REMAJA” (Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera).

“Sejak hari ini, Minggu (12/12), saya bukan lagi Bupati Indramayu. Saya jadi rakyat biasa, yang jadi bupatinya istri saya. Namun kemana-mana saya akan mendampinginya, karena sebagai suaminya. Kalau mau bertanya soal pemerintahan, silahkan tanya langsung ke istri saya,” kata Yance kepada beberapa wartawan seusai acara pelantikan pasangan Bupati/Wakil Bupati Indramayu periode 2010-2015.

Pada kesempatan itu pun, Anna Sophanah yang menggantikan tongkat estafet kepemimpinan Indramayu sambil melepaskan senyumnya mengatakan, jika sebelumnya selama sepuluh tahun ia selalu mendampingi Yance dalam berbagai acara pemerintahan. Namun kini sebaliknya, Yance-lah yang akan mendampinginya.

“Selama sepuluh tahun atau dua periode, saya selalu mendampingi Bapak (Yance-Red) dalam berbagai acara pemerintahan. Kini kebalikannya, Pak Yance yang akan mendampingi saya,” ungkapnya.

Ketika ditanya apa program seratus hari pemerintahannya, Anna Sophanah yang kebetulan tengah sibuk dengan beberapa acara yang harus diikutinya, seorang ajudannya meminta Anna Sophanah untuk memasuki ruang dalam Pendopo Indramayu. Para tamu dari berbagai kalangan yang ingin mengucapkan selamat, sudah menunggunya di sana.

Programnya Melanjutkan

Siaran pers pihak Humas Setda Kabupaten Indramayu menyebutkan, Kabupaten Indramayu sejak 12 Desember 2010 ini secara resmi berganti kepemimpinan dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati H. Irianto MS. Syafiuddin dan H. Herry Sudjati kepada Hj. Anna Sophanah dan H. Supendi. Pergantian tongkat estafet kepemimpinan dilakukan dalam acara pelantikan bupati dan wakil bupati Indramayu yang berlangsung di Pendopo setempat pada Minggu (12/12).

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atas nama Menteri Dalam Negeri secara resmi melantik dan mengambil sumpah pasangan Hj. Anna Sophanah dan H. Supendi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Periode 2010 – 2015. Selain Gubernur Jawa Barat, hadir pula Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Menko Kesra Agung Laksono, Kepala BKPP Wilayah Cirebon Ano Sutrisno, serta undangan lainnya.

Pasangan Hj. Anna Sophanah dan H. Supendi selama lima tahun ke depan, dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Indramayu akan melanjutkan Visi Indramayu Remaja (Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera) serta menjalankan Misi Sapta Karya Mulih Harja yang telah digagas oleh bupati sebelumnya.

Pasangan pemenang dalam Pilkada yang digelar 18 Agustus yang lalu dan berhasil meraih suara 60,18 persen ini berkeyakinan dengan melanjutkan visi dan misi yang sama di pemerintahan yang baru, maka pembangunan yang sudah ada akan terus berjalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan serta tidak mengalami stagnasi.

Di dalam Visi Indramayu Remaja yang pertama yakni Religius, diartikan bahwa masyarakat Indramayu diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama secara baik dan benar, sehingga dapat tercermin dalam pola berfikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya. Maju, diartikan bahwa masyarakat Indramayu cerdas, terampil, bergerak dinamis, kreatif, inovatif, serta tangguh menghadapi tantangan. Visi yang ketiga Mandiri, diartikan bahwa segala sumberdaya dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indramayu sehingga sesuai dengan nafas dan tujuan hakiki penyelenggaraan otonomi. Dan visi Sejahtera, diartikan bahwa masyarakat Indramayu memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup, dan derajat kesehatan yang baik sehingga dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik.

Sementara Misi Sapta Karya Mulih Harja yang akan dijalankan yaitu Pertama Mengembangkan Sumberdaya Manusia yang Bermutu dengan Berbasis pada Nilai-nilai Agama, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Budaya. Kedua, Mengoptimalkan Pembangunan Wilayah secara Selaras dan Lestari. Ketiga, Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan. Keempat, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Kelima, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Keenam, Menegakkan Keamanan dan Ketertiban Umum. Dan Ketujuh, Memantapkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa.

Seusai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, di tempat yang sama kemudian dilanjutkan dengan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK dan Pengukuhan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Indramayu Periode 2010 – 2015 dari Hj. Anna Sophanah kepada Hj. Nani Indriyani Supendi.

Serangkaian acara yang berlangsung di Pendopo Bupati Indramayu baru selesai sekitar pukul 13.05 WIB. Suasana di sekitar jantung Kota Mangga yang sebelumnya dijaga ketat oleh aparat keamanan sejak Sabtu (11/12) sore, namun sejak Minggu (12/12) sore normal kembali. (Satim)*** Foto-foto : Satim

Yance Serah Terima Jabatan Kepada Istrinya

PELANTIKAN BUPATI INDRAMAYU

Yance Serah Terima Jabatan Kepada Istrinya

Bupati Indramayu periode 2010-2015, Hj. Anna Sophanah (kiri) dan suaminya, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) yang juga mantan Bupati Indramayu selama dua periode 2000-2005 dan 2005-2010. (Satim)*** Foto-foto : Satim

INDRAMAYU, Pendopo Indramayu – Besok, Minggu (12/12) siang, pasangan Bupati/Wakil Bupati Indramayu hasil Pilkada 2010 Hj. Anna Sophanah-H. Supendi dilantik. Pelantikan berlangsung di Pendopo Bupati Indramayu yang akan dihadiri oleh sejumlah kalangan yang memperoleh undangan dari pihak panitia pelantikan setempat.

Rencananya, Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan mewakili Menteri Dalam Negeri yang akan melantik pasangan pemimpin Bumi Wiralodra Indramayu itu. Namun acara persiapan untuk agenda penting pelantikan tersebut, tampaknya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Ini dikuatkan dengan sudah beredarnya surat undangan pelantikan bupati dari Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Abdul Rozak Muslim sekitar empat hari lalu kepada sejumlah kalangan.

“Karena yang punya hajat adalah DPRD Kabupaten Indramayu,” kata Dra. Masayu Nurhayati Roni, Kabag Humas Setda Kabupaten Indramayu, Sabtu (11/12) siang.

Ditambahkan, pihak Humas Setda Indramayu hanya mengkoordinir sejumlah wartawan yang diperkirakan akan meliput acara pelantikan pasangan Bupati/Wakil Bupati Kota Mangga itu. Meski kemungkinan jumlah wartawan yang memperoleh kartu peliputan agak terbatas, konon, sesuai dengan petunjuk pihak keamanan setempat.

“Jadi mohon maaf apabila ada wartawan yang kebetulan tidak kebagian kartu peliputan acara pelantikan bupati untuk Minggu (12/12) besok, karena jumlah kartunya terbatas,” ujarnya.

Nurhayati mengakui, tak sedikit pula wartawan yang protes gara-gara tidak kebagian kartu peliputan yang bisa masuk ke arena acara. “Namun kami harus ngomong apalagi, mengingat kartu tanda masuknya agak terbatas. Sekarang saja sudah mengeluarkan sekitar seratusan kartu lebih,” ungkapnya.

Persiapan Sejak Kemarin

Arena acara pelantikan di Pendopo Indramayu tampaknya sudah dipersiapkan sejak kemarin, Jumat(10/12) pagi. Sejumlah tenda berwarna kuning disertai kursi untuk undangan sudah dipasang. Beberapa pekerja peralatan dan tukang tenda sudah bekerja dari pagi hingga larut malam. Kemudian Sabtunya (11/12) sejumlah pegawai bagian Humas dan bagian perlengkapan terlihat dikerahkan untuk persiapan tahap akhir, seperti pemasangan sound system dan berbagai ornamen serta hiasan yang bakal dijadikan suguhan acara pelantikan besok, Minggu (12/12) siang.

Bendera Partai Golkar yang dijadikan kendaraan politik bagi pasangan Bupati/Wakil Bupati Indramayu terpilih, terlihat sudah dipasangi “memagari” ruas jalan sekitar arena pelantikan, yakni di sepanjang jembatan hingga ke jantung Kota Indramayu. Bahkan papan reklame Bank Jabar Banten (bjb) di pasang di sekitar sudut ruas jalan yang hendak melewati Pendopo Indramayu, Jumat (10/12) kemarin.

Sabtu (11/12) sorenya, Bupati Indramayu yang akan dilantik besok, Hj. Anna Sophanah didampingi suaminya, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin yang juga Bupati Indramayu periode 2000-2005 dan 2005-2010 yang akan menyerahkan jabatannya kepada istrinya itu, terlihat meninjau loaksi acara pelantikan di Pendopo Bupati Indramayu (pusat pemerintahan Bumi Wiralodra Indramayu). Sore itu pula, beberapa wartawan lokal sempat bercanda dengan Yance maupun Anna Sophanah.

“Soal dukung-mendukung sudah selesai. Kini, mari kita bersama-sama membangun Indramayu ini ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi,” kata Anna Sophanah kepada beberapa kalangan jurnalis setempat.

Sementara itu, Bupati Indramayu yang akan meletakan jabatannya Minggu (12/12) besok, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (atau yang akrab disapa Yance) mengatakan, ia akan menyerahkan “tongkat” kepemimpinan Kabupaten Indramayu selanjutnya kepada Anna Sophanah. Meski ia mendampingi istrinya dalam berbagai acara, namun ia tidak berhak untuk menjawab seputar perjalanan roda pemerintahan Kabupaten Indramayu.

“Jabatan saya selaku bupati sudah selesai. Jadi, silahkan bertanya langsung kepada ibu bupati yang sedang memimpin,” ungkap Yance. (Satim)*** Foto-foto : Satim

Pesta Nelayan Jaring Udang Pabean Udik

NADRAN JARING RAMPUS

Pesta Nelayan Jaring Udang Pabean Udik

INDRAMAYU, Pendopo Indramayu – Berseragam baju koko hitam dan bertuliskan “Rusko Putra” Indramayu, ratusan nelayan jaring udang Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat menggelar pesta adat “Nadran Jaring Rampus” di kampungnya selama dua hari dua malam sejak Rabu (1/12) hingga Kamis (2/12) malam.

Sedangkan puncak acaranya, merupakan upacara adat sakral dengan pelepasan kapal-kapalan untuk dilarung ke Pantai Brondong, sekitar 5 kilometer dari lokasi pesta adat nadran (rumah D, Sudarto), juragan jaring “rampus” (sebutan jaring udang). Kamis (2/12) siang, sebelum acara iring-iringan untuk mengarak kapal-kapalan yang telah diisi dengan sesajian dan kepala kambing itu, seorang pawang adat nadran setempat mengumandangkan adzan dan khomat, lalu membacakan doa meminta keselamatan kepada Tuhan agar pesta adat nadrannya sukses sesuai yang diharapkan pihak panitia.

Kemudian kapal-kapalan itu diarak oleh ratusan nelayan sambil berjalan kaki menempuh kiloanmeter menuju Panti Brondong di Blok Bondol, dan dilarung ke laut lepas sebagai rasa syukur kepada Sang Pencipta dan penguasa laut atas limpahan rizki yang diberikan kepada warga nelayan jaring rampus. Sajian hiburan berupa reog dan organ tunggal sebagai pengiring kemeriahan arak-arakan kapal-kapalan tersebut. Sedangkan wayang kulit yang digelar siang dan semalam suntuk, disajikan untuk para nelayan dan warga setempat maupun wisatawan yang ingin menyaksikan pagelaran pesta adat nadran nelayan jaring udang itu.

Tampak dalam acara itu, Ketua KUD Mina Sumitra Indramayu, H. Ono Surono, para pejabat dari Bank Jabar Banten Cabang Indramayu, undangan, dan puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik. Hari Kamis itu, Raskhanna S. Depari selaku Humas membagikan press release kepada para jurnalis yang datang.

Dalam press release itu diterangkan, paguyuban jaring udang Desa Pabean Udik sudah terbentuk sejak dulu. Wadah itu, konon, sebagai bentuk persatuan dan kesatuan dalam membangun kebersamaan demi peningkatan ekonomi mereka. “Saat ini anggotanya sudah mencapai 300-an orang lebih. Mereka terdiri dari para pemilik kapal motor ukuran antara 5 GT,” kata Raskhanna S. Depari didampingi Dewan Penasehat D. Sudarto, Ketua Panitia Sardinah, dan Sekretaris Panitia Karmadi, Kamis (2/12) siang.

Menurut Sardinah, pesta adat nadran jaring rampus itu sudah digelar sejak Rabu (1/12) dengan hiburan Sandiwara Yudha Putra dari Bangkir, Lohbener- Indramayu. Selain itu, dimeriahkan pula dengan hiburan berupa panjat pinang dengan memperebutkan sejumlah hadiah yang digantung di atas pinang yang licin.

“Sebagai penutup acara, dihibur dengan sajian wayang kulit Langen Kusuma Putra dari Celeng-Lohbener sejak siang dan semalam suntuk. Sedangkan acara sakral adat nadran ini merupakan pesta adat turun-temurun sejak nenek moyang kita dulu,” tuturnya.

Esoknya, para nelayan jaring udang yang sejak dua hari menggelar pesta nadran tampak beberapa diantaranya masih kelelahan. Konon, mereka siap berjuang dan terjun ke laut lagi beberapa hari berikutnya.(Satim)*** Foto-foto : Satim

PERINGATAN PERISTIWA “KUJANG” INDRAMAYU

TASRIPIN (RIPIN), Ketua LVRI Ranting Sindang, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. (Satim)*** Foto-foto : Satim

PERINGATAN PERISTIWA “KUJANG” INDRAMAYU

Tasripin Tokoh Pejuang di Kampung Kujang

INDRAMAYU, Pendopo Indramayu – Peristiwa peperangan melawan penjajah Belanda pada awal Agustus 1947 di Kampung Kujang Desa Lamaran Tarung, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat tampaknya tak mudah dilupakan oleh para pelaku sejarah, saksi ketika peristiwa berdarah itu yang hingga kini masih hidup, serta para pejuang kemerdekaan yang sekarang masuk dalam keanggotaan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang setiap bulannya memperoleh dana kehormatan dari pemerintah, maupun para pejuang yang hingga kini tengah memperjuangkan nasibnya melalui pengurus LVRI setempat agar turut memperoleh dana kehormatan sebagai veteran pejuang kemerdekaan.

Tampaknya, pertumpahan darah para pejuang Indramayu yang tergabung “Pasukan Setan” berlambang tengkorak pimpinan M.A. Sentot ketika itu, tak akan mudah dilupakan orang termasuk anak cucunya hingga kini. Keganasan Belanda yang menggempur pasukan pejuang Indramayu dengan bom dan serangan artileri darat, telah menimbulkan korban jiwa yang tak sedikit. Mayat-mayat pejuang Kota Mangga bergelimpangan di jalan dan parit-parit serta pekarangan warga Kampung Kujang.

“Jika teringat peristiwa itu, saya sampai menangis. Betapa tidak, saya sendiri nyaris dibunuh serdadu Belanda ketika melakukan perlawanan dari Bangkir hingga Kampung Kujang. Saya berlindung di hutan Blok Waledan bersama sejumlah pejuang lainnya. Saya lolos dari maut, karena sempat menyamar menjadi tukang anco (mencari ikan dengan jaring yang dipandu dengan bambu),” kenang Tasripin, Ketua LVRI Ranting Sindang saat ditemuai di rumahnya di Kampung Kujang Desa Lamaran Tarung, Senin (22/11) sore.

Kebetulan hari Senin itu, merupakan sehari seusai Tasripin memimpin peringatan “Kujang” di tugu monumen Kujang yang berada di Kampung Kujang, sekitar 800 meter dari kediamannya. Meski hanya dihadiri oleh puluhan anggota Veteran saja, namun Tasripin merasa bersyukur, konon, karena para mantan pejuang kemerdekaan masih pada datang dan berdoa untuk para pejuang yang telah gugur mendahuluinya.

Menurut Sirnata, Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Ranting Cantigi, keberadaan Tasripin atau yang akrab disapa Ripin itu, hingga kini masih termasuk tokoh pejuang yang dituakan di kampungnya. Meski usianya sudah lanjut, namun masih terlihat keperkasaan dengan logat meledak-ledak, konon, masih terbawa arus perjuangan masa lalu.

“Meski kadang sekujur tubuhku ini terasa ngilu dan sakit diduga karena faktor usia, tapi saya masih tetap bersemangat untuk berdialog dengan siapa saja mengenai kisah perjuangan masa lalu di Kampung Kujang ini,” ujar pria yang mengaku dilahirkan pada 1930 itu. (Satim)*** Foto-foto : Satim

Wakil Katua Gapensi Indramayu Diduga Kena Santet

IVAN ALVIAN, Wakil Ketua BPC Gapensi Kabupaten Indramayu tergolek sakit, Selasa (23/11). Ia menduga terkena santet. (Foto-foto : Satim)***

Wakil Katua Gapensi Indramayu

Diduga Kena Santet

INDRAMAYU, Pendopo Indramayu – Hingga hari ini, Rabu (24/11), Wakil Ketua Badan Pimpinan Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPC Gapensi) Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Ivan Alvian (47), masih terbaring lemah dengan penyakitnya yang “menghantam” kedua bibirnya hingga bengkak-bengkak, bahkan suaranya pun nyaris hilang tanpa diketahui penyebabnya.

Ivan sendiri sempat bingung, ada apa dengan penyakitnya itu ? Dalam rabaan dirinya, ia mengaku diduga terkena santet dari pihak-pihak yang ditengarai tidak menghendaki dirinya untuk bersuara lantang dan keras, mengkritisi proyek Pemilihan Langsung (Pilsung) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Indramayu yang diduga bermasalah dalam teknis maupun mekanisme proses Pilsung terhadap beberapa pihak.

Ivan jatuh sakit sehari setelah komentar dirinya mengenai Proyek Pilsung di Dinas Pertanian setempat dimuat di sebuah harian nasional. Komentarnya itu sempat membuat geger berbagai kalangan di Indramayu. Bahkan sejak Senin (22/11), kantor Dinas Pertanian Kota Mangga itu banyak didatangi berbagai kalangan untuk menanyakan seputar proyek Pilsung yang diduga memicu gegernya dana DAK senilai sekitar Rp 4 miliar itu.

“Seusai berkomentar agak keras di koran harian nasional yang dimuat Senin (22/11), esoknya saya seperti ini. Kedua bibirku membengkak dan suaranya nyaris hilang. Ini benar-benar aneh. Saya menduga terkena santet. Namun saya tak mau diam dalam mengkritisi proyek-proyek DAK di Dinas Pertanian maupun dinas-dinas lainnya. Tujuan saya ingin memertanyakan dan luruskan agar tidak muncul gejolak dan kasus. Itu saja,” kata Ivan yang ditemuai Pendopo Indramayu di tempat tinggalnya, Selasa (23/11) sore.

Meski sebuah risiko harus diterima Ivan, terutama penyakit mendadak yang tidak diketahui penyebabnya itu, namun Ivan tetap pada pendiriannya untuk mengkritisi Dinas Pertanian Indramayu, serta tetap melakukan pemantauan dalam prakteknya seperti apa. Karena, konon, runyamnya proyek Pilsung DAK tersebut diduga melibatkan pihak luar yang bukan institusi pemerintah dalam menentukan perusahaan siapa saja yang memperolehnya. Bahkan Ivan mencium, diduga atas “tekanan” dari pihak-pihak tertentu dalam menggolkan 52 paket Pilsung DAK dari anggaran sekitar Rp 4 miliar itu.

“Saya tetap menerima risiko apa pun akibat mengkritis proyek DAK yang di-Pilsungkan itu. Termasuk penyakit saya ini yang diduga terkena santet, sehingga saya agak kesulitan untuk berbicara keras,” ujar pria yang bertubuh tambun tersebut.

Sayangnya, hingga Selasa (23/11) kemarin, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Inadramayu, Toto K tidak ada di kantornya. Pendopo Indramayu hanya menulis dalam buku tamu untuk mengkonfirmasikan persolan proyek DAK yang di-Pilsungkan itu. “Bapak Toto sedang ada kegiatan luar,” kata salah seorang stafnya.

Sementara Anang, salah seorang Kepala Seksi di Dinas pertanian yang disebut-sebut orang yang diberikan kewenangan dalam pengedrapan sejumlah pihak yang berhak memperoleh proyek Pilsung DAK Pertanian tersebut, tidak mau berkomentar kepada wartawan.

“Yang lebih berwenang Bapak Kepala Dinas Pertanian. Saya sih apa kata Beliau (Toto-Red) saja, karena saya pegawai bawahan,” tuturnya. (Satim)*** Foto-Foto : Satim

Kader Muda Minta agar Patuhi Keputusan DPP

Terkait Musdalub PG Jabar

Kader Muda Minta agar Patuhi Keputusan DPP

BANDUNG, Pendopo Indramayu - Kader muda Partai Golkar Jabar meminta agar semua pihak mematuhi keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang memutuskan adanya musyawarah daerah luar biasa (Musdalub). Selama Surat Keputusan DPP Partai Golkar No. KEP-84/DPP/GOLKAR/VIII/2010 dan Surat DPP Partai Golkar Nomor : B-734/GOLKAR/X/2010 belum dicabut secara tertulis, maka kedua keputusan tersebut tetap berlaku.

“Kami merasa prihatin dengan munculnya polemik di tubuh Partai Golkar seputar Musdalub. Seharusnya semua pihak mengacu kepada aturan yang berlaku yakni surat keputusan DPP Partai Golkar,” kata Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD AMPI Jabar, Abidin, S.H., M.H, dalam rilisnya, Senin (15/11).

Lebih jauh Abidin mengatakan, SK DPP Partai Golkar No. KEP-84/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 berisi pemberhentikan Dr. H. Irianto MS Syafiudin (Yance) sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jabar periode 2010-2015. “Dalam SK itu juga ditegaskan agar segera dilaksanakan Musdalub Partai Golkar,” katanya.

Sedangkan SK No. B-734/GOLKAR/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 menyatakan secara tegas H. Irianto MS Syafiudin sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat periode 2010-2015 tetap dinyatakan telah melakukan pelanggaran organisasi. “SK itu juga menegaskan tidak ada rehabilitasi untuk Pak Yance,” katanya.

Menurut Abidin, sebagai kader Partai Golkar harus senantiasa tunduk dan taat terhadap segala ketentuan dan aturan organisasi. “Supaya tidak terjadi kesimpangsiuran dan multitafsir terhadap perkembangan yang terjadi sekarang ini di kalangan kader partai, maka segala keputusan maupun kebijakan harus dikembalikan kepada aturan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Apabila polemik itu tetap berlanjut, kata Abidin, hanya menimbulkan kebingungan dan keresahan di kalangan kader. “Pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Partai Golkar dan berakibat pada tingkat keberhasilan Partai Golkar dalam Pemilihan Umum mendatang,” katanya. (A-71/das)***

Source : Pikiran Rakyat Online, Selasa, 16/11/2010 - 04:22

Indramayu & “Provinsi” Cirebon

Indramayu & “Provinsi” Cirebon

Oleh Yon A Udiono

Indramayu salah satu kabupaten yang – kalau begini terus – sah merasa selamanya bakal tersabot dari bandwidth politik pembangunan Provinsi Jabar yang tersentralisasi.

Tak terkovernya Indramayu secara proporsional dari kapasitas transmisi “sambungan” dalam jaringan pemerataan kue pembangunan memunculkan respon negatif dari tokoh-tokoh di sana. Elite Indramayu turut “berkomplot” bersama elite daerah lain – yang senasib sepenanggungan – seperti Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, dan Kuningan, dalam menggulirkan rencana pembentukan Provinsi Cirebon.

Seperti ketika sejumlah eksponen lokal se-wilayah III Cirebon saling connect memfasilitasinya, dan para tokoh masyarakat kawasan Ciayumajakuning mendeklarasikan pembentukan Provinsi Cirebon.

Di antaranya Sultan Sepuh XV Keraton Kasepuhan PRA Arief Natadiningrat, plus kerabat kesultanan dari Keraton Kanoman, Kacirebonan, dan Kaprabonan; Rokhmin Dahuri selaku Ketua Paguyuban Sedulur Cirebon, ulama PBNU Jafar Sayid Aqil Siroj, serta sejumlah tokoh pesantren di Wilayah III Cirebon.

Pepesan Kosong

Provinsi Jabar tak sekadar seluas bumi yang sudah terpatok dengan sumpek oleh dinding tempurung geografi Kota Bandung yang umpel-umpelan. Dus, masih banyak titik dan sudut di dalamnya dan di ujung-ujung “teritorialnya” yang lebih senonoh menjadi ajang menaruh cipratan-cipratan kue pembangunan.

Tapi kenapa tiap saat ibukota Jawa Barat tak berminat memberlakukan aturan ketat membangun gedung-gedung dan pusat-pusat pelayanan bertingkat ? Yang dibutuhkan oleh ibukota malah semacam “landasan pacu” untuk menampung pesawat berupa gedung-gedung yang makin rimbun dan jumlahnya makin tak terhitung? Bangunan-bangunan kampus yang tak pernah mengenal surplus? Bisnis properti yang uncensored: dengan bangunan vertikal yang saling berpacu dalam melodinya sendiri yang tribal?

Tata ruang Kota Bandung menjadi sok sebidang “filosofi” – itu jika kita bebas memahami pengertian Mohammad Hatta – tempat segenap stakeholder-nya berhak “berpikir merdeka dengan tiada dibatasi kelanjutannya”.

Hingga apa boleh buat. Dengan itu Kota Bandung makin menjadi polutif saja dan tampak berjelaga. Keberadaan lalu-lintas kendaraan bermotor di jalan-jalan raya yang overdosis – dipicu oleh gelombang urbanisasi dari pelbagai sudut – adalah salah satu mesin gara-garanya. Ditingkahi mismanajemen pengelolaan sampah (sampah itu soal peradaban, Tuan ...) oleh satuan kotapraja di dalamnya.

Keberadaan gedung-gedung dalam sebuah kota adalah eksistensi sejarah politik yang sebenarnya juga sejarah keserakahan dan perebutan (pleonoxia). Kota Bandung yang “kapal-keruk” itu menjadi kontestasi tentang – sesungguhnya – orkestrasi ketidak-adilan atas kepentingan dan hak konstitusional daerah. Kota itu jari yang menunjuk ke arah luar bahwa yang jauh letak peta geografinya darinya, seperti Indramayu, tak lain sebungkus “pepesan kosong” pemenuhan hak-hak rakyat.

Padahal jika mengikuti normatifnya daerahlah yang didorong mengeksekusi sendiri dalam pemenuhan hak-hak rakyat.

Mengupas Kulit Bawang

Andai di Kota Bandung pembangunan properti-properti baru di-turn off, pemprov bakal memergoki isyarat solusi jangka panjang masalah-masalah sosial dan psikis berupa relasi-relasi sosial, terutama di jalanan dan area-area publik, yang makin krodit.

Persoalan seperti kemacetan lalu-lintas yang sejauh ini menekan urat saraf kota terjawab seumpama ia bersedia mengukur keterbatasan tata ruangnya atau kapasitasnya.

Dengan mengukur diri sebagai geometri yang daif, Kota Bandung memiliki nyali untuk melakukan tindakan “memutar ke arah kiri keran” modernisme: berpuasa atau membentengi diri dari maraton pembangunan gedung-gedung kampus baru juga hotel-hotel, mal-mal atau pusat-pusat perbelanjaan. Pokoknya stop menginjeksi properti apapun ke dalamnya yang eksesif. Stop bisnis properti yang sepak terjangnya seperti “mengupas kulit bawang” yang kita tak tahu kapan bisa benar-benar final.

Akan halnya persoalan daerah. Akan accomplished jika kue pembangunan itu dibikin tersebar dalam tiap ruang kehidupan.

Di Indonesia ada beberapa (tak semuanya) praktik pemekaran wilayah benar-benar visioner. Ada ibukota provinsi atau kabupaten dan kota melakukan relokasi sebagian pusat pengendalian pemerintahan dan ekonominya hingga berkahnya tak saja membuat ibukota merasa jadi plong. Tapi tak kalah wigati juga mengirigasikan kesejahteraan sosial dan ekonomi ke daerah-daerah pinggiran.

Konsideran

Ke dalam konteks itulah asprak yang dilontarkan “Jabar-1”, Ahmad Heryawan, usai meresmikan bangunan baru Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Sumber, Kabupaten Cirebon, waktu lalu sah kita maknai. Janji untuk mulai bersedia “mandi kembang” memperhatikan. Kita dengar salah satunya dengan mendirikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Cirebon.

So pasti akan kepergok dengan masalah minimnya SDM yang tercadang di daerah. Tetapi kondisi paceklik SDM bukan alasan untuk gentar atau ngeles sampai mati. Kalau mau selalu saja ada penyiasatan.

Mungkin mulanya dengan memberi kesempatan tenaga-tenaga dosen muda dari wilayah III Cirebon: termasuk Kabupaten Indramayu. Seumpama dengan menyediakan kebutuhan beasiswanya untuk memperoleh pendidikan lanjutan di perguruan-perguruan tinggi di Bandung lebih dulu. Tapi kemudian kalau sudah lulus harus balik ke asal geografinya untuk mengajar pemuda-pemuda daerah.

Habitus tempat dosen-dosen mengajar di daerah asalnya itulah “ibunda kita”. Kata ini saya pungut dari Jakob Sumardjo meskipun sang budayawan itu tentu tak sedang bicara Ciayumajakuning.

Pemenuhan politik pemerataan dan rasa keadilan itulah hakikat munajat masyarakat. Adapun resonan pembentukan Provinsi Cirebon mungkin saja belum cukup konsideran sosiologis untuk bisa kita angkat-rumuskan sebagai cantolan.

Mudah-mudahan hitung-hitungan saya itu keliru. Tapi di hadapan priayi Cirebon kelak, sudah saya siapkan sejak hari ini kata, “Ooops ...”

Yon A Udiono,

Litbang Lembaga Studi Sosial Normatif (Lesson). Berkiprah di Jogja.

Sanca, Desa Gulita Era Modern

INFRASTRUKTUR

Sanca, Desa Gulita Era Modern

Perjalanan ke rumah Musta (70) di Kampung Tegal Sapi, Desa Sanca, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, dalam 700 meter terakhir harus dilalui dengan berjalan bertelanjang kaki. Apa mau dikata, jalan tanah itu penuh lumpur setelah diguyur hujan. Sewaktu-waktu bisa saja terpeleset karena tiada lampu penerangan. Maklum, Sanca termasuk desa yang belum teraliri listrik Perusahaan Listrik Negara.

Sebelum tiba di rumah Musta, di kanan-kiri jalan terlihat beberapa rumah yang gelap gulita. ”Saya layak bersyukur karena sudah ada lampu menyala di rumah ini, daripada rumah- rumah lain yang tetap tanpa penerangan,” ujar Musta, awal pekan lalu di teras rumahnya.

Sambil menghirup rokok hasil lintingan sendiri, ia mengisahkan, instalasi penerangan di rumahnya terpasang sejak Lebaran, pekan kedua September lalu. Ia yang sehari-hari bertani dan berladang harus membayar Rp 350.000 untuk menebus jaringan itu. ”Yang Rp 250.000 dibayar sebelum Lebaran. Rp 100.000 sisanya setelah Lebaran, itu setelah berkali-kali ditagih karena terlambat membayar. Bagaimana lagi, sedang susah cari uang,” tutur Musta, yang malam itu didampingi istrinya, Casina (60).

Listrik di rumah Musta adalah listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Sebagai listrik yang bukan dari PLN, dayanya terbatas. Namanya juga PLTS, kekuatannya bergantung pada sinar matahari. Ketika Indramayu sering mendung dan hujan seperti akhir-akhir ini, daya yang tertampung hanya sedikit.

Tak mengherankan jika di rumah Musta hanya ada dua lampu yang bisa menyala sampai pagi. Itu sudah maksimal. Pernah suatu malam, saat Andi, menantunya, datang dari Jakarta, Musta menyalakan tiga lampu. Malang tak kuasa ditolak, semua lampu itu padam total sejak pukul 03.00, dan tak hidup lagi hingga matahari muncul di ufuk timur.

”Memang hanya kuat untuk dua lampu. Ditambah satu saja, pukul tiga sudah mati. Makanya saya tidak pernah berpikir menyalakan televisi, bahkan radio sekali pun. Kalau siang hari ada yang numpang nge-charge handphone, lebih tidak kuat lagi. Dua lampu sampai pagi, sudah untung,” tutur Musta.

Pasangan Musta-Casina beruntung karena di Kampung Tegal Sapi belum semua warga menikmati listrik PLTS, apalagi PLN. Dari 300 rumah di kampung itu, baru 90 rumah yang berlistrik, semuanya dari PLTS. Data yang dihimpun menyebutkan, untuk membayar Rp 350.000 guna pemasangan jaringan, sebagian warga rela menjual kambing dan ayam peliharaan.

Adapun untuk Desa Sanca, sesuai dengan penjelasan Kepala Desa Sanca, Mulus (63), dari 2.500 rumah warga, baru 120 di antaranya yang sudah menikmati listrik tenaga surya. ”Bukan hanya rumah-rumah di seputar hutan yang belum ada lampunya. Rumah di dekat pusat Desa Sanca juga masih banyak yang gelap,” kata Mulus, Senin (25/10).

Tempat ”nongkrong”

Rumah-rumah di Desa Sanca, seperti halnya rumah Musta dan Casina, mayoritas berdinding bambu dan beralas tanah. Di teras rumah Musta yang dikitari sawah dan tegalan, tersedia dua balai-balai untuk menerima tamu. Di teras itu pula, ada seember air bersih yang bisa dipakai untuk mencuci kaki, bila ada yang kena becek dalam perjalanan ke rumahnya. Satu-satunya ruang di rumahnya sangat multifungsi karena menjadi kamar tidur, ruang keluarga sekaligus dapur, juga beralas tanah.

Sebagai salah satu yang berlampu, wajar jika rumah Musta kerap menjadi tempat nongkrong warga di malam hari. Terlebih, Casina sering menyediakan pisang goreng sebagai kudapan para tamu. Sejumlah anak di kampung itu, salah satunya Otong, anak Ma’an, tetangga Musta, juga sering singgah dan bermain di situ. ”Anak-anak senang karena di sini ada lampu. Kalau di rumah mereka, gelap,” tambah Casina.

Suasana Kampung Tegal Sapi di Desa Sanca adalah ironi modernisasi Indonesia, yang sudah menjadikan jaringan listrik sebagai komponen penting kehidupan. Posisi Indramayu di Provinsi Jawa Barat, yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, pusat pemerintahan, tak membuat Indramayu tercukupi kebutuhan listriknya.

Lebih celaka lagi, Kampung Tegal Sapi yang mengandalkan PLTS, tak begitu jauh dari desa sebelahnya, Lajem, yang sudah berjaringan listrik PLN. Saat mudik Lebaran lalu, disiagakan pos polisi di Lajem. Ketika pekan lalu Kompas melintasi jalan desa Lajem, yang menjadi jalur alternatif mudik Idul Fitri 2010, pos polisi tersebut masih tegak berdiri, lengkap dengan lampu listrik PLN-nya.

Rasio rendah

Berdasarkan pendataan Februari 2010, ada 34.600 rumah tangga di 187 desa di Indramayu yang belum menikmati listrik. Jumlah itu mencapai separuh lebih dari total 315 desa di Indramayu, yang tersebar mulai dari perbatasan Subang, Sumedang, Majalengka, hingga Cirebon. Dari data itu, setidaknya ada sekitar 35.000 rumah di Indramayu belum diterangi listrik.

Meskipun listrik PLN sudah ada di hampir di semua desa, itu tak menjamin semua rumah teraliri listrik. Ada beberapa desa yang sebagian rumah warganya masih tanpa penerangan, seperti Desa Sanca di Kecamatan Gantar, Desa Sukaslamet dan Kroya (Kecamatan Kroya), serta Desa Cikawung dan Jatimulya (Kecamatan Terisi).

Rasio elektrifikasi pelanggan rumah tangga di Indramayu juga rendah, hanya 57,28 persen. Angka itu jauh di bawah rasio elektrifikasi Jawa Barat yang berkisar 67 persen. Menurut Kepala Bidang Pertambangan dan Energi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Indramayu Dodi Dwi Endrayadi, bisa jadi angka riil rasio elektrifikasi Indramayu lebih besar karena belum semua rumah tak berlistrik, sudah terdata.

Kondisi geografi, mahalnya biaya pasang jaringan, dan lemahnya pemetaan jaringan oleh PLN menyebabkan banyaknya rumah tanpa listrik di Indramayu. Hutan jati di selatan Indramayu, misalnya, adalah salah satu kawasan yang sulit dipasangi jaringan listrik. Beberapa kampung berada di tengah hutan. Jalan masuknya pun masih setapak dan berupa tanah lempung.

Tak mengherankan jika untuk menyambung listrik, dibutuhkan biaya Rp 1 juta per rumah. Ongkos yang mahal bagi buruh tani dan petani tumpang sari di sekitar hutan Indramayu. Ongkos nyantol dari rumah tetangga, yang jarak antarrumah berjauhan, juga tak murah. Sebab, mereka harus menyediakan kabel yang sepanjang 500 meter lebih.

Energi alternatif penghasil listrik yang paling memungkinkan di Indramayu, sejauh ini hanya PLTS. Pembangkit listrik mikro hidro? Maaf, Indramayu tidak punya sumber air dan jeram-jeram sungai yang bisa menjadi penggerak turbin pembangkit. Sedangkan kekuatan dan intensitas angin yang tak teratur membuat pembangkit listrik tenaga angin pun tidak optimal.

Pemasangan instalasi PLTS di rumah warga dengan prioritas rumah tangga miskin dan sejahtera dimulai sejak 2001. Namun, tidak setiap tahun ada penyambungan ke rumah-rumah, disesuaikan dengan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hingga Oktober 2010, tercatat 1.227 rumah warga Indramayu berjaringan PLTS. Terbanyak adalah pemasangan 2009 yang 556 jaringan. Tahun ini? Hanya 279 unit.

Setidaknya butuh biaya Rp 35 miliar agar sekitar 35.000 rumah warga di Indramayu teraliri listrik PLN. Itu dengan asumsi, ongkos pasang jaringan PLN per rumah seharga Rp 1 juta. Jika dengan PLTS, dana yang dibutuhkan lebih besar lagi karena tiap unit PLTS biaya alatnya berkisar Rp 5 juta.

Berharap dari anggaran kelistrikan di APBD Kabupaten Indramayu? Tidak prospektif juga. Tahun 2010, hanya ada anggaran untuk memasang jaringan di 100 rumah di desa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tahun ini juga hanya menyiapkan pemasangan instalasi PLN di 700 rumah se-Indramayu, dalam program listrik desa. Jika anggaran per tahun dari pemerintah Jawa Barat dan Indramayu hanya untuk 1.000-1.200 unit rumah per tahun, diperkirakan, seluruh desa di Indramayu baru terang 30 tahun lagi.

Nasib Kampung Tegal Sapi, Desa Sanca, seperti di rumah Musta, adalah ironi program kelistrikan nasional. Sementara PLN berjanji akan menyambung aliran listrik ke rumah 1 juta pelanggan yang masuk daftar tunggu, pada Hari Listrik Nasional 27 Oktober lalu; Musta dan Casina masih harus prihatin dengan daya lampu PLTS yang amat terbatas. (Timbuktu Harthana/Adi Prinantyo)***

Source : Kompas, Senin, 8 November 2010 | 06:12 WIB