Provinsi Jabar Bantu Miliaran Rupiah Bangun TPA Pecuk Indramayu

Pengelolaan Sampah TPA Pecuk

Tengah Dibangun

INDRAMAYU – Pengelolaan sampah yang bernuansa sanitasi lingkungan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pecuk, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, tengah dibangun. Pembangunannya dimulai awal Juli 2010. Proyek yang didanai Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu, konon, seluas sekitar 15 meter persegi dengan menelan duit negara sekitar Rp 3 miliar lebih.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu, Heri Hielman mengatakan, pihaknya selama pengerjaan proyek itu tidak punya wewenang apa-apa. “Kewenangan ada pihak Provinsi Jawa Barat, bukan di kantor kami. Tempat pembangunannya memang di wilayah kami, tapi selama pembangunan proyek itu masih menjadi kewenangan Provinsi Jabar. Ke depan baru diserahkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini,” kata Heri Hielman kepada pendopoindramayu, di kantornya, Kamis (8/7) siang.

Dikatakan, pihaknya merasa berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan bantuan dengan membangun lokasi pengelolaan sampah yang modern dan memerhatikan sanitasi lingkungan yang ada di sekitarnya.

Sementara itu, pihak konsultan lapangan pembangunan proyek TPA Pecuk, H. Sudirja mengatakan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin dalam membangun lokasi pengelolaan sampah di TPA Pecuk itu.

“Kami mengawasi secara ketat, agar pelaksanaan proyeknya tidak melanggar bestek, sehingga hasilnya bagus dan memuaskan pihak pemerintah maupun masyarakat di Indramayu ini,” ujarnya, Kamis (8/7) sore di lokasi TPA Pecuk itu. (Satim)***

Seabrek Korban Penipuan CPNS

Seabrek Korban Penipuan CPNS

INDRAMAYU, Inti Jaya – Praktek percaloan penerimaan Calon Pegawai Ngeri Sipil (PNS) di Kabupaten Indramayu marak terjadi. Disinyalir, sebagian peserta tes CPNS tahun lalu menggunkan jasa oknum tertentu yang dipercaya sebagai perantara untuk mengkondisikan hasil seleksi agar dapat lulus.

Dari hasil penelusuran ke berbagai sumber, diindikasikan terdapat jaringan percaloan CPNS yang melibatkan para PNS di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik). Diantaranya Kepala Sekolah (Kepsek).

Percaloan CPNS ini ternyata rawan penipuan. Pasalnya, mereka yang meminta bantuan jasa perantara itu terlebih dahulu harus menyetorkan uang, namun ternyata banyak diantaranya yang tidak lulus.

Mereka yang terlanjur menyerahkan uang tetapi tidak lulus seleksi CPNS, tak pelak menjadi korban penipuan. Akibatnya, beberapa Kepsek terpaksa berurusan dengan pihak korban yang menuntut pengembalian uang.

Seperti yang terjadi pada oknum mantan Kepsek di salah satu SMP di Kecamatan Kroya berinisial Bud. Kendati sudah setahun berlalu, namun hingga kini Bud masih menanggung “hutang” kepada pihak-pihak korban.

Seorang dari banyak korban itu bernama Hasan, warga Desa Drunten Wetan, Kecamatan Gabus Wetan. Diperoleh informasi, Hasan menyetor Rp 65 juta kepada Bud setahun lalu.

Lantaran tidak lulus seleksi CPNS, Hasan meminta kembali uangnya kepada Bud. Kepsek salah satu SMP di Kroya yang kemudian berpindah di salah satu SMP di Kecamatan Bongas tersebut hanya sanggup mengembalikan Rp 50 juta kepada Hasan.

“Untuk pembayaran sisanya yang Rp 15 juta, ia (Bud) minta tempo,” tukas salah satu kerabat Hasan, sepekan lalu.

Hingga berjalan setahun, tepatnya 1 Juli kemarin, Bud baru membayari sisanya “Itu pun Cuma Rp 5 juta,” ujar kerabat Hasan.

Walhasil, hingga berita ini dirilis, Bud masih menanggung “hutang” Rp 10 juta kepada Hasan.

Nasib yang menimpa Hasan, dialami pula oleh Aliyah, warga Kecamatan Patrol yang mengaku sempat menyetorkan Rp 30 juta kepada Bud. Beruntung, uang sebanyak itu pada akhirnya dikembalikan penuh oleh Bud.

Diduga masih seabrek korban yang hingga kini belum jelas diketahui. Apakah uang mereka sudah dikembalikan ataukah belum ? (Siswo/MS)*** Sumber : Inti Jaya, Edisi 07 – 13 Juli 2010

Mutasi Pejabat Pemkab Indramayu, Membingungkan !

Mutasi Pejabat Pemkab Indramayu, Membingungkan !

INDRAMAYU, Inti Jaya – Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali terjadi. Untuk ke sekian kali, di tengah pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada), Pemkab melakukan rotasi dan promosi jabatan. Ditandai dengan dilantiknya 31 pejabat eselon II, III, dan IV serta seorang Kepala SD dan Pengawas SD oleh Bupati Indramayu, Irianto MS Syafiuddin, Jumat (2/7).

Sebelumnya, hampir sebulan lalu tepatnya Jumat (4/6), dilakukan pula mutasi besar-besaran meliputi 109 pejabat yang dirotasi termasuk yang mendapat promosi. Anehnya, diantara pejabat, khususnya eselon IV, yang belum genap sebulan dimutasi tersebut, beberapa diantaranya kembali ditarik ke jabatan semula, pada mutasi kali ini.

Diperkirakan, mutasi akan kembali terjadi sebelum memasuki masa kampanye, awal bulan depan. Hal itu menimbulkan pertanyaan berbagai kalangan, baik masyarakat pegawai maupun tokoh masyarakat. Mereka mempertanyakan urgensi atau kepentingan yang mendesak seperti apa, Sehingga Pemkab seolah “memburu waktu” sebelum habis masa jabatan bupati periode sekarang untuk melakukan rotasi dan promosi jabatan.

Sumber resmi Pemkab Indramayu menyebutkan, mutasi dilakukan sebagai upaya penyegaran, pembinaan, dan pengembangan karier dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah yang merupakan bagian dari integral dari upaya reformasi birokrasi guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Namun seoran pemerhati masalah pemerintahan setempat, Fuzail Ayad Syahbana, justru mempersoalkan maksud dari mutasi 31 pejabat tersebut. Saat diwawancarai wartawan, Sabtu (3/7), Fuzail menyatakan, terdapat mutasi pada pos jabatan tertentu yang menunjukkan sikap inkonsistensi Pemkab dalam rangka penyegaran dan pengembangan karier.

Dicontohkan oleh Fuzail, ada pejabat setingkat Kepala Seksi (Kasi) yang belum lama dimutasi dari seksi tertentu ke salah satu seksi di dinas lain, tiba-tiba dimutasikan kembali ke pos semula. “Muncul pertanyaan, mutasi yang sebelumnya dalam rangka apa ? Kalau sekarang dikembalikan lagi ke pos semula, saya kira mutasi sebelumnya tak perlu dilakukan. Ini membingungkan !,” ujarnya.

Lebih jauh, mantan anggota DPRD Indramayu di zaman Orde Baru itu mensinyalir adanya kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan Good Governance yang melatarbelakangi mutasi pejabat kali ini. Bahkan menurutnya, ada indikasi “pemelintiran” wewenang oleh pejabat pembina kepegawaian, untuk tujuan di luar kepentingan pembinaan sesungguhnya terkait Good Governence tadi.

“Yang lebih mendesak, justru mutasi terkait keharusan dicopotnya sodara Supendi dari jabatan Sekda,” lanjut Fuzail.

Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang hingga kini masih aktif dijalankan oleh Supendi, kandidat Calon Wakil Bupati dari Partai Golkar dipertanyakan oleh Fuzail. Pasalnya, ia telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu, 14 Juni lalu. (Siswo/MS)*** Sumber : Inti Jaya, Edisi 07 – 13 Juli 2010

Bupati Indramayu Lantik 31 Pejabat Struktural dan Fungsional

Bupati Indramayu, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) tengah melantik 31 pejabat eselon II, III, dan IV (kiri). Gambar kanan, Yance tengah bercengkerama dengan Muspida seusai acara pelantikan. (Foto-foto : Humas Pemkab Indramayu)***

Bupati Indramayu

Lantik 31 Pejabat Struktural dan Fungsional

INDRAMAYU – Bulan-bulan menjelang berakhirnya masa jabatan Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) selaku Bupati Indramayu, Provinsi Jawa Barat, tampaknya masih ada sejumlah pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang perlu dilakukan “penyegaran” jabatan. Bupati Yance pun masih punya kesempatan untuk melantik atau merotasi sejumlah pejabatnya dalam rangka “penyegaran” di lingkungan kerjanya masing-masing.

Nah, Jumat (2/7) siang, konsep mutasi pejabat yang bertajuk “penyegaran” itu dilakukan Bupati Yance dengan mengambil sumpah dan janji terhadap 31 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan pemerintahannya. Menurut informasi dari Humas Pemkab Indramayu, acara pelantikan seperti itu seharusnya dilakukan pada Jumat pekan lalu. Namun karena Bupati Indramayu banyak kesibukan, sehingga diundur, dan baru bisa dilaksanakan pada Jumat (2/7) siang.

Dalam acara itu, Yance mengatakan, pejabat yang dilantik diminta harus melaksanakan pekerjaannya dengan penuh rasa tanggung jawab, berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Selain itu, peningkatan sumber daya manusia para pejabat juga sangat penting dalam era globalisasi ini,” kata bupati yang telah dua periode memimpin Kota Mangga Indramayu itu.

Menurut Yance, pelantikan itu sebagai upaya penyegaran, pembinaan, dan pengembangan karir dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi guna mewujudkan tatanan Pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sebanyak 31 orang pejabat Struktural dan Fungsional yang terdiri dari 4 orang Pejabat Struktural Esselon II (rotasi), 5 orang Pejabat Struktural Esselon III ( Rotasi dan Promosi), 19 orang Pejabat Struktural Esselon IV (rotasi dan promosi), 2 orang Kepala SDN (promosi, dan 1 orang Pengawas SD (rotasi).

Adapun 4 pejabat struktural esselon II yang di rotasi adalah Drs. H. Eddy Mulyadi S. MM dengan jabatan baru Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu menggantikan Drs. Umar Budi Karyadi. Sedangkan jabatan baru Umar Budi Karyadi sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Indramayu menggantikan Eddy Mulyadi.

Drs. Giri Priono, MM yang sebelumnya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu, kini dipercaya sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu menggantikan Drs. Dono Djoenda Endo. Kemudian Dono Djoenda Endo dimutasi menggantikan kursi yang sebelumnya diduduki Giri Priono, yakni sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu.

Sedangkan Rotasi dan Promosi Pejabat Struktural Esselon III sebanyak 5 orang yaitu Kabag Humas dan Protokol, Ade Suhayati, SH, MSi dimutasi dengan jabatan barunya sebagai Kabag Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu menggantikan Dra. Masayu Nurhayati Rony.

Kemudian, Masayu Nurhayati Rony dipercaya sebagai Kabag Humas dan Protokol pada Setda Kab. Indramayu. Selain itu, dr.H. Arif Yusuf , M.KM yang sebelumnya Kepala Puskesmas Sukra, kini menempati Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten indramayu.

Drs. Iwan Hermawan, MPd yang telah lama dijuluki “kreator” di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja setempat, sehingga kantor tersebut mengalami perkembangan dan kemajuan dalam penataan dan penempatan tenaga kerja, kini jabatan Iwan Hermawan yang sebelumnya Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Sosil,Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu digantikan Dra. Nani Suwarni.

Jabatan Nani Suwarni Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Desa dan Kelurahan pada Badan Perdayaan Masyarakat dan Desa, saat ini dipegang Iwan Hermawan. “Apapun jabatannya, hal itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ungkap Iwan seusai pelantikan dirinya.

Selain itu, masih ada dua Kepala Sekolah Dasar Negeri yang dilantik pada hari yang sama, yakni Suwandi, Kepala Sekolah SDN Lemah Ayu II Kertasemaya, dan Dudung sebagai Kepala Sekolah SDN Pondoh II Juntinyuat, serta satu orang pengawas Sekolah Dasar, Drs. H. Agus Sofyan, Msi.

Dalam Press release yang disampaikan Bagian Humas dan Protokol Pemkab Indramayu terkait acara pelantikan 31 pejabat eselon II, III, dan IV tersebut, Bupati Yance berpesan, agar para pejabat mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. (Satim)***

Audit BPK Disangsikan

DUGAAN SUAP AUDITOR

Audit BPK Disangsikan

JAKARTA - Penangkapan auditor Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat III, yang diduga menerima suap dari dua pejabat Pemerintah Kota Bekasi, akan memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja BPK. Publik menjadi sangsi akan kebenaran hasil audit yang dilakukan lembaga negara itu.

”Sangat memprihatinkan. Pemeriksa keuangan dari eksternal, seperti BPK, seharusnya bisa diandalkan publik saat pengawasan internal di pemerintah daerah kurang efektif. Jika auditor BPK tidak bisa lagi diandalkan, publik harus bertumpu kepada siapa?” kata Manajer Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng di Jakarta, Kamis (24/6).

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin malam, menangkap Kepala Sub-Auditoriat BPK Jabar III berinisial S di rumahnya di Bandung, sesaat setelah menerima uang Rp 200 juta dari Inspektur Wilayah Kota Bekasi berinisial HL serta Kepala Bidang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi berinisial HS. Uang itu diduga diberikan agar Pemkot Bekasi mendapatkan hasil audit terhadap APBD tahun 2009 dengan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP).

”Publik menjadi curiga apakah pemerintah daerah yang selama ini mendapat penilaian WTP itu diperoleh dengan cara yang murni atau menggunakan cara penyuapan?” kata Endi.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar mengakui, penangkapan pejabat BPK itu kian membuktikan, korupsi menjadi wajah hampir semua lembaga pemerintah. (why/fer/Kompas)***

Source : Kompas, Jumat, 25 Juni 2010 | 04:25 WIB

Pejabat BPK Jabar Ditangkap

DUGAAN SUAP

Pejabat BPK Jabar Ditangkap

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat berinisial S yang menerima suap dari pegawai Pemerintah Kota Bekasi. Dalam penangkapan itu, petugas juga menyita barang bukti berupa uang Rp 272 juta.

”Penangkapan dilakukan Senin (21/6) malam di sebuah rumah di Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying, Bandung,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di Jakarta, Selasa (22/6).

Menurut Johan, S adalah Kepala Sub-Auditoriat BPK Jabar. Adapun pegawai Pemkot Bekasi yang memberikan suap adalah HS yang merupakan Kepala Bidang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Petugas KPK juga menangkap seorang pegawai dan sopir dalam penyerahan uang itu. ”Kemudian, KPK juga menjemput HL di Bekasi yang merupakan Kepala Bawasda (Badan Pengawas Daerah) Pemkot Bekasi,” kata Johan.

Kini, keempat orang ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Barang bukti yang disita, menurut Johan, adalah uang Rp 200 juta dalam tas yang diserahkan petugas Pemkot Bekasi. Setelah ditelusuri lagi, dalam tas yang lain juga ditemukan uang sekitar Rp 72 juta.

Pemberian uang itu, menurut Johan, diduga yang kedua kali. ”Kami menduga ada uang Rp 200 juta yang sudah disetorkan lebih dahulu,” katanya. ”Pengakuan pelaku, uang itu diberikan agar Pemkot Bekasi mendapatkan hasil audit terhadap APBD 2009 dengan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP),” kata Johan.

Dari pengembangan kasus itu, Selasa pagi, KPK menangkap pejabat BPK Jabar III berinisial G yang tertangkap menitipkan uang Rp 100 juta kepada seorang pedagang ikan. (AIK/WHY/Kompas)***

Sumber : Kompas, Rabu, 23 Juni 2010 | 03:17 WIB

Pelajar Indramayu Bertarung Dalam Popda Jabar

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, H. Muhamad Rakhmat SH, MH, Sabtu (19/6) siang, tengah memberikan pengarahan, dan sekaligus memimpin acara pelepasan 109 atlet pelajar yang yang akan bertarung dalam Popda Jabar 2010 di Bandung. (Foto-foto : Satim)***
Pelajar Indramayu Bertarung Dalam Popda Jabar

Bidik 14 Cabor Bisa Dapat Medali

INDRAMAYU – Ratusan atlet
pelajar Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat bertarung dalam Pekan Olahraga Pelajar (Popda) Provinsi Jabar di Bandung yang berlangsung Minggu (20/6) hingga Kamis (24/6). Ratusan pelajar berprestasi dalam 14 cabang olahraga (Cabor) yang diikuti Indramayu itu, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Acara pelepasan ratusan pelajar berprestasi di berbagai cabang olahraga itu, berlangsung di halaman Kantor Dinas Pendidikan, Sabtu (19/6) siang sekitar pukul 09.35 WIB. Upacara pelepasan ratusan atlet pelajar yang bakal bertarung dalam Popda Jabar tersebut dipimpin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, H. Muhamad Rakhmat SH, MH yang didampingi Kabid Ekstrakurikuler, Drs. H. Haryono, MSi berserta jajarannya.

Muhamad Rakhmat mengatakan, para atlet pelajar diminta untuk sportif dan mampu menjaga nama baik Kabupaten Indramayu di kancah Popda Jabar, sehingga mampu membawa nama harum Indramayu. “Tunjukkan prestasimu di cabang olahraga yang diikuti. Raih medali sebanyak-banyaknya. Selamat berjuang dan bertanding !,” kata mantan Kepala Inspektorat Pengawasan Kabupaten Indramayu, mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu, dan mantan Kabag Hukum Setda Indramayu itu.

Seusai memberikan sambutan singkat dan memberikan motifasi bertanding dengan penuh sportifitas kepada para atlet pelajar tersebut, acara diakhiri dengan para atlet pelajar bersalaman dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Muhamad Rakhmat, sebagai simbol keberangkatannya yang akan bertanding dan berjuang demi nama harum Indramayu di kancah olahraga pelajar tingkat Provinsi Jawa Barat.

Di tempat terpisah, Kabid Ekstrakurikuler pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu,

Haryono mengatakan, pihaknya hanya mengikuti 14 Cabor dari 17 Cabor yang dipertandingkan. Dari 14 Cabor itu, meliputi Atletik, Bola Volly, Sepakbola, Tenis Meja, Tenis Lapangan (Tenis Lantai), Pencak Silat, Karate, Yudo, Taekwondo, Renang, Panahan, Dayung, Gulat, dan Sepak Takraw.

“Dari 14 Cabor itu, yang paling berpeluang untuk merebut medali seperti gulat, dayung, atletik, yudo, beladiri, dan taekwondo. Namun demikian, target kami, minimal masuk 10 besar sehingga tidak dipermalukan oleh daerah lainnya,” ungkap Haryono di kantornya.

Tercatat, dari 14 cabang olahraga tadi, Kabupaten Indramayu mengerahkan 109 orang atlet pelajar dari berbagai tingkatan. Di cabang atletik, tampaknya masuk dalam target yang diharapkan mampu mendulang prestasi dan medali. Karena di cabang atletik ditargetkan masuk dalam nominasi perebutan medali. (Satim)*** Foto-foto : Satim

Terdakwa Kasus PLTU Divonis 1 Tahun Penjara

KORUPSI

Terdakwa Kasus PLTU Divonis 1 Tahun Penjara

ENDE - Terdakwa Andreas Dua dan Karel Djami divonis satu tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan tanah Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ropa di Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengadaan tanah itu berlangsung pada tahun 2007. Dalam perkara ini, negara dirugikan sekitar Rp 1,65 miliar.

”Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut,” demikian pernyataan ketua majelis hakim Marulak Purba dalam sidang di Pengadilan Negeri Ende, Kamis (17/6) malam.

Vonis hakim itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

Dalam sidang tersebut, Marulak didampingi hakim anggota Ronald Massang dan Amin Imanuel Bureni. JPU adalah AM Blegur dan Theresia Weku.

Denda

Andreas, yang mengenakan kemeja kuning, hadir didampingi penasihat hukum Sonda Fabianus dan Pius B Timugale, sementara Karel didampingi penasihat hukum Petrus Wada.

Sidang yang dimulai pukul 16.00 Wita itu baru berakhir sekitar pukul 20.45.

Kedua terdakwa selain divonis 1 tahun penjara juga dikenakan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan, di samping masing-masing harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 84.747.000.

Apabila dalam satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak mampu melaksanakan kewajiban itu, harta benda mereka akan disita untuk selanjutnya dilelang.

Jika terdakwa tidak memiliki harta benda untuk mengganti uang kerugian negara, akan dikenakan pidana penjara tiga bulan. Semua barang bukti ataupun uang pengganti itu harus dikembalikan ke PLN Cabang Flores bagian barat. Demikian penjelasan hakim.

Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah mereka berterus terang di persidangan, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, serta mempunyai tanggungan anak dan istri.

”Dari kerugian negara Rp 1,65 miliar itu sebagian besar telah dikembalikan hingga hanya menyisakan masing-masing untuk mengganti Rp 84.747.000,” kata Marulak.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa, katanya, mereka menyalahgunakan jabatan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Saat kejadian, Andreas Dua menjabat Manajer PLN Cabang Flores bagian barat, sedangkan Karel Djami menjabat Asisten Manajer Keuangan dan SDM PLN Cabang Flores bagian barat.

Atas putusan hakim, kedua penasihat hukum terdakwa menyatakan banding, sedangkan JPU menyatakan pikir-pikir. (SEM/Kompas)***

Source : Kompas, Jumat, 18 Juni 2010 | 04:05 WIB

Biaya Politik Makin Mahal

KONSULTAN POLITIK

Biaya Politik Makin Mahal

JAKARTA - Maraknya politik pencitraan, termasuk dalam pemilihan umum kepala daerah dewasa ini, membuat biaya politik semakin mahal. Biaya politik tersedot untuk membayar jasa lembaga survei dan konsultan politik. Inilah masa ”panen raya” konsultan politik.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI), misalnya, mengklaim telah memenangkan 17 calon gubernur dalam pemilu kepala daerah sejak tahun 2005 atau lebih dari 50 persen jumlah gubernur di seluruh Indonesia. Saat ini LSI sedang menangani dua calon gubernur yang sedang bertarung dalam Pilkada 2010.

”Kami ingin angka yang lebih besar lagi. Hampir 90 persen klien yang ditangani LSI menang dalam pilkada. Kalaupun ada yang kalah, itu karena tidak memenuhi komitmen dengan pembayaran sehingga ada beberapa program yang tidak jalan,” ungkap Direktur Eksekutif LSI Denny JA akhir pekan lalu.

Selain menjadi konsultan pemilihan ketua umum partai politik, konsultan politik juga menjadi konsultan kandidat di 244 pemilu kepala daerah.

Partai politik ataupun para kandidat tetap banyak yang menggunakan jasa mereka dengan berbagai motif, mulai dari yang hanya ingin tahu popularitas mereka sampai yang memang ingin mendongkrak tingkat keterkenalan dan keterpilihannya oleh pemilih.

Tanpa dibayar

Denny JA mengaku pernah membantu seorang calon kepala daerah tanpa dibayar karena calon itu terkenal dan disukai masyarakat. Hasilnya, calon itu menang dalam pemilihan gubernur. Selain itu, LSI juga pernah membantu seorang calon kepala daerah yang tidak terkenal, tetapi mempunyai dana yang besar.

”Satu syarat lagi yang penting adalah calon tidak sedang di dalam penjara. Kalau masih tersangka saja, kami masih bisa membantunya untuk menang,” ungkap Denny.

Data yang dikumpulkan Kompas selama sepekan menunjukkan, biaya sewa jasa lembaga survei untuk identifikasi awal tingkat keterkenalan dan keterpilihan seorang kandidat untuk pemilu kepala daerah kabupaten/kota di Jawa berkisar Rp 100 juta-Rp 150 juta. Harga itu sangat bergantung pada jumlah responden yang ingin diambil, besaran ambang batas kesalahannya (margin error), ataupun luas dan kondisi geografisnya.

Untuk kabupaten/kota di luar Jawa, biaya itu bisa membengkak hingga dua sampai tiga kali lipat karena terbatasnya akses transportasi.

Untuk biaya konsultasi politik, seorang kandidat peserta pemilu gubernur bisa membayar hingga Rp 40 miliar. Walaupun biaya yang dikeluarkan sangat besar, kandidat itu bisa gagal dalam pilkada. Besarnya biaya konsultasi itu tidak menjadi jaminan kemenangan kandidat.

Tingkat keuntungan yang paling besar dimiliki oleh konsultan politik karena bisa mencapai 50 persen dari biaya di kontrak. Tingginya keuntungan itu karena konsultan bisa menyiasati program-program dan pembiayaan yang ditawarkan.

Penelusuran Litbang Kompas menunjukkan hal serupa. Biaya survei pemilih tingkat provinsi berkisar Rp 100 juta-Rp 500 juta. Ongkos iklan politik calon gubernur melalui berbagai media massa berkisar Rp 1 miliar-Rp 5 miliar per bulannya. Biaya pencitraan figur calon gubernur mencapai Rp 20 miliar.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, biaya sewa jasa itu sangat tergantung dari kemampuan finansial calon dan paket program yang ditawarkan setiap konsultan politik dan lembaga survei. Terlebih lagi, sama halnya dengan profesi lain, biaya konsultan politik dan lembaga survei sangat bervariasi tergantung reputasi setiap lembaga.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional Umar S Bakry membenarkan rentang biaya sewa jasa lembaga survei dan konsultasi politik hasil penelusuran Litbang Kompas itu. Bahkan dalam beberapa kasus bisa lebih tinggi.

Menurut Umar, saat ini yang paling banyak ada di Indonesia adalah lembaga survei. Selain Aropi, juga ada Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Konsultan politik di Indonesia masih sangat jarang. Mereka umumnya berisi ahli-ahli politik dan komunikasi massa. Lembaga konsultan politik itu, selain Lingkaran Survei Indonesia pimpinan Denny JA, lainnya adalah Fox Indonesia yang salah satu pendirinya adalah Rizal Mallarangeng, Charta Politika yang dikomandani Bima Arya Sugiarto, maupun Pol Mark Indonesia yang dibentuk oleh Eep Saefulloh Fatah.

Tiga syarat

Denny JA mengatakan, paling tidak ada tiga syarat yang harus dimiliki oleh para calon apabila ingin bertarung dalam pilkada, yaitu terkenal, disukai, dan mempunyai dana. ”Kalau ketiga-ketiganya tidak ada, tidak bisa menang. Tetapi kalau memenuhi dua syarat saja, kemungkinan menang masih ada,” katanya.

Partai Golkar adalah parpol yang selalu memakai jasa konsultan politik. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menuturkan, partainya memakai survei untuk melihat kemungkinan yang terjadi di pilkada.

Survei yang dilakukan semakin dekat dengan pilkada memiliki kecenderungan makin besar hasilnya akan sama dengan pilkada. ”Jika kader Partai Golkar punya nilai tinggi di survei, biasanya juga memperoleh hal serupa di pilkada,” kata Aburizal, pekan lalu. (MZW/SIE/NWO/Kompas)***

Sumber : Kompas, Senin, 14 Juni 2010 | 05:11 WIB

Ada 3 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda

Vie Suwito @ Senin, 14 Juni 2010 | 10:25 WIB
Pembelajaran utk lembaga survey negara, betapa survey yg dilakukan scr serius sangat penting, bermanfaat, bahkan bisa mendatangkan income. Semangat Indonesia!

Novrida @ Senin, 14 Juni 2010 | 10:24 WIB
Pembelajaran utk lembaga survey negara, betapa survey yg dilakukan scr serius sangat penting, bermanfaat, bahkan bisa mendatangkan income. Semangat Indonesia!

Vie Suwito @ Senin, 14 Juni 2010 | 10:21 WIB
Pembelajaran utk lembaga survey negara, betapa survey yg dilakukan scr serius sangat penting, bermanfaat, bahkan bisa mendatangkan income. Semangat Indonesia!

Parpol Menilai Konsultan Politik Cenderung Mengedepankan Bisnis

Keniscayaan bagi Parpol

Parpol Menilai Konsultan Politik Cenderung Mengedepankan Bisnis

JAKARTA - Keberadaan konsultan politik, yang mewarnai dunia politik dalam satu dekade terakhir, menjadi sebuah keniscayaan. Jasa konsultan politik dibutuhkan untuk melihat kecenderungan perilaku pemilih dan memberikan masukan obyektif bagi parpol dalam upayanya memenangi kontestasi politik.

Demikian rangkuman pendapat yang disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso dan Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidy, secara terpisah di Jakarta, Sabtu (12/6).

Konsultan politik yang kredibel dan mendasarkan analisisnya pada kaidah kelimuan, menurut Priyo, sangat dibutuhkan untuk memotret kondisi masyarakat. Bahkan, keberadaannya dibutuhkan untuk memenangi kontestasi politik di semua lini, mulai dari pemilihan umum presiden dan pemilu legislatif hingga pemilu kepala daerah langsung di provinsi dan kabupaten/kota.

Parpol, menurut Priyo, memiliki instrumen untuk memotret kondisi masyarakat. Meski demikian, tidak dimungkiri bahwa instrumen dalam parpol itu memiliki kecenderungan menyampaikan kondisi yang baik-baik saja. ”Karena itulah dibutuhkan second opinion (opini pembanding) dari konsultan politik yang lebih independen,” katanya.

Konsultan politik, menurut Chozin, juga bisa memberikan pencerahan bagi parpol dalam melihat realitas obyektif di lapangan. Hasil survei mengenai kecenderungan perilaku pemilih, misalnya, bisa dimanfaatkan parpol untuk menentukan prioritas target pemenangan massa pemilih di suatu wilayah sehingga upaya yang dilakukan parpol lebih efektif. ”Konsultan politik memang membantu keberhasilan PPP dalam memenangi pilkada. Memang ada juga yang gagal, seperti di Pilkada Kabupaten Ngawi,” katanya.

Sisi gelap konsultan

Meski sangat dibutuhkan, kecenderungan negatif sejumlah konsultan politik yang mengedepankan aspek bisnis dan mengabaikan kaidah keilmuannya, menurut Priyo, sangat mengkhawatirkan bagi masa depan perpolitikan di Indonesia.

”Persaingan konsultan politik yang menggunakan cara-cara yang sudah melewati batas dari khazanah keilmuan berpotensi merusak masa depan perpolitikan kita,” katanya.

Chozin juga melihat, sejumlah konsultan politik berupaya mengintervensi opini publik menjelang atau pada saat berlangsungnya pemungutan suara. ”Kami mengusulkan agar hasil survei dan penghitungan cepat yang dihasilkan konsultan politik ini diatur dalam undang-undang pemilu ke depan,” katanya.

Namun, konsultan pencitraan pasangan calon bupati-wakil bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Yuniwati Ternyana-Sarto, Asip Hasani, misalnya, tidak menerima begitu saja tawaran dari pasangan itu. Ia mempertimbangkan dulu potensi dan rekam jejak calon sebelum memutuskan bergabung dengan tim pencitraan Yuniwati, mantan Wakil Presiden Direktur Bidang Humas PT Lapindo Brantas.

”Kami berhitung apa saja yang harus dilakukan untuk mendongkrak elektabilitas Bu Yuni,” ungkap Asip Hasani. (Raz/why/Kompas)***

Sumber : Kompas, Senin, 14 Juni 2010 | 04:52 WIB

Hari Ini, Sepeda Lawas Ikut Pawai ADIPURA 2010

Hari Ini, Sepeda Lawas Ikut Pawai ADIPURA 2010

INDRAMAYU – Hari ini, Rabu (9/6) pagi, Pawai Adipura 2010 Kabupaten Indramayu digelar. Sekitar ratusan pecinta sepeda lawas (kuno) yang tergabung organisasi Pedal (Pecinta Sepeda Lawas) Indramayu, sejak pagi mereka sudah berkumpul di halaman Pendopo Pemerintah Kabupaten Indramayu. Konon, mereka ingin berpartisipasi untuk memeriahkan acara iring-iringan mengarak Piala Adipura 2010 yang baru saja diterima Bupati Indramayu, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin (Yance) pada Selasa (8/6) siang di Istana Negara, Jakarta dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Drs. H. Yayan Mulyantoro MM terlihat ikut mengawal keberangkatan pawai Adipura 2010 berkeliling wilayah Kabupaten Indramayu bersama sejumlah pejabat penting lainnya.

Ada juga Heri Helman, Kepala Dinas Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Indramayu yang sejak dulu mencintai sepeda kuno bersama sejumlah pejabat lainnya, dan juga Ormas pemuda tutur menyemarakan pawai Adipura. Kemeriahan itu, tampaknya sebagai tumpahan karena Kabupaten Indramayu berhasil menyabet penghargaan sebagai kota terbersih di Indonesia untuk ke sekian kalinya.

Bupati Indramayu, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin mengatakan, seluruh lapisan masyarakat Indramayu harus ikut bertanggung jawab terhadap kebersihan daerahnya. “Mari kita jaga kebersihan lingkungan masing-masing. Pertahankan gelar sebagai kota terbersih untuk selama-lamanya,” katanya. (Satim)*** Foto-foto : Satim

Pawai Adipura 2010

Pawai Adipura 2010

Iring-iringan kendaraan hias dari lima kotamadya di Jakarta dan ribuan pengendara sepeda menyemarakkan Pawai Adipura 2010 di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (8/6). Lima wilayah kota di DKI Jakarta mendapat penghargaan Adipura 2010. (KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)***

Sumber : Kompas, Rabu, 9 Juni 2010

Adipura Bisa Dicabut

Penghargaan Kalpataru diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/6), kepada 12 orang atau kelompok yang berjasa dalam pembangunan lingkungan. Beberapa yang menerima (dari kiri ke kanan) untuk kategori Perintis Lingkungan Djohan Riduan Hasan, Mateus Bere Bau, Kholifah, Mahyiddin, dan Ujang Solikhin. Adapun penerima Kalpataru kategori Pengabdi Lingkungan adalah Yohanes Ebo dan Sumadi. (KOMPAS/ALIF ICHWAN)***

Adipura Bisa Dicabut

Penghargaan Kalpataru Diserahkan

JAKARTA - 140 kota dengan berbagai kategori mendapat penghargaan Adipura 2010 di Jakarta, Selasa (8/6). Namun, sejumlah kota yang kualitas lingkungan dan kebersihannya buruk juga mendapat penghargaan tersebut sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat.

Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengatakan, penilaian untuk penghargaan Adipura hanya didasarkan pada aspek kebersihan lingkungan dari sampah.

Karena itu, penilaian bisa jadi berbeda dengan indeks kualitas lingkungan yang juga menilai aspek kualitas air, kualitas udara, tutupan lahan, dan sebagainya.

”Tadi dalam penyampaian anugerah lingkungan Kalpataru, Adipura, dan Adiwiyata oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikemukakan, kalau tidak terbukti, penghargaan akan dicabut,” kata Hatta.

Adipura 2010 untuk kategori Kota Metropolitan diterima 9 kota meliputi Palembang, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Surabaya, Tangerang, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Bekasi. Selebihnya, untuk kategori Kota Besar (4 kota), Kota Sedang (41 kota), dan Kota Kecil (86 kota).

Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Hermien Roosita mengatakan, idealnya, penilaian Adipura untuk kota Jakarta melihat pula pengelolaan 13 sungai yang selama ini menampung limbah dan sampah.

Wajib beri bantuan

Secara terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Selasa pagi, memimpin peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pada acara tersebut Presiden menyatakan, negara-negara maju yang memiliki sumber daya berupa uang, teknologi, dan pengalaman, berkewajiban memberi bantuan kepada negara-negara pemilik hutan tropis.

”Hutan hujan tropis adalah paru-paru dunia. Kawasan pertama adalah Indonesia, pusatnya Kalimantan. Kedua di Amazon, Brasil. Ketiga Kongo dan sekitarnya. Manusia sejagat menginginkan paru-paru sehat ketika udara di bumi mulai tidak sehat karena pencemaran, sebagian dimulai dari revolusi industri,” kata presiden.

Acara ditandai dengan penyerahan penghargaan dari Presiden kepada para pejuang di bidang lingkungan hidup, antara lain, berupa penghargaan Kalpataru, Adipura, dan Adiwiyata.

Dalam kesempatan ini Presiden juga menyerukan kembali kepada para pemimpin di daerah agar terus menjaga lingkungan hidup. Dalam sambutannya, Presiden sempat bercerita tentang perjalanannya meninjau hutan bakau yang dihutankan kembali di wilayah Taman Wisata Alam di Muara Angke, Jakarta Utara, sehari sebelum acara di Istana Negara ini. Ia mengatakan, di Indonesia ada delapan juta hektar hutan bakau yang harus dijaga. (NAW/OSD/Kompas)***

Sumber : Kompas, Rabu, 9 Juni 2010 | 04:32 WIB