Demokrasi Lokal Hancur : Partai Politik Masih Mengandalkan Calon Populer

Demokrasi Lokal Hancur

Partai Politik Masih Mengandalkan Calon Populer

JAKARTA - Jika modus penjaringan calon kepala daerah yang mengedepankan oligarki dan dinasti politik itu tetap diteruskan, lembaga dan proses demokrasi di tingkat lokal bisa hancur.

”Partai tidak mau belajar untuk menyiapkan kader-kadernya sejak lama yang akan diusung dalam pilkada. Akibatnya, menjelang pilkada, mereka tidak memiliki kader atau calon yang kompetitif sehingga mengambil jalan pintas dengan mengusung calon yang dianggap memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi meski tidak berkualitas,” kata dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga, Haryadi, Sabtu (17/4).

Haryadi diminta mengamati berjalannya proses pencalonan dalam pemilihan umum kepala daerah yang diwarnai keluarga dan artis. Menurut dia, model pencalonan kepala daerah yang dilakukan partai politik dengan mengusung artis, keluarga petahana (incumbent), atau tukar posisi dari semula kepala daerah menjadi calon wakil kepala daerah menunjukkan buruknya sistem pengaderan dan perekrutan calon kepala daerah oleh partai politik.

Partai politik di daerah sebenarnya memiliki banyak kader yang berkualitas untuk dicalonkan sebagai kepala daerah. Untuk membuat mereka populer dan memiliki elektabilitas, calon perlu disosialisasikan kepada publik dengan rajin menyapa masyarakat serta menggerakkan jejaring organisasi massa yang ada di daerah. Hal itu sudah harus dilakukan minimal dua tahun sebelum pilkada.

”Sapaan kepada masyarakat yang lama tidak identik dengan dana besar yang harus dimiliki calon,” kata Haryadi.

Haryadi menambahkan, dunia politik sebenarnya terbuka bagi siapa saja, termasuk artis dan keluarga petahana. Namun, mereka harus memiliki karier politik terlebih dahulu sehingga tidak secara tiba-tiba dicalonkan sebagai kepala daerah.

Secara terpisah, Koordinator Desk Pilkada Partai Persatuan Pembangunan Chozin Chumaedy mengakui, tukar posisi dalam pilkada dari kepala daerah menjadi calon wakil kepala daerah dan majunya keluarga petahana, baik anak maupun istri dalam pilkada, tidak elok. Popularitas saja tak cukup karena publik memiliki kriteria tersendiri dalam memilih calon-calon pemimpin mereka.

Namun, hal itu sangat bergantung pada pribadi mereka yang dicalonkan, apakah memiliki kemampuan manajerial dan pengetahuan tentang pemerintahan atau tidak. ”Toh, mereka harus mendapat dukungan dari masyarakat. Karena itu, partai tidak bisa memaksakan kehendaknya,” kata Chozin.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok mengungkapkan, pertimbangan pertama untuk memilih calon kepala daerah adalah peluang untuk menang dan mempunyai popularitas yang tinggi. ”Ada dua jalur, yaitu pertama kami melakukan survei, siapa yang paling tinggi, itulah yang dipilih. Kedua, masukan dari kader di bawah,” ungkapnya.

Namun, menurut Mubarok, seseorang yang menempati urutan pertama dalam survei belum tentu dipilih oleh DPP Partai Demokrat, tetapi bisa juga nomor urut kedua atau ketiga. ”Kalau nomor dua atau nomor tiga mempunyai lebih banyak potensi yang bisa dikembangkan, kami akan memilihnya meski dia bukan kader partai,” ujarnya.

Lebih lanjut Mubarok mengatakan, Partai Demokrat lebih memerhatikan masukan dari kader dan rekam jejak calon kepala daerah untuk mencalonkan kepala daerah dalam pilkada. ”Umumnya, kami mengambil incumbent yang sudah berpengalaman atau yang mempunyai pengalaman pada badan usaha milik negara,” ujarnya.

Untuk pilkada tahun ini, menurut dia, jumlah kader partai dan orang dari luar partai yang dicalonkan oleh Partai Demokrat hampir sama. ”Kalau orang dari luar kader partai, mempunyai reputasi yang baik dan uang untuk biaya sosialisasi. Realitasnya, jika mau menjadi calon harus mempunyai uang untuk biaya kampanye,” katanya. (MZW/sie/Kompas)***

Source : Kompas, Senin, 19 April 2010 | 04:59 WIB