27 Maret 2011
PENDOPO INDRAMAYU ONLINE
KOLOM POLITIK-EKONOMI
Pemerintah
Oleh Budiarto Shambazy
Apa tugas pemerintah? Di negara mana pun, begitu rakyat menyerahkan kekuasaan dan uang (pajak) kepada 
pemerintah, itu tak ubahnya seperti memberikan sebotol wiski dan kunci mobil kepada anak remaja.
Sebagian rakyat berpandangan, pemerintah otomatis akan bekerja.
Akan tetapi, sebagian rakyat lain, mungkin termasuk Anda, tentu berpendapat itu cuma khayalan belaka.
Maka, sebagian rakyat lebih suka jumlah pejabat pemerintah, terutama menteri, dibatasi saja. Sebaliknya, sebagian presiden kita punya kebiasaan menambah jumlah menteri supaya bisa berduyun-duyun kalau pergi menjalankan tugas seremonial ke mana-mana.
Tak sedikit rakyat menyayangkan, mengapa orang-orang pandai malah terjun ke pemerintah, seperti menjadi presiden, menteri, atau pejabat tinggi lain. Sebab, sesungguhnya masih banyak profesi lain yang dinilai lebih cocok bagi orang-orang pandai itu untuk mengabdi tanpa pamrih kepada bangsa dan negara.
Tentu masih ada rakyat yang yakin bahwa hidup kita ini tetap memerlukan peranan pemerintah. Sayangnya, tak sedikit pula rakyat cerdas yang kurang percaya prinsip itu karena mengharapkan pemerintah berperanan, ibaratnya memercayai takhayul saja.
Sebagian rakyat menganggap keberadaan pemerintah sudah sangat membosankan, macam sepeda tua. Namun, sebagian lagi menilai pemerintah tetap diperlukan untuk setidaknya menunjukkan bahwa Indonesia memang benar-benar sebuah negara adanya.
Coba bayangkan, semua tugas dan kewajiban pemerintah diatur hanya oleh kitab konstitusi UUD 1945 yang jumlah halamannya cuma puluhan lembar kertas. Coba bandingkan dengan jumlah halaman buku panduan mobil atau motor Anda!
Saking membosankannya, jarang rakyat tertarik menyaksikan berita tentang kepala negara dan kabinet meresmikan acara yang bersifat seremonial saja. Semua menteri, pejabat, istri, suami, ajudan, aspri, sopir, pengawal, dan wartawan pasti hadir sehingga tempat acara dijamin tumpah ruah!
Lalu, hitung pula biayanya. Jumlahnya bisa mencapai miliaran rupiah.
Lalu, apa gerangan manfaat acara seremonial itu? Semua orang pasti sudah tak ingat lagi keesokan harinya.
Belum lagi biaya membuat umbul-umbul, bendera, dan spanduk yang dipasang di jalan-jalan protokol, jembatan-jembatan penyeberangan, dan sebagainya. Jalan-jalan ditutup, polisi mondar-mandir, kadang kala kendaraan militer pun dikerahkan juga, dan biasanya dihadiri pula oleh para pengunjuk rasa.
Budaya gegap gempita upacara seremonial itu bersumber dari kultur bahwa pemerintah adalah sejenis kerajaan dengan kekuasaan absolut. Jangan lupa, sang raja atau ratu adalah wakil Yang Mahakuasa di dunia.
Sewaktu kampanye, presiden, wakil presiden, dan menteri dari partai-partai politik pandai membuat janji-janji surga. Mereka lebih hebat daripada manusia biasa dan hanya merekalah yang mampu memerintah Anda.
Mereka menyalahkan warisan masalah dari pemerintah sebelumnya sembari membuat janji-janji baru hanya untuk memikat hati Anda.
Buktinya, dulu ada duet capres/cawapres bermodalkan slogan ampuh ”Bersama Kita Bisa”.
Akan tetapi, begitu terpilih, mereka lupa semuanya. Mereka berkilah, marah, curhat, dan lain sebagainya. Jelas sudah terbukti, mereka manusia biasa.
Jadi, kesimpulannya, jadi presiden, wakil presiden, atau menteri sebenarnya tidaklah begitu susah. Ya, ibaratnya tergantung nasib atau garis tangan saja.
Nah, sudah 12 tahun kita gonta-ganti pemerintah dan kita sudah terbiasa kecewa. Sekarang ada koalisi, ada oposisi, dan tidak ada yang berdiri di tengah-tengah. Tahun 2014, tak mustahil mereka saling tukar tempat dan berganti rupa.
Jangan cepat percaya bahwa pemerintah masih bekerja karena Pemilu/Pilpres 2014 sudah di depan mata. Akan tetapi, jangan khawatir, pemerintah toh sudah bertekad akan menjadi mata-mata mengintai status Facebook dan Twitter Anda.
Menurut teorinya, pemerintah adalah memang pihak terakhir di dunia ini yang benar-benar mengetahui apa aspirasi Anda. Namun, teori ini tidak berlaku bagi Anda yang mempunyai saudara, teman, atau koneksi di istana.
Harap maklum, sejarah kekuasaan di negeri ini sudah telanjur lebih sering digenggam oleh segelintir orang yang masih ada hubungan darah. Kalau enggak percaya, pelajari saja betapa maraknya politik dinasti yang terjadi di banyak daerah.
Suami digantikan istri sebagai gubernur atau bupati, itu sudah biasa. Anak, menantu, atau ipar menjadi pejabat karena berasal dari satu trah, itu juga sudah jadi cerita lama.
Dan, rakyat biasa yang tidak punya hubungan keluarga dengan penguasa sudah tak peduli lagi dengan apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah. Toh, 97 persen rakyat, kata sebuah teori, adalah warga yang bekerja bagi keluarga masing- masing sambil terus berdoa kepada Yang Mahakuasa.
Akan tetapi, jadi rakyat biasa pun di negeri ini tidaklah mudah.
Selain diintai Facebook dan Twitter-nya, kita masih saja disuguhi berbagai drama, mulai dari Ahmadiyah, ancaman bom, sampai rumor kudeta.***
Source : Kompas, Minggu, 27 Maret 2011
KOMENTAR
Ada 4 Komentar Untuk Artikel Ini.
erik halim
Sabtu, 26 Maret 2011 | 18:08 WIB
sebenarnya pemerintah di gaji masyarakat dr hasil pajak untuk melayahi masyarakat........ karena keasyikan, sekarang terbalik, masyarakatr melayani pemerintah dan aparat karena gajinya kurang besar, dan perlu bangunan yg sangat mewah, biar rakyat menderita, atau mati, yg pengting pemerintah.....
m.gathul paimo suromenggolo
Sabtu, 26 Maret 2011 | 07:58 WIB
Mohon maaf mas Baz, kalau sudah begini yang salah siapa? Jambu Mente ? Jambu Monyet atau Jambu Bol....? Lantas bagaimana pula nanti anak cucu kita ?
Jeffry Mangindaan
Sabtu, 26 Maret 2011 | 06:44 WIB
Enggak aneh, kalau ada yang ingin membangun dinasti. Yang aneh, sebagian rakyat memilih yang itu-itu saja.
Doddy Salman
Sabtu, 26 Maret 2011 | 06:13 WIB
pemerintah itu kerjanya ya mrintah-mrintah rakyatnya, Om baz.
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar